Ulama Pancasilais

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Dalam berbagai catatan sejarah pada rupa-rupa buku, bahkan kalau kita googling, perumus awal Pancasila adalah hanya tiga orang, yaitu Prof. Soepomo, Mohamad Yamin, dan Ir. Soekarno. Padahal, di sana ada keterlibatan ulama hebat di negeri ini. Sepertinya, hal ini harus dimasukkan dalam buku sejarah dan diajarkan pada generasi muda di bangku sekolah dan kuliah.

            Tidak banyak yang tahu bahwa sebetulnya telah terjadi diskusi yang panjang di rumah Mohamad Yamin yang melibatkan para ulama. Mereka adalah Kiyai Wahid Hasym dari Nahdlatul Ulama (NU); Kiyai Masykur, Komandan Pasukan Sabilillah; Kiyai Kahar Muzakir dari Partai Islam Indonesia (PII). Mereka berdiskusi bersama Ir. Soekarno pada akhir Mei 1945.

            Pada 22 Juni 1945 muncul Piagam Jakarta yang menuliskan sila dengan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Akan tetapi, kalimat ini mendapatkan protes dari A.A. Maramis dan utusan-utusan dari Indonesia bagian timur. Mereka berpendapat bahwa frasa “syariat Islam” bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

            Adanya protes itu membuat Wapres RI Mohammad Hatta memangil empat ulama, yaitu: Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, dan Kiyai Wahid Hasyim dari NU. Dalam pertemuan untuk menanggapi protes itu, Kiyai Wahid Hasyim mengganti kalimat dalam sila itu menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata “esa” menunjukkan penekanan keyakinan terhadap ajaran tauhid.

            Setelah Wahid Hasyim menggantinya, tak ada lagi protes, semua menyepakatinya. Para ulama sangat paham bahwa nilai persatuan adalah sangat penting bagi Indonesia yang majemuk dan beragam keyakinan ini. Jika ngotot-ngototan, dikhawatirkan Indonesia terpecah dan bagian timur Indonesia memisahkan diri yang diwarnai banyak pertikaian serta konflik di antara saudara sebangsa dan setanah air sendiri. Itu merugikan dan membahayakan semuanya. Para ulama itu memang cerdas, bijak, dan berilmu tinggi, mampu menilai secara arif apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadilah Pancasila seperti yang kita kenal sekarang ini.

            Hal ini mirip dengan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah saw ketika terjadi Perdamaian Hudaibiyah. Draft konsep perdamaian ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ra dengan menyertakan kalimat “Bismillaahirrahmaannirraahiim” dan “Muhammad Rasulullah”. Kalimat itu diprotes oleh para pemuka kaum Quraisy Mekah. Mereka tidak mengenal kalimat itu dan tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Tentu saja, protes mereka membuat marah kaum muslimin, para sahabat Nabi.

            Apa yang Nabi Muhammad saw lakukan atas kejadian itu?

            Muhammad saw menghapus kalimat itu dengan tangannya sendiri. Lalu kalimat Muhammad Rasulullah diganti dengan kalimat “Muhammad bin Abdillah”. Bagi Nabi saw, kalimat-kalimat yang diributkan itu tidak penting. Sang Nabi lebih mementingkan perdamaian dan keselamatan semua orang. Jika ngotot-ngototan, perdamaian tidak akan tercapai, konflik berlanjut, pertikaian tak berhenti, serta pembunuhan demi pembunuhan akan terus terjadi. Dia adalah Nabi yang punya hubungan istimewa dengan Allah swt menghapus kalimat yang diributkan itu dan menggantinya dengan kalimat yang disepakati semua orang. Dia memang patonah.

            Kembali ke Indonesia dan Pancasila. Para ulama yang saya sebutkan itulah para ulama Pancasilais sejati yang memiliki kecintaan kepada Allah swt, kekuatan keyakinan tinggi terhadap Islam, serta mencintai tanah airnya Indonesia.

            So, saya heran jika ada orang yang saat ini mengaku atau diakui ulama, tetapi ingin mengganti dasar negara Pancasila yang dipikirkan, didiskusikan, dipertimbangkan, dan disepakati oleh para ulama terdahulu yang sangat bijak dan cerdas serta terbukti pengorbanannya dalam menyelamatkan anugerah Allah swt yang berupa Negara Indonesia ini.

            Memangnya siapa mereka ingin mengganti Pancasila?

            Apa yang telah mereka korbankan untuk rakyat Indonesia?

            Jangan-jangan mereka cuma menawarkan khayalan dan mengambil keuntungan pribadi dari rakyat Indonesia.

            Sampurasun.

Negara Terkuat Belajar Indonesia

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Negara-negara terkuat di dunia yang tergabung dalam G7 ternyata masih belum memahami Indonesia, bahkan mungkin juga belum paham tentang negara-negara di Asia dan Afrika. Itu mungkin disebabkan mereka tidak pernah ingin tahu tentang negara lain serta hanya ingin mendengar dan hanya ingin menunjukkan dirinya sendiri yang sangat kuat, makmur, dan tinggi dibandingkan negara lainnya. Hal itu bisa dilihat dari pertanyaan mereka yang ditujukan kepada Presiden RI Jokowi dengan pertanyaan memaksa ketika diundang sebagai tamu dalam pertemuan G7 di Jerman.

            Mereka menginginkan kepastian Indonesia dari Jokowi, “Apakah Indonesia pro-Ukraina (Barat) atau pro-Rusia?”

            Pertanyaan itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak memahami konsep “Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif” yang dianut Indonesia. Bagi mereka, hanya ada “hitam dan putih”; kalau tidak bersama kami, berarti musuh kami; kalau tidak pro-Barat, berarti musuh Barat. Untungnya, Jokowi patuh pada politik luar negeri yang disepakati para ulama, para santri, dan para pejuang nasionalis untuk tetap tidak berpihak ke mana pun, tetapi aktif menjaga ketertiban dan menciptakan perdamaian dunia. Kalau tidak patuh, Jokowi akan bermasalah di dalam negeri Indonesia dengan para pecinta NKRI. Itu berbahaya karena sangat besar kekuatannya. Kalau cuma bermasalah dengan pendukung khilafah, itu mah kecil.

            Sikap Jokowi yang kukuh tetap di tengah itu sudah memberikan pelajaran kepada negara-negara super power itu untuk lebih memahami sikap Indonesia yang tidak mau terseret-seret arus blok mana pun.

Sikap Jokowi itu diperkuat pula oleh pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam pertemuan para menteri pertahanan dunia dengan sangat tegas, “Musuh kalian belum tentu musuh kami.”

Negara-negara terkuat itu mungkin sudah mulai tertarik dan paham terhadap sikap Indonesia. Mereka tidak memiliki alasan untuk memusuhi Indonesia karena Indonesia tidak memusuhi mereka. Rusia pun tidak punya alasan untuk memusuhi Indonesia karena meskipun Indonesia bersahabat dengan barat, tidak mungkin memusuhi Rusia.

Saya juga tidak mengerti kenapa negara-negara terkuat itu berpakaian seperti Jokowi dengan baju putih dan lengan digulung?

Ini tidak biasa. Mereka biasanya menggunakan tuxedo mahal dengan dasi yang rapi. Kalau kegerahan, kan tinggal setel AC lebih dingin saja hingga seperti musim salju, nggak perlu buka jas, lalu hanya pakai kemeja seperti Jokowi.

Orang-orang bilang, mereka terpengaruhi Jokowi. Disebutnya, “Jokowi effect” atau “Jokowi Style”. Pengaruh Jokowi atau Gaya Jokowi.

Jokowi Effect, Jokowi Style (Foto: Terkini.Id)

Foto para pemimpin negara-negara terkuat di dunia yang berpakaian seperti Jokowi saya dapatkan dari Terkini id.

Sekarang mereka harus paham tentang sikap Indonesia dalam berhubungan secara internasional. Ke depan, mereka harus belajar Dasasila Bandung yang lebih baik dibandingkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), apalagi sekarang PBB sudah menyatakan menyerah dalam menangani kasus perang Rusia Vs Ukraina yang disponsori pihak Barat.

Pancasila adalah lima sila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khusus untuk Indonesia. Adapun Dasasila Bandung adalah sepuluh sila yang harus digunakan seluruh bangsa di dunia agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dasasila Bandung adalah dasar-dasar yang disepakati oleh para ulama dan para pejuang nasionalis dunia yang terdiri atas 29 negara yang pernah dijajah. Mereka membentuknya di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Sayangnya, negara-negara mulai melupakannya, bahkan bangsa Indonesia pun mungkin melupakannya. Lebih jauh lagi, warga Kota Bandung pun mungkin tidak mengenalnya. Parah.

Beruntung, pemerintah membuat monumen Dasasila Bandung berikut isinya di seputaran Jln. Asia Afrika, Bandung. Jalan-jalan saja ke seputaran Gedung Merdeka, Bandung. Insyaallah, akan menemukan monumen itu. Foto monumen Dasasila Bandung saya dapatkan dari Indo Public Art Archive.

Monumen Dasasila Bandung (Foto: Indo Public Art Archive)

Jangan berpikir macam-macam, para ulama dan para pejuang nasionalis sudah membentuk Pancasila untuk Indonesia dan Dasasila Bandung untuk dunia. Kita tinggal melaksanakannya, insyaallah tercipta rahmatan lil alamin.

Kalau ada pihak yang merasa lebih hebat, lebih shaleh, dan lebih pintar dibandingkan para ulama dan para pejuang nasionalis yang berpikir membentuk dasar-dasar kehidupan untuk kemaslahatan dunia sehingga ingin mengubah dunia sesuai dengan keinginannya, coba cari bukti dan tunjukkan jasa-jasa mereka untuk keselamatan umat manusia di dunia ini. Saya pasti menghargainya kalau memang ada. Kalau tidak ada, ya memang tidak ada apa-apanya.

Sampurasun.

Salam

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Salam mengandung doa dan harapan. Salam apa pun dalam bahasa apa pun sepanjang untuk kebaikan, ada doa dan harapan di dalamnya.

            Dalam masa perjuangan Indonesia ada salam revolusi, “Merdeka!”

            Di dalamnya ada doa dan harapan agar kita dibebaskan dari penjajahan asing sekaligus tetap semangat untuk mandiri. Salam ini sampai sekarang tetap digunakan, terutama di kalangan veteran perang dan para nasionalis.

            Dalam kegiatan Pramuka ada, “Salam Pramuka!”

            Itu juga doa dan harapan agar para Pramuka tetap bersatu dan bersemangat sekaligus mengingatkan setiap anggota Pramuka untuk mengamalkan Dasadarma, Trisatya, dan ajaran lainnya dalam kepramukaan.

            Mario Teguh selalu mengatakan, “Salam Super!”

            Salam itu di dalamnya ada doa dan harapan agar para audiens menjadi orang-orang super yang tahan banting dan bijak dalam menghadapi hidup.

            Motivator-motivator lain juga sering menggunakan salam dengan kalimatnya sendiri untuk memberi semangat dan mengingatkan para pendengarnya sesuai dengan tujuan materi training yang dibawakannya.

            Saya sendiri rencananya melaksanakan progam berbahasa Inggris one day in a week, ‘sehari dalam seminggu’ buat mahasiswa “Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari”. Saya wajibkan kami berbahasa Inggris setiap Kamis. Tidak masalah jika kemampuan berbahasa Inggris masih rendah, yang penting Pede aja dulu berbahasa Inggris.

            Ketika masuk kelas di semester berapa saja, saya akan ucapkan salam, “Hello, diplomats!”

            “Halo para diplomat!”

            Salam itu pun doa, harapan, pengingat, sekaligus penyemangat agar para mahasiswa bangga dan semangat bahwa dirinya selalu bersemangat kuliah dan mudah-mudahan dipercaya Allah swt untuk mampu berdiplomasi dalam menjaga serta mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk Negara Indonesia ketika berhadapan dengan negara luar di meja-meja perundingan.

            Soal salam “Assalaamualaikum”, tanya para Ustadz. Mereka lebih paham.

            Sekarang “Salam Pancasila”. Di dalamnya pun ada doa dan harapan agar bangsa Indonesia tetap bersatu, harmonis, tidak bercerai-berai, dan terhindar dari paham-paham radikal.

            Semua salam dalam bahasa apa pun, insyaallah berpahala, asal untuk tujuan baik. Allah swt memberikan manusia beragam bahasa untuk berkomunikasi, tidak perlu selalu harus berbahasa Arab untuk mendapatkan pahala.

            “Mahasuci Engkau ya Allah, ampuni aku, lindungi aku, sejahterakan aku,” kalimat ini pun berpahala meskipun menggunakan bahasa Indonesia.

            Terus, bagaimana jika kita jatuh cinta dan mengucapkan “salam sayang, salam kangen, salam rindu, salam cinta?”

            Salam itu mah pikirin aja sendiri.

            Sampurasun.

Banjir, Sisa Pilkada DKI

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banjir besar yang melanda DKI Jakarta kali ini yang mulai terasa subuh, 1 Januari 2020, disebut-sebut sebagai banjir terbesar sejak tiga belas tahun terakhir, sejak 2007. Banyak rumah terendam, kendaraan hanyut, bahkan memakan korban jiwa.

            Ketika banjir terjadi, segera saja orang mengingat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang getol sekali menangani banjir sekaligus diomelin dan dinyinyiri soal banjir. Orang-orang mulai membandingkan masa kepemimpinan Ahok dengan Anies Baswedan. Kemudian, perbedaan keduanya mulai jelas dilihat dari programnya, yaitu antara “normalisasi sungai” dan “naturalisasi sungai”.

            Normalisasi sungai secara sederhana diartikan sebagai membuat normal sungai dengan cara memperlebar sungai sebagaimana awalnya, melakukan betonisasi, dan meluruskan aliran sungai agar lancar ke laut.

            Adapun naturalisasi secara sederhana dipahami sebagai membuat sungai dikembalikan ke kondisi alamnya, tetap berkelok-kelok, di pinggir-pinggir sungai menjadi tempat hidup kehidupan, sungainya sendiri menjadi tempat yang sehat bagi kehidupan air seperti ikan-ikan.

            Normalisasi gencar dilakukan Ahok sehingga titik-titik banjir semakin kecil, berkurang, dan terus berkurang. Adapun naturalisasi adalah program Anies Baswedan yang menurut Ahli Tatakota Yayat Supriatna tidak dilakukan dengan optimal.

            Ketika terjadi banjir besar, orang menyalahkan Anies karena selama dua tahun Anies dianggap kurang melakukan sesuatu yang nyata untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, Anies menjelaskan dengan kesan “mengkritik” pemerintah pusat yang belum selesai mengelola hulu sungai.

            Dari sini mulai terasa isu-isu sisa Pilkada DKI masih jadi peluru untuk saling menyerang. Padahal, Pilkada sudah lama usai. Sebaiknya, mulai bekerja dan introspeksi diri. Akui saja memang naturalisasi tidak seindah yang dibayangkan, selama dua tahun ini tidak jelas, karena tetap saja harus melakukan “relokasi” yang dalam bahasa kasarnya ‘penggusuran’. Sementara itu,  tim Anies Baswedan saat kampanye seolah-olah memusuhi kebijakan Ahok terkait penggusuran rumah warga. Akibatnya, warga percaya bahwa Anies tidak akan melakukan penggusuran. Padahal, kenyataannya, baik normalisasi maupun naturalisasi membutuhkan tindakan relokasi atau bahasa halusnya “pemindahan rumah warga”. Karena normalisasi dan naturalisasi tidak optimal selama dua tahun terakhir, banjir besar pun harus dialami warga.

            Sungguh, sekarang rakyat tidak perlu lagi retorika soal normalisasi, naturalisasi, ataupun pengelolaan hulu sungai. Hal yang sangat diperlukan sekarang adalah pemerintah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Pemerintah DKI segera pilih mau normalisasi, naturalisasi, atau digabungkan, tetapi yang jelas dan sangat penting adalah segera dikerjakan dengan nyata. Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor lebih serius lagi soal pengelolaan di hulu dan tugas-tugasnya sendiri. Rakyat pun harus sama-sama bekerja dan rela jika memang harus pindah rumah untuk kebaikan bersama dan kejelasan soal masa depannya sendiri. Semua harus bergotong royong. Itulah yang diinginkan Pancasila.

            Demikian pula para ahli agama, tokoh masyarakat, akademisi, termasuk para netizen harus ikut mendorong kebersamaan, bukan malah manas-manasin situasi dan tetap memecah belah masyarakat.

            Pilkada DKI sudah usai, Bro, Lur, Beb, Bray. Jangan saling salahkan, introspeksi diri, perbaiki kinerja, berkorban bersama-sama, bahu-membahu. Itulah Pancasila.

            Pancasila itu kalau diperas menjadi Trisila. Trisila kalau diperas lagi menjadi Ekasila. Ekasila itulah yang disebut “Gotong Royong”.

            Begitu, Bro, Lur, Beb, Bray.

            Sampurasun.

Tiga Paham Khilafah dan Satu Monas

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Masalah khilafah ini tidak pernah berhenti sejak keruntuhannya dulu di Turki dan masih ada orang yang berharap untuk ada lagi meskipun banyak juga yang menganggapnya hanya sebagai masa lalu. Kita tidak bisa melarang orang untuk berharap sekaligus tidak bisa memaksa orang yang sama sekali tidak merasa tertarik. Yang berharap, tetapi tidak kesampaian, paling-paling patah hati. Yang tidak tertarik, bisa tiba-tiba jatuh cinta. Semua kemungkinan itu selalu ada.

            Lumayan menarik “talk show” yang pernah digelar oleh “Kompas TV”. Ternyata, ada dua pemahaman berbeda tentang khilafah, dari NU dan FPI. Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Indonesia dalam bingkai NKRI ini sudah merupakan kekhalifahan, khalifahnya adalah presiden. Selesai. Sangat sederhana.

            Berbeda dengan Front Pembela Islam (FPI) yang dengan tegas menyatakan, “Kita berbeda dengan HTI!”

            Dalam pemahaman FPI, khilafah yang didorong FPI ini melingkupi negara-negara Islam di seluruh dunia untuk bersatu menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Misalnya, mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersama-sama membentuk kerja sama yang lebih rinci menyelesaikan masalah umat Islam di seluruh dunia. Di samping itu, FPI tetap setia pada Pancasila dan NKRI meskipun menggunakan embel-embel syariah.

            Persoalan FPI kan hanya pada sangat diperlukannya tercantum kata Pancasila di dalam AD/ART-nya. Kalau itu tercantum, permasalahan bisa lebih mudah diatasi.

            Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang tidak diajak dalam bincang-bincang tersebut, padahal getol menyuarakan khilafah. Oleh sebab itu, kita sulit memahami khilafah yang dimaksud oleh HTI.

             Apakah khilafah periode Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, atau Utsmaniyah?

            Apakah konsep khilafah hasil pemikiran HTI sendiri?

            HTI memang tidak jelas mengusung konsep yang mana dan bagaimana.

            Jika mengikuti pendapat NU dan FPI, bedanya tinggal sedikit lagi. Kalau perbedaannya diselesaikan, selesai sudah. Semua bisa sama-sama bergandeng tangan untuk menghindari fitnah, provokasi, dan membangun umat ke arah yang lebih positif. Biarkan saja terjadi diskursus dan gesekan-gesekan, itu biasa, kalem aja. Meski panas, hasilnya, insyaallah positif.

            Kita mesti bangga dan bersyukur karena memiliki Monumen Nasional (Monas). Monas itu berbentuk alu dan lumpang. Orang Sunda bilang halu dan jubleg untuk melembutkan/menghaluskan beras menjadi tepung. Halu itu berupa tiang yang menjulang tinggi yang di atasnya ada emas 18 karat. Adapun jubleg itu bagian bawahnya yang lebar. Presiden ke-1 RI Ir. Soekarno cerdas membuat Monas. Monumen itu melambangkan bahwa halu itu adalah pemerintah yang harus membina masyarakat agar menjadi lembut, halus, dan sepaham. Pembinaannya harus teratur, kapan tenang dan kapan keras sesuai dengan kondisi masyarakat. Beras yang tidak bisa diatur biasanya terlempar ke luar jubleg dan menjadi sampah karena sudah kotor. Adapun beras yang masih mau berada dalam jubleg dan ditumbuk, ditutu, ‘dibina” oleh pemerintah, lambat laun akan menjadi halus, sepaham, dan lebih bermanfaat untuk melangkah ke fungsi selanjutnya. Sepintas beras menjadi halus adalah disebabkan oleh terus-menerusnya ditumbuk, itu benar, tetapi sebenarnya kehalusan itu sebagian besar diakibatkan oleh gesekan yang terjadi di antara beras itu sendiri.

            Artinya, gesekan yang sekarang terjadi di masyarakat pada dasarnya positif jika memiliki cita-cita yang positif minimal untuk bangsa dan negara, maksimalnya untuk kehidupan manusia di seluruh dunia. Jika tidak memiliki cita-cita yang positif, gesekan itu tidak bermanfaat sama sekali, bahkan akan terlempar keluar dari jubleg dan berakhir menjadi sampah.

            So, jangan khawatir dengan gesekan di masyarakat. Sepanjang positif dan saling berkorban untuk kebaikan bersama, hasilnya akan positif. Insyaallah.

            Sampurasun.

Kesalahan Rocky Gerung Soal Pancasila

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Baru-baru ini Rocky Gerung membuat pernyataan yang salah mengenai Pancasila dalam acara ILC di tvOne. Kesalahan pertama, ia mengatakan bahwa sila pertama dengan sila kedua adalah bertentangan dalam arti “Ketuhanan Yang Maha Esa” bertentangan dengan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.  Menurutnya, sila ketuhanan itu mendorong manusia berbuat untuk Tuhan, sebaliknya sila kemanusiaan mendorong manusia berbuat untuk kebaikan manusia. Sebagai muslim, saya langsung ketawa mendengarnya.

            Untuk menganalisa pernyataan Rocky Gerung, mudah saja. Saya menduga keras bahwa ia berpendapat seperti itu atas dasar pengetahuannya terhadap pengalaman dan pemahaman tentang ketuhanan dan kemanusiaan yang berkembang di Eropa-Barat-Kapitalis, terutama pada masa lalu. Saat itu memang di Barat-Kapitalis kekuasaan gereja sangat mendominasi kehidupan manusia. Saking kuatnya kekuasaan gereja, sampai mengganggu jalannya pemerintahan, negara, termasuk kebebasan hidup masyarakat. Dalam perjalanannya, kekuasaan gereja tersingkir oleh negara, mulailah era sekularisme, pemisahan urusan agama dengan urusan negara. Gereja tidak boleh lagi ikut campur dalam pemerintahan. Demikian pula di tengah masyarakat yang tertekan oleh pihak gereja melakukan “pemberontakan” bahwa manusia itu harus berbuat untuk kebaikan manusia yang disebut kemanusiaan, tidak mau lagi ditekan gereja atas nama Tuhan. Bahkan, komunis pun menyatakan bahwa “Tuhan tidak ada” disebabkan gereja tidak memberikan pertolongan pada kaum buruh karena telah disuap oleh para pengusaha kapitalis. Buku-buku tentang ini sudah sangat banyak bertebaran di seluruh dunia dengan beragam bahasa. Kalau ingin tahu lebih jauh, baca saja sendiri.

            Intinya, Rocky Gerung menyatakan sila Ketuhanan dan sila Kemanusiaan saling bertentangan disebabkan pengalaman dan pemahaman yang berkembang di Barat-Kapitalis. Itu jelas salah. Kesalahannya adalah Pancasila yang digali dari Bumi Pertiwi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama dianalisa dengan menggunakan pengalaman dan pemahaman hidup di Barat-Kapitalis.

            Sesungguhnya, ketuhanan dan kemanusiaan dalam keyakinan orang Indonesia, apa pun agamanya, apa pun keyakinannya, tidaklah bertentangan. Seluruh pemuka agama, apa pun agamanya, di Indonesia memiliki keyakinan yang sama bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu berasal dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita melakukan kebaikan pada manusia disebabkan memang Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap manusia dan alam semesta. Jadi, berbuat baik kepada manusia adalah perwujudan dari pengabdian manusia kepada Tuhan-nya. Sila pertama dan sila kedua dari Pancasila sama sekali tidak bertentangan.

            Kesalahan kedua Rocky Gerung adalah mengatakan bahwa “Jokowi tidak mengerti Pancasila”. Boleh dia mengatakan seperti itu jika Jokowi pernah memberikan kuliah atau pidato tentang pemahaman atau penafsiran Pancasila. Kemudian, pemahaman Pancasila Jokowi ternyata salah.

            Kalau Jokowi tidak pernah menafsirkan Pancasila dan atau Rocky Gerung tidak pernah mendengarnya, dari mana Rocky bisa menilai bahwa Jokowi tidak mengerti Pancasila?

            Rocky salah.

            Benar memang Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, itu kan tanggung jawab semua, pemerintah bersama masyarakat. Oleh sebab itu, Pancasila disebut dasar negara sekaligus tujuan negara.

            Begitulah kesalahan Rocky Gerung atas pernyataannya tentang Pancasila.

            Sampurasun.

Kekhalifahan Zaman Mana?

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Para penganjur kekhalifahan ini sudah tentu menganggap kekhalifahan adalah yang terbaik dibandingkan sistem yang lain. Oleh sebab itu, mereka mengampanyekan untuk digunakannya sistem kekhalifahan yang sudah runtuh itu.

            Meskipun demikian, tidak jelas sistem kekhalifahan yang mana yang sedang diperjuangkan?

            Sistem kekhalifahan yang pernah terjadi atau hasil pemikirannya sendiri?

            Sistem kekhalifahan yang pernah terjadi dan berjaya, lalu runtuh itu paling tidak terbagi pada empat masa, yaitu: Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Dalam setiap masa atau periode tersebut memiliki banyak perbedaan, baik dalam suksesi, tatanegara, pelaksanaan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan pengaruh. Suksesi atau peralihan kepemimpinan dalam masa Khulafaur Rasyidin saja berbeda antara satu dengan lainnya. Peralihan kepemimpinan dari Nabi Muhammad saw ke Abu Bakar berbeda dengan peralihan dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Demikian pula, berbeda cara dengan peralihan dari Umar ke Utsman bin Affan. Demikian seterusnya, kerap terjadi perbedaan.

            Perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan itu berkembang sesuai tuntutan zaman dan kebutuhannya.  Demikian pula ketika zaman kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin, banyak peristiwa politik yang terjadi, seperti, konflik dan perebutan kekuasaan. 

            Mau kekhalifahan zaman mana yang diperjuangkan?

            Mau zaman ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat? Mau zaman ketika banyak ulama dan imam-imam besar dihukum, malah sampai mati? Mau zaman ketika para sultan menjadi sangat kaya raya dan berebut pengaruh? Mau zaman ketika syiar Islam semakin meluas? Mau zaman terakhir yang penuh gejolak dan pemberontakan sehingga kekhalifahan runtuh?

            Zaman-zaman itu terjadi dalam masa pemerintahan para khalifah. Dalam setiap zaman itu terjadi banyak perbedaan. Kalau kita mau pelajari setiap detil dari setiap zaman, tampak sekali perbedaan-perbedaan itu. Bahkan, perilaku atau sikap dari setiap khalifah itu selalu berbeda karena setiap manusia memiliki ciri khas sendiri-sendiri.

            Zaman kekhalifahan mana yang sedang diperjuangkan? Pada masa khalifah siapa?

            Mungkin pula sistem kekhilafahan yang sekarang sedang diperjuangkan adalah sistem terbaru hasil pikiran manusia saat ini dengan menggabungkan berbagai hal yang terjadi pada masa lalu, kemudian melahirkan ide atau gagasan baru. Kalau itu yang terjadi, jangan mengatakan itu yang terbaik dan paling tepat menjadi jalan masuk surga. Hal itu disebabkan orang lain pun memiliki pemikiran lain dan ide atau gagasan lain yang menurut mereka lebih tepat.

            Semua ide, gagasan, atau ilmu itu harus bersifat terbuka dan bersedia untuk diuji, tak ada yang mutlak-mutlakan. Kalau sebuah gagasan tidak bersedia untuk diuji, itu namanya bukan ilmu, melainkan “doktrin yang haram dipertanyakan” dan itulah yang membuat hidup manusia tersesat.

            Jadi, kekhalifahan zaman mana dan khalifah zaman siapa yang sedang dikampanyekan?

            Kalau hasil mikir sendiri, orang lain pun punya pikiran sendiri. Kalau hasil mikir sendiri, lalu mengatakan orang lain salah dan pasti masuk neraka, itulah radikal dan intoleran.

            Pendiri Indonesia sudah punya gagasan dan ide, yaitu ideologi Pancasila dengan bentuk NKRI bersemboyan Bhineka Tunggal Ika yang terikat janji Sumpah Pemuda beraturan UUD 1945 yang bertujuan “mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang makmur lahir dan makmur batin”. Kalaupun ada penyimpangan atau kesalahan dalam mencapai tujuan, hal itulah yang harus diperbaiki dan diluruskan.

            Sampurasun.

Semua Bisa Klaim Paling Kaffah

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Semua organisasi, komunitas, kelompok, grup, boleh dan bisa mengklaim diri sebagai manusia-manusia paling kaffah dalam menjalankan ajaran Islam. Semua tidak dilarang menganggap dirinya paling benar, paling menyeluruh dalam menjalankan Islam, paling total, atau setidaknya paling paham tentang “memasuki Islam secara kaffah”.

            Akan tetapi, benarkah klaimnya itu? Benarkah anggapan dirinya itu? Benarkah cara-cara yang dilakukannya itu?

            Kalaulah memang benar, benar menurut versi siapa? Menurut organisasi yang mana?

            Kalau ditanya pada NU, mungkin jawabannya adalah kaffah menurut cara dan versi NU. Kalau ditanya pada Muhammadiyah, jawabannya mungkin menurut cara dan versi Muhammadiyah. Kaffah dalam cara dan versi Persis mungkin berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. Demikian pula jika ditanyakan pada organisasi-organisasi yang muncul belakangan ini, seperti, FPI atau HTI yang telah dibubarkan, mereka punya pemahaman dan cara sendiri. Hal yang sama akan terjadi jika ditanyakan pada Isis, Al Qaeda, Ash Shabab, atau Boko Haram, mereka punya pemahaman sendiri juga.

            Kalau pemahaman Islam Kaffah itu sama, kenapa tidak bersatu dalam satu organisasi saja untuk memperjuangkan yang sama?

            Kenyataannya, mereka tetap pada organisasinya masing-masing karena memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan organisasinya adalah paling tepat dan cocok dengan diri mereka.

            Jadi, Islam Kaffah menurut cara dan versi siapa yang benar?

            Untuk menemukan pandangan Islam Kaffah yang paling benar, ada tiga cara, yaitu pertama, berdebat hingga lelah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan akal, bukan dengan emosi rendahan. Kedua, menunggu Allah swt memberitakan kebenaran dengan cara-Nya sendiri di dunia ini. Ketiga, membiarkan semuanya sebagaimana adanya, lalu menyerahkannya kepada Allah swt agar diberitahukan kebenaran-Nya di akhirat nanti di pengadilan Illahi, siapa yang benar dan salah, siapa yang masuk surga dan neraka, bergantung nanti setelah kiamat.

            Berhati-hatilah menganggap diri paling benar sambil menunjuk yang lain adalah salah karena pengetahuan itu berkembang, para ahli ilmu terus meneliti, dan bacaan pun bisa bertambah. Bisa jadi apa yang kita anggap benar hari ini, ternyata salah pada hari lainnya.

            Bukankah sudah banyak contohnya?

            Mereka yang dulunya bergabung Isis atau melakukan aksi-aksi melawan negara yang sah, justru berbalik menjadi warga negara yang sangat baik. Bahkan, bekerja sama dengan pemerintah untuk menyadarkan saudara-saudaranya agar melaksanakan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam koridor NKRI. Keyakinan bisa berubah.

            Sering-seringlah membaca Surat Al Fatihah karena di sana ada doa “Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus (benar)”. Semoga Allah swt mengantarkan kita ke jalan yang lurus itu.

            Bersikaplah bijak. Jangan mengklaim diri paling benar dan pasti masuk surga, kemudian menyalahkan orang lain sebagai calon penghuni neraka. Hal itu akan menyebabkan kita mudah mengafirkan orang lain. Itulah takfiri. Sikap itu akan mengacaukan perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin.

            Sampurasun.

Ijtima Ulama IV, Biasa Aja Tuh

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Keluarnya Ijtima Ulama IV pada Senin, 5 Agustus 2019 tidak perlu ditanggapi terlalu serius, biasa saja. Hal itu disebabkan kedelapan butir isinya juga biasa-biasa saja. Normal, wajar, bagus. Itu kan cuma aspirasi.

            Kalaupun ada yang bersikap terlalu reaktif, mereka hanya kaget. Mereka terkejut karena terkait Ijtima Ulama IV itu digunakan istilah atau bahasa yang sangat tidak akrab meskipun sebenarnya biasa-biasa saja. Misalnya, NKRI Bersyariah, Penegakkan Khilafah, serta Pemulangan Habib Rizieq Shihab.

            Dalam butir 3.6. disebutkan mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi. Itu cukup mengagetkan, tetapi sebenarnya biasa saja. NKRI memang sudah bersyariah dari dulu juga. Pengertian sederhana dari syariah itu kan “peraturan yang digunakan untuk kemaslahatan umat”. Indonesia kan sudah dipenuhi banyak syariah yang dimaksudkan bagi kemaslahatan umat. Contoh kecil yang diungkapkan K.H. Marsudi Syuhud kan jelas bahwa rambu-rambu lalulintas itu peraturan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat.

            Soal ayat suci di atas ayat konstitusi itu juga jelas tidak bermasalah. Setiap kitab suci agama mana pun akan dianggap umatnya sebagai ayat-ayat sangat tinggi, bahkan paling tinggi karena merupakan hal yang paling dekat dengan Tuhan-nya. Akan tetapi, jika ingin diterapkan menjadi hukum positif dalam hubungan sosial dan menjadi aturan negara, harus disepakati dulu secara konstitusi untuk kemudian disahkan menjadi aturan negara. Hal itu normal, wajar, aspirasi yang bagus.

            Dalam butir 3.5. Ijtima Ulama IV itu disebutkan menghentikan agenda pembubaran Ormas Islam dan stop kriminalisasi ulama. Serta memulangkan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat apapun. Hal ini juga mungkin cukup mengejutkan, tetapi sebenarnya, biasa saja.

            Memang Ormas Islam tidak boleh dibubarkan sepanjang mereka mau bekerja sama untuk membangun bangsa dalam koridor pilar-pilar bangsa serta mematuhi kesepakatan berbangsa dan bernegara, seperti, Proklamasi RI, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Sumpah Pemuda, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Jika tidak bisa bekerja sama dengan baik, memang tidak boleh ada di Indonesia. Kalau ada pemikiran lain, boleh saja jika sekedar perdebatan dalam ilmu pengetahuan, tetapi akan menjadi persoalan serius jika sudah menggunakan massa untuk melakukan goncangan terhadap bangsa serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

            Tentang kriminalisasi ulama, memang tidak boleh terjadi. Kriminalisasi itu kan upaya untuk memaksakan tuduhan kriminal kepada seseorang atau kelompok tanpa bukti yang nyata. Berbeda jika ada seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal dan terbukti nyata pelanggaran hukumnya, memang harus diproses hukum, siapa pun dia, termasuk mereka yang diklaim sebagai ulama. Ini normal. Hukum harus ditegakkan. Yang benar harus dihargai, dihormati. Yang bersalah harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya.

            Soal pemulangan Rizieq Shihab, tidak perlu dipermasalahkan. Rizieq memang harus pulang ke Indonesia. Banyak orang yang merindukannya, para pecinta Rizieq sangat banyak. Demikian pula orang-orang yang melaporkan Rizieq ke kepolisian. Mereka berharap Rizieq Shihab segera menyelesaikan kasus-kasus hukumnya. Ada banyak orang yang melaporkan Rizieq Shihab. Baru dua kasus yang sudah selesai dan Rizieq dinyatakan terbukti tidak bersalah, kalau tidak salah adalah kasus chat porno dan penghinaan terhadap Pancasila. Kedua kasus itu sudah selesai. Selebihnya, masih banyak kasus, misalnya, soal campur racun, penghinaan pada Soekarno, dan lambang PKI di uang kertas. Habib Rizieq Shihab memang harus segera pulang.

            Dalam salah satu poin pertimbangan Ijtima Ulama IV disebutkan adanya kewajiban untuk penegakkan khilafah. Ini juga mengagetkan. Akan tetapi, apabila pengertian khilafah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekjen FPI Munarman dan K.H. Marsudi Syuhud yang kemudian diamini oleh Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, sebenarnya biasa-biasa saja. Munarman mencontohkan khilafah itu dengan Organisasi Konferensi Islam (Oki), berbagai negara mayoritas muslim bersama-sama bekerja untuk kepentingan umat Islam sedunia. Munarman tidak mempermasalahkan pemimpinnya berstatus sebagai raja, perdana menteri, atau presiden. Demikian pula K.H. Marsudi Syuhud menegaskan bahwa apabila pengertian khilafah ini termasuk juga NKRI, boleh saja. Intinya, jika pemahaman khilafah ini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara muslim yang bertujuan untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, itu sangat bagus dan harus dilanjutkan.

            Berbeda jika pemahaman khilafah ini ditujukan untuk mengubah NKRI menjadi sistem pemerintahan sebagaimana kekhalifahan yang telah hancur di Turki, ini akan menjadi masalah serius. Akan tetapi, tidak mengapa jika hanya sekedar perdebatan dalam ilmu pengetahuan. Jika sudah menggerakkan orang untuk membuat keributan dan gangguan keamanan, perilaku ini cenderung mengarah pada makar terhadap pemerintahan yang sah.

            Ijtima Ulama IV biasa saja, jangan terlalu berlebihan menyikapinya.

Sampurasun.

Salut untuk Kaum Budha Indonesia

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kaum Budha Indonesia memberikan contoh yang sangat baik bagi para penganut Budha di seluruh dunia sekaligus contoh hebat bagi penganut agama-agama lain. Kaum Budha Indonesia memberikan kecaman yang sangat keras terhadap militer dan pemerintah Myanmar yang melakukan kekerasan keji terhadap kaum muslim Rohingya. Mereka sadar bahwa kejahatan terhadap manusia adalah bukan ajaran Budha. Mereka insyaf bahwa kaum Budha radikal dapat merusakkan nama baik kesucian ajaran Budha. Mereka paham benar bahwa kaum Budha di Indonesia adalah minoritas sehingga merasa perlu untuk terus hidup rukun dengan mayoritas kaum muslimin jika ingin bertahan hidup dalam damai di Indonesia. Mereka memaki perbuatan keji. Mereka pun mengumpulkan donasi untuk kaum muslimin di Myanmar.

            Perilaku kaum Budha Indonesia itu patut mendapatkan acungan jempol, penghargaan yang sangat tinggi. Mereka tak segan dan tak malu untuk memaki siapa pun yang menggunakan ajaran Budha untuk kekerasan.

            Memang begitulah seharusnya, setiap agama mengendalikan penganut agamanya sendiri untuk tidak melakukan kekerasan atas nama agamanya. Kaum muslimin sudah sejak lama melakukan hal itu. Setiap ada kelompok muslim yang lemah pengetahuan agama Islam, lalu menggunakan Islam sebagai alasan untuk melakukan kejahatan, kaum muslimin yang waras otak dan berpengetahuan agama luas akan melakukan kritik, makian, penentangan, bahkan bersiap untuk memerangi kaum muslimin yang dengan ceroboh menggunakan agama sebagai alat kekerasan. Dari zaman ke zaman perilaku itu sudah ada di lingkungan kaum muslimin. Hal itu memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri bahwa suatu saat akan ada masa datangnya orang-orang berpikiran pendek untuk melakukan kekerasan dan orang yang paling mulia adalah orang yang memerangi orang-orang berpikiran pendek itu.

            Agama-agama lain pun seharusnya melakukan hal yang sama. Tidak perlu membela  orang-orang yang melakukan kerusakan, kejahatan, kekejian, dan kekerasan meskipun orang itu satu agama dengan kita. Katolik waras harus memerangi Katolik jahat, Protestan baik harus memerangi Protestan buruk, Hindu baik harus memerangi Hindu buruk, Yahudi waras harus memerangi Yahudi brengsek, Konghucu cerdas harus memerangi Konghucu bloon. Begitu seterusnya dengan agama-agama lain. Dengan demikian, tidak perlu terjadi saling hujat di antara penganut agama yang berbeda karena setiap penganut agama akan mengendalikan penganut agama sendiri. Orang Kristen tidak perlu menghujat orang Islam yang melakukan teror. Demikian pula orang Islam tidak perlu memaki dan menelanjangi orang Kristen yang melakukan kejahatan kemanusiaan atas dasar agama. Orang Islam wajib mengendalikan kaum muslimin sendiri. Kaum Kristen wajib mengontrol kaum Kristen sendiri. Dengan demikian, perdamaian di antara manusia bisa terus menguat dan semakin tercipta dengan nyata karena salah satu faktor pemicu kekusutan sudah bisa diatasi, yaitu perbedaan agama.

            Saat ini terjadi saling bela yang buruk berdasarkan agama. Hal itu disebabkan kejahatan pemeluk agama tertentu dibela oleh penganutnya walaupun jelas-jelas salah. Akibatnya, kejahatan itu ditimpakan dan dituduhkan pada kejahatan ajaran agamanya. Hal itu mengakibatkan persengketaan yang keras dan menyita banyak energi.

            Kaum muslimin sudah sangat lama mengontrol dan berupaya keras mengendalikan umatnya yang salah jalan, bahkan memeranginya, hingga membunuhnya. Kini kaum Budha dengan sangat nyata mengecam keras umatnya sendiri yang melakukan kekerasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Itulah kaum Budha yang cerdas dan patut dihormati oleh semuanya. Saya yakin kaum muslimin yang sehat jiwanya akan mendukung para penganut Budha yang seperti itu sehingga keharmonisan hidup di antara pemeluk umat beragama di Indonesia dapat dijaga. Itulah Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia.

            Sampurasun