Harunya Cinta

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Sangatlah menyenangkan dan mengharukan melihat masyarakat memberikan bunga, minuman dan makanan sehat, semangat, sikap ramah, bahkan mengelu-elukan para dokter dan perawat yang menangani virus corona. Masyarakat menunggu mereka keluar dari rumahnya atau pulang dari tempat tugasnya hanya untuk memberikan segala hal yang dapat menumbuhkan semangat para dokter dan perawat itu. Masyarakat pun menerima dengan hati gembira para tenaga medis yang dikarantina untuk memastikan kesehatannya. Bahkan, bukan hanya dokter dan perawat yang diberikan apresiasi atau penghargaan, melainkan pula sopir ambulans, cleaning service, dan penggali kubur.

            Itulah masyarakat yang tercerahkan, cerdas otaknya, cerdas hatinya, dan cerdas pula tindakannya. Mereka punya banyak cinta di dalam hatinya. Masyarakat seperti inilah yang bertindak sebagaimana yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa dalam menangani korban Covid-19 haruslah “ilmu yang dijadikan panduan untuk bertindak”.

            Ilmu yang harus dijadikan standar bukan hoax atau provokasi dari informasi-informasi Medsos yang kalang kabut dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hoax dan provokasi Medsos hanya membuat kita bodoh dan berhati kasar, jauh dari cinta.

            Hal seperti ini pernah saya alami ketika masih menjadi Asisten Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membantu Prof. Mohamad Surya (Alm.). Sering tiba-tiba ada yang mengajak salaman ketika saya makan di restoran, padahal tidak kenal; sering pula ada yang memberikan madu, keripik, sayuran, membelikan kopi, membayarin saya makan, menghadiahi makanan ringan atau cemilan, tiba-tiba memberikan senyuman dengan hormat, dan lain sebagainya. Perasaan yang ada dalam diri saya sangat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tetapi yang jelas ada cinta dan rasa hormat di sana.

            Meskipun saya tidak mengenal mereka, saya langsung tahu bahwa mereka itu adalah guru atau keluarga guru. Padahal, saya tidak berjasa apa pun terhadap mereka. Saya hanya asisten atau pembantu. Mereka berterima kasih atas perjuangan Prof. Surya yang telah bersusah payah mencairkan dana sertifikasi bagi para guru dan dosen di seluruh Indonesia. Prof. Surya itu berjuang melewati empat presiden, yaitu sejak Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, dan baru berhasil cair di era Susilo Bambang Yudhoyono.

            Dana sertifikasi itu berlanjut hingga hari  ini. Sementara itu, Prof. Surya sendiri tidak kebagian dana sertifikasi itu. Saya apalagi tidak kebagian karena saya saat itu bukan guru dan bukan dosen. Baru setelah berhenti bekerja di gedung dewan perwakilan rakyat itu, saya ikut mengajar sebagai guru ataupun dosen.

            Sungguh, rasa terima kasih dan penghormatan masyarakat itu menimbulkan rasa haru dan semangat yang luar biasa. Saya sendiri menjadi seperti keluarga mereka. Saya kira mungkin mirip-mirip perasaan yang ada di dalam diri para dokter, perawat, sopir ambulans, penggali kubur, dan mereka yang menangani pasien virus corona dengan perasaan yang ada dalam diri saya saat itu. Saat ini mereka membutuhkan semangat, dorongan, dan  dukungan masyarakat, bukan fitnah, hoax, penolakan, atau informasi-informasi menyesatkan yang menyudutkan mereka.

            Kita semua membutuhkan cinta, rasa hormat, dan kebersamaan. Oleh sebab itu, mereka yang kasar, tidak memiliki rasa hormat, dan pemecah belah adalah musuh dan sampah masyarakat.

            Hal yang juga membanggakan adalah mahasiswa-mahasiswa saya di Universitas Al-Ghifari pun melakukan banyak aksi positif, misalnya, memberikan pelayanan cek kesehatan gratis, menyosialisasikan perlindungan diri dari virus corona, dan menampung sumbangan dana dari masyarakat untuk digunakan membantu para petugas kesehatan. Saya sering melihat status-status mereka di berbagai media sosial. Itu jauh lebih baik daripada menyebarkan berita yang tidak karu-karuan.

            Yuk, mari saling menghormati, mencintai, saling peduli, dan saling mengingatkan agar kita menjadi harmonis dan terlindungi dari segala macam keburukan. Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik jika kita memilih dengan cara yang baik. Sebaliknya, kita bisa menyelesaikan dengan cara yang buruk jika kita ingin menggunakan cara yang buruk. Jika memilih baik-baik, kita akan baik-baik saja. Jika memilih buruk, ada penjara yang menunggu.

            Yuk, berbuat baik dengan disiplin menuntut ilmu di Universitas Al-Ghifari. Klik http://pmb.unfari.ac.id

            Sampurasun  

Indonesia Selalu Diganggu

oleh Tom Finaldin

Bandung, Tom Finaldin

Sejak lama sebenarnya Indonesia selalu diganggu perkembangan dan pertumbuhannya. Penjajahan adalah jelas gangguan yang sangat merusakkan berbagai sendi kehidupan di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Ketika hendak merdeka pun gangguan itu keras sekali yang membuat Indonesia keteteran, tetapi untung selamat. Pada awal merdeka pun gangguan itu sangat jelas dengan adanya gagasan RIS. Gagasan negara federal itu terlihat sekali dari ingin dilemahkannya kekuatan Indonesia sehingga pihak-pihak asing dan mereka yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi besar masih dapat menggerogoti Indonesia dalam sistem federalisme. Untungnya, hal itu tidak lama terjadi dan Indonesia kembali menjadi NKRI.

            Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno terjadi banyak pemberontakan di daerah berikut G-30-S. Kisruh-kisruh yang terjadi memang sebagian besar adalah masalah di antara warga bangsa sendiri, tetapi ada pihak-pihak asing yang mencoba menumpangi permasalahan di dalam negeri. Dengan ditembak jatuhnya pesawat pembom B 26 yang dikendalikan personil CIA Alan Pope oleh Mayor Dewanto sudah jelas menunjukkan kapitalisme bermain api dalam mengganggu Indonesia. Terjadinya aksi idiotik G-30-S juga tidak lepas dari permainan kotor pihak asing dalam mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Hal itu disebabkan G-30-S adalah pertarungan kapitalis vs komunis tingkat dunia yang merembes ke Indonesia.

            Pada masa Soeharto pun demikian pula banyak pihak luar yang menambah kisruh suasana. Memang pada masa Soeharto yang sangat represif itu memunculkan banyak perlawanan di daerah, bahkan di wilayah-wilayah perkotaan dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi bawah tanah yang melakukan perlawanan diam-diam. Aceh terus bergolak. Papua juga ingin merdeka. Timor-Timur tak kunjung tenang. Masalah-masalah yang terjadi sebenarnya masalah di antara sesama bangsa, tetapi pihak luar ikut membesar-besarkannya melalui pers dan mungkin juga melalui bantuan-bantuan finansial dan nonfinansial. Hal itu jelas sangat mengganggu pertumbuhan Indonesia.

            Pada masa Habibie juga demikian, Timor-Timur begitu keras permasalahannya sehingga terpaksa harus berpisah dari Indonesia. Berpisahnya Timor Timur pun tidak lepas dari adanya laporan-laporan dan berita-berita kecurangan pada saat dilakukan referendum oleh pihak-pihak asing. Untung saja, Indonesia tidak merasa rugi dengan lepasnya Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste. Bahkan, beberapa pihak merasa beruntung dengan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia karena wilayah itu hanya menjadi beban bagi Indonesia tanpa bisa diharapkan memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

            Pada masa Abdurahman Wahid terjadi huru hara di Ambon, Poso. Ketenangan dan ketenteraman Poso diganggu oleh konflik yang melibatkan dua agama yang sebenarnya berawal dari keinginan berpisahnya Maluku Selatan dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan (RMS). Banyak negara lain yang mendukung berdirinya negara RMS, tetapi mereka terpaksa harus menanggung malu karena kalah. Bahkan, Amerika Serikat buka suara bahwa kejadian di Poso sangat mengganggu Amerika Serikat. Lucu sekali pernyataan AS itu karena dikeluarkan ketika kaum muslimin, aparat pemerintah, dan para pendukung NKRI telah berada di atas angin mengalahkan para perusuh.

            Ketika Megawati menjadi presiden, Aceh semakin bergolak sehingga memaksa pemerintah menggerakkan TNI untuk mengamankan Aceh. Akan tetapi, hal yang sangat lucu adalah adanya larangan atau ketidaksetujuan negara-negara lain ketika TNI akan menggunakan pesawat tempurnya untuk menggempur GAM. Hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan asing yang berupaya melestarikan ketidakamanan di Provinsi Aceh.

            Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak terjadi gangguan keamanan, kecuali yang sudah berlangsung sejak lama seperti OPM. Paling-paling, gangguan dari negara sebelah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia yang membuat kesal dan geram berbagai elemen bangsa karena pemerintah tidak tampak bersikap tegas. Hal yang menjadi gangguan adalah justru ada banyak sumber daya alam yang diduga dikuasai oleh pihak asing yang hasilnya juga mengalir ke luar negeri. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan SBY ini sempat dikecam sebagai tahun “kebohongan” dan menjadikan Indonesia sebagai “negara gagal”. Meskipun demikian, para pendukung pemerintahan SBY tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Akan tetapi, semua merasakan adanya gangguan pihak asing, termasuk adanya dugaan terjadi praktik jual beli legislasi antara legislator dengan pihak luar negeri yang membuat sumber daya alam Indonesia dikuasai pihak asing.

            Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi pun mendapat gangguan. Bedanya, situasi di dalam negeri lebih terkendali dan mudah ditangani. Teror di Jl. Thamrin, Jakarta, diselesaikan dalam waktu cepat, gerakan OPM lebih dibatasi, Grup Santoso semakin terdesak, kerusuhan Tolikara padam dengan sangat cepat. Untuk membuat situasi di dalam negeri Indonesia carut marut, saat ini semakin susah karena rakyat sudah lebih kuat bersatu dan bersaudara dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu, gangguan justru datang dari luar Negara Indonesia dengan adanya penculikan WNI oleh kelompok-kelompok yang biasa disebut kelompok Abu Sayyaf. Kalau pencurian ikan di perairan Indonesia, itu hanyalah tindakan kriminal murahan yang tidak bertujuan mengganggu, melainkan hanya ingin mencuri, maling.

            Indonesia tampaknya tidak dibiarkan untuk hidup tenang dan tenteram. Mereka tidak ingin melihat Indonesia besar dan aman tenteram. Apalagi ketika di belahan dunia lain terjadi berbagai kesemrawutan dan gonjang-ganjing, baik politik maupun ekonomi, mereka tidak ingin Indonesia berada dalam keadaan tenang-tenang saja. Indonesia harus punya masalah. Hal itu pun bisa diperhatikan dari pernyataan Badrodin Haiti ketika masih menjabat Kapolri bahwa Isis berniat mengganggu ketenteraman Indonesia. Meskipun Indonesia tidak bisa tertarik untuk hidup babak belur seperti negara lain, paling tidak Indonesia tidak boleh tenteram dan aman secara mulus. Harus selalu ada masalah.

            Ketika huru-hara di dalam negeri sulit diciptakan, gangguan terhadap Indonesia pun dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu dengan melakukan penculikan terhadap ABK yang sedang berlayar dan berbisnis. Ketika kekuatan kelompok Santoso benar-benar hampir habis, diciptakanlah kesulitan baru bagi Indonesia di wilayah laut yang sama sekali bukan merupakan kewenangan Indonesia, baik di wilayah laut Filipina maupun di Malaysia.

            Membicarakan hal seperti ini memang seperti “mengarang indah” karena memasuki area “konspirasi” yang melibatkan “The Hiden Hand” yang selalu berada di belakang layar dan sulit dideteksi ketika menciptakan berbagai kesemrawutan dan keributan. Kita boleh menduga bahwa kasus-kasus penculikan WNI ini bukan sekedar “pemerasan” atau kriminal biasa, melainkan adanya suatu upaya untuk menciptakan Indonesia selalu berada dalam masalah. Bisa kita perhatikan bahwa WNI diculik oleh kelompok yang tidak bisa dikalahkan oleh militer Filipina di wilayah yang tidak dikuasai pemerintah Filipina. Sementara itu, Filipina memiliki undang-undang yang tidak memperbolehkan pasukan asing masuk ke negaranya. Hal itu mempersulit pemerintah Indonesia secara sempurna dalam menyelamatkan WNI. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Filipina tampak tidak serius menjalin kerja sama untuk menyelesaikan masalah itu yang ditandai sulit hadirnya mereka untuk membicarakan masalah keamanan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Banyak juga yang menduga bahwa Filipina mendapat bisikan dari pihak kapitalis terkait sikapnya tersebut yang mempersulit Indonesia karena Filipina memang negara yang memiliki kecenderungan berkiblat ke arah Barat.

            Ketika penculikan WNI bisa diatasi, pemerintah Indonesia pun segera melakukan pelarangan untuk berlayar ke perairan Filipina. Akan tetapi, ternyata masih ada perusahaan yang melanggar larangan itu. Akibatnya, ABK mereka diculik juga. Menurut saya, perusahaan yang melanggar moratorium pelayaran itu harus diperiksa juga karena memicu masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi lagi. Bisa jadi mereka pun merupakan bagian dalam memberikan gangguan bagi Indonesia. Sudah tahu dilarang, masih berlayar juga. Kalu tidak bego, mereka berarti benar-benar sedang membuat gangguan terhadap Indonesia. Kalau itu benar terjadi, perusahaan itu harus ditindak tegas, dicabut izinnya, dan pemiliknya atau pemimpinnya ditangkap.

            Hal yang mencurigakan lainnya adalah adanya pernyataan dari Beny Mamoto mantan Ketua Tim Pembebasan Sandera 2006. Ia menyatakan bahwa ada intel militer Filipina yang bermain dalam penyanderaan itu. Bahkan, pembebasan sandera yang selalu di dekat rumah salah satu gubernur di Filipina pun patut diperhatikan dan dipertanyakan. Di samping itu, Beny Mamoto pun berharap bahwa Presiden Filipina yang baru dapat mengangkat panglima militer yang kredibel dan tegas karena ada kemungkinan oknum militer Filipina pun ikut terlibat dalam beberapa kasus penculikan.

            Seperti yang saya bilang bahwa membicarakan masalah ini seperti “mengarang indah” karena menyambung-nyambungkan peristiwa dan menghubung-hubungkannya, lalu mencari pemahaman dari hal-hal itu.

            Kita semua harus paham dan sadar bahwa sejak dulu banyak sekali pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi besar dan memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan percaturan dunia. Hal ini pun bisa dilihat dari banyaknya berita bohong di internet yang berbahasa asing yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang intoleran, pelanggar Ham, dan lain sebagainya. Tampaknya, banyak orang yang sangat khawatir Indonesia bisa lebih kuat dalam berperan menentukan arah sejarah dunia sekaligus banyak orang yang iri dan tidak ingin percaya bahwa Indonesia sebagai negara dari dunia ketiga yang mayoritas muslim mampu hidup dengan tenang dan tenteram penuh kedamaian dalam keadaan makmur. Mereka akan terus mengganggu sebagaimana syetan yang selalu mengganggu membuyarkan konsentrasi ketika kita melakukan shalat. Mereka akan terus mengganggu.

            Kita tidak bisa menghentikan mereka karena begitulah tugas hidup mereka, mengganggu manusia supaya tidak hidup dalam keadaan tenang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri dari setiap gangguan itu sehingga para pengganggu itu putus asa sebagaimana putus asanya Iblis Laknatullah untuk menggoda orang-orang beriman setelah sempurnanya ajaran Islam. Iblis dan anak buahnya hanya mampu menjerumuskan manusia dalam hal-hal kecil, seperti, perceraian, perjudian, pelacuran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka sudah berputus asa dalam persoalan-persoalan besar semisal “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkara ketauhidan sudah mutlak tak tergoyahkan. Demikian pula para pengganggu Indonesia yang sudah mulai berputus asa dalam perkara-perkara besar, seperti, disintegrasi, konflik antaragama, dan penentangan terhadap ideologi Pancasila. Mereka sudah sangat kesulitan membuat kerusakan dalam hal-hal besar seperti itu. Mereka hanya mampu mengganggu Indonesia melalui perilaku-perilaku jahat kecil-kecil yang cenderung kriminal murahan yang nilainya tak lebih dan tak kurang seperti pencuri kecil yang mengutil di supermarket.

Pancasila Bangkit Sebentar, Lalu Jatuh Lagi Gara-Gara Demokrasi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Selepas Orde Baru dan Soehartonya dilengserkan atau dalam bahasa Sunda dilungsurkeun, Habibie sebagai Wakil Presiden Soeharto diangkat MPR untuk menjadi presiden. Kepemimpinannya tidak lama, namun telah banyak yang dilakukannya, seperti, membebaskan tahanan politik, pencabutan UU subversi, menjamin kebebasan berbicara dan pers, serta menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik. Meskipun demikian, banyak pihak yang menyayangkan bahwa pada masa kepemimpinannya Timor Timur lepas dari NKRI.

Kekuatan Orde Baru dalam arti Demokrasi Pancasila yang sudah tidak lagi dikehendaki oleh rakyat harus diganti oleh kekuatan baru yang benar-benar merupakan aspirasi rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Habibie ditekan untuk segera menyelenggarakan Pemilu agar lahir pemerintahan yang baru. Untuk terselenggaranya Pemilu yang dapat menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah memperbolehkan rakyat membentuk partai-partai. Dengan demikian, fusi yang pernah dilakukan semasa Demokrasi Pancasila menjadi tidak berlaku. Masyarakat pun memiliki kesempatan untuk membangun partai-partai. Hasilnya, terdapat 48 partai yang telah disahkan untuk mengikuti Pemilu 1999.

Melalui Pemilu 1999, dari 48 partai, hasilnya hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR RI. PDI Perjuangan menjadi pemenang, tetapi tidak mutlak. Golkar mampu mengimbanginya. Hasil tersebut mengecewakan banyak pihak. Tak urung Amien Rais pun yang getol mendorong Pemilu ini mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, rakyat Indonesia belum cukup pintar untuk mengerti arti sebuah arti demokrasi di negara yang sebesar Indonesia ini (Inu Kencana Syafiie, Azhari: 2005).

Dalam Sidang Istimewa anggota MPR RI hasil Pemilu 1999 menolak laporan pertanggungjawaban Habibie yang sekaligus menghentikan Habibie untuk menjadi presiden berikutnya.

Selanjutnya, MPR RI memilih presiden dan Wapres untuk menjalankan pemerintahan. Hasilnya, pada sidang paripurna ke-13 MPR RI, Rabu 20 Oktober 1999 melalui voting, Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden, sedangkan wakilnya adalah Megawati yang sebenarnya pemenang Pemilu 1999. Hal itu dimungkinkan karena sistem Pilpres dilangsungkan tidak secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh MPR RI.

Sampai peristiwa ini, tampak ada suasana gotong royong di antara elemen politik bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang baru selepas pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa lebih kurang 32 tahun. Meskipun demikian, ada satu golongan atau partai yang harus kecewa, yaitu Golkar yang kehilangan calon presidennya karena dulu mengusung Habibie yang kemudian ternyata ditolak oleh MPR RI. Akan tetapi, hal itu tidak menimbulkan gejolak yang berarti sehingga pada akhirnya Golkar pun bersedia untuk tetap bersama-sama membentuk pemerintahan yang baru. Di samping itu, Megawati yang partainya pemenang Pemilu tetap rela berada di posisi kedua karena mengikuti mekanisme yang ada dengan tetap menjaga keutuhan bangsa.

Perilaku elit saat itu mencerminkan sikap gotong royong yang baik sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan. Bukan itu saja, dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong, hubungan persaudaraan atau silaturahim akan semakin erat (http://pajriblog.blogspot.com). Ada harapan Pancasila sudah mulai bangkit lagi menjadi sumber inspirasi seluruh bangsa.

Situasi itu pun mendorong bangsa Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari gotong royong, yaitu meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, dan tanggap terhadap dengan perkembangan dunia luar (Gering Supriyadi dan Tri Guno dalam http://community.gunadarma.ac.id).

Di samping itu, situasi menunjukkan adanya efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang pernah terjadi. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki harapan bahwa stabilitas politik nasional dapat terwujud sebagai syarat mencapai pembangunan nasional.

Akan tetapi, harapan tinggal harapan. Sikap dan situasi yang menjauhi gotong royong justru dimulai dalam masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Situasi tersebut tampak sekali di tingkat pemimpin puncak. Di antara Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak ada lagi kerja sama yang baik. Bahkan, Megawati beserta PDIP merasa kecewa berat karena tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan politik strategis pada pemerintahan Gus Dur. Dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri, misalnya, kader PDIP Laksamana Sukardi diberhentikan dari jabatan menteri BUMN tanpa sepengetahuan Megawati. Sejak saat itu, Megawati secara nyata mengambil jarak politik dengan Gus Dur.

Suasana gotong royong yang merupakan jiwa dari Pancasila pun jatuh lagi, terkubur berbagai kepentingan politik. Sebentar sekali ternyata para elit ini bisa akur. Akibatnya, rakyat pun tidak akur dan pastinya sulit untuk makmur. Semua jadi gelisah dan bingung, mau apa dan bagaimana pada masa depan.