Syarat Kembalinya Aksi 1998

 

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa tahun belakangan ada beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan kembalinya aksi mahasiswa 1998 yang dianggap berhasil meruntuhkan pemerintahan yang sah dan menjalankan reformasi sehingga proses kehidupan berbangsa dan bernegara ditata ulang. Kalau saya lihat, mereka ini berasal dari kelompok-kelompok yang selalu kalah dalam persaingan politik dan ekonomi. Beberapa dari mereka tampak kebingungan dan ada juga yang mengajak saya berdiskusi.

            “Kang, kenapa ya calon yang saya dukung selalu kalah?” tanyanya.

            “Calon apa?

            “Calon Kades kalah, calon walikota kalah, calon gubernur kalah, calon presiden juga kalah. Kenapa ya?”

            Saya jawab saja, “Kamu kurang minum susu.”

            Para pemenang dan pendukungnya tidak pernah menginginkan kembalinya aksi 1998. Mereka ingin melanjutkan pembangunan hasil aksi reformasi 1998 itu dengan mengoreksi berbagai kesalahan untuk kemudian terus maju.

            Saat tulisan ini disusun semakin banyak yang kebelet ingin ada aksi lagi menjatuhkan pemerintah yang sah dengan mengambil semangat aksi 1998. Mereka melakukan banyak provokasi untuk menggerakan masyarakat agar bergerak dengan berbagai narasi negatif terhadap pemerintah.

            Kalau ingin aksi 1998 kembali, keadaan yang mendahuluinya harus pula seperti 1998. Hal itu disebabkan itulah yang menjadi syarat terjadinya aksi 1998. Saya kasih jalan agar aksi itu kembali. Saya kasih tahu syarat-syarat agar aksi 1998 yang diidam-idamkan itu terjadi.  

            Pertama, adanya kesusahan ekonomi dan politik yang dirasakan masyarakat dalam waktu panjang. Kepemimpinan Presiden Soeharto dipandang sangat bagus adalah sampai 1981. Dia menstabilkan politik dan melakukan banyak pembangunan. Akan tetapi, setelah tahun itu, banyak sekali kerusakan terjadi. Para aktivis menyebutnya dengan menjamurnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Para penguasa dan orang-orang yang dekat kekuasaan berpesta pora, sedangkan rakyat dalam penderitaan luar biasa. Rakyat sangat banyak yang makan nasi aking, pera, atau bulgur yang jauh dari rasa enak, apalagi bergizi. Bahkan, untuk makan pun susah. Kesusahan dan kemiskinan ini masif terjadi hampir merata di seluruh Indonesia.

            Dalam kehidupan politik, rakyat dibungkam, mahasiswa tidak boleh bersuara, akademisi dilarang mengkritik. Jika berbeda pendapat dengan pemerintah, hidupnya akan dipersulit, karirnya dihambat, disingkirkan, dihukum, dianiaya, bahkan hingga dihilangkan.

            Hal-hal itu terjadi dalam waktu yang panjang. Oleh sebab itu, rakyat marah dan puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika krisis moneter yang berubah menjadi krisis multidimensi. Orang kaya mendadak menjadi miskin. Para pengusaha mendadak bangkrut. Orang miskin semakin menjadi merana.

            Kedua, adanya kekuatan kelompok yang mau bergerak hingga berani mati. Kelompok-kelompok ini mayoritas mahasiswa dan aktivis. Mereka bergerak karena didorong oleh kesulitan ekonomi yang berasal dari kesusahan dari dapur-dapur orangtuanya sendiri yang tidak ada makanan dan kesulitan membeli makanan. Jangankan untuk biaya kuliah, bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya karena hidup sengsara pasti mati kelaparan, berjuang bergerak mati juga karena perlawanan. Daripada mati kelaparan, mendingan mati karena berjuang, syahid. Tentu saja, mereka pun mendapatkan bantuan dari pengusaha-pengusaha yang peduli pada perbaikan negara.

            Ketiga, adanya elit dan menteri-menteri yang menentang presiden. Ini justru faktor yang paling utama. Orang menyangka bahwa keberhasilan aksi 1998 adalah karena gerakan mahasiswa, sebetulnya bukan itu yang utama. Pembangkangan para menterilah yang sangat melemahkan Presiden Soeharto. Ini dinyatakan sendiri oleh Soeharto dalam pidato pengunduran dirinya. Sesungguhnya, Soeharto mendengarkan aspirasi rakyat dan mahasiswa dengan membentuk komite reformasi. Akan tetapi, komite ini tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari para elit. Di jajaran para menteri yang disebutnya Kabinet Pembangunan 7 terjadi pembangkangan yang dalam berbagai media massa disebut dipelopori oleh Ginandjar Kartasasmita. Inilah yang membuat Soeharto merasa tidak punya lagi tim yang dapat diandalkan untuk melanjutkan keinginannya memimpin negara.

Ginandjar Kartasasmita (Foto: RMOL)

            Sebetulnya, ada banyak syarat agar terjadi aksi yang dapat menggulingkan pemerintahan berdasarkan pengalaman 1998. Akan tetapi, tiga penyebab itu cukup kuat menggoncangkan pemerintahan.          Jika ketiga penyebab itu ada, aksi yang diinginkan itu bisa terjadi dan berhasil.

            Kalau disimpulkan, aksi bisa berhasil jika rakyat sangat menderita secara ekonomi dan politik dalam waktu panjang dan sangat masif; adanya kelompok aksi yang berani mati karena didorong oleh kesulitan hidup dan pembungkaman; terdapatnya elit kunci dan para menteri yang berani membangkang presiden. Jika rakyat masih cukup makan, bisa bersaing mengembangkan dirinya; para intelektual bebas mengemukakan pendapat dan kritiknya; tidak ada elit di pemerintahan dan kelompok menteri yang berani membangkang presiden serta berani untuk digantikan posisinya oleh orang lain, aksi tidak akan pernah berhasil.  

            Pertimbangkan dan pikirkan syarat itu matang-matang sambil minum susu agar sehat dan menonton komedi Charlie Chaplin. Kalau nggak punya uang beli susu, minta MBG agar mendapatkan gizi yang baik.

Charlie Chaplin (Foto: Hollywood Fringe Festival)

            Kalau syaratnya tidak terpenuhi, aksi memang bisa terjadi, tetapi bentuknya hanya huru-hara dan kekacauan. Akibatnya, hanya akan menambah jumlah orang yang terkena kekerasan fisik, masuk penjara, bahkan mati konyol secara memalukan, bukan syahid. Aksi itu gagal total.

            Foto Ginanjar Kartasasmita saya dapatkan dari RMOL dan Charlie Chaplin dari Hollywood Fringe Festival.

            Sampurasun.