Demo di Pemukiman dan Penjarahan Itu Kejahatan

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Kan tidak perlu diajarin lagi sebetulnya bahwa di pemukiman penduduk itu ada bayi, anak kecil, orang sakit, orang lanjut usia, orang yang tidak mengerti apa-apa, tempat tinggal yang seharusnya menenangkan, serta keluarga-keluarga kecil yang ingin hidup tenteram beraktivitas dan beribadat dengan tenang. Jika ada demonstrasi yang melibatkan massa banyak apalagi melakukan penjarahan, akan sangat mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat, itu adalah kejahatan yang tidak boleh terjadi.

            Demonstrasi yang awalnya tulus dan murni dengan menyuarakan moralitas berubah menjadi gangguan menakutkan sekaligus menimbulkan kemarahan masyarakat. Isu-isu yang dibawa secara terpelajar untuk membela rakyat meluncur jatuh menjadi gerakan murahan yang mengganggu rakyat. Orang-orang menjadi takut sekaligus marah karena aktivitas rutinnya rusak. Tidak tenang pergi ke luar untuk bekerja, sekolah, pergi ke Puskesmas, belanja karena jalanan serasa dikuasai para pengacau.

Demonstrasi Rusuh Menimbulkan Kerusakan (Foto: Klik Solo News)

            Kalaupun ada orang-orang yang dianggap bersalah sehingga perlu didemo, tetap tidak boleh di rumahnya atau di pemukiman penduduk. Apalagi dengan melakukan penjarahan dan perusakkan terhadap milik orang lain.

            Kita ingin korupsi berhenti, tetapi melakukan penjarahan, perusakkan, dan perampokkan terhadap harta orang lain.

            Lalu, apa bedanya orang yang didemo dengan para pendemo?

            Sama-sama melakukan kejahatan.

            Itu juga kalau benar bahwa orang yang didemo itu adalah koruptor. Seseorang bisa disebut bersalah atau tidak harus melalui keputusan hakim, bukan oleh dugaan, fitnahan, kebencian, ataupun provokasi.

            Kalau ternyata yang didemo itu tidak bersalah, tetapi kalian telah melakukan kerusakan, itu adalah kejahatan. Kalian hanya perusuh.

            Jangan demo di pemukiman penduduk, jangan melakukan penjarahan, jangan mengganggu ketertiban. Tetap teguh pada moralitas dan isu-isu yang benar untuk membela rakyat dengan cara yang terpelajar.

            Kalau rusuh sehingga menimbulkan kerusakan, kesakitan, dan kematian, siapa yang akan mengurus kalian kalau bukan keluarga yang dibantu penduduk yang adalah tetangga kalian?

            Jika kerusakannya sangat parah, pemerintah pasti ikut campur dengan menggunakan uang rakyat. Semua jadi rugi.

            Sampurasun.

Beda DPR RI dan Dedi Mulyadi

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Tampaknya rakyat marah besar karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapatkan kenaikan penghasilan yang berupa penggantian perumahan. Jumlah yang mereka terima berdasarkan isu yang berkembang adalah tiga juta rupiah per hari. Sebetulnya sih, penghasilan mereka lebih dari itu karena mendapatkan honor-honor lain, saya tahu betul karena saya pernah menjadi asisten wakil rakyat selama empat tahun. Sebetulnya, rakyat tahu dan paham bahwa gaji pejabat tinggi itu pasti besar, tidak mungkin disamakan dengan orang-orang kebanyakan. Permasalahannya adalah rakyat tidak melihat kebanyakan anggota DPR itu menghasilkan kerja-kerja yang pro-rakyat meskipun ada juga yang benar-benar bekerja dengan sangat baik. Penghasilannya ditingkatkan, tetapi hasil kerjanya tidak dirasakan, bahkan tidak terlihat oleh rakyat.

            Saya jadi teringat kata-kata almarhum Gus Dur bahwa DPR RI itu mirip “Taman Kanak-Kanak”. Hal ini bisa dilihat ketika diumumkan penghasilan DPR RI meningkat, mereka berjoget ria mirip anak-anak TK yang dikasih permen, senangnya bukan main. Memang tidak semua joget-joget, ada juga yang diam, entah apa yang ada di dalam pikirannya. Ketika rakyat mengkritik perilaku tersebut, para anggota DPR itu ada yang melawan dan menghina rakyat dengan sebutan tolol atau perilaku lain yang membuat marah. Itulah awalnya kemarahan rakyat yang kemudian menjadi kerusuhan di berbagai daerah. Seharusnya, anggota DPR RI itu menjelaskan bahwa kenaikan penghasilan itu akan membantu mereka untuk lebih produktif, lebih berpihak pada rakyat, serta menjelaskan apa saja yang mereka kerjakan untuk membela rakyat.

Anggota DPR RI Berjoget Ria (Foto: Surabaya Pagi)

            Rakyat marah karena anggota DPR RI semakin banyak mendapatkan uang. Pada saat yang sama ada beberapa bagian rakyat yang sedang benar-benar kesusahan untuk membiayai hidup diri dan keluarganya.

            Sikap rakyat ini berbeda terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Rakyat sangat senang jika Dedi Mulyadi semakin kaya. Rakyat justru sangat menginginkan Dedi semakin banyak uang. Hal ini bisa dilihat dari komentar-komentar rakyat pada video di chanel-chandel milik Dedi Mulyadi. Pada ribuan komentar itu selalu saja terdapat komentar yang mendorong orang-orang untuk menambah subscriber, menonton video Dedi hingga habis, tidak memotong penayangan iklan, dan ajakan untuk membagikan video Dedi pada berbagai akun milik rakyat. Semua tahu hal itu akan menaikkan pendapatan uang buat Dedi. Sekarang saja dari akun Medsos-nya, Dedi sudah mendapatkan uang lebih dari Rp10,3 M per bulan. Rakyat tidak iri dan tidak marah. Malahan, senang luar biasa.

            Rakyat merasa senang karena tahu bahwa penghasilan Dedi itu akan kembali mengalir kepada rakyat yang sedang membutuhkan dan itu bisa dilihat secara langsung yang biasanya membuat emak-emak dan orang-orang berhati melo menangis haru. Tak ada kemarahan sama sekali dari rakyat jika Dedi mendapatkan banyak uang. Meskipun Dedi setiap hari berjoget, memeluk dan dipeluk perempuan kapan saja, mencium dan dicium perempuan mana saja, rakyat tidak marah, bahkan rakyat ikut berjoget-joget.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Menembus Demionstran (Foto: Tribun Jabar)

            Rakyat yang biasa-biasa saja tak punya uang banyak hanya bisa membantu Dedi dengan mendukung tayangan-tayangan video Dedi. Rakyat yang punya uang banyak dan pengusaha besar membantu Dedi dengan uangnya yang juga sangat banyak. Hal ini bisa dilihat dari pengakuan Dedi sendiri ketika menyelamatkan gereja Katolik dari penyitaan yang dilakukan oleh pihak bank. Gereja itu harus disita bank karena persoalan tunggakan pinjaman yang menggunakan tanah gereja sebagai jaminan sejumlah  enam miliar rupiah yang kemudian membengkak menjadi enam belas miliar rupiah. Dedi menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan gereja itu dibantu oleh teman-temannya dalam menyelesaikan tagihan bank. Teman-teman Dedi itu rakyat yang punya banyak uang.

            Rakyat marah karena DPR RI tidak jelas kerjanya dan banyak mempertontonkam kemewahan di hadapan rakyat tanpa dirasakan keberpihakannya kepada rakyat. Rakyat senang Dedi kaya raya karena melihat jelas keberpihakannya kepada rakyat, hasil kerjanya bisa ditonton langsung, dan banyak memberikan uang secara langsung kepada rakyat yang membutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Itu bedanya.

            Foto DPR RI berjoget saya dapatkan dari Surabaya Pagi, sedangkan Dedi Mulyadi merangsek menembus kerumunan demonstran dari Tribun Jabar.

            Sampurasun

Nggak Masalah Kalau Gaji Pejabat Naik

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Sebetulnya, kalau gaji pejabat itu tinggi atau bahkan naik, tidak masalah, malah bagus. Kalau memang ada anggarannya dan masuk akal, memang seharusnya seperti itu.

Para pejabat, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memang harus tinggi karena wajib mengurus rakyat banyak. Mereka tidak boleh dipusingkan dengan biaya makan, keluarganya, kesehatannya, pendidikannya, tempat tinggalnya, alat transportasinya, dan lain sebagainya. Kalau masih dipusingkan dengan memikirkan besok bisa makan atau tidak, biaya jika sakit, hidup keluarganya tidak tertangani dengan baik, atau kendaraannya mudah rusak, mereka tidak akan bisa berkonsentrasi bekerja dengan baik untuk mengurus rakyat banyak yang akhirnya rakyat tetap hidup dalam masalah. Para pejabat itu memang harus nyaman hingga mampu lebih baik bekerja. Jika mereka bekerja dengan baik, taraf hidup rakyat pun akan meningkat.

Hal yang justru harus menjadi perhatian rakyat adalah kerja dan hasil kerja para pejabat itu. Kalau hidup mereka sudah banyak difasilitasi, gaji besar, tinggi, dan dinyamankan, tetapi tidak bekerja dengan baik dan rakyat pun tetap hidup dalam masalah, bahkan makin menderita, para pejabat itu tidak boleh lagi dipilih dan harus diganti oleh orang-orang lain yang siap bekerja dan terbukti mampu meningkatkan hidup rakyat. Jika rakyat merasa banyak masalahnya tertangani, pejabat itu artinya bekerja dengan baik dan wajar jika tetap bertahan dalam posisinya itu.

Kalaupun akhir-akhir ini ada isu bahwa gaji anggota DPR RI naik tiga juta per hari, sebetulnya tidak apa-apa asal rakyat pun hidupnya lebih terjamin dan mampu juga meningkat sesuai potensinya masing-masing. Akan tetapi, sebenarnya kenaikan gaji anggota DPR RI itu tidak ada, itu cuma isu dari orang-orang yang kurang teliti mencerna informasi.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, kenaikan gaji itu tidak ada. Kalaupun DPR RI mendapatkan tambahan penghasilan, itu adalah untuk penggantian rumah karena dulu biasanya mendapatkan fasilitas rumah. Sekarang fasilitas rumah untuk anggota DPR RI ditiadakan dan diganti dengan uang. Hal itu sangat bagus karena saya sendiri tidak setuju jika anggota DPR RI dikasih rumah dan tinggal dalam satu komplek yang sama. Anggota DPR itu harus tinggal di daerah pemilihnya masing-masing agar mampu menyerap keinginan rakyat yang memilihnya, mampu berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, dan dapat diawasi oleh rakyat lebih dekat.

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Facebook)

Rakyat harus memaksa para pejabat untuk bekerja lebih baik lagi, itu yang harus dilakukan. Masa penghasilan dan fasilitasnya dicukupi, tetapi kerjanya rendah atau bahkan nol, orang seperti itu tidak layak menempati jabatan tinggi.

Anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah, harus semakin serius bekerja. Rakyat semakin cerdas dan berani, terutama di Provinsi Jawa Barat. Rakyat bahkan banyak yang menilai bahwa anggota DPRD Jawa Barat tidak bekerja dengan baik. Mereka tidak melihat hal-hal yang dikerjakan anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat. Sangat banyak video di Medsos yang mengeluhkah hal itu. Apalagi, sekarang rakyat itu dengan mudah langsung mengeluh ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, baik datang ke Lembur Pakuan ataupun melalui media sosial. Rakyat tinggal bikin video, upload, lalu tag Dedi Mulyadi, dalam waktu tidak lama mendapat tanggapan dari Gubernur. Dedi yang punya dua ratus pengacara siap kerja itu sudah banyak menyelesaikan masalah rakyat. Itu terjadi secara transparan. Akibatnya, anggota DPR kehilangan panggung dan hasil kerjanya tidak dirasakan oleh rakyat.

Sudah seharusnya anggota DPRD Jabar lebih memperlihatkan kerjanya untuk membela, melindungi, dan meningkatkan hidup rakyat. Bahkan, harus lebih baik dibandingkan Dedi Mulyadi. Dengan demikian, baik eksekutif maupun legislatif saling dorong untuk memajukan rakyat sehingga Jawa Barat Istimewa lebih cepat terwujud. Soal meningkatnya gaji anggota dewan, rakyat tidak akan mempermasalahkannya asal rakyat terdorong lebih meningkat lagi taraf hidupnya.

Foto Puan Maharani adalah milik Facebook.

Sampurasun.

Jadi, Jokowi Itu Bodoh, Planga-Plongo, atau Pintar dan Berkuasa?

 

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Agak lucu dan aneh memang. Dulu Jokowi disebut sebagai orang yang bodoh, tolol, planga-plongo, klemar-klemer, pinokio, ndeso, kampungan, dan berbagai sebutan rendah lainnya. Akan tetapi, sekarang disebut berkuasa penuh, pintar menguasai politik, mampu mengendalikan institusi negara, dan menggerakkan aparat negara, padahal dia sekarang sudah menjadi rakyat biasa.

            Orang-orang yang merendahkan dan mengatakannya penguasa penuh masih itu-itu juga. Dulu orang ingin menjatuhkannya dengan merendahkannya. Ketika tidak berhasil, sekarang menjatuhkannya dengan sebutan penguasa dinasti Solo yang ingin terus berkuasa dengan memasang anak dan menantunya pada posisi-posisi kuat dan berpengaruh di Indonesia.

            Baik dijatuhkan dengan cara direndahkan atau disebut penguasa zalim, tetap saja tidak berhasil. Jokowi masih berada di puncak kepercayaan rakyat, bahkan Prabowo menjadi presiden pun atas dukungan penuh Jokowi. Kalau disebut masih mampu mengendalikan negara tanpa ada dalam posisi presiden, artinya dia pintar.

            Begitu, kan?

            Kalau bodoh, dia pasti tidak sekuat itu, apalagi sekarang yang sudah terlepas dari jabatannya sebagai presiden.

            Iya, kan?

Jokowi (Foto: ANTARA News)

            Jadi lucu kalau dulu dibilang bodoh, tetapi sekarang dibilang pintar masih  mempengaruhi aparat negara untuk dikuasainya. Hal yang lebih lucu adalah orang-orang yang mengatakan dulu bodoh sekarang pintar masih itu-itu juga.

            Hal yang sangat kasihan adalah rakyat yang ikut-ikutan grup WA yang salah. Saat Jokowi dibilang bodoh, ikut menghina. Ketika Jokowi dibilang masih mampu berkuasa, ikut-ikutan juga berpendapat sama. Kasihan sekali mereka ini hanya bisa digiring ke sana ke mari untuk mengikuti opini orang-orang tertentu yang punya kepentingan politik tertentu. Mereka hanya bisa ikutan tanpa mampu menganalisa dengan menggunakan data dan fakta yang benar.

            Jadi, Jokowi itu bodoh atau pintar?

            Tidak mungkin bodoh sekaligus pintar. Kalau ada orang yang mengatakan bodoh sekaligus pintar, sebetulnya orang itu sedang kebingungan.

            Foto Jokowi saya dapatkan dari ANTARA News.

            Sampurasun.