Showing posts with label PBB. Show all posts
Showing posts with label PBB. Show all posts

Wednesday, 1 April 2026

Prabowo Bakal Terkenal Sedunia

 


oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Presiden Indonesia Prabowo memang sudah dikenal, tetapi kalau diibaratkan lampu, masih sebatas lampu petromak yang nyala dengan cara dipompa. Lampu itu bersinar kelap-kelip di antara lampu-lampu LED yang besar-besar, seperti, Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jin Ping, Charles, Emanuel Macron, Muhammad bin Salman Al Saud (MBS), dan Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Demikian pula Negara Indonesia, cahayanya masih mirip petromak. Bahkan, baru ada yang mengenalinya dan merasa kaget, kok ada negara seindah dan seramah Indonesia. Mulai dikenalnya Indonesia banyak disebabkan aktivitas para seniman, terutama musisi semisal Putri Ariani, VoB, Alfy Rev, Chakra Khan, Iwan Fals, Ahmad Dhani, dan Rhoma Irama.

            Presiden Prabowo akan lebih dikenal dunia jika melakukan hal yang mengagetkan, yaitu menarik pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian di tempat-tempat yang ada Israel di dalamnya serta keluar dari “Board of Peace” (BoP). Dia akan lebih dipertimbangkan dunia jika mampu menjelaskan alasan-alasan logis penarikan pasukannya.

            Sekarang ini situasi dunia sudah sangat buruk sehingga harus melindungi diri masing-masing. Keinginan kita untuk menciptakan perdamaian semakin sulit karena negara-negara yang harus didamaikan tidak memiliki kehendak untuk berdamai, terutama Israel.

            Beberapa tahun belakangan Israel masih menghormati Indonesia yang ditandai dengan keinginan untuk berhubungan yang selalu ditolak Indonesia. Akan tetapi, saat ini bukan saja tidak menghormati, melainkan sudah menjadikan pasukan TNI yang menjaga perdamaian menjadi sasaran tembak. Meskipun belum ada investigasi resmi dari PBB, kita bisa memastikan bahwa Israel memang sengaja menembak pasukan Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Israel sendiri bahwa pasukan Indonesia terkena serpihan Rudal Israel di Libanon karena tidak berada pada tempat yang aman. Itu artinya mereka tahu pasukan TNI, tetapi tetap menembak. Sementara itu, TNI tidak diperbolehkan membalas, bahkan terlarang untuk meletuskan senjata. Kita sudah lama memang menyaksikan Israel tidak lagi menghormati hukum-hukum internasional karena merasa punya kekuatan didukung Amerika Serikat (AS).


Pasukan TNI Penjaga Perdamaian yang gugur di tangan Israel (Foto: suaraislam.id)


            Kita tidak bisa mengatakan bahwa TNI yang mati kan hanya 4 orang, 1 di Kongo dan 3 di Libanon, sementara pasukan Indonesia yang menjaga perdamaian di seluruh dunia ada lebih dari 2.000 orang, itu hanya sedikit. Salah besar berpendapat seperti itu. Satu orang saja yang terluka atau mati, baik TNI atau bukan, itu harus dilindungi dan kewajiban negara untuk melakukannya, begitu aturannya dalam berinteraksi secara internasional.

            Indonesia sudah punya cukup alasan untuk menarik tentaranya dari dunia dan berkonsentrasi di dalam negeri, termasuk keluar dari BoP. Hal itu disebabkan Israel sudah sangat membahayakan dan Amerika Serikat tidak bisa diharapkan untuk menciptakan perdamaian, malah merusakkan kedamaian yang sedang menuju stabil.

            Prabowo tak perlu takut jika Donald Trump mengancam Indonesia dengan soal tarif karena menarik pasukan TNI dari dunia. Donald Trump itu hanya dewa mabuk yang tidak bisa dipegang omongannya, sekarang dan lima menit kemudian bisa tiba-tiba berubah.

            Jika berani, Prabowo akan lebih dikenal dunia. Orang yang beberapa waktu lalu sangat ramah, tegas, dan cerdas dipuji Donald Trump, tetapi mengundurkan diri dari BoP serta menarik pasukannya sebagai bentuk protes kepada PBB yang sudah harus dirombak itu. Indonesia layak protes, itu sikap yang lembut dibandingkan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang menyatakan keluar dari PBB. Prabowo akan menjadi sorotan dunia jika melakukan itu dan meningkat dari sekedar petromak menjadi LED yang besar mulai sejajar dengan pemimpin dunia lainnya saat ini.

            Foto prajurit TNI yang gugur dalam tugas negara sebagai penjaga perdamaian saya dapatkan dari suaraislam id.

            Prabowo cerdas dan gemoy pertanda sering minum susu. Tinggal keberaniannya untuk menarik TNI dari wilayah konflik sebagai bentuk protes pada dunia yang tampak gagal menyelesaikan konflik di antara manusia.

            Sampurasun.

Saturday, 14 February 2026

PBB Lemot Disalip BoP

 


oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Konflik di tanah Palestina sudah terjadi puluhan tahun dan menimbulkan kerusakan harta dan nyawa yang sangat besar. Selama puluhan tahun juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya menanganinya. Akan tetapi, sampai tulisan ini dibuat masalah itu tidak pernah selesai. Itulah yang saya bilang PBB itu mesinnya lemot, tenaganya hanya 16% atau maksimal hanya 24%.

            Dalam kelemotan PBB, muncul “Board of Peace” (BoP) atau yang kita kenal dengan “Dewan Perdamaian”. BoP adalah mesin baru yang punya tenaga dorong 60%.

            BoP sebetulnya amanat PBB, tetapi kemudian berubah menjadi lembaga yang mulai terpisah dari PBB serta punya keinginan dan cara sendiri dalam menyelesaikan masalah antara Israel dan Palestina. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampaknya tidak sabar dengan konflik di Palestina, lalu mendapat kekuatan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang siap mengirimkan prajurit TNI sejumlah 20 ribu atau bahkan lebih untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Ibarat “kata  berjawab, gayung pun bersambut”, terciptalah BoP yang mengguncangkan dunia akhir-akhir ini.


Prabowo Subianto dan Donald Trump (Foto: ANTARA News)


            Anehnya, Trump menjelaskan bahwa dirinya sangat kesal dengan PBB yang di dalamnya ada “hak veto”. Hak veto adalah hak untuk melarang keputusan, resolusi, peraturan, atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di PBB. Hak itulah yang membuat persoalan di Palestina sulit selesai. Oleh sebab itu, dia merancang sendiri dan menggerakkan sendiri dunia untuk segera menyelesaikan masalah Gaza.

            Aneh memang karena selama ini yang kita kenal sering mengobral hak veto adalah Amerika Serikat. Kita yang justru sering kesal dan marah karena AS kerap menggunakan hak veto yang merugikan bangsa-bangsa di dunia, terutama untuk di wilayah Timur Tengah dan tentu saja merugikan Palestina.

            Jadi, sebetulnya siapa yang menggunakan hak veto sehingga merugikan kesepakatan dunia itu?

            Cukup membingungkan.

            Sudahlah, yang jelas saat ini AS di bawah Trump bergerak sendiri seolah-olah meninggalkan PBB dengan dukungan Indonesia di bawah Prabowo untuk menyesaikan konflik di Palestina. Hal ini justru diberitakan pertama kali oleh media-media Israel bahwa Indonesia menjadi negara yang pertama di dunia mengirimkan pasukannya di Gaza untuk menjaga perdamaian. Bahkan, Israel sendiri telah mulai memberikan tempat dan menyediakan wilayah untuk TNI di selatan jalur Gaza, antara Rafah dan Khan Younis.

            Kalaulah PBB mulai merasa ditinggalkan dalam urusan Palestina ini, seharusnya bergerak lebih cepat lagi. Jangan terlalu banyak seminar, rapat, atau diskusi yang dianggap Trump terlalu lambat. Sebaiknya PBB mengambil langkah yang mengarah pada langkah nyata untuk kembali menyalip BoP. Sementara itu, Indonesia akan lebih lebih senang jika pasukannya berada di bawah mandat PBB dibandingkan BoP. Prabowo dengan tegas akan mengirimkan “putera-puteri terbaik Indonesia” ke jalur Gaza, Palestina.

            Foto Prabowo dan Trump saya dapatkan dari ANTARA News.

            Sampurasun.

Sunday, 8 May 2022

Kalau Indonesia yang Harus Mendamaikan Perang, Bubarkan Saja PBB

 


oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Manusia bisa bilang, ini kebetulan. Akan tetapi, dalam pandangan spiritual Islam, ini sudah menjadi takdir Allah swt bahwa Indonesia menjadi Presidensi G20 yang diikuti 19 negara maju dan akan maju ditambah 1 Unieropa di tengah-tengah kecamuk perang Rusia Vs Ukraina yang dibantu oleh Nato.

            Hal aneh yang terjadi adalah tiba-tiba Indonesia ditekan pihak Barat untuk menendang Rusia dari keanggotaan G20 dan pertemuan-pertemuan G20. Jika tidak, pihak Barat mengancam akan memboikot G20. Tentu saja, pihak Barat ini dikendalikan oleh Amerika Serikat (AS), padahal negara-negara Barat lain tampaknya setengah hati mengikuti keinginan AS dalam melawan Rusia. Hal ini tampak sekali dari negara-negara barat yang kikuk karena mereka masih bergantung pada Rusia, misalnya, soal kebutuhan gas dan minyak.

            Hal ini diperparah dengan semua mata dunia menuju pada panggung Jokowi, Indonesia, dan G20. Pihak Barat mendesak Indonesia bahwa G20 dijadikan ajang untuk menyelesaikan masalah perang Rusia Vs Ukraina, terutama untuk menghukum Rusia. Banyak ancaman Barat yang ditujukan pada Indonesia yang akan menyelenggarakan G20 di Bali. Ini aneh karena sesungguhnya G20 adalah organisasi dan pertemuan tingkat tinggi dunia yang sudah dibatasi Jokowi hanya untuk menyelesaikan masalah ekonomi dunia pascapandemi Covid-19. Temanya “Recovery Together, Stronger Together” artinya “pulih bersama dan lebih kuat bersama”. Pertemuan ini tidak untuk membicarakan masalah politik, militer, apalagi perang. Akan tetapi, keangkuhan Barat menekan Indonesia agar memasukan pula soal Rusia dan Ukraina ke pembicaraan di G20.

            Karena Indonesia adalah negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, bebas dari tekanan negara mana pun dan aktif mewujudkan perdamaian dunia, Jokowi tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin sekaligus Presiden Ukraina Volodimyr Zelensky untuk hadir di G20 di Bali. Indonesia tidak mengikuti kehendak AS dan Barat, tetapi tetap berupaya memberikan jalan keluar agar terjadi pertemuan positif antara Rusia dan Ukraina di Bali.

Meskipun demikian, hal ini masih membingungkan karena mau apa Ukraina di G20?

Mau ngomong apa dia?

Ukraina itu bukan anggota G20 yang pasti tidak memiliki hak bicara dalam berbagai sidang di Bali, kecuali diputuskan anggota G20 lain untuk bisa memiliki hak bicara dengan mengubah atau menyepakati terlebih dahulu tatatertib yang ada. Dengan demikian, Ukraina bisa memiliki hak bicara.

Kalau Jokowi, Indonesia, memfasilitasi upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina di G20, itu artinya agenda G20 meluas, bukan hanya bicara soal ekonomi, melainkan pula perdamaian. Dengan demikian, Bali, Indonesia menjadi tempat pertemuan untuk menyelesaikan perang dan mewujudkan perdamaian.

Hal itu bagus. Akan tetapi, sesungguhnya, tempat untuk membicarakan perang dan perdamaian adalah bukan di perhelatan G20, Bali, Indonesia, melainkan dalam sidang-sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu disebabkan memang tempat untuk menyelesaikan perkara seperti itu adalah di PBB, bukan di G20, bukan di Indonesia, bukan di Bali, dan bukan pula oleh Jokowi.

Melihat kenyataan seperti itu, publik dunia wajar bertanya, selama ini PBB melakukan apa untuk menyelesaikan masalah konflik di Ukraina?

Kalau PBB tidak memiliki kemampuan menyelesaikan masalah itu, mengaku sajalah dengan terus terang bahwa PBB adalah organisasi yang lemah dalam mengorganisasikan dunia. Oleh sebab itu, PBB layak untuk dibubarkan.

Saya jadi teringat pidato “Pemimpin Besar Revolusi Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno” di hadapan dunia yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Soekarno menyerukan perlunya kesadaran dan kebersamaan untuk melakukan upaya “to build a world anew”, ‘membangun tatanan dunia baru’ yang lebih masuk akal dan menjamin perdamaian kehidupan dunia.

Kalau memang G20 Indonesia yang harus mendamaikan perang, bubarkan saja PBB. Organisasi itu sudah kelihatan sangat lemah dan tunduk pada kepentingan barat.

Sampurasun.

Saturday, 15 January 2022

Para Perempuan Muda Cantik Pelindung Indonesia

 


oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Pada tulisan yang lalu saya pernah menulis bahwa kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dijaga oleh anak-anak muda Indonesia yang sebagian besar perempuan di forum-forum internasional semacam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka mempertahankan NKRI dari fitnah, serangan, dan serbuan negara-negara asing yang ingin membuat Indonesia terjatuh dengan menggunakan berbagai isu, terutama isu-isu hak azasi manusia (Ham) di Papua. Merekalah yang sesungguhnya melindungi para ulama, para kiyai, para ustadz, para pendeta, para biksu, para pedanda, para pemimpin agama dan keyakinan, para pemeluk agama, serta seluruh rakyat Indonesia di forum-forum dunia. Jika mereka gagal berdiplomasi dalam melindungi kedaulatan negara, pasukan dan kekuatan asing bisa masuk ke Indonesia, kemudian merusakkan tanah, tatanan, dan sistem sosial di Indonesia seperti yang terjadi di Timur Tengah. Besar sekali jasa mereka dan sungguh berat tugas mereka. Karya mereka mendunia karena berulang-ulang melakukan serangan mematikan terhadap para presiden, perdana menteri, dan pemimpin negara asing yang ingin mencoba meruntuhkan Indonesia.

            Dalam tulisan kali ini, saya tulis tiga perempuan muda cantik yang dengan cerdas mempertahankan kehormatan NKRI di dunia. Saya sertakan foto dan sumbernya dengan beberapa kalimat serangan mereka pada negara-negara lain yang kerap menganggu Indonesia. Sengaja saya potong dan sedikit ubah kalimat mereka karena terlalu panjang serta agar lebih jelas suara mereka ditujukan bukan hanya untuk satu negara, melainkan ke negara mana pun yang mencoba menyerang Indonesia.

            Sesuai urutan foto, pertama, diplomat muda ini bernama “Silvany Austin Pasaribu” (sumber foto: Kpop Squad Media). Dia mendapat serangan dari Presiden Vanuatu yang mencoba menceramahi Indonesia tentang Ham. Kemudian, Silvany balas menyerang. Seperti saya bilang, saya potong dan saya ubah kalimatnya bukan hanya untuk Vanuatu, melainkan untuk negara mana pun yang mencoba menyerang Indonesia.


Silvany Austin Pasaribu (Foto: KPOP SQUAD MEDIA)


Silvany berbicara seperti ini, “Simpan ceramah kalian untuk kalian sendiri! Presiden Indonesia Jokowi menyerukan untuk mencari solusi yang menguntungkan antarnegara, tetapi negara bodoh seperti kalian justru menentangnya. Di tengah krisis kesehatan dan ekonomi yang harus dihadapi, negara bodoh kalian justru menyerukan memecah belah dengan mendukung separatisme dengan dalih Ham. Indonesia sudah setuju dan menandatangani untuk penghapusan diskriminasi, penyiksaan, dan kekejaman, tetapi negara kalian belum menyetujuinya. Bagaimana mungkin kalian mengajari kami tentang Ham sementara kalian sendiri belum menandatangani penghapusan perilaku yang merendahkan martabat manusia? Kalian harus urus rakyat kalian sendiri! Kalian bukan wakil rakyat Papua dan berhentilah bersikap seperti itu! Papua adalah Indonesia!”

Luar biasa bukan serangan Silvany terhadap pemimpin negara asing?

Kedua, “Nara Masista Rakhmatia” (sumber foto: Okezone News), lagi-lagi dia menyerang banyak negara lain dari kawasan Asia Pasifik yang menuduh Indonesia melanggar Ham.


Nara Masista Rakhmatia (Foto: Okezone News)


 Kalimat Nara Masista seperti ini, “Indonesia berkomitmen untuk menghormati Ham. Pada zaman ini semuanya harus terbuka dan sulit menyembunyikan pelanggaran Ham. Ketika kalian menunjuk-nunjuk kami dengan jari telunjuk, sesungguhnya ada empat jari kalian yang menunjuk pada wajah kalian sendiri!”

Kalimat Nara Masista Rakhmatia sangat lugas dan menohok pada negara lain yang mengusik Indonesia.

Ketiga, “Sindy Nur Fitri” (sumber foto: Kuyou id). Dia dengan keras menyerang negara-negara bodoh itu.


Sindy Nur Fitri (Foto: KUYOU.id)

Kalimat Sindy semacam ini, “Kalian terus-terusan menyerang dan melanggar kedaulatan Indonesia. Kami melawan informasi palsu yang kalian sebarkan! Kalian hanya menyebarkan harapan palsu yang menyulut konflik dan mengorbankan banyak nyawa orang tak berdosa. Kalian hanya berdiam diri ketika KKB membunuh guru, perawat, pekerja kesehatan, pekerja konstruksi, menghancurkan fasilitas kesehatan, dan aparat penegak hukum. Mengapa kalian berdiam diri ketika orang-orang yang mengabdi untuk rakyat Papua dibunuh secara brutal? Kenyataannya, kalian hanya menganjurkan separatisme agar Papua berpisah dari Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati Ham dan hukum!”  

Silvany, Nara, dan Sindy adalah para perempuan cerdas yang melindungi NKRI dari serangan negara lain. Padahal, mereka adalah perempuan yang sering dianggap warga negara kelas dua dan harus selalu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kenyataannya, merekalah yang melindungi para lelaki dan perempuan di seluruh Indonesia ini dari kemungkinan adanya invasi atau campur tangan asing terhadap kehidupan di Indonesia. Insyaallah, upaya mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah swt.

Mereka adalah para lulusan program studi Hubungan Internasional universitas terkemuka di Indonesia ini, semoga pada masa depan murid-murid dan atau mahasiswa-mahasiswa saya di Program Studi Hubungan Internasional, Fisip, Unviersitas Al Ghifari, banyak yang sehebat atau bahkan lebih hebat dibandingkan mereka untuk membela Indonesia.

Sampurasun.

Saturday, 5 October 2019

Demo Damai Berhasil


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Masyarakat dan mahasiswa tidak perlu ingin mengulang “demonstrasi dahsyat 1998”. Cukup satu kali kita menggulingkan pemerintahan dengan cara seperti itu. Memang saat itu kondisinya mengharuskan “siap mati”. Pemerintahan Soeharto sangat represif, rakyat tidak boleh bicara berbeda dengan pemerintah, orang bisa hilang tiba-tiba (oleh sebab itu lahir KontraS), korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) menjamur di mana-mana, kekuasaan politik sentralistik, semua orang dibungkam, tuduhan PKI mudah sekali keluar (siswa kesiangan saja disebut PKI, orang joget depan panggung aja disebut PKI), kekuasaan militer, polisi, lembaga pendidikan sangat dikuasai dan sangat menakutkan rakyat, jarak Si Miskin dan Si Kaya sangat lebar. Ujungnya, krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi, kemudian meluas krisis multidimensi. Tak bisa dihindari bahwa darah harus tertumpah dan nyawa harus hilang. Cukup satu kali dan tidak boleh ada lagi. Kalau mau menggulingkan pemerintahan sekarang, gunakan cara-cara yang konstitusional. Itu sah.

            Kalau mau demonstrasi, ya demonstrasi saja. Itu hak dan dilindungi undang-undang, tetapi jangan anarkis, memprovokasi aparat  untuk tawuran. Sampaikan melalui orasi atau aksi teatrikal. Itu bagus. Saya juga dulu begitu kok. Demonstrasi damai dan berhasil. Paling tidak, kalau tidak salah, saya ikut tiga kali demonstrasi dengan isu besar, yaitu soal penghapusan perjudian, penghentian pembantaian muslim Bosnia oleh militer Serbia-Kroasia, dan penyelesaian pembantaian terhadap muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar. Dua berhasil, soal perjudian dan pembantaian muslim Bosnia. Satu lagi soal Rohingya belum berhasil hingga hari ini. Demonstrasinya damai, tidak ada saling pukul dengan polisi. Tidak ada saling maki atau saling hina. Malah polisi menjaga agar demonstrasi bisa berjalan, lalu lintas tetap tidak terganggu.

            Mungkin masih banyak yang ingat bahwa dulu di Indonesia marak sekali dengan perjudian. Setiap hari dan setiap minggu orang-orang pasang nomor judi, hiburan katanya. Nama perjudiannya “Porkas” yang berasal dari bahasa Inggris “Forecast”, artinya ‘dugaan’ atau ‘ramalan’. Akan tetapi, banyak penentangan dari para ulama, kiyai ustadz, dai, atau mubaligh. Akhirnya, pemerintah mengganti namanya menjadi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Dalih adanya perjudian itu untuk membiayai kegiatan olah raga di Indonesia, seperti, sepakbola, bulutangkis, atletik, dan catur. Malah, sebagian pejabat ada  yang mengatakan bahwa itu bukan judi, melainkan sumbangan. Kami, mahasiswa, berpendapat kalau judulnya sumbangan, ya jangan pakai embel-embel “berhadiah”. Orang pikirannya bukan mau menyumbang, tetapi ingin mendapatkan hadiah. Itulah judi. Haram.

            Demonstrasinya damai. Orasi di depan aula kampus Universitas Padjadjaran Bandung, lalu ke luar sambil teriak-teriak di Jln. Dipatiukur, Teuku Umar, H. Djuanda, Sangkuriang, Taman Sari, Ganesa, balik lagi ke kampus. Selesai. Yang punya jadwal kuliah, ya pada kuliah lagi. Empat hari sejak demonstrasi itu, pemerintah menjawab akan menghentikannya. Memang berhenti bertahap hingga hari ini tidak ada lagi perjudian yang dilakukan pemerintah dengan dalih apa pun. Kalau masih ada, perjudian itu pasti ilegal dan melanggar hukum.

            Soal pembantaian muslim Bosnia Herzegovina pun demikian. Demonstrasi dilakukan dengan damai. Mahasiswa orasi, shalawat badar, mengaji, dan siap berjihad ke Bosnia. Saya juga berusaha daftar kok untuk jihad bertaruh nyawa ke Bosnia karena memang genosida, “ethnic cleansing”, pembantaian ras, dan pembantaian muslim terjadi dengan sangat mengerikan.

            Akan tetapi, pemerintah Soeharto melarang mahasiswa untuk berjihad ke Bosnia dengan alasan yang lucu, pikaseurieun, “Jangan pergi berjihad karena mereka itu orang-orang bule. Orang Bosnia dan orang Serbia sama-sama bule, nanti tertukar. Kita sulit membedakan mereka. Nanti kita malah membunuh sesama muslim.”

            Memangnya mahasiswa itu bodoh?

            Masa berangkat dari Indonesia ke Bosnia, pas turun dari pesawat, lalu lihat orang bule langsung kita bunuh?

            Kan pastinya juga ada jaringan kerja dari Indonesia dan yang berada di Bosnia, pasti ada koordinator yang mengurus hal itu. Mereka pasti mengatur dan melakukan pembinaan, mana kawan mana lawan.

            Larangan itu membuat mahasiswa mayoritas tidak berangkat meskipun sudah ada yang berangkat juga sih. Meskipun tidak ikut berperang, saya masih ikut berpartisipasi. Saya berusaha daftar untuk mengadopsi anak-anak Bosnia korban perang. Banyak anak yang menjadi yatim piatu karena ayah dan ibunya mati dibantai. Saya berharap dapat mengadopsi anak Bosnia yang perempuan, rambutnya pirang, usianya tujuh belas tahun, cantik, tinggi, dan tubuhnya menarik hati.

            Teman saya bilang, “Kamu  mah bukan mau mengadopsi, tapi cari cewek!”

            “Memang iya, mau saya nikah. Itu juga menolong, sama-sama ibadah!” jawab saya, jujur aja.

            “Menolong kok harus sama yang cantik.”

            “Biarin.”

            Akan tetapi, tidak ada yang bisa saya adopsi. Mungkin yang cantik-cantik mah sudah sama orang lain yang ganteng dan kaya raya. Da aku mah apah atuh. Yang jelas mah bukan takdir.

            Meskipun pemerintah melarang, tetapi membuka pintu hubungan Bosnia-RI lebih dekat. Bahkan, Presiden Bosnia pun datang ke Indonesia, berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan banyak dukungan, terutama makanan, pakaian, dan uang. Pemerintah Indonesia pun aktif membantu Bosnia di ruang-ruang internasional. Bahkan, Presiden Soeharto datang langsung ke Bosnia. Akan tetapi, ketika ia ingin ke wilayah-wilayah tempat terjadinya pembantaian, pasukan PBB tidak bisa menjamin keamanannya karena memang perang masih berlangsung. Meskipun demikian, Presiden Soeharto menguatkan rakyat Bosnia dengan membangun masjid di sana, namanya Masjid Istqlal sama dengan nama masjid nasional yang ada di Indonesia. Sampai sekarang masjidnya masih ada dan menjadi pusat aktivitas keislaman di Bosnia.

            Intinya, demonstrasi berjalan damai. Tak ada perkelahian dengan aparat, tak ada yang mati. Semua tenang dan berhasil. Bosnia kembali aman, kehidupan berjalan dengan baik. Sementara itu, para jenderal Serbia yang melakukan pembantaian didakwa sebagai “penjahat perang” dan dihukum dengan hukuman teramat berat. Kabarnya, ada yang dihukum mati. Nggak tahu juga sih, pokoknya dihukum berat.

            Demonstrasi damai ternyata berhasil. Hal itu disebabkan karena masalahnya jelas, mahasiswa mengerti jelas apa yang diperjuangkan, fakta-faktanya tidak bisa didebat, murni moral force, tak ada yang dibayar serupiah pun.

            Memang siapa yang diuntungkan secara ekonomi dengan membela Bosnia dan menghentikan perjudian?

            Itu murni “jihad fi sabilillah”. Bahkan, kita yang mengeluarkan uang untuk ongkos dan memberikan sumbangan.

            Soal tidak kebagian mengadopsi cewek bule cantik, itu mah urusan takdir.

            Ketika demonstrasi aksi membela Rohingya pun demikian, berjalan damai. Sayangnya, hingga hari ini soal Rohingya belum bisa selesai. Pembahasan soal ini mah beda lagi. Banyak peneliti yang melakukan penelitian soal sulit selesainya kasus pembantaian di Rohingya. Entar lagi soal ini mah.

            Demonstrasi itu bisa menggunakan orasi, aksi teatrikal, atau aksi lainnya yang beradab. Jangan memprovokasi aparat dan golongan masyarakat lain untuk tawuran karena jika terjadi beradu fisik, kerugian ditanggung semua.

            Sampurasun.

Sunday, 10 September 2017

TPF Rakhine-Rohingya Harus Jujur

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Berita-berita tentang kejahatan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar terhadap Rohingya beredar kalang kabut bercampur hoax. Kita harus ingat setiap kejadian yang di dalamnya kaum muslimin terllibat adalah berita paling seksi bagi media massa asing dan dapat menarik keuntungan materi yang sangat besar. Oleh sebab itu, sering sekali berita tentang kaum muslimin ditambah-tambahi, dikurangi, atau direkayasa demi kepentingan ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, kerja dari Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk PBB dan diketuai oleh Marzuki Darusman harus jujur, utuh, lengkap, dan menyeluruh. TPF harus mengumpulkan fakta dan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, baik berpihak pada penguasa Myanmar maupun pada kaum muslim Rohingya. TPF harus netral dan tidak boleh terpengaruh oleh emosinya sendiri.

            Agar TPF dapat bekerja optimal dan maksimal, Indonesia dan dunia harus mendorong tim ini bekerja dengan sangat baik dan mendorong pemerintah Myanmar agar memberikan akses yang penuh untuk diselidiki. Dengan gambaran fakta yang jujur dan utuh, akan dapat dilakukan analisis yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga semua pihak dapat diuntungkan, baik dunia, kaum Rohingya, maupun pemerintah dan seluruh warga Myanmar.

            Sekarang ini terjadi saling tuduh antara pemerintah Myanmar dan dunia internasional yang semuanya belum tentu benar. Myanmar belum tentu benar dengan pengakuannya, dunia termasuk Indonesia juga belum tentu benar dengan tuduhannya. Di sinilah celah timbulnya hoax-hoax yang akan memperkeruh suasana, apalagi dengan adanya kelompok-kelompok Islam yang berniat pergi ke Myanmar untuk membela dan berperang bagi Rohingya. Situasi bisa menjadi tambah rumit.

            Semua harus membuka diri bagi kerja-kerja TPF agar seluruh dunia melihat fakta yang terjadi dengan lebih utuh. Dengan demikian, penyelesaian terhadap krisis kemanusiaan tersebut bisa diatasi dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bukan lebih cepat, lebih baik, bukan pula lanjutkan. Begitu yang ditulis dalam teks Proklamasi RI.

            Berita atau ceritera yang beredar saat ini belum tentu benar karena tampak sekali setiap orang sudah berpihak, baik kepada Myanmar maupun kepada kaum Rohingya sehingga yang membela Myanmar menyalahkan Rohingya dan yang membela Rohingya menyalahkan Myanmar.

            Hal pertama yang harus dilakukan adalah jelas menghentikan kekerasan terhadap siapa pun dan oleh siapa pun. Akan tetapi, penghentian kekerasan saja sama sekali tidak cukup. Diperlukan upaya lanjutan agar situasi lebih kondusif secara permanen, yaitu Myanmar dapat mengelola negaranya dengan lebih baik dan damai serta kaum muslim Rohingya dapat berperan serta secara positif dalam pembangunan di Myanmar sebagai warga negara yang sah. Di samping itu, setiap kejahatan oleh siapa pun terhadap siapa pun harus dimusuhi bersama, baik oleh kaum muslim Rohingya maupun oleh pemerintah Myanmar. Untuk itulah, diperlukan Tim Pencari Fakta yang jujur dan memiliki akses yang luas agar mendapatkan fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis situasi sehingga krisis kemanusiaan dan “kesusahan” di Myanmar bisa diatasi.


            Sampurasun

Thursday, 28 July 2016

Tidak Ada Alasan Menghentikan Hukuman Mati


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya

Jika hukuman mati sudah ditetapkan, jika palu hakim sudah diketok, hukuman mati itu sesegera mungkin harus dilaksanakan dengan tenang dan percaya diri. Indonesia tidak perlu banyak mendengar mereka yang tidak setuju hukuman mati. Banyak sekali negara di dunia ini yang menentang Indonesia dalam hal hukuman mati. Bahkan, PBB mengkhawatirkan banyaknya hukuman mati di Indonesia. Kritikan-kritikan itu tidak perlu ditanggapi serius, biasa saja. Justru kita harus berbangga diri bahwa Indonesia adalah negara yang sedang serius berusaha membuat rakyat dan negerinya aman dari kejahatan-kejahatan besar dan itu merupakan kemuliaan. Kita harus menunjukkan diri sebagai negara yang tidak menolerir kejahatan-kejahatan keji. Hal itu akan membuat para penjahat dan siapa pun yang ingin merusakkan kehidupan Indonesia berpikir ulang untuk membuat masalah di Indonesia.

            Mungkin banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati itu adalah sebuah kemunduran dalam dunia hukum. Saya ingatkan bahwa soal maju-mundur, maju-mundur, cantik-cantik itu hanyalah soal persepsi. Boleh orang mengatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah kemunduran. Akan tetapi, bagi saya dan juga bagi banyak orang lainnya, hukuman mati adalah sebuah kemajuan dalam hukum. Saya bukan ahli hukum. Saya hanya manusia yang punya rasa ingin adil dan hidup aman. Hukuman mati adalah sebuah kemajuan bagi bangsa Indonesia yang menunjukkan keberanian untuk memerangi dan menghentikan kejahatan-kejahatan besar yang pantas mendapatkan hukuman mati. Hukuman mati pun merupakan kemajuan dalam memberikan rasa adil kepada para korban dan keluarga korban dari para pelaku kejahatan. Hukuman mati pun merupakan kemajuan dalam kesadaran berpikir bahwa kita, bangsa Indonesia, harus menyiapkan generasi penerus bangsa yang terbebas dari pengaruh Narkoba dan kejahatan lainnya.

            Benar bahwa hukuman mati tidak menghentikan dengan serta merta kejahatan-kejahatan itu. Akan tetapi, kita telah menunjukkan diri sebagai pembenci kejahatan-kejahatan besar itu dan menghalangi agar tidak terjadi lagi. Kejahatan-kejahatan itu tidak pernah berhenti, tetapi kita harus tegas memeranginya. Ini adalah dunia yang selalu ada pihak yang jahat dan pihak yang baik. Kalau semuanya jahat, namanya neraka. Kalau semuanya baik, namanya surga. Kita harus berada pada pihak yang baik, “para pemburu surga”.

            Kalau ada yang bilang bahwa hukuman mati itu “percuma” karena tidak menimbulkan efek jera yang maksimal dan tidak menghentikan perbuatan-perbuatan jahat, sebaiknya katakan saja kepada mereka bahwa “makan” itu adalah “percuma” karena akan lapar lagi lapar lagi. Jadi, makan sama sekali tidak menghentikan rasa lapar. Itu adalah kehidupan. Kalau lapar, ya makan. Kalau ada kejahatan besar, ya hukum mati. Begitu saja kok repot.

            Kalau tidak ingin dihukum mati, ya jangan melakukan kejahatan itu. Kalau tidak ingin ada hukuman mati, ya harus menyadarkan dan mengampanyekan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

            Negara lain, bahkan PBB boleh menganggap Indonesia masih menggunakan hukum yang terbelakang karena menggunakan hukuman mati. Sebaliknya, kita pun boleh memaki mereka sebagai negara-negara terbelakang karena masih terjebak dalam rasisme, xenophobia (ketakutan terhadap orang asing), dan Islamphobia (ketakutan terhadap Islam). Keterbelakangan mereka justru membuat banyak kemarahan, ketimpangan, terorisme, dan kasus-kasus kekerasan, bahkan pembunuhan di negara mereka sendiri. Jadi, tidak perlu rendah diri jika disebut terbelakang karena sebenarnya kita sedang maju, malahan mereka sendiri yang sedang membuka keterbelakangan dirinya sendiri tanpa rasa malu.

            Bahkan, kalau mau, kita bisa mengejek mereka dengan menggunakan “teori konspirasi” bahwa siapa pun dan negara mana pun yang tidak menginginkan Indonesia menjalankan hukuman mati terhadap para pengedar Narkoba adalah pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi besar sejak dulu. Mereka memasukkan “barang-barang haram” itu ke dalam Indonesia agar Indonesia kehilangan generasi muda yang sehat, kuat, beriman, bertakwa, dan berprestasi. Oleh sebab itu, mereka sangat kesal karena kaki tangan dan antek-antek mereka ditangkap, kemudian dihukum mati di Indonesia. Mereka kesal dan kecewa karena mereka kalah, kemudian menggunakan dagangan politik “hak azasi manusia” untuk mendiskreditkan Indonesia karena telah memberlakukan hukuman mati bagi antek-antek mereka.

            Bukankah mereka yang dihukum mati itu mayoritas adalah warga negara asing?

            Bisa begitu kan kita mengejek mereka?

            Kenapa tidak bisa dan tidak boleh?