Dedi Vs Ono Teladan bagi Politik Indonesia

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono lumayan menghiasi berbagai halaman media sosial di Indonesia. Mereka kerap terlibat perbedaan pendapat yang cukup menyita perhatian publik.

            Para pendukung Dedi yang jumlahnya mencapai sekitar 95% di Jawa Barat ini cukup kesal terhadap pernyataan-pernyataan Ono yang dianggap ngawur dan mengganggu kerja-kerja Dedi. Bukan hanya pendukung di Jabar saja yang kesal terhadap Ono, melainkan pula para pengagum Dedi di seluruh Indonesia ini merasa marah terhadap Ono.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: rmoljabar)

            Sebetulnya, perseteruan antara Dedi Vs Ono itu adalah baik untuk rakyat Indonesia. Hal itu disebabkan Dedi adalah gubernur yang jelas merupakan eksekutif, sedangkan Ono adalah DPRD yang merupakan legislatif dan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengontrol eksekutif. Sudah merupakan hal yang seharusnya Ono mengontrol Dedi agar tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan hal-hal yang sudah menjadi garis kebijakan negara. Tugas DPRD memang berbicara melakukan kontrol.

            Dedi Vs Ono adalah perwujudan dari pelaksanaan “trias politica”, yaitu dinamika politik untuk menjaga agar negara tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Negara harus benar-benar bekerja penuh untuk rakyatnya dan bukan untuk diri dan kelompoknya saja. Itulah sebabnya diperlukan kekuatan-kekuatan terpisah yang saling mengontrol agar tujuan nasional bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dedi dan Ono adalah kekuatan terpisah yang harus bertarung satu sama lain untuk kepentingan rakyat.

            Perbedaan Dedi dan Ono bukanlah permusuhan, melainkan dinamika politik yang sudah seharusnya terjadi seperti itu. Perseteruan mereka membuat rakyat ikut ke dalam persoalan mereka dan itu pun wajar, bukan suatu kesalahan. Rakyat berhak menilai atau mengomentari Dedi maupun Ono. Tidak perlu ada yang baperan, memang begitu seharusnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono (Foto: detikcom)

            Hal yang saya sukai dari Ono, terlepas dari isi atau hal-hal yang disampaikannya adalah Ono tidak berdusta, tidak memaki, tidak memfitnah, tidak berbicara kasar, dan tidak menghina. Dia adalah contoh baik bagi para politisi Indonesia lainnya yang banyak melakukan dusta, menyebar hoaks, memaki, memfitnah, kasar, dan menghina. Dia berbeda pendapat dengan Dedi, tetapi tetap dalam keadaan baik. Hal ini setidaknya terjadi seperti itu hingga saat ini.

            Soal isi yang disampaikannya banyak yang tidak disukai, tidak disetujui, atau dianggap ngawur dan ngaco. Itu soal lain. Setiap serangan Ono kepada Dedi bisa menjadi bahasan tersendiri. Orang bisa setuju ataupun tidak terhadap Ono yang dianggap merecoki Dedi.

Ono Surono adalah “sparring partner”, ‘rekan bertanding’ Dedi Mulyadi. Mereka adu jotos, tetapi tetap berteman. Mereka tidak bermusuhan. Semoga terus seperti itu.

Rakyat boleh setuju atau tidak setuju kepada mereka, boleh pula mengomentari berbagai hal tentang mereka. Akan tetapi, teladani juga sikap mereka yang tetap bersikap baik, terhormat, tidak meruntuhkan harga diri sebagai manusia dengan cara tidak beradab. Bahkan, bukan hanya rakyat yang harus meneladani mereka, politisi lain harus malah lebih penting untuk mencontoh perilaku mereka dalam bertarung politik.

Sampurasun

Menyerang Dedi Harus Telak, Anies Saja Terpukul, Jakarta Berguncang

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini menjadi sorotan yang luar biasa, setiap kata dan langkahnya mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Kemunculan Dedi yang mendapatkan dukungan sangat banyak dari rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri membuat banyak politisi tampak tersaingi dan secara diam-diam atau tersembunyi, kasar maupun halus, mulai menyerang Dedi. Serangan-serangan itu dengan mudah dipatahkan Dedi sehingga para pendukungnya semakin kuat terikat kepada Dedi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Suara Indonesia News)

            Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya ikut-ikutan menyerang Dedi. Sayangnya “serangan” Anies langsung dilawan Dedi dengan sangat telak dan tidak mampu dilawan balik Anies.

            Sebetulnya, tak ada kata-kata jelas dari mulut Anies menyerang Dedi. Ini hanya para wartawan yang membuat Anies tampak menyerang Dedi mengenai penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan program KB vasektomi. Dedi memang mewacanakan bahwa untuk mengendalikan kemiskinan, rakyat yang berharap mendapatkan bantuan sosial (Bansos) harus terlebih dahulu ber-KB dengan cara vasektomi untuk para pria. Berbeda dengan Anies yang tidak setuju dengan vasektomi. Ia berpendapat bahwa untuk mengendalikan kemiskinan karena banyak anak adalah dengan cara “welas asih” memberikan tunjangan hari tua untuk Lansia, BPJS gratis untuk Lansia, dan transportasi umum gratis.

            Pendapat Anies ini jelas saja mendapatkan respon dari netizen karena Anies dulu adalah gubernur DKI Jakarta dan tidak mampu juga mengatasi kemiskinan. Anies tetap hanya dianggap orang yang pintar merangkai kata, sedangkan buktinya tidak jelas. Saya juga baru-baru ini melihat sendiri di Jakarta beberapa meter dari pusat pertokoan mewah dan gedung-gedung bagus, di belakangnya dipenuhi jalan-jalan kecil sempit yang dipakai rebutan antara pejalan kaki, sepeda motor, dan bajaj. Jalan-jalan sempit itu di samping kanan-kiri dipenuhi juga rumah penduduk yang juga sempit berderet.

            Tak berapa lama setelah Anies mengemukakan pendapatnya, Dedi Mulyadi dalam sebuah rapat mengatakan dengan lantang yang seolah-olah balik membalas menyerang Anies. Dedi meneriakan bahwa jika dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta, akan membagikan uang Rp10 juta bagi setiap kepala keluarga (KK) di Jakarta. Hal itu disebabkan Jakarta itu jumlah penduduknya sedikit, kurang dari 10 juta yang artinya diperkirakan hanya memiliki dua juta KK, sedangkan uang APBD Jakarta itu mencapai Rp90 triliun. Artinya, jika Rp10 juta dibagikan kepada dua juta KK, hanya akan menghabiskan Rp20 T. Dengan demikian, Jakarta masih memiliki banyak uang sejumlah Rp70 T untuk membangun.

            Pidato Dedi ini tentu saja membuat rakyat Jakarta berguncang. Mereka mulai  menyadari bahwa uang DKI Jakarta itu sangat banyak. Banyak dari mereka yang mulai berhitung-hitung sendiri tentang uang itu. Hal itu membuat kebingungan sendiri di kalangan rakyat Jakarta.

            Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang penduduknya sangat banyak, sekitar 50 juta jiwa, tetapi uangnya sangat sedikit, yaitu Rp29 triliun. Artinya, Jawa Barat tidak memiliki kemampuan untuk membagikan uangnya kepada rakyat secara tunai, kecuali melalui program-program pembangunan dan bantuan sosial yang terbatas.

            Anies tidak lagi memberikan jawaban atas balasan Dedi. Akan tetapi, pemimpin Jakarta sekarang, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno yang merasa diserang Dedi. Para pendukung Pramono-Rano mencoba menangkis pendapat Dedi. Sayangnya, mereka semua menyesatkan atau misleading, misalnya, kata mereka tidak mungkin membagikan uang Rp10 juta setiap bulan karena uangnya tidak akan cukup. Itu jawaban menyesatkan karena yang dimaksud Dedi adalah Rp10 juta untuk setiap tahun, bukan setiap bulan.

Pramono-Anies-Rano (Foto: detikNews - detikcom)

            So, kalau mau menyerang, harus benar-benar telak, jangan mengambang karena Dedi Mulyadi akan membalasnya dengan cara tidak terduga dan bisa menghancurkan karir politik lawannya.

            Foto Dedi saya dapatkan dari Suara Indonesia News. Foto Pramono-Anies-Rano saya dapatkan dari detikNews-detikcom.

            Sampurasun.