oleh
Tom Finaldin
Bandung,
Putera Sang Surya
Beberapa tahun belakangan ada
beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan kembalinya aksi mahasiswa 1998
yang dianggap berhasil meruntuhkan pemerintahan yang sah dan menjalankan reformasi
sehingga proses kehidupan berbangsa dan bernegara ditata ulang. Kalau saya
lihat, mereka ini berasal dari kelompok-kelompok yang selalu kalah dalam
persaingan politik dan ekonomi. Beberapa dari mereka tampak kebingungan dan ada
juga yang mengajak saya berdiskusi.
“Kang, kenapa ya calon yang saya dukung selalu kalah?”
tanyanya.
“Calon apa?
“Calon Kades kalah, calon walikota kalah, calon gubernur
kalah, calon presiden juga kalah. Kenapa ya?”
Saya jawab saja, “Kamu kurang minum susu.”
Para pemenang dan pendukungnya tidak pernah menginginkan
kembalinya aksi 1998. Mereka ingin melanjutkan pembangunan hasil aksi reformasi
1998 itu dengan mengoreksi berbagai kesalahan untuk kemudian terus maju.
Saat tulisan ini disusun semakin banyak yang kebelet ingin
ada aksi lagi menjatuhkan pemerintah yang sah dengan mengambil semangat aksi
1998. Mereka melakukan banyak provokasi untuk menggerakan masyarakat agar
bergerak dengan berbagai narasi negatif terhadap pemerintah.
Kalau ingin aksi 1998 kembali, keadaan yang mendahuluinya
harus pula seperti 1998. Hal itu disebabkan itulah yang menjadi syarat
terjadinya aksi 1998. Saya kasih jalan agar aksi itu kembali. Saya kasih tahu
syarat-syarat agar aksi 1998 yang diidam-idamkan itu terjadi.
Pertama, adanya
kesusahan ekonomi dan politik yang dirasakan masyarakat dalam waktu panjang. Kepemimpinan
Presiden Soeharto dipandang sangat bagus adalah sampai 1981. Dia menstabilkan
politik dan melakukan banyak pembangunan. Akan tetapi, setelah tahun itu,
banyak sekali kerusakan terjadi. Para aktivis menyebutnya dengan menjamurnya
perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Para penguasa dan orang-orang
yang dekat kekuasaan berpesta pora, sedangkan rakyat dalam penderitaan luar
biasa. Rakyat sangat banyak yang makan nasi aking, pera, atau bulgur yang jauh
dari rasa enak, apalagi bergizi. Bahkan, untuk makan pun susah. Kesusahan dan
kemiskinan ini masif terjadi hampir merata di seluruh Indonesia.
Dalam kehidupan politik, rakyat dibungkam, mahasiswa
tidak boleh bersuara, akademisi dilarang mengkritik. Jika berbeda pendapat
dengan pemerintah, hidupnya akan dipersulit, karirnya dihambat, disingkirkan,
dihukum, dianiaya, bahkan hingga dihilangkan.
Hal-hal
itu terjadi dalam waktu yang panjang. Oleh sebab itu, rakyat marah dan
puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika krisis moneter yang berubah menjadi
krisis multidimensi. Orang kaya mendadak menjadi miskin. Para pengusaha
mendadak bangkrut. Orang miskin semakin menjadi merana.
Kedua, adanya
kekuatan kelompok yang mau bergerak hingga berani mati. Kelompok-kelompok ini
mayoritas mahasiswa dan aktivis. Mereka bergerak karena didorong oleh kesulitan
ekonomi yang berasal dari kesusahan dari dapur-dapur orangtuanya sendiri yang
tidak ada makanan dan kesulitan membeli makanan. Jangankan untuk biaya kuliah,
bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya
karena hidup sengsara pasti mati kelaparan, berjuang bergerak mati juga karena
perlawanan. Daripada mati kelaparan, mendingan mati karena berjuang, syahid.
Tentu saja, mereka pun mendapatkan bantuan dari pengusaha-pengusaha yang peduli
pada perbaikan negara.
Ketiga, adanya
elit dan menteri-menteri yang menentang presiden. Ini justru faktor yang paling
utama. Orang menyangka bahwa keberhasilan aksi 1998 adalah karena gerakan
mahasiswa, sebetulnya bukan itu yang utama. Pembangkangan para menterilah yang
sangat melemahkan Presiden Soeharto. Ini dinyatakan sendiri oleh Soeharto dalam
pidato pengunduran dirinya. Sesungguhnya, Soeharto mendengarkan aspirasi rakyat
dan mahasiswa dengan membentuk komite reformasi. Akan tetapi, komite ini tidak
mendapatkan dukungan yang memadai dari para elit. Di jajaran para menteri yang
disebutnya Kabinet Pembangunan 7 terjadi pembangkangan yang dalam berbagai
media massa disebut dipelopori oleh Ginandjar Kartasasmita. Inilah yang membuat
Soeharto merasa tidak punya lagi tim yang dapat diandalkan untuk melanjutkan
keinginannya memimpin negara.
![]() |
| Ginandjar Kartasasmita (Foto: RMOL) |
Sebetulnya, ada banyak syarat agar terjadi aksi yang
dapat menggulingkan pemerintahan berdasarkan pengalaman 1998. Akan tetapi, tiga
penyebab itu cukup kuat menggoncangkan pemerintahan. Jika ketiga penyebab itu ada, aksi yang diinginkan itu bisa
terjadi dan berhasil.
Kalau disimpulkan, aksi bisa berhasil jika rakyat sangat
menderita secara ekonomi dan politik dalam waktu panjang dan sangat masif;
adanya kelompok aksi yang berani mati karena didorong oleh kesulitan hidup dan
pembungkaman; terdapatnya elit kunci dan para menteri yang berani membangkang
presiden. Jika rakyat masih cukup makan, bisa bersaing mengembangkan dirinya;
para intelektual bebas mengemukakan pendapat dan kritiknya; tidak ada elit di
pemerintahan dan kelompok menteri yang berani membangkang presiden serta berani
untuk digantikan posisinya oleh orang lain, aksi tidak akan pernah berhasil.
Pertimbangkan dan pikirkan syarat itu matang-matang
sambil minum susu agar sehat dan menonton komedi Charlie Chaplin. Kalau nggak
punya uang beli susu, minta MBG agar mendapatkan gizi yang baik.
| Charlie Chaplin (Foto: Hollywood Fringe Festival) |
Kalau syaratnya tidak terpenuhi, aksi memang bisa terjadi,
tetapi bentuknya hanya huru-hara dan kekacauan. Akibatnya, hanya akan menambah
jumlah orang yang terkena kekerasan fisik, masuk penjara, bahkan mati konyol
secara memalukan, bukan syahid. Aksi itu gagal total.
Foto Ginanjar Kartasasmita saya dapatkan dari RMOL dan Charlie
Chaplin dari Hollywood Fringe Festival.
Sampurasun.











