Syarat Kembalinya Aksi 1998

 

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa tahun belakangan ada beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan kembalinya aksi mahasiswa 1998 yang dianggap berhasil meruntuhkan pemerintahan yang sah dan menjalankan reformasi sehingga proses kehidupan berbangsa dan bernegara ditata ulang. Kalau saya lihat, mereka ini berasal dari kelompok-kelompok yang selalu kalah dalam persaingan politik dan ekonomi. Beberapa dari mereka tampak kebingungan dan ada juga yang mengajak saya berdiskusi.

            “Kang, kenapa ya calon yang saya dukung selalu kalah?” tanyanya.

            “Calon apa?

            “Calon Kades kalah, calon walikota kalah, calon gubernur kalah, calon presiden juga kalah. Kenapa ya?”

            Saya jawab saja, “Kamu kurang minum susu.”

            Para pemenang dan pendukungnya tidak pernah menginginkan kembalinya aksi 1998. Mereka ingin melanjutkan pembangunan hasil aksi reformasi 1998 itu dengan mengoreksi berbagai kesalahan untuk kemudian terus maju.

            Saat tulisan ini disusun semakin banyak yang kebelet ingin ada aksi lagi menjatuhkan pemerintah yang sah dengan mengambil semangat aksi 1998. Mereka melakukan banyak provokasi untuk menggerakan masyarakat agar bergerak dengan berbagai narasi negatif terhadap pemerintah.

            Kalau ingin aksi 1998 kembali, keadaan yang mendahuluinya harus pula seperti 1998. Hal itu disebabkan itulah yang menjadi syarat terjadinya aksi 1998. Saya kasih jalan agar aksi itu kembali. Saya kasih tahu syarat-syarat agar aksi 1998 yang diidam-idamkan itu terjadi.  

            Pertama, adanya kesusahan ekonomi dan politik yang dirasakan masyarakat dalam waktu panjang. Kepemimpinan Presiden Soeharto dipandang sangat bagus adalah sampai 1981. Dia menstabilkan politik dan melakukan banyak pembangunan. Akan tetapi, setelah tahun itu, banyak sekali kerusakan terjadi. Para aktivis menyebutnya dengan menjamurnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Para penguasa dan orang-orang yang dekat kekuasaan berpesta pora, sedangkan rakyat dalam penderitaan luar biasa. Rakyat sangat banyak yang makan nasi aking, pera, atau bulgur yang jauh dari rasa enak, apalagi bergizi. Bahkan, untuk makan pun susah. Kesusahan dan kemiskinan ini masif terjadi hampir merata di seluruh Indonesia.

            Dalam kehidupan politik, rakyat dibungkam, mahasiswa tidak boleh bersuara, akademisi dilarang mengkritik. Jika berbeda pendapat dengan pemerintah, hidupnya akan dipersulit, karirnya dihambat, disingkirkan, dihukum, dianiaya, bahkan hingga dihilangkan.

            Hal-hal itu terjadi dalam waktu yang panjang. Oleh sebab itu, rakyat marah dan puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika krisis moneter yang berubah menjadi krisis multidimensi. Orang kaya mendadak menjadi miskin. Para pengusaha mendadak bangkrut. Orang miskin semakin menjadi merana.

            Kedua, adanya kekuatan kelompok yang mau bergerak hingga berani mati. Kelompok-kelompok ini mayoritas mahasiswa dan aktivis. Mereka bergerak karena didorong oleh kesulitan ekonomi yang berasal dari kesusahan dari dapur-dapur orangtuanya sendiri yang tidak ada makanan dan kesulitan membeli makanan. Jangankan untuk biaya kuliah, bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya karena hidup sengsara pasti mati kelaparan, berjuang bergerak mati juga karena perlawanan. Daripada mati kelaparan, mendingan mati karena berjuang, syahid. Tentu saja, mereka pun mendapatkan bantuan dari pengusaha-pengusaha yang peduli pada perbaikan negara.

            Ketiga, adanya elit dan menteri-menteri yang menentang presiden. Ini justru faktor yang paling utama. Orang menyangka bahwa keberhasilan aksi 1998 adalah karena gerakan mahasiswa, sebetulnya bukan itu yang utama. Pembangkangan para menterilah yang sangat melemahkan Presiden Soeharto. Ini dinyatakan sendiri oleh Soeharto dalam pidato pengunduran dirinya. Sesungguhnya, Soeharto mendengarkan aspirasi rakyat dan mahasiswa dengan membentuk komite reformasi. Akan tetapi, komite ini tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari para elit. Di jajaran para menteri yang disebutnya Kabinet Pembangunan 7 terjadi pembangkangan yang dalam berbagai media massa disebut dipelopori oleh Ginandjar Kartasasmita. Inilah yang membuat Soeharto merasa tidak punya lagi tim yang dapat diandalkan untuk melanjutkan keinginannya memimpin negara.

Ginandjar Kartasasmita (Foto: RMOL)

            Sebetulnya, ada banyak syarat agar terjadi aksi yang dapat menggulingkan pemerintahan berdasarkan pengalaman 1998. Akan tetapi, tiga penyebab itu cukup kuat menggoncangkan pemerintahan.          Jika ketiga penyebab itu ada, aksi yang diinginkan itu bisa terjadi dan berhasil.

            Kalau disimpulkan, aksi bisa berhasil jika rakyat sangat menderita secara ekonomi dan politik dalam waktu panjang dan sangat masif; adanya kelompok aksi yang berani mati karena didorong oleh kesulitan hidup dan pembungkaman; terdapatnya elit kunci dan para menteri yang berani membangkang presiden. Jika rakyat masih cukup makan, bisa bersaing mengembangkan dirinya; para intelektual bebas mengemukakan pendapat dan kritiknya; tidak ada elit di pemerintahan dan kelompok menteri yang berani membangkang presiden serta berani untuk digantikan posisinya oleh orang lain, aksi tidak akan pernah berhasil.  

            Pertimbangkan dan pikirkan syarat itu matang-matang sambil minum susu agar sehat dan menonton komedi Charlie Chaplin. Kalau nggak punya uang beli susu, minta MBG agar mendapatkan gizi yang baik.

Charlie Chaplin (Foto: Hollywood Fringe Festival)

            Kalau syaratnya tidak terpenuhi, aksi memang bisa terjadi, tetapi bentuknya hanya huru-hara dan kekacauan. Akibatnya, hanya akan menambah jumlah orang yang terkena kekerasan fisik, masuk penjara, bahkan mati konyol secara memalukan, bukan syahid. Aksi itu gagal total.

            Foto Ginanjar Kartasasmita saya dapatkan dari RMOL dan Charlie Chaplin dari Hollywood Fringe Festival.

            Sampurasun.

Beda Soeharto dan Jokowi Soal Tenaga Kerja

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Soeharto adalah Presiden ke-2 Indonesia, sedangkan Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia. Keduanya memiliki keinginan yang sama-sama baik untuk rakyatnya. Mereka menginginkan rakyatnya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Mereka berbuat sesuai dengan zamannya masing-masing dan kondisi negara pada masanya.

            Pada Zaman Soeharto, Indonesia baru membangun, uang masih sangat sedikit, lapangan kerja masih sangat sedikit, industri juga masih jauh dari banyak. Oleh sebab itu, Soeharto membolehkan rakyat Indonesia untuk berduyun-duyun bekerja di luar negeri. Pada era ini semakin marak dan santer istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Banyak rakyat Indonesia yang berharap bekerja di luar negeri karena memang di dalam negeri sulit sekali pekerjaan. Bahkan, pemerintah Soeharto mendorong rakyat untuk bekerja di luar negeri dengan memujinya sebagai “Pahlawan Devisa” yang artinya pahlawan Indonesia yang datang dengan mata uang asing untuk dijadikan kas dan tabungan negara dalam bertransaksi dengan pihak luar negeri.

            Saya masih ingat perkataan Menteri Tenaga kerja RI saat itu, Abdul Latif, “Kita memfasilitasi rakyat untuk bekerja di luar negeri, yang penting mereka punya pekerjaan saja dulu.”

            Hal itu jelas menunjukkan bahwa konsentrasi pemerintah adalah “asal rakyat punya kerja” karena pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja di dalam negeri untuk rakyatnya. Para boss, orang-orang kaya raya, para pemilik industri, dan uang itu ada di luar negeri. Jadi, rakyat harus bekerja kepada mereka untuk mendapatkan uang. Rakyat bekerja untuk mengejar uang di luar negeri.

            Berbeda dengan masa Jokowi. Pada zaman ini sudah mulai banyak masalah yang menimpa rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri dan negara punya program hilirisasi. Keadaan ini membuat Jokowi melakukan moratorium, pengurangan, bahkan pelarangan untuk bekerja di luar negeri di negara-negara tertentu. Jokowi malah sedikit membujuk rakyat untuk tetap berada di dalam negeri dengan menunjukkan berbagai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Di samping itu, program hilirisasi semakin diperkuat. Jokowi dan Prabowo tentunya berusaha menarik para boss, orang-orang kaya raya, para pemiliki industri, dan uang-uang yang bejibun di luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah memberikan syarat kepada negara-negara maju yang menginginkan kekayaan alam Indonesia untuk membangun pabrik, industri, dan perusahaan di Indonesia. Demikian pula Jokowi dengan sangat tegas mewajibkan mereka membawa para ahlinya dan uang-uang mereka untuk berada di Indonesia. Jika mereka tidak mau, tidak ada proyek untuk mereka. Dengan demikian, rakyat Indonesia bisa bekerja kepada mereka di dalam negeri Indonesia sendiri. Rakyat tak perlu ke luar negeri untuk mencari uang, tetapi uang yang harus datang ke Indonesia untuk didapatkan oleh rakyat.

            Begitu perbedaan antara Soeharto dengan Jokowi dalam memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Soeharto mendorong rakyat untuk mendapatkan uang di luar negeri, sedangkan Jokowi memaksa asing untuk membawa uang ke dalam negeri untuk menggaji rakyatnya.

            Pekerjaan Soeharto dan Jokowi memang belum sempurna, masih perlu waktu dan perlu presiden-presiden baru untuk menyelesaikannya. Hal yang harus diingat adalah kita masih sangat lemah yang ditandai dengan kalau bekerja di luar negeri, orang asing adalah boss, sedangkan kita adalah kuli. Kalaupun orang-orang asing kaya itu datang ke Indonesia, mereka tetap yang menjadi boss, kita tetap kuli. Di luar ataupun di dalam negeri kita hanyalah kuli. Begitulah kita yang masih lemah karena pendidikan yang buruk dan perilaku korupsi yang juga masih sangat banyak.

            Mudah-mudahan tidak lama lagi kita yang menjadi boss dan orang asing yang menjadi kuli kita karena kita belajar dari orang-orang pintar, orang kaya, dan para pemiliki industri. Orang-orang hebat itu sekarang sedang memikirkan transportasi pulang-pergi ke luar angkasa, ke Bulan, ke Mars. Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Kita terlalu banyak mikirin berbangga-bangga dengan leluhur, keturunan ini-itu, darah ini-itu, cucu nabi, anak malaikat, generasi jin, ahli waris raksasa, penjaga ruh-ruh orang sakti, dan dongeng-dongeng lucu lainnya yang celakanya dianggap kebenaran.

            Begitu ya. Selama presiden kita bekerja untuk kebaikan kita semua, dukung penuh agar cepat tercapai tujuan pembangunan. Jika merugikan rakyat, ingatkan dia untuk kembali ke jalan yang benar.

            Sampurasun.

Si Pinokio Sita Kekayaan Cendana

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung Putera Sang Surya

Keluarga mantan Presiden Kedua RI, Soeharto, sering disebut Keluarga Cendana karena memang mereka tinggal di Jln. Cendana, Jakarta. Wilayah ini adalah lingkungan nomor satu di Indonesia saat mereka berkuasa. Saat ini keluarga ini sedang digugat negara karena memiliki banyak hutang dan masih menguasai hal-hal yang sebetulnya milik negara yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah sedang berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya dari penyitaan aset dan penagihan hutang Cendana.

            Beberapa aset Cendana disita negara. Presiden RI Jokowi yang kerap diledek sebagai Si Pinokio telah menandatangani Peraturan Presiden untuk mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Taman wisata ini sebelumnya dikuasai keluarga Cendana selama 44 tahun, kini diambil dan diurus oleh negara.

            Gedung Granadi dan villa di Megamendung, Bogor pun disita negara karena adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan Cendana atas dana yang terkumpul di Yayasan Supersemar. Dana ini seharusnya untuk beasiswa para pelajar, tetapi justru diberikan ke sejumlah perusahaan yang tentunya konco-konco Cendana. Oleh sebab itu, pengadilan mewajibkan Cendana harus membayar ke negara sejumlah 4,4 triliun.

            Sebanyak 113 rekening deposito dan giro pun telah disita negara untuk memenuhi kewajiban keluarga itu membayar ke negara. Di samping itu, masih banyak yang sudah disita negara, seperti, tanah dan kendaraan.

            Di samping itu, masih banyak hutang keluarga ini yang diincar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Ketiga anak Soeharto punya hutang banyak terhadap negara.

            Bambang Trihatmodjo punya hutang karena dia meminjam uang ke negara untuk menutupi kekurangan penyelenggaraan Sea Games XIX tahun 1997. Saat itu dia jadi ketua konsorsium swasta. Hutangnya belum dibayar hingga hari ini.

            Tommy Soeharto punya hutang banyak untuk menutupi operasional perusahaan miliknya, PT Timor Putra Nasional, yang dulu dagang mobil Timor. Besar lho hutangnya, 2,6 triliun.

            Siti Hardijanti Rukmana yang dikenal dengan nama Mbak Tutut pun punya hutang sangat banyak terhadap negara. Jumlahnya mencapai jutaan dollar AS untuk menghidupi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan dirinya.

            Banyak yang telah menulis data-data yang lebih lengkap, cek saja sendiri, mudah kok. Tidak perlu selalu harus saya yang menulisnya.

            Aset-aset yang sudah seharusnya milik negara harus diambil, hutang-hutang siapa pun harus ditagih karena Indonesia harus terus membangun, menstabilkan keuangan yang terkuras akibat pandemi, dan mempersiapkan diri untuk bencana berikutnya yang diperkirakan lebih mengerikan dibandingkan corona, yaitu bencana iklim ekstrim yang akan menimbulkan banyak bencana alam, penyakit, dan kematian. Di samping itu, wajib memperkuat Alutsista ketiga matra: AD, AU, dan AL karena kita akan menghadapi perang di Laut Natuna Utara antara AS dan Nato melawan Cina.

            Hal yang harus kita perhatikan adalah kejadian yang menimpa keluarga Cendana merupakan hukum dari sebab-akibat, yaitu kondisi yang terjadi pada diri kita hari ini adalah akibat perilaku kita pada masa lalu dan perilaku kita hari ini adalah menentukan kondisi kita pada masa depan.

            Sampurasun.

 

Sumber:

https://money.kompas.com/read/2021/09/11/103103126/fakta-utang-3-anak-soeharto-dulunya-merupakan-bantuan-pemerintah?page=all

 

https://money.kompas.com/read/2021/04/30/210100326/ini-daftar-aset-keluarga-cendana-yang-disita-negara?page=all

Keluarga dan Kroni Soeharto Diburu

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa minggu terakhir ini hutang keluarga dan kroni Soeharto, Presiden ke-2 RI, diburu pemerintah Jokowi. Mereka mengemplang hutang selama 22 tahun pada negara dan belum dituntaskan hingga hari ini. Oleh sebab itu, negara, terutama duet Menkopolhukam Mahfud M.D. dan Menkeu Sri Mulyani getol memburu hutang tersebut. Beberapa aset para pengemplang hutang yang belum bayar lunas ini  sudah disita, sisanya terus dikejar.

            Para aktivis 1998 yang masih setia pada cita-cita reformasi seharusnya senang dengan upaya perburuan itu karena memang salah satu hal yang membuat rakyat marah adalah perilaku-perilaku penguasa pada masa Orde Baru yang seolah-olah memperlakukan negara sebagai miliknya sendiri. Kemudian, melakukan kolusi untuk mendapatkan uang negara untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Aneh jika ada aktivis 1998 yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal ini.

            Perilaku buruk penguasa Orde Baru saat itu terasa hingga ke tulang sumsum rakyat, baik secara ekonomi yang tidak merata dan tidak memberikan ruang kepada orang-orang berprestasi untuk berkembang, maupun secara politik dan sosial yang membungkam banyak aspirasi. Jika berbeda dengan pemerintah, orang bisa hilang atau gila tiba-tiba. Hingga hari ini masih banyak orang hilang yang entah di mana rimbanya. Kalau mati, tidak jelas kuburannya. Kalau masih hidup, entah sedang apa dan bagaimana kondisinya.

            Inilah yang tidak dipahami banyak mahasiswa zaman sekarang. Banyak mahasiswa yang bertanya kepada saya.

            “Pak, kenapa aksi-aksi mahasiswa sekarang tidak jelas akhirnya, sering gagal? Kenapa tidak seperti angkatan 1998? Apakah mahasiswanya yang salah atau pemerintahnya yang tidak mau mendengar aspirasi? Contohnya, aksi omnibus law yang tidak jelas hasilnya.”

            Jawabannya, ya seperti yang saya tadi ceriterakan. Rakyat tidak merasakan penderitaan hingga ke tulang sumsumnya hal yang menjadi tema aksi mahasiswa. Malah, banyak rakyat yang menganggap aksi mahasiswa itu sebagai gangguan bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, banyak peserta aksi yang tidak paham apa sebetulnya yang sedang diperjuangkan, tidak menjelaskan dengan benar apa kesalahan yang dilakukan pemerintah. Kalaupun menjelaskan kesalahannya, ternyata kesalahan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Banyak pula yang tidak membaca dan tidak paham undang-undang atau peraturan yang jadi bahan untuk protes sehingga membingungkan. Hal itu menjadikan lemah banyak aksi dan sangat mudah dipatahkan oleh pemerintah. Berbeda dengan aksi 1998, jangankan rakyat, pemerintah sendiri sebetulnya paham bahwa dirinya salah dan telah melakukan banyak kesewenang-wenangan sehingga di dalam tubuh pemerintah sendiri, dalam lingkaran para menteri, terjadi penolakan terhadap Soeharto. Jadi, Soeharto lemah di dalam pemerintahnya dan lemah dalam hubungannya dengan rakyat. Jatuhlah dia.

            Kembali ke soal hutang kroni dan keluarga Soeharto yang jumlahnya mencapai triliunan atau mungkin puluhan triliun, saya tidak tahu benar jumlahnya kalau semua digabungkan. Penagihan atau pengejaran hutang itu dilakukan untuk menciptakan keadilan, mewujudkan wibawa pemerintah, membantu keuangan negara yang terkuras akibat Covid-19, serta beberapa kalangan menyebutkan untuk menghentikan aksi-aksi demonstrasi yang tidak jelas dan cenderung membuat kekacauan. Memang dugaan bahwa kroni dan keluarga Soeharto banyak membiayai aksi-aksi jalanan yang mengganggu ketertiban sangat kuat. Tujuan mereka adalah membuat rakyat semrawut sehingga pemerintahan jatuh. Tak heran iklan mereka adalah “penak jamanku to?”. Orang yang tidak tahu dan tertipu pasti iya iya saja, tetapi yang pernah hidup mengalami penderitaan zaman Orde Baru berbeda lagi pandangannya.

            Hutang-hutang pada negara harus ditagih untuk kepentingan rakyat, tindakan curang pada negara pun semacam korupsi harus ditindak tegas. Informasi-informasi hoax dan penuh kepalsuan tidak perlu lagi dijadikan landasan untuk bertindak dan melakukan demonstrasi. Kepentingan rakyat adalah hukum yang paling tinggi dan tujuan utama hidup adalah mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

            Sampurasun.

Demo Damai Berhasil

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Masyarakat dan mahasiswa tidak perlu ingin mengulang “demonstrasi dahsyat 1998”. Cukup satu kali kita menggulingkan pemerintahan dengan cara seperti itu. Memang saat itu kondisinya mengharuskan “siap mati”. Pemerintahan Soeharto sangat represif, rakyat tidak boleh bicara berbeda dengan pemerintah, orang bisa hilang tiba-tiba (oleh sebab itu lahir KontraS), korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) menjamur di mana-mana, kekuasaan politik sentralistik, semua orang dibungkam, tuduhan PKI mudah sekali keluar (siswa kesiangan saja disebut PKI, orang joget depan panggung aja disebut PKI), kekuasaan militer, polisi, lembaga pendidikan sangat dikuasai dan sangat menakutkan rakyat, jarak Si Miskin dan Si Kaya sangat lebar. Ujungnya, krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi, kemudian meluas krisis multidimensi. Tak bisa dihindari bahwa darah harus tertumpah dan nyawa harus hilang. Cukup satu kali dan tidak boleh ada lagi. Kalau mau menggulingkan pemerintahan sekarang, gunakan cara-cara yang konstitusional. Itu sah.

            Kalau mau demonstrasi, ya demonstrasi saja. Itu hak dan dilindungi undang-undang, tetapi jangan anarkis, memprovokasi aparat  untuk tawuran. Sampaikan melalui orasi atau aksi teatrikal. Itu bagus. Saya juga dulu begitu kok. Demonstrasi damai dan berhasil. Paling tidak, kalau tidak salah, saya ikut tiga kali demonstrasi dengan isu besar, yaitu soal penghapusan perjudian, penghentian pembantaian muslim Bosnia oleh militer Serbia-Kroasia, dan penyelesaian pembantaian terhadap muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar. Dua berhasil, soal perjudian dan pembantaian muslim Bosnia. Satu lagi soal Rohingya belum berhasil hingga hari ini. Demonstrasinya damai, tidak ada saling pukul dengan polisi. Tidak ada saling maki atau saling hina. Malah polisi menjaga agar demonstrasi bisa berjalan, lalu lintas tetap tidak terganggu.

            Mungkin masih banyak yang ingat bahwa dulu di Indonesia marak sekali dengan perjudian. Setiap hari dan setiap minggu orang-orang pasang nomor judi, hiburan katanya. Nama perjudiannya “Porkas” yang berasal dari bahasa Inggris “Forecast”, artinya ‘dugaan’ atau ‘ramalan’. Akan tetapi, banyak penentangan dari para ulama, kiyai ustadz, dai, atau mubaligh. Akhirnya, pemerintah mengganti namanya menjadi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Dalih adanya perjudian itu untuk membiayai kegiatan olah raga di Indonesia, seperti, sepakbola, bulutangkis, atletik, dan catur. Malah, sebagian pejabat ada  yang mengatakan bahwa itu bukan judi, melainkan sumbangan. Kami, mahasiswa, berpendapat kalau judulnya sumbangan, ya jangan pakai embel-embel “berhadiah”. Orang pikirannya bukan mau menyumbang, tetapi ingin mendapatkan hadiah. Itulah judi. Haram.

            Demonstrasinya damai. Orasi di depan aula kampus Universitas Padjadjaran Bandung, lalu ke luar sambil teriak-teriak di Jln. Dipatiukur, Teuku Umar, H. Djuanda, Sangkuriang, Taman Sari, Ganesa, balik lagi ke kampus. Selesai. Yang punya jadwal kuliah, ya pada kuliah lagi. Empat hari sejak demonstrasi itu, pemerintah menjawab akan menghentikannya. Memang berhenti bertahap hingga hari ini tidak ada lagi perjudian yang dilakukan pemerintah dengan dalih apa pun. Kalau masih ada, perjudian itu pasti ilegal dan melanggar hukum.

            Soal pembantaian muslim Bosnia Herzegovina pun demikian. Demonstrasi dilakukan dengan damai. Mahasiswa orasi, shalawat badar, mengaji, dan siap berjihad ke Bosnia. Saya juga berusaha daftar kok untuk jihad bertaruh nyawa ke Bosnia karena memang genosida, “ethnic cleansing”, pembantaian ras, dan pembantaian muslim terjadi dengan sangat mengerikan.

            Akan tetapi, pemerintah Soeharto melarang mahasiswa untuk berjihad ke Bosnia dengan alasan yang lucu, pikaseurieun, “Jangan pergi berjihad karena mereka itu orang-orang bule. Orang Bosnia dan orang Serbia sama-sama bule, nanti tertukar. Kita sulit membedakan mereka. Nanti kita malah membunuh sesama muslim.”

            Memangnya mahasiswa itu bodoh?

            Masa berangkat dari Indonesia ke Bosnia, pas turun dari pesawat, lalu lihat orang bule langsung kita bunuh?

            Kan pastinya juga ada jaringan kerja dari Indonesia dan yang berada di Bosnia, pasti ada koordinator yang mengurus hal itu. Mereka pasti mengatur dan melakukan pembinaan, mana kawan mana lawan.

            Larangan itu membuat mahasiswa mayoritas tidak berangkat meskipun sudah ada yang berangkat juga sih. Meskipun tidak ikut berperang, saya masih ikut berpartisipasi. Saya berusaha daftar untuk mengadopsi anak-anak Bosnia korban perang. Banyak anak yang menjadi yatim piatu karena ayah dan ibunya mati dibantai. Saya berharap dapat mengadopsi anak Bosnia yang perempuan, rambutnya pirang, usianya tujuh belas tahun, cantik, tinggi, dan tubuhnya menarik hati.

            Teman saya bilang, “Kamu  mah bukan mau mengadopsi, tapi cari cewek!”

            “Memang iya, mau saya nikah. Itu juga menolong, sama-sama ibadah!” jawab saya, jujur aja.

            “Menolong kok harus sama yang cantik.”

            “Biarin.”

            Akan tetapi, tidak ada yang bisa saya adopsi. Mungkin yang cantik-cantik mah sudah sama orang lain yang ganteng dan kaya raya. Da aku mah apah atuh. Yang jelas mah bukan takdir.

            Meskipun pemerintah melarang, tetapi membuka pintu hubungan Bosnia-RI lebih dekat. Bahkan, Presiden Bosnia pun datang ke Indonesia, berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan banyak dukungan, terutama makanan, pakaian, dan uang. Pemerintah Indonesia pun aktif membantu Bosnia di ruang-ruang internasional. Bahkan, Presiden Soeharto datang langsung ke Bosnia. Akan tetapi, ketika ia ingin ke wilayah-wilayah tempat terjadinya pembantaian, pasukan PBB tidak bisa menjamin keamanannya karena memang perang masih berlangsung. Meskipun demikian, Presiden Soeharto menguatkan rakyat Bosnia dengan membangun masjid di sana, namanya Masjid Istqlal sama dengan nama masjid nasional yang ada di Indonesia. Sampai sekarang masjidnya masih ada dan menjadi pusat aktivitas keislaman di Bosnia.

            Intinya, demonstrasi berjalan damai. Tak ada perkelahian dengan aparat, tak ada yang mati. Semua tenang dan berhasil. Bosnia kembali aman, kehidupan berjalan dengan baik. Sementara itu, para jenderal Serbia yang melakukan pembantaian didakwa sebagai “penjahat perang” dan dihukum dengan hukuman teramat berat. Kabarnya, ada yang dihukum mati. Nggak tahu juga sih, pokoknya dihukum berat.

            Demonstrasi damai ternyata berhasil. Hal itu disebabkan karena masalahnya jelas, mahasiswa mengerti jelas apa yang diperjuangkan, fakta-faktanya tidak bisa didebat, murni moral force, tak ada yang dibayar serupiah pun.

            Memang siapa yang diuntungkan secara ekonomi dengan membela Bosnia dan menghentikan perjudian?

            Itu murni “jihad fi sabilillah”. Bahkan, kita yang mengeluarkan uang untuk ongkos dan memberikan sumbangan.

            Soal tidak kebagian mengadopsi cewek bule cantik, itu mah urusan takdir.

            Ketika demonstrasi aksi membela Rohingya pun demikian, berjalan damai. Sayangnya, hingga hari ini soal Rohingya belum bisa selesai. Pembahasan soal ini mah beda lagi. Banyak peneliti yang melakukan penelitian soal sulit selesainya kasus pembantaian di Rohingya. Entar lagi soal ini mah.

            Demonstrasi itu bisa menggunakan orasi, aksi teatrikal, atau aksi lainnya yang beradab. Jangan memprovokasi aparat dan golongan masyarakat lain untuk tawuran karena jika terjadi beradu fisik, kerugian ditanggung semua.

            Sampurasun.

Keberhasilan Aksi 1998 Tidak Akan Pernah Terulang Lagi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Aksi 1998 adalah aksi tuntutan reformasi yang disuarakan mahasiswa, aktivis, dan rakyat Indonesia untuk menjatuhkan Presiden ke-2 RI Soeharto dan menata ulang Indonesia. Aksi ini memang berhasil membuat Soeharto lengser dalam bahasa Jawa dan lungsur dalam bahasa Sunda. Soeharto jatuh pada seperempat jalan kekuasaannya.

            Orang banyak menduga bahwa keberhasilan aksi ini merupakan aktivitas dan pengorbanan dari para mahasiswa, aktivis, dan rakyat. Jumlah mereka yang melakukan aksi, baik di jalan maupun di media massa sesungguhnya hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Akan tetapi, suara mereka ini mewakili suara diam dari sebagian masyarakat Indonesia dan berhasil membungkam sebagian rakyat lainnya dengan fakta-fakta dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan rakyat lainnya. Aksi sejumlah kecil elemen bangsa inilah yang terus-terusan dikenang sebagai keberhasilan dengan segala tindakannya.

            Tindakan peserta aksi yang dipandang monumental adalah mampu mendesakkan keinginannya pada anggota DPR/MPR RI untuk menghentikan Soeharto sebagai presiden. Rakyat dan mahasiswa mengeroyok para legislator, bahkan menduduki Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Ketika para legislator terdesak dan gedungnya diduduki, Soeharto pun mengundurkan diri. Berhasillah aksi 1998 itu.

PENDUDUKAN GEDUNG DPR/MPR RI. Sumber Foto: ic-mes.org

 

            Tak heran jika aksi itulah yang dipandang sebagai cara yang hebat dalam menjatuhkan Soeharto. Padahal, hal yang sesungguhnya terjadi tidaklah sesederhana itu.

            Tak heran pula keberhasilan aksi 1998 itu sepertinya ingin dicontoh oleh pelaku-pelaku dugaan tindakan makar pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Setidak-tidaknya, itulah yang saya dengar dari kepolisian RI bahwa mereka yang diduga akan melakukan makar itu, baik waktunya yang berdekatan dengan aksi 212 atau dengan aksi 313, akan melakukan pengepungan terhadap Gedung DPR/MPR RI dan memaksa anggota DPR/MPR RI untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu mirip dengan aksi 1998 ketika menjatuhkan Soeharto.

SOEHARTO MUNDUR. Sumber Foto: www.babatpost.com

            Dikiranya bakal berhasil kayak dulu, nyatanya tidak, bukan?

            Bahkan, mereka ditangkapin polisi.

            Mengapa mereka gagal dan ditangkap polisi?

            Mereka sepertinya hanya mengandalkan dugaan. Dugaan itu diyakini mereka sebagai kebenaran. Dugaan yang diklaim sebagai kebenaran sesungguhnya adalah hoax. Jadi, mereka bergerak karena hoax.

            Ya pasti gagal atuh mengandalkan hoax mah!

            Kacow.

            Kan sudah saya bilang berulang-ulang bahwa dugaan yang diklaim sebagai kebenaran itu adalah hoax. Untuk memastikan apakah dugaan itu benar atau salah, harus melakukan penelitian. Gunakan metode kuantitaif, kualitatif, atau campuran. Lalu, analisis secara mendalam. Dengan demikian, akan didapat kesimpulan yang lebih pasti.

            Dibilangin juga jangan percaya hoax, masih percaya juga. Jadinya kan tersesat, salah jalan, salah cara, akhirnya rugi sendiri.

            Apanya yang hoax sesungguhnya?

            Hoax itu adalah Soeharto jatuh karena rakyat dan mahasiswa mendesak DPR/MPR RI serta menduduki Gedung DPR/MPR RI!

            Sudah saya bilang tadi, hal yang sesungguhnya terjadi adalah tidak sesederhana itu. Memang perlu penelitian lebih mendalam tentang kejatuhan Soeharto itu. Para mahasiswa Fisip bisa menelitinya. Taruna kepolisian dan ketentaraan juga bisa melakukan penelitian itu. Hal yang saya tulis ini bisa dijadikan penelitian pendahuluan bagi para peneliti.

            Memang benar bahwa aksi mahasiswa dan rakyat mengepung, mendesak, dan menduduki Gedung DPR/MPRI RI itu mendorong Soeharto jatuh. Akan tetapi, hal itu bukanlah satu-satunya penyebab Soeharto jatuh. Masyarakat melupakan peranan pers yang juga mendukung penuh aksi itu. Di samping itu, orang meminggirkan kiprah orang-orang di dalam pemerintahan Soeharto sendiri yang memang juga sama-sama menginginkan reformasi.

            Soal aksi mahasiswa dan rakyat, sudah pasti terjadi dan itu kebenaran yang nyata. Di luar pemerintahan ada aktivitas yang sangat tinggi di bawah pengaruh Amien Rais yang disebut sebagai Lokomotif Reformasi. Amien Rais adalah simbol ilmuwan kelas wahid dan pemimpin Ormas besar Muhammadiyah yang juga memiliki pengaruh sangat besar di Indonesia. Di samping itu, pers juga memberikan dukungan penuh yang selalu mem-blow up berita sekecil apa pun yang terkait dengan gerakan reformasi. Pers dengan senang hati mendukungnya karena mereka pun bosan dikungkung dan dipenjara oleh ketidakbebasan pers.

AMIEN RAIS. Sumber Foto: www.merdeka.com

            Selain itu, ada hal yang sangat dilupakan orang, bahkan mungkin ingin dilupakan orang sampai mungkin ingin dihilangkan peranannya dalam proses reformasi. Hal itu adalah peranan Ginanjar Kartasasmita yang saat itu adalah menteri dalam kabinet yang dibentuk Soeharto. Saat aksi marak apalagi ada bumbu huru hara rasis dalam medio Mei 1998, Soeharto sebenarnya sudah memberikan jawaban bagi tuntutan mahasiswa dan rakyat dengan membentuk Kabinet Reformasi. Ia menginginkan reformasi berjalan gradual, padahal reformasi sendiri sudah merupakan perubahan yang gradual. Perubahan yang tidak gradual itu bukan reformasi, melainkan revolusi. Akan tetapi, kenyataannya Kabinet Reformasi yang dibentuk Soeharto tidaklah berjalan efektif, bahkan melakukan pembangkangan terhadap Soeharto sendiri. Ginanjar Kartasasmita menjadi hulu atau pemimpin dari para menteri yang juga sama-sama menginginkan reformasi dalam arti Soeharto berhenti menjadi presiden.

GINANJAR KARTASASMITA. Sumber Foto: www.pikiranmerdeka.co

            Hal itu ada dalam pidato pengunduran Soeharto sendiri. Ia mengatakan bahwa Kabinet Reformasi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkannya. Oleh sebab itu, Soeharto memilih untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Seandainya Kabinet Reformasi berjalan dengan baik di samping ABRI (kini TNI) dan kepolisian masih setia kepada Soeharto, pemerintahan pasti masih berjalan. Soal aksi-aksi di jalan, masih bisa diatasi dengan kebiasaan represif seperti yang sudah-sudah. Paling-paling, jadi insiden berdarah seperti di Tiananmen.

            Jadi, keberhasilan aksi 1998 itu bukan hanya oleh desakan mahasiswa dan rakyat pada anggota legislatif dan pendudukan gedung wakil rakyat, melainkan pula ada dukungan kuat dari pers yang bulat, kaum intelektual yang berwibawa, Ormas besar yang terpercaya, dan hal yang sangat penting adalah ada orang berpengaruh di dalam tubuh pemerintahan yang menghalangi program kerja Soeharto, yaitu Ginanjar Kartasasmita.

            Sebaiknya, bukan hanya Amien Rais yang memiliki gelar Lokomotif Reformasi, Ginanjar Kartasasmita pun berhak mendapatkan gelar serupa atau gelar lain sebagai pendorong reformasi. Dia berperan sangat besar dalam reformasi, tetapi karena dirinya masih berada dalam pemerintahan, orang menganggapnya masih orangnya Soeharto. Padahal,  Ginanjar Kartasasmita memiliki andil cukup kuat dalam gerakan reformasi. Kita tidak boleh melupakan jasa orang, tidak baik bagi kesehatan. Ginanjar Kartasasmita punya jasa besar.

            Jadi, jangan bermimpi untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi hanya dengan cara menggunakan massa, mengepung dan menduduki Gedung DPR/MPR RI, lalu mendesak anggota DPR/MPR RI untuk memecat Jokowi. Itu tidak cukup dan tidak akan pernah berhasil. Kalaupun seluruh anggota legislatif terdesak dan terpaksa untuk menyetujui penggulingan pemerintahan Jokowi, tetapi kabinet beserta TNI dan Polri masih berjalan baik dan setia, kejadiannya bisa seperti di Chile dulu. Gedung parlemen Chile dibombardir tank-tank baja pasukan pemerintah. Penggulingan kekuasaan di Chile itu hanya menjadi kisah kudeta yang gagal.

            Makanya, kalau punya dugaan, jangan lantas diyakini sebagai kebenaran karena bisa jadi hoax. Teliti dulu benar-tidaknya. Analisis dengan baik. Setelah itu, baru bersikap. Hati-hati. Mau beli barang saja harus hati-hati, teliti sebelum membeli, apalagi mau mengganti pemerintahan, harus ekstra hati-hati karena bisa malik piloko, senjata makan tuan, golok di tangan menebas leher sendiri.

            Dibilangin jangan suka hoax, masih gemar juga, kan sesat jadinya, salah jalan, salah cara, rugi lagi.

            Hayu ah.

            Sampurasun.

Indonesia Selalu Diganggu

oleh Tom Finaldin

Bandung, Tom Finaldin

Sejak lama sebenarnya Indonesia selalu diganggu perkembangan dan pertumbuhannya. Penjajahan adalah jelas gangguan yang sangat merusakkan berbagai sendi kehidupan di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Ketika hendak merdeka pun gangguan itu keras sekali yang membuat Indonesia keteteran, tetapi untung selamat. Pada awal merdeka pun gangguan itu sangat jelas dengan adanya gagasan RIS. Gagasan negara federal itu terlihat sekali dari ingin dilemahkannya kekuatan Indonesia sehingga pihak-pihak asing dan mereka yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi besar masih dapat menggerogoti Indonesia dalam sistem federalisme. Untungnya, hal itu tidak lama terjadi dan Indonesia kembali menjadi NKRI.

            Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno terjadi banyak pemberontakan di daerah berikut G-30-S. Kisruh-kisruh yang terjadi memang sebagian besar adalah masalah di antara warga bangsa sendiri, tetapi ada pihak-pihak asing yang mencoba menumpangi permasalahan di dalam negeri. Dengan ditembak jatuhnya pesawat pembom B 26 yang dikendalikan personil CIA Alan Pope oleh Mayor Dewanto sudah jelas menunjukkan kapitalisme bermain api dalam mengganggu Indonesia. Terjadinya aksi idiotik G-30-S juga tidak lepas dari permainan kotor pihak asing dalam mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Hal itu disebabkan G-30-S adalah pertarungan kapitalis vs komunis tingkat dunia yang merembes ke Indonesia.

            Pada masa Soeharto pun demikian pula banyak pihak luar yang menambah kisruh suasana. Memang pada masa Soeharto yang sangat represif itu memunculkan banyak perlawanan di daerah, bahkan di wilayah-wilayah perkotaan dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi bawah tanah yang melakukan perlawanan diam-diam. Aceh terus bergolak. Papua juga ingin merdeka. Timor-Timur tak kunjung tenang. Masalah-masalah yang terjadi sebenarnya masalah di antara sesama bangsa, tetapi pihak luar ikut membesar-besarkannya melalui pers dan mungkin juga melalui bantuan-bantuan finansial dan nonfinansial. Hal itu jelas sangat mengganggu pertumbuhan Indonesia.

            Pada masa Habibie juga demikian, Timor-Timur begitu keras permasalahannya sehingga terpaksa harus berpisah dari Indonesia. Berpisahnya Timor Timur pun tidak lepas dari adanya laporan-laporan dan berita-berita kecurangan pada saat dilakukan referendum oleh pihak-pihak asing. Untung saja, Indonesia tidak merasa rugi dengan lepasnya Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste. Bahkan, beberapa pihak merasa beruntung dengan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia karena wilayah itu hanya menjadi beban bagi Indonesia tanpa bisa diharapkan memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

            Pada masa Abdurahman Wahid terjadi huru hara di Ambon, Poso. Ketenangan dan ketenteraman Poso diganggu oleh konflik yang melibatkan dua agama yang sebenarnya berawal dari keinginan berpisahnya Maluku Selatan dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan (RMS). Banyak negara lain yang mendukung berdirinya negara RMS, tetapi mereka terpaksa harus menanggung malu karena kalah. Bahkan, Amerika Serikat buka suara bahwa kejadian di Poso sangat mengganggu Amerika Serikat. Lucu sekali pernyataan AS itu karena dikeluarkan ketika kaum muslimin, aparat pemerintah, dan para pendukung NKRI telah berada di atas angin mengalahkan para perusuh.

            Ketika Megawati menjadi presiden, Aceh semakin bergolak sehingga memaksa pemerintah menggerakkan TNI untuk mengamankan Aceh. Akan tetapi, hal yang sangat lucu adalah adanya larangan atau ketidaksetujuan negara-negara lain ketika TNI akan menggunakan pesawat tempurnya untuk menggempur GAM. Hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan asing yang berupaya melestarikan ketidakamanan di Provinsi Aceh.

            Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak terjadi gangguan keamanan, kecuali yang sudah berlangsung sejak lama seperti OPM. Paling-paling, gangguan dari negara sebelah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia yang membuat kesal dan geram berbagai elemen bangsa karena pemerintah tidak tampak bersikap tegas. Hal yang menjadi gangguan adalah justru ada banyak sumber daya alam yang diduga dikuasai oleh pihak asing yang hasilnya juga mengalir ke luar negeri. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan SBY ini sempat dikecam sebagai tahun “kebohongan” dan menjadikan Indonesia sebagai “negara gagal”. Meskipun demikian, para pendukung pemerintahan SBY tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Akan tetapi, semua merasakan adanya gangguan pihak asing, termasuk adanya dugaan terjadi praktik jual beli legislasi antara legislator dengan pihak luar negeri yang membuat sumber daya alam Indonesia dikuasai pihak asing.

            Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi pun mendapat gangguan. Bedanya, situasi di dalam negeri lebih terkendali dan mudah ditangani. Teror di Jl. Thamrin, Jakarta, diselesaikan dalam waktu cepat, gerakan OPM lebih dibatasi, Grup Santoso semakin terdesak, kerusuhan Tolikara padam dengan sangat cepat. Untuk membuat situasi di dalam negeri Indonesia carut marut, saat ini semakin susah karena rakyat sudah lebih kuat bersatu dan bersaudara dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu, gangguan justru datang dari luar Negara Indonesia dengan adanya penculikan WNI oleh kelompok-kelompok yang biasa disebut kelompok Abu Sayyaf. Kalau pencurian ikan di perairan Indonesia, itu hanyalah tindakan kriminal murahan yang tidak bertujuan mengganggu, melainkan hanya ingin mencuri, maling.

            Indonesia tampaknya tidak dibiarkan untuk hidup tenang dan tenteram. Mereka tidak ingin melihat Indonesia besar dan aman tenteram. Apalagi ketika di belahan dunia lain terjadi berbagai kesemrawutan dan gonjang-ganjing, baik politik maupun ekonomi, mereka tidak ingin Indonesia berada dalam keadaan tenang-tenang saja. Indonesia harus punya masalah. Hal itu pun bisa diperhatikan dari pernyataan Badrodin Haiti ketika masih menjabat Kapolri bahwa Isis berniat mengganggu ketenteraman Indonesia. Meskipun Indonesia tidak bisa tertarik untuk hidup babak belur seperti negara lain, paling tidak Indonesia tidak boleh tenteram dan aman secara mulus. Harus selalu ada masalah.

            Ketika huru-hara di dalam negeri sulit diciptakan, gangguan terhadap Indonesia pun dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu dengan melakukan penculikan terhadap ABK yang sedang berlayar dan berbisnis. Ketika kekuatan kelompok Santoso benar-benar hampir habis, diciptakanlah kesulitan baru bagi Indonesia di wilayah laut yang sama sekali bukan merupakan kewenangan Indonesia, baik di wilayah laut Filipina maupun di Malaysia.

            Membicarakan hal seperti ini memang seperti “mengarang indah” karena memasuki area “konspirasi” yang melibatkan “The Hiden Hand” yang selalu berada di belakang layar dan sulit dideteksi ketika menciptakan berbagai kesemrawutan dan keributan. Kita boleh menduga bahwa kasus-kasus penculikan WNI ini bukan sekedar “pemerasan” atau kriminal biasa, melainkan adanya suatu upaya untuk menciptakan Indonesia selalu berada dalam masalah. Bisa kita perhatikan bahwa WNI diculik oleh kelompok yang tidak bisa dikalahkan oleh militer Filipina di wilayah yang tidak dikuasai pemerintah Filipina. Sementara itu, Filipina memiliki undang-undang yang tidak memperbolehkan pasukan asing masuk ke negaranya. Hal itu mempersulit pemerintah Indonesia secara sempurna dalam menyelamatkan WNI. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Filipina tampak tidak serius menjalin kerja sama untuk menyelesaikan masalah itu yang ditandai sulit hadirnya mereka untuk membicarakan masalah keamanan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Banyak juga yang menduga bahwa Filipina mendapat bisikan dari pihak kapitalis terkait sikapnya tersebut yang mempersulit Indonesia karena Filipina memang negara yang memiliki kecenderungan berkiblat ke arah Barat.

            Ketika penculikan WNI bisa diatasi, pemerintah Indonesia pun segera melakukan pelarangan untuk berlayar ke perairan Filipina. Akan tetapi, ternyata masih ada perusahaan yang melanggar larangan itu. Akibatnya, ABK mereka diculik juga. Menurut saya, perusahaan yang melanggar moratorium pelayaran itu harus diperiksa juga karena memicu masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi lagi. Bisa jadi mereka pun merupakan bagian dalam memberikan gangguan bagi Indonesia. Sudah tahu dilarang, masih berlayar juga. Kalu tidak bego, mereka berarti benar-benar sedang membuat gangguan terhadap Indonesia. Kalau itu benar terjadi, perusahaan itu harus ditindak tegas, dicabut izinnya, dan pemiliknya atau pemimpinnya ditangkap.

            Hal yang mencurigakan lainnya adalah adanya pernyataan dari Beny Mamoto mantan Ketua Tim Pembebasan Sandera 2006. Ia menyatakan bahwa ada intel militer Filipina yang bermain dalam penyanderaan itu. Bahkan, pembebasan sandera yang selalu di dekat rumah salah satu gubernur di Filipina pun patut diperhatikan dan dipertanyakan. Di samping itu, Beny Mamoto pun berharap bahwa Presiden Filipina yang baru dapat mengangkat panglima militer yang kredibel dan tegas karena ada kemungkinan oknum militer Filipina pun ikut terlibat dalam beberapa kasus penculikan.

            Seperti yang saya bilang bahwa membicarakan masalah ini seperti “mengarang indah” karena menyambung-nyambungkan peristiwa dan menghubung-hubungkannya, lalu mencari pemahaman dari hal-hal itu.

            Kita semua harus paham dan sadar bahwa sejak dulu banyak sekali pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi besar dan memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan percaturan dunia. Hal ini pun bisa dilihat dari banyaknya berita bohong di internet yang berbahasa asing yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang intoleran, pelanggar Ham, dan lain sebagainya. Tampaknya, banyak orang yang sangat khawatir Indonesia bisa lebih kuat dalam berperan menentukan arah sejarah dunia sekaligus banyak orang yang iri dan tidak ingin percaya bahwa Indonesia sebagai negara dari dunia ketiga yang mayoritas muslim mampu hidup dengan tenang dan tenteram penuh kedamaian dalam keadaan makmur. Mereka akan terus mengganggu sebagaimana syetan yang selalu mengganggu membuyarkan konsentrasi ketika kita melakukan shalat. Mereka akan terus mengganggu.

            Kita tidak bisa menghentikan mereka karena begitulah tugas hidup mereka, mengganggu manusia supaya tidak hidup dalam keadaan tenang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri dari setiap gangguan itu sehingga para pengganggu itu putus asa sebagaimana putus asanya Iblis Laknatullah untuk menggoda orang-orang beriman setelah sempurnanya ajaran Islam. Iblis dan anak buahnya hanya mampu menjerumuskan manusia dalam hal-hal kecil, seperti, perceraian, perjudian, pelacuran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka sudah berputus asa dalam persoalan-persoalan besar semisal “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkara ketauhidan sudah mutlak tak tergoyahkan. Demikian pula para pengganggu Indonesia yang sudah mulai berputus asa dalam perkara-perkara besar, seperti, disintegrasi, konflik antaragama, dan penentangan terhadap ideologi Pancasila. Mereka sudah sangat kesulitan membuat kerusakan dalam hal-hal besar seperti itu. Mereka hanya mampu mengganggu Indonesia melalui perilaku-perilaku jahat kecil-kecil yang cenderung kriminal murahan yang nilainya tak lebih dan tak kurang seperti pencuri kecil yang mengutil di supermarket.