Ketakutan Malaysia terhadap Bahasa Indonesia

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Negara tetangga kita, saudara kita, Malaysia, ini memang unik. Dulu, pada awal kemerdekaan ketika mereka masih bodoh, mereka meminta diajarin oleh Indonesia. Guru-guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengajari rakyatnya. Lalu, ketika mereka mulai pintar dan kaya, mereka mulai belagu karena ketika Indonesia pada masa Orde Baru dipimpin Soeharto, banyak sekali rakyat Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Rakyat Indonesia banyak yang sangat miskin karena merebaknya budaya korupsi masa Soeharto. Oleh sebab itu, rakyat dan pejabat Malaysia banyak yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu bodoh dan pesuruh dengan kalimat “Indon Bodoh” atau “Indon Babu”. Bukan hanya itu, tentara mereka pun sering mengganggu tentara Indonesia karena tahu bahwa saat itu tentara Indonesia sangat parah kerusakannya, tentara rombengan, mirip odong-odong. Kita harus akui saat itu tentara Indonesia sangat kekurangan honor serta kekurangan peralatan dan perlengkapan. Lemah sekali. Tidak sampai di situ perilaku Malaysia yang mirip Bocil itu. Mereka pun kerap mengklaim seni, budaya, dan sastra dari Indonesia adalah milik mereka. Pelawak mereka itu.

            Kini setelah  Indonesia memasuki era reformasi, banyak perbaikan yang dilakukan Indonesia dan berhasil menyalip sehingga meninggalkan jauh Malaysia. Kehidupan politik, ekonomi, militer, dan kepopuleran Indonesia di mata dunia telah meninggalkan Malaysia.

            Meskipun demikian, Malaysia tetap seperti Bocil MPO (mencari perhatian orang), mirip Bocil memang yang selalu meminta perhatian ketika tak ada orang yang memperhatikan mereka. Sudah beberapa hari ini Malaysia melalui perdana menterinya, Ismail Sabri, membuat gaduh lagi dengan menawarkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi Asean. Alasannya adalah bahasa Melayu sudah digunakan oleh 300 juta orang di Asean dan bahasa Indonesia adalah termasuk bahasa Melayu. Tentu saja keinginan ini ditolak oleh rakyat dan petinggi Indonesia karena bahasa Indonesia sudah merupakan entitas tersendiri. Malaysia tampaknya khawatir bahwa bahasa Melayu bisa punah karena orang sudah tidak lagi menyebut-nyebutnya, sedangkan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional.

            Memang jika dirunut akarnya, bahasa Indonesia awalnya adalah bahasa Melayu. Akan tetapi, bahasa Indonesia sudah jauh berkembang mengikuti pergaulan internasional dan pengetahuan menjadi bahasa tersendiri yang sudah sangat berbeda dengan bahasa awalnya. Bahasa Indonesia sudah melengkapi dirinya dengan menyerap berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia dan menyerap pula berbagai bahasa asing, seperti, Arab, Belanda, Inggris, dan Latin. Di samping itu, bahasa Indonesia sudah mendapatkan banyak penyempurnaan dalam tatakata, tatakalimat, aturan singkatan, kata-kata baku, infiks, sufiks, konfiks, dan lain sebagainya. Jadi, jika kita harus kembali ke bahasa Melayu awal, sama saja dengan melangkah mundur ke zaman lalu dan menghambat kemajuan Indonesia dalam berbagai hal, seperti, ilmu pengetahuan, sosial, militer, bahasa, seni, budaya, dan sastra.

            Dengan melihat kenyataan seperti itu, sudah pasti Indonesia menolak penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi Asean. Bahkan, keinginan keinginan PM Ismail Sabri yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo itu memunculkan sedikit kemarahan dari rakyat Indonesia yang langsung mengusung bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Asean dan melumat bahasa Melayu.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakob dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Foto: Pikiran Rakyat)

            Foto Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakob bersama Presiden RI Jokowi saya dapatkan dari Pikiran Rakyat.

            Keinginan rakyat Indonesia itu sangat wajar dan beralasan. Di samping rakyat Indonesia yang harus menggunakan bahasa Indonesia itu sudah lebih dari 270 juta orang, juga kenyataannya sudah ada 47 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia untuk digunakan berkomunikasi. Bahkan, di Korea Selatan Program Studi Bahasa Indonesia menjadi rebutan para mahasiswa karena ketika di dalam dunia kerja akan mendapatkan banyak bonus jika menguasai bahasa Indonesia. Lebih jauh dari itu, anak-anak muda Malaysia dan Brunei yang berteman dengan anak-anak muda Indonesia sudah sangat paham dan menggunakan pula bahasa Indonesia.

            Berbeda terbalik dengan bahasa Melayu. Meskipun di Malaysia dianggap bahasa resmi negara, dalam kenyataannya, tidak semua warga Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Mereka banyak menggunakan bahasa resmi kedua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibunya masing-masing. Hal itu disebabkan sistem pendidikan venakuler yang membolehkan atau bahkan mengharuskan siswa mempelajari bahasa ibunya masing-masing, seperti, orang Melayu mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu, orang Inggris menggunakan bahasa Inggris, orang India menggunakan bahasa India, dan orang Cina menggunakan bahasa Cina. Dengan demikian, pengguna bahasa Melayu menjadi sangat berkurang. Dari 25 juta warga Malaysia, pengguna bahasa Melayu mungkin hanya 10 atau 15 juta orang. Jadi, sangat sedikit penggunanya.

            Saran saya untuk para pemimpin dan rakyat Malaysia yang ingin bahasa Melayu mendunia, jangan dulu berpikir untuk meminta Indonesia dan Asean untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Sebaiknya, kuatkan dulu rakyat Malaysia untuk menggunakan bahasa Melayu dengan rasa bangga sebagaimana rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga tanpa melupakan bahasa ibunya sendiri sesuai dengan sukunya masing-masing yang lebih dari 700 suku bangsa itu. Agak aneh rasanya menginginkan bahasa Melayu mendunia, tetapi di negaranya sendiri tidak menjadi kebanggan rakyatnya untuk digunakan sebagai bahasa resmi dalam berkomunikasi.

            Sampurasun.

Indonesia Bikin Pusing Dunia

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Indonesia saat ini sedang membuat bingung, bikin pusing dunia. Belum ada penjelasan sampai saat ini apa yang menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia lebih cepat turun dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi, belum ada yang bisa menjelaskannya. Pemerintah RI sendiri belum bisa memberikan penjelasan. Sepertinya pemerintah sendiri bingung, pusing.

            Indonesia telah mengagetkan dunia. Menteri Kesehatan Italia sampai kaget bahwa Indonesia telah memvaksin 69 juta orang, sementara negaranya sendiri masih belum bisa, padahal jumlah rakyatnya hanya 57 juta jiwa. Indonesia jauh lebih banyak, 257 juta jiwa. Politisi Malaysia juga kaget Indonesia melampaui keberhasilan Malaysia dalam menurunkan kasus Covid-19. Demikian pula Filipina jauh lebih tertinggal dibandingkan Indonesia dalam menurunkan kasus Covid-19 dan meningkatkan ekonomi. Negara-negara lain pun kebingungan terhadap hal ini.

            Karena tidak ada penjelasan yang jelas soal keberhasilan Indonesia, bahkan pemerintah RI sendiri belum bisa menjelaskannya, orang-orang mencoba menganalisisnya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia bisa berhasil karena menggunakan caranya sendiri, tidak menggunakan lockdown, tetapi PSBB dan PPKM. Itu juga bisa dipahami karena lockdown itu menghabiskan banyak uang dan membuat orang menjadi stres. Lockdown bisa berhasil jika negaranya kaya raya dan penduduknya sedikit seperti Singapura yang kaya dan penduduknya hanya 5 juta jiwa. Sementara negara lain banyak yang gagal, bahkan ekonominya makin jatuh.

            Ada juga yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu bermental baja karena telah teruji mampu melewati berbagai masalah yang rumit sekalipun. Itu juga bisa dipahami karena rakyat Indonesia itu memang keturunan para pemenang perang. Indonesia tidak pernah kalah perang. Berbeda dengan Taliban misalnya, mereka pernah menang, pernah kalah. Demikian juga negara-negara lain. Indonesia tidak pernah kalah.

            Karena belum ada penjelasan yang lebih akurat, boleh dong saya juga ikutan menganalisis keberhasilan Indonesia. Orang banyak mengandalkan vaksin. Malaysia dan Amerika Serikat sudah memvaksin rakyatnya 50%, tetapi kasus Covid-19 masih sangat tinggi. Di AS masih seratus ribuan kasus Covid-19 per hari. Sementara itu, Indonesia baru 14% dari seluruh rakyatnya yang divaksin, tetapi kasusnya cepat turun. Kalau soal PSBB dan PPKM, jujur saja banyak orang Indonesia yang tidak melaksanakannya dengan baik. Mereka masih berkerumun, tidak taat Prokes, dan liar. Meskipun demikian, PSBB dan PPKM dapat mengendalikan aktivitas masyarakat di luar rumah meskipun tidak seratus persen sempurna. Lockdown jelas tidak dilaksanakan dan saran-saran dari WHO pun tidak dilaksanakan utuh oleh Indonesia. Indonesia memilih caranya sendiri.

            Dengan caranya sendiri inilah Indonesia bisa berhasil. Indonesia tidak melaksanakan lockdown karena tidak terlalu kaya dan membuat orang stres. Dengan demikian, tidak terjatuh seperti Filipina yang menggunakan lockdown, tetapi kasus Covid-19 tetap tinggi dan ekonominya pun meluncur jatuh. Indonesia pun tidak seperti Malaysia yang juga menggunakan lockdown, vaksinasi 50%, tetapi kasus Covid-19 masih tinggi dan peningkatan ekonominya pun masih lebih cepat Indonesia.

            Dengan PSBB dan PPKM memang kegiatan masyarakat dibatasi, tetapi tidak sepenuhnya, masih ada waktu-waktu yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Jadi, meskipun dibatasi dan sempat mengalami penurunan ekonomi, masyarakat masih bisa bersosialisasi dan beraktivitas yang membuat mental spiritualnya masih seimbang. Inilah yang membuat imun atau kondisi kesehatan masyarakat bisa terjaga. Coba kalau pake lockdown, biayanya tinggi bisa membuat negara bangkrut, dan masyarakat jadi stres karena harus diam di rumah terus.

Kalau lockdown memang makanan diberi, tetapi makanan apa?

Paling juga makanan untuk sekedar bertahan hidup, bukan seperti makanan di tempat hajatan nikahan atau sunatan. Orang bisa stres karena makanan seperti itu dan tidak boleh ke luar rumah. Akibatnya, imun menurun, kesehatan menurun, mudah sakit, dan mudah terserang Covid-19.

Karena Indonesia menggunakan PSBB, PPKM, tetap melaksanakan vaksinasi, dan bukan lockdown, kesehatan fisik dan rohani masyarakat pun bisa lebih terjaga dibandingkan negara-negara lainnya. Ekonomi pun tetap berjalan meskipun tidak seperti ketika tidak ada pandemi. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Entah orang lain bisa menjelaskan apa. Hal yang pasti adalah Indonesia sedang mendapatkan pujian dunia dan diteliti. Bahkan, Filipina dan Malaysia bertekad menggunakan cara Indonesia dalam menangani Covid-19 sambil tetap mempertahankan ekonominya.

Meskpun demikian, kita tak boleh berbangga diri dan lengah terhadap situasi. Kita tetap harus waspada dan menjalankan Prokes dengan baik. Tetap juga bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat dengan kearifan lokal gotong royong sehingga berbagai keberhasilan adalah hasil dari kerja bersama.

Sampurasun.

Ramaikan Natuna

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pelanggaran di laut Indonesia, khususnya di Laut Natuna oleh Pencuri Cina mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan orang Indonesia itu sangat sensitif jika soal kedaulatan negara. Sejengkal saja wilayahnya dilanggar, tersinggungnya dan marahnya bukan main, pengennya langsung nonjok, langsung perang. Itu hal yang bagus, tanda cinta tanah air. Akan tetapi, semestinya juga kita introspeksi diri mengapa kapal-kapal asing dari berbagai negara, terutama Cina bisa mencuri ikan di Laut Natuna.

            Berbagai cara, berbagai diskusi, berbagai penelitian sudah dan kerap dilaksanakan soal ini. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini.

            Saya sendiri teringat pada kasus Sipadan Ligitan, pulau yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Dalam perebutan tersebut Indonesia kalah yang berakhir dengan pulau itu harus menjadi milik Malaysia. Salah satu kesalahan Indonesia adalah membiarkan pulau itu tanpa aktivitas dan pembinaan, sedangkan Malaysia lebih getol dan rajin sehingga hubungannya lebih dekat dengan Sipadan Ligitan. Hal itu bisa dilihat dari mata uang yang berlaku di Sipadan Ligitan adalah “ringgit” dan bukan “rupiah”. Akhirnya, keputusan hukum internasional menyatakan bahwa Sipadan Ligitan adalah milik Malaysia. Indonesia pun harus rela melepasnya.

            Berkaca dari peristiwa itu, untuk menguatkan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna, harus banyak aktivitas di sana. Patroli harus lebih sering dengan peralatan modern berbarengan dengan nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan di kawasan laut yang sering disatroni pencuri ikan itu. Jika kawasan perairan itu dibiarkan sebagaimana Sipadan Ligitan, kemungkinan negara lain mencaplok wilayah itu sangat besar. Berbeda jika Indonesia banyak melakukan aktivitas dan penjagaan di sana, orang lain pun tak akan mudah mengaku-aku wilayah itu sebagai miliknya.

            Sebenarnya, pemanfaatan lahan atau tempat yang dibiarkan pemiliknya itu biasa terjadi. Jangankan di laut, di darat saja kerap terjadi. Kecil-kecilan mah saya atuh, punya tanah, tidak luas sih, hanya 590 m persegi, dibiarkan bertahun-tahun. Akibatnya, tanah itu digunakan orang lain sebagai kebun mereka. Bahkan, di antara mereka ada yang mengklaim sebagai milik mereka. Ketika saya gunakan tanah itu, perlu waktu yang tidak sebentar untuk menghentikan mereka. Meskipun demikian, tanah itu akhirnya mereka tinggalkan dan saya manfaatkan. Intinya, tidak boleh menelantarkan lahan yang kita miliki.

            Untuk saat ini, sangatlah tepat kebijakan pemerintah dengan mengirimkan kapal-kapal patroli dalam jumlah banyak bebarengan dengan kegiatan nelayan Indonesia menangkap ikan di sana. Jangan masing-masing, hanya kapal patroli atau hanya nelayan, itu tidak efektif. Dengan ramainya Laut Natuna dengan kapal patroli dan aktivitas nelayan Indonesia secara rutin akan menguatkan posisi Indonesia dalam menguasai dan memanfaatkan wilayahnya sendiri.

            Sampurasun.

Indonesia Selalu Diganggu

oleh Tom Finaldin

Bandung, Tom Finaldin

Sejak lama sebenarnya Indonesia selalu diganggu perkembangan dan pertumbuhannya. Penjajahan adalah jelas gangguan yang sangat merusakkan berbagai sendi kehidupan di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Ketika hendak merdeka pun gangguan itu keras sekali yang membuat Indonesia keteteran, tetapi untung selamat. Pada awal merdeka pun gangguan itu sangat jelas dengan adanya gagasan RIS. Gagasan negara federal itu terlihat sekali dari ingin dilemahkannya kekuatan Indonesia sehingga pihak-pihak asing dan mereka yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi besar masih dapat menggerogoti Indonesia dalam sistem federalisme. Untungnya, hal itu tidak lama terjadi dan Indonesia kembali menjadi NKRI.

            Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno terjadi banyak pemberontakan di daerah berikut G-30-S. Kisruh-kisruh yang terjadi memang sebagian besar adalah masalah di antara warga bangsa sendiri, tetapi ada pihak-pihak asing yang mencoba menumpangi permasalahan di dalam negeri. Dengan ditembak jatuhnya pesawat pembom B 26 yang dikendalikan personil CIA Alan Pope oleh Mayor Dewanto sudah jelas menunjukkan kapitalisme bermain api dalam mengganggu Indonesia. Terjadinya aksi idiotik G-30-S juga tidak lepas dari permainan kotor pihak asing dalam mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Hal itu disebabkan G-30-S adalah pertarungan kapitalis vs komunis tingkat dunia yang merembes ke Indonesia.

            Pada masa Soeharto pun demikian pula banyak pihak luar yang menambah kisruh suasana. Memang pada masa Soeharto yang sangat represif itu memunculkan banyak perlawanan di daerah, bahkan di wilayah-wilayah perkotaan dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi bawah tanah yang melakukan perlawanan diam-diam. Aceh terus bergolak. Papua juga ingin merdeka. Timor-Timur tak kunjung tenang. Masalah-masalah yang terjadi sebenarnya masalah di antara sesama bangsa, tetapi pihak luar ikut membesar-besarkannya melalui pers dan mungkin juga melalui bantuan-bantuan finansial dan nonfinansial. Hal itu jelas sangat mengganggu pertumbuhan Indonesia.

            Pada masa Habibie juga demikian, Timor-Timur begitu keras permasalahannya sehingga terpaksa harus berpisah dari Indonesia. Berpisahnya Timor Timur pun tidak lepas dari adanya laporan-laporan dan berita-berita kecurangan pada saat dilakukan referendum oleh pihak-pihak asing. Untung saja, Indonesia tidak merasa rugi dengan lepasnya Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste. Bahkan, beberapa pihak merasa beruntung dengan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia karena wilayah itu hanya menjadi beban bagi Indonesia tanpa bisa diharapkan memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

            Pada masa Abdurahman Wahid terjadi huru hara di Ambon, Poso. Ketenangan dan ketenteraman Poso diganggu oleh konflik yang melibatkan dua agama yang sebenarnya berawal dari keinginan berpisahnya Maluku Selatan dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan (RMS). Banyak negara lain yang mendukung berdirinya negara RMS, tetapi mereka terpaksa harus menanggung malu karena kalah. Bahkan, Amerika Serikat buka suara bahwa kejadian di Poso sangat mengganggu Amerika Serikat. Lucu sekali pernyataan AS itu karena dikeluarkan ketika kaum muslimin, aparat pemerintah, dan para pendukung NKRI telah berada di atas angin mengalahkan para perusuh.

            Ketika Megawati menjadi presiden, Aceh semakin bergolak sehingga memaksa pemerintah menggerakkan TNI untuk mengamankan Aceh. Akan tetapi, hal yang sangat lucu adalah adanya larangan atau ketidaksetujuan negara-negara lain ketika TNI akan menggunakan pesawat tempurnya untuk menggempur GAM. Hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan asing yang berupaya melestarikan ketidakamanan di Provinsi Aceh.

            Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak terjadi gangguan keamanan, kecuali yang sudah berlangsung sejak lama seperti OPM. Paling-paling, gangguan dari negara sebelah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia yang membuat kesal dan geram berbagai elemen bangsa karena pemerintah tidak tampak bersikap tegas. Hal yang menjadi gangguan adalah justru ada banyak sumber daya alam yang diduga dikuasai oleh pihak asing yang hasilnya juga mengalir ke luar negeri. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan SBY ini sempat dikecam sebagai tahun “kebohongan” dan menjadikan Indonesia sebagai “negara gagal”. Meskipun demikian, para pendukung pemerintahan SBY tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Akan tetapi, semua merasakan adanya gangguan pihak asing, termasuk adanya dugaan terjadi praktik jual beli legislasi antara legislator dengan pihak luar negeri yang membuat sumber daya alam Indonesia dikuasai pihak asing.

            Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi pun mendapat gangguan. Bedanya, situasi di dalam negeri lebih terkendali dan mudah ditangani. Teror di Jl. Thamrin, Jakarta, diselesaikan dalam waktu cepat, gerakan OPM lebih dibatasi, Grup Santoso semakin terdesak, kerusuhan Tolikara padam dengan sangat cepat. Untuk membuat situasi di dalam negeri Indonesia carut marut, saat ini semakin susah karena rakyat sudah lebih kuat bersatu dan bersaudara dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu, gangguan justru datang dari luar Negara Indonesia dengan adanya penculikan WNI oleh kelompok-kelompok yang biasa disebut kelompok Abu Sayyaf. Kalau pencurian ikan di perairan Indonesia, itu hanyalah tindakan kriminal murahan yang tidak bertujuan mengganggu, melainkan hanya ingin mencuri, maling.

            Indonesia tampaknya tidak dibiarkan untuk hidup tenang dan tenteram. Mereka tidak ingin melihat Indonesia besar dan aman tenteram. Apalagi ketika di belahan dunia lain terjadi berbagai kesemrawutan dan gonjang-ganjing, baik politik maupun ekonomi, mereka tidak ingin Indonesia berada dalam keadaan tenang-tenang saja. Indonesia harus punya masalah. Hal itu pun bisa diperhatikan dari pernyataan Badrodin Haiti ketika masih menjabat Kapolri bahwa Isis berniat mengganggu ketenteraman Indonesia. Meskipun Indonesia tidak bisa tertarik untuk hidup babak belur seperti negara lain, paling tidak Indonesia tidak boleh tenteram dan aman secara mulus. Harus selalu ada masalah.

            Ketika huru-hara di dalam negeri sulit diciptakan, gangguan terhadap Indonesia pun dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu dengan melakukan penculikan terhadap ABK yang sedang berlayar dan berbisnis. Ketika kekuatan kelompok Santoso benar-benar hampir habis, diciptakanlah kesulitan baru bagi Indonesia di wilayah laut yang sama sekali bukan merupakan kewenangan Indonesia, baik di wilayah laut Filipina maupun di Malaysia.

            Membicarakan hal seperti ini memang seperti “mengarang indah” karena memasuki area “konspirasi” yang melibatkan “The Hiden Hand” yang selalu berada di belakang layar dan sulit dideteksi ketika menciptakan berbagai kesemrawutan dan keributan. Kita boleh menduga bahwa kasus-kasus penculikan WNI ini bukan sekedar “pemerasan” atau kriminal biasa, melainkan adanya suatu upaya untuk menciptakan Indonesia selalu berada dalam masalah. Bisa kita perhatikan bahwa WNI diculik oleh kelompok yang tidak bisa dikalahkan oleh militer Filipina di wilayah yang tidak dikuasai pemerintah Filipina. Sementara itu, Filipina memiliki undang-undang yang tidak memperbolehkan pasukan asing masuk ke negaranya. Hal itu mempersulit pemerintah Indonesia secara sempurna dalam menyelamatkan WNI. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Filipina tampak tidak serius menjalin kerja sama untuk menyelesaikan masalah itu yang ditandai sulit hadirnya mereka untuk membicarakan masalah keamanan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Banyak juga yang menduga bahwa Filipina mendapat bisikan dari pihak kapitalis terkait sikapnya tersebut yang mempersulit Indonesia karena Filipina memang negara yang memiliki kecenderungan berkiblat ke arah Barat.

            Ketika penculikan WNI bisa diatasi, pemerintah Indonesia pun segera melakukan pelarangan untuk berlayar ke perairan Filipina. Akan tetapi, ternyata masih ada perusahaan yang melanggar larangan itu. Akibatnya, ABK mereka diculik juga. Menurut saya, perusahaan yang melanggar moratorium pelayaran itu harus diperiksa juga karena memicu masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi lagi. Bisa jadi mereka pun merupakan bagian dalam memberikan gangguan bagi Indonesia. Sudah tahu dilarang, masih berlayar juga. Kalu tidak bego, mereka berarti benar-benar sedang membuat gangguan terhadap Indonesia. Kalau itu benar terjadi, perusahaan itu harus ditindak tegas, dicabut izinnya, dan pemiliknya atau pemimpinnya ditangkap.

            Hal yang mencurigakan lainnya adalah adanya pernyataan dari Beny Mamoto mantan Ketua Tim Pembebasan Sandera 2006. Ia menyatakan bahwa ada intel militer Filipina yang bermain dalam penyanderaan itu. Bahkan, pembebasan sandera yang selalu di dekat rumah salah satu gubernur di Filipina pun patut diperhatikan dan dipertanyakan. Di samping itu, Beny Mamoto pun berharap bahwa Presiden Filipina yang baru dapat mengangkat panglima militer yang kredibel dan tegas karena ada kemungkinan oknum militer Filipina pun ikut terlibat dalam beberapa kasus penculikan.

            Seperti yang saya bilang bahwa membicarakan masalah ini seperti “mengarang indah” karena menyambung-nyambungkan peristiwa dan menghubung-hubungkannya, lalu mencari pemahaman dari hal-hal itu.

            Kita semua harus paham dan sadar bahwa sejak dulu banyak sekali pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi besar dan memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan percaturan dunia. Hal ini pun bisa dilihat dari banyaknya berita bohong di internet yang berbahasa asing yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang intoleran, pelanggar Ham, dan lain sebagainya. Tampaknya, banyak orang yang sangat khawatir Indonesia bisa lebih kuat dalam berperan menentukan arah sejarah dunia sekaligus banyak orang yang iri dan tidak ingin percaya bahwa Indonesia sebagai negara dari dunia ketiga yang mayoritas muslim mampu hidup dengan tenang dan tenteram penuh kedamaian dalam keadaan makmur. Mereka akan terus mengganggu sebagaimana syetan yang selalu mengganggu membuyarkan konsentrasi ketika kita melakukan shalat. Mereka akan terus mengganggu.

            Kita tidak bisa menghentikan mereka karena begitulah tugas hidup mereka, mengganggu manusia supaya tidak hidup dalam keadaan tenang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri dari setiap gangguan itu sehingga para pengganggu itu putus asa sebagaimana putus asanya Iblis Laknatullah untuk menggoda orang-orang beriman setelah sempurnanya ajaran Islam. Iblis dan anak buahnya hanya mampu menjerumuskan manusia dalam hal-hal kecil, seperti, perceraian, perjudian, pelacuran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka sudah berputus asa dalam persoalan-persoalan besar semisal “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkara ketauhidan sudah mutlak tak tergoyahkan. Demikian pula para pengganggu Indonesia yang sudah mulai berputus asa dalam perkara-perkara besar, seperti, disintegrasi, konflik antaragama, dan penentangan terhadap ideologi Pancasila. Mereka sudah sangat kesulitan membuat kerusakan dalam hal-hal besar seperti itu. Mereka hanya mampu mengganggu Indonesia melalui perilaku-perilaku jahat kecil-kecil yang cenderung kriminal murahan yang nilainya tak lebih dan tak kurang seperti pencuri kecil yang mengutil di supermarket.