oleh
Tom Finaldin
Bandung,
Putera Sang Surya
Di dunia ini hanya ada dua sistem
ekonomi terkuat yang dipakai, yaitu kapitalis-liberalis dan komunis-sosialis
atau kadang disebut juga ekonomi komando. Keduanya sama-sama bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan manusia, terutama para pendukungnya.
Secara
sangat sederhana, sistem ekonomi liberal menyerahkan kehidupan ekonomi pada
pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Harga-harga ditentukan oleh pasar
dan setiap orang boleh bersaing semaksimal yang dia harapkan. Pemerintah tidak
boleh banyak mencampuri kehidupan ekonomi. Semakin sedikit peran pemerintah,
sangat bagus untuk ekonomi liberal.
Berbeda
dengan sistem ekonomi komunis-sosialis atau komando. Dalam sistem ini, pasar sangat
dikuasai pemerintah. Kehidupan ekonomi sangat dikontrol oleh pemerintah agar terjadi
keadilan bagi seluruh manusia. Persaingan tidak dibebaskan semaunya. Semakin besar
peran pemerintah, semakin baik ekonomi dalam sistem komunis.
Seperti
itu kira-kira perbedaannya. Memang tidak tepat benar karena untuk mengerti
kedua sistem ekonomi itu minimalnya harus belajar selama satu semester. Itu pun
baru kulitnya. Akan tetapi, seperti itulah pemahaman sederhananya.
Sebetulnya,
ada lagi sistem lain yang sering dibicarakan, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem
ekonomi Pancasila. Akan tetapi, kedua sistem ini baru ada dalam slogan, jargon,
keinginan, atau harapan. Belum ada yang menulisnya mulai grand theory hingga teori operasional yang bisa dijalankan. Kadang
malah hanya ada dalam teriakan-teriakan saat kampanye pemilihan tanpa ada isinya.
Teriakan itu hanya untuk mempengaruhi orang tanpa kejelasan selanjutnya.
Memang
ada beberapa orang yang mencoba menerangkannya lewat penelitian, tetapi belum
teruji dalam praktiknya. Misalnya, Wakil Presiden RI Maruf Amin menulis
disertasinya tentang ekonomi berlandaskan syariah Islam, tetapi tidak
disebutkan juga sebagai sistem ekonomi Islam. Bahkan, karyanya lebih dikenal
sebagai tulisan “Ekonomi Arus Baru”.
Baru-baru ini mengemuka sebuah pemikiran ekonomi yang
disebut dengan istilah “Prabowonomics”.
Sederhananya, sistem ekonomi ala Prabowo. Ini sebetulnya hasilnya sudah bisa
dirasakan rakyat. Pada saat luar negeri hari ini sedang krisis karena perang
dan kenaikan dollar. Indonesia rasanya biasa-biasa saja, tidak tampak ada
kekusutan berarti. Kalau seperti ada kerumitan, itu hanya ada di Medsos.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada “World Economic Forum (WEF) Annual Meeting
2026” yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Isi pidato
ini yang kemudian disebut sebagai Prabowonomics.
![]() |
| Prabowonomics (Foto: KOMPAS.com) |
Kalau diperhatikan, Prabowonomics merupakan pemikiran
yang ada di tengah antara kapitalis dan komunis, lebih memperkenalkan sistem ekonomi
Pancasila yang berlandaskan gotong royong. Dalam pidato itu diperkenalkan
beberapa hal yang telah dilakukannya dan akan terus dipertahankan
keberlanjutannya.
Pertama, program
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didasari atas kasih sayang kepada rakyat supaya
otaknya cerdas dan mewujudkan gotong royong. Hasil dari para pembayar pajak dan
perusahaan negara diberikan kepada para siswa di Indonesia secara gratis.
Program ini pun sudah menggerakan ekonomi rakyat karena bahan-bahannya juga
berasal dari hasil bumi yang dikerjakan rakyat ditambah membuka lapangan kerja
baru. Di samping itu, Prabowo mengklaim telah bisa mengalahkan perusahaan makanan
terkenal Amerika Serikat Mc Donald yang dalam puluhan tahun menghasilkan 68
juta porsi, sedangkan MBG dalam satu tahun sudah bisa menghasilkan 120 juta
porsi makanan.
Kedua, hilirisasi.
Pogram ini mengupayakan bahwa hasil bumi Indonesia mulai bahan mentah hingga barang
jadi harus diproduksi di Indonesia. Program ini dimulai nikel yang akan
berkembang ke bauksit, timah, batu bara, dan lain sebagainya. Program ini akan
membuat Indonesia sangat banyak sekali uang dibandingkan dengan menjual hanya
bahan mentah ke luar negeri. Di samping itu, terjadi transfer teknologi yang
pada masa depan anak-anak muda Indonesia menjadi ahlinya dan berpotensi menjadi
pemilik perusahaan-perusahaan besar. Hal ini harus dilakukan dengan sikap tegas
terhadap pihak asing. Artinya, asing boleh berbisnis di Indonesia, tetapi bagian
terbesar adalah milik dan untuk Indonesia.
Ketiga, swasembada
pangan. Pada masa depan Indonesia akan sanggup memberi makan rakyatnya sendiri
tanpa harus membeli dari luar negeri. Kita memang sudah sanggup memproduksi
beras sendiri, tidak lagi membeli dari luar negeri. Itu awal yang bagus untuk
ke depannya tidak perlu lagi membeli sapi, jagung, kedelai, dan bahan makanan
lainnya dari luar negeri. Hal itu pun akan sangat menghemat keuangan negara,
bahkan memperluas pasar ekspor produk Indonesia ke luar negeri.
Keempat, pertumbuhan
ekonomi. Ekonomi yang tumbuh itu cirinya adalah negara lebih banyak ekspor
dibandingkan impor, lebih banyak menjual barang ke luar negeri dibandingkan
membeli barang dari luar negeri. Ini
sudah terjadi secara perlahan. Tandanya adalah ketika dollar naik, pengaruhnya
sangat kecil, bahkan untuk beberapa kalangan tidak terpengaruh sama sekali.
Berbeda ketika krisis 1998 dengan kenaikan dollar sedikit saja negara krisis
dan goncang sehingga Presiden Soeharto jatuh. Itu karena Indonesia terlalu
banyak beli barang dari luar negeri sehingga ketika dollar naik, kita tidak
punya uang. Sekarang tidak lagi karena Indonesia sudah lebih banyak ekspor
barang dengan hasil yang sangat banyak melebihi impor. Selain itu, untuk
mewujudkannya harus ada kejelasan tentang kestabilan politik yang tidak gaduh
dan kepastian hukum untuk menghentikan korupsi, pemerasan, premanisme, dan
kerumitan perizinan.
Begitu yang saya perhatikan dari pidato Prabowo di hadapan
para pemimpin dunia di Davos, Swiss. Saya bisa saja kurang memperhatikan lebih
teliti tentang Prabowonomics. Jika ada di antara para pembaca yang mau
menambahkan atau mengoreksi tulisan ini, saya akan sangat menghormatinya.
Foto Prabowo saat pidato di Davos, Swiss saya dapatkan
dari KOMPAS com.
Sampurasun.

No comments:
Post a Comment