Sedihnya Anak Muda Sunda Bahagia di Selokan

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Biasanya anak-anak muda, baik Sunda ataupun bukan sama saja, suka memposting aktivitasnya di café, tempat-tempat nongkrong, tempat wisata, tempat ibadat, mall, tempat belanja, fleksing-fleksing dikit pamer keberhasilan atau kemewahan. Itu sering kita lihat pada  berbagai media sosial. Itu biasa saja, normal. Ada yang memang sedang berbahagia atau pura-pura bahagia. Akan tetapi, ada yang menarik akhir-akhir ini yang memperlihatkan banyak anak muda Sunda atau bukan Sunda, tetapi sudah tinggal di Jawa Barat tampak bahagia memposting dirinya sedang berada di selokan-selokan atau drainase yang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat. Mereka tampak senang bahwa parit atau aliran air yang ada di lingkungan mereka bersih, bagus, kokoh, dan indah. Mereka memposting itu sambil bawa-bawa nama besar “Gubernur Konten Dedi Mulyadi”. Seolah-olah mereka berkata ini lho hasil kerja “Bapak Aing”.

            Sebetulnya, bukan hanya selokan yang mereka posting, melainkan jalan provinsi yang mulus, batas kota yang anggun, jembatan yang mewah, sungai-sungai yang tertata rapi, dan bangunan fisik lainnya yang dibangun Provinsi Jawa Barat. Bahkan, mereka bangga bisa berjalan-jalan di “Lembur Pakuan”, tempat tinggal Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ini hal yang bikin menarik.

            Mereka tampak bergembira berada di tempat-tempat itu dan memamerkannya di akun-akun media sosial yang mereka miliki. Akan tetapi, saya justru merasa sedih karena sesungguhnya yang namanya selokan, jalan, trotoar, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah, sungai, batas kota, atau pemandangan yang indah adalah hal yang biasa saja.

Anak-anak muda senang berfoto di tempat pembangunan yang berhasil (Foto: YouTube) 

            Mengapa mereka berbahagia dan mempostingnya di media sosial untuk hal yang biasa-biasa saja itu?

            Hal itu disebabkan mereka baru merasakan hak-hak mereka diberikan dengan baik. Mereka tidak merasakan hal itu sebelumnya. Infrastuktur, kebersihan, pemandangan, keanggunan, ketertiban, dan sebagainya itu sebenarnya sudah seharusnya merupakan hak anak-anak muda dan rakyat secara keseluruhan yang sejak lama harus diberikan.

            Pertanyaannya adalah mengapa hak-hak itu tampak mereka rasakan pada zaman Dedi Mulyadi? Mengapa sebelumnya tidak mereka rasakan?

            Kita memang tidak boleh menghina atau merendahkan pemerintah sebelum-sebelumnya karena besar atau kecilnya pemimpin sebelumnya pun telah melakukan hal-hal baik. Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam waktu yang sangat singkat, di bawah satu tahun, Dedi sudah melakukan banyak hal massif dan positif, baik untuk fisik maupun nonfisik di Jawa Barat.

            Perilaku anak-anak muda yang memposting berbagai kegiatan pembangunan provinsi itu mudah sekali ditemukan pada berbagai media sosial. Memang belum semua target pembangunan tercapai, tetapi mereka sudah tampak senang. Kesenangan rakyat akan bertambah jika berbagai program kerja Dedi terus konsisten dilakukan sepanjang masa kepemimpinannya. Di tambah lagi, akan lebih menggembirakan jika para bupati, walikota, lurah, Kades, dan jajarannya sama-sama kontinyu untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang menyenangkan rakyatnya. Tanpa pemerintah harus mengeluarkan biaya Humas yang banyak, anak-anak muda Sunda akan senang hati memposting kegiatan-kegiatan itu tanpa harus dibayar.

            Meskipun demikian, anak-anak muda dan rakyat keseluruhan pun tidak boleh lupa bahwa keberhasilan pembangunan itu bisa berhasil bukan hanya dengan dukungan, melainkan pula dengan kritikan-kritikan konstruktif positif dengan niat meningkatkan keadaan bukan untuk membuat gaduh dengan energi negatif kebencian yang sama sekali tidak ada gunanya.

            Ilustrasi jembatan di Pangandaran saya dapatkan dari YouTube.

            Sampurasun.

Harusnya, DIbangun Juga Gereja 1,2 Triliun

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Begitu kata orang-orang sesat dan menyesatkan. Saya bilang mereka sesat karena tidak tahu hal ihwal yang sesungguhnya dan tidak memahami prosesnya, tetapi mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah benar atau paling tidak seolah-olah pernyataan pintar, padahal bodohnya bukan main.

            Kalau diperhatikan, mereka itu sesungguhnya tidak sedang membicarakan masjid, gereja, tempat ibadat lain, atau peribadatan. Mereka hanya ingin “menembak” Ridwan Kamil dan merendahkan Provinsi Jawa Barat agar tidak menghalangi halusinasi mereka menjadi kenyataan, yaitu hanya jagoan-jagoan mereka yang harus berada di tampuk kursi kepemimpinan nasional Indonesia. Ini tahun politik, mereka melakukan apa saja dan membicarakan apa saja, termasuk hal-hal bodoh yang sesat dan menyesatkan.

            Mereka mencoba menggiring opini bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ridwan Kamil tidak adil karena hanya memperhatikan umat Islam dengan bukti membangun Masjid Raya Al Jabbar seharga 1,2 triliun, tetapi tidak membangun gereja, pura, klenteng, vihara, atau tempat ibadat agama lain dengan harga yang sama, 1,2 triliun. Pikiran mereka ini sesat dan menyesatkan.

            Kita lihat sejarah Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat. Masjid ini bukanlah keinginan Ridwan Kamil. Masjid ini merupakan keinginan rakyat mayoritas muslim Jawa Barat yang berharap ada masjid setingkat provinsi. Keinginan rakyat ini disuarakan oleh Ormas-Ormas Islam yang kemudian dikuatkan pula oleh partai-partai politik. Setelah itu, ditampung oleh para wakil rakyat di DPRD Jawa Barat dan didiskusikan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, bukan Ridwan Kamil. Saat itu Ridwan Kamil masih sebagai Walikota Bandung.

            Sampai sini, paham?

            Pemerintah dan DPRD sepakat untuk membangunnya, lalu dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dedi Mizwar. Pembangunan masjid ini tidak selesai pada masa Ahmad Heryawan. Oleh sebab itu, dilanjutkan oleh Ridwan Kamil hingga seperti sekarang ini. Jadi, Masjid Raya Al Jabbar adalah keinginan rakyat muslim Jawa Barat yang disetujui oleh pemerintah dan DPRD Jawa Barat.

            Sekarang, kenapa tidak membangun gereja atau tempat ibadat agama lain seharga 1,2 triliun?

            Kenapa hayoh?

            Jawabannya adalah tidak pernah ada yang usul dari masyarakat nonmuslim untuk membangun tempat ibadat setingkat provinsi. Sebetulnya, sangat mudah dibangun tempat ibadat agama nonmuslim juga asalkan ada yang usul kepada pemerintah Jawa Barat. Uang untuk pembangunan itu kan berasal dari rakyat, semua orang berhak mengusulkan keinginannya. Jadi, tinggal usulkan saja keinginan itu, tidak repot kok.

            Sangat aneh jika menuding Jawa Barat dan Ridwan Kamil tidak adil karena hanya membangun Masjid Raya, tetapi tidak membangun tempat ibadat agama lain.

            Kok menyalahkan, padahal usulan membangun tempat ibadat agama lain juga tidak ada?

            Iya toh?

            Iya toh pisan.

            Usulkan saja dulu, soal disetujui atau tidak, itu urusan belakangan. Hal yang sangat penting adalah bikin dulu usulan yang masuk akal dan sangat logis sehingga Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat memahaminya.

            Kalau saya jadi gubernur, lalu mendapatkan usulan untuk membangun tempat ibadat nonmuslim, paling saya cek dulu kelayakan untuk pembangunan tempat tersebut.

            Berapa orang yang akan memanfaatkan bangunan itu di Jawa Barat?

            Di mana tempatnya?

            Berapa luas tanah dan bangunan yang akan dibuat untuk dimanfaatkan ibadat sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan?

Tidak mungkin juga membangun tempat ibadat seharga 1,2 triliun jika hanya akan dimanfaatkan oleh 100 atau 1.000 orang. Pasti harus sesuai dengan peruntukkannya.

            Kalau Masjid Raya Al Jabbar kan bisa dimanfaatkan orang sebanyak satu juta orang per hari. Kalau saya perkirakan dari Shubuh hingga Isya, orang-orang yang datang dan pergi itu setiap harinya bisa mencapai satu juta orang dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan dari luar negeri. Wajar kalau membutuhkan dana yang sangat besar, Rp1,2 triliun.

            Itu kalau saya jadi gubernur. Gubernur yang aslinya pasti punya perhitungan yang lebih akurat.

            Jadi, jangan bicara hal sesat dan menyesatkan lagi. Gunakan data dan fakta sebelum berbicara sehingga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan berbicara berdasarkan lamunan dan rasa iri plus takut kalah dalam pemilihan politik.

            Sampurasun.

Masjid Raya Al Jabbar Bakalan Sepi

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Begitu kata kaum “nyinyirun” penakut yang stress karena melihat kemegahan Al Jabbar dan kecerdasan Ridwan Kamil. Mereka kebanyakan salah menganalisa karena datanya ngarang sendiri dan tidak punya pengalaman soal masjid. Mereka hanya melihat data bahwa ada lebih dari 50.000 masjid di Jawa Barat dan banyak masjid yang jamaahnya sedikit sehingga terlihat kosong dan sepi kegiatan. Itu tidak salah karena memang di Jawa Barat terlalu banyak masjid yang berdekatan sehingga jamaahnya tampak sepi dari ibadat dan aktivitas keagamaan lainnya. Hal itu disebabkan jamaah tersebar pada banyak masjid kecil dan tidak terkonsentrasi pada satu masjid. Akan tetapi, jika hanya melihat masjid-masjid kecil berdekatan yang sepi, lalu menjadi dasar pemikiran bahwa Masjid Raya Al Jabbar pun akan sepi senasib masjid-masjid kecil, itu adalah analisa yang salah besar, tidak objektif, tidak netral, dan hanya terdorong oleh rasa iri, takut, dan nyinyir. Lemah sekali analisa mereka.

            Dalam pandangan saya, Masjid Raya Al Jabbar tidak akan pernah sepi, bahkan akan semakin ramai dan semakin banyak kegiatan. Hal itu disebabkan banyak hal. Akan tetapi, dalam tulisan ini saya hanya menjelaskan satu hal ringan yang menjadi dasar pemikiran bahwa Masjid Al Jabbar tidak akan sepi. Lihat saja Masjid Agung Kota Bandung yang berada di Cikapundung, Alun-alun Bandung. Itu adalah masjid setingkat kota, tetapi tidak pernah sepi. Sejak sebelum saya lahir pun tidak pernah sepi. Ibu saya berceritera tentang hal itu. Ketika saya masih sangat kecil pun sangat sering diajak ayah saya ke Masjid Agung Kota Bandung itu untuk shalat, bertemu dan berdiskusi dengan teman-temannya, atau ngabuburit jika Ramadhan tiba. Saya masih ingat ketika masjid itu masih memiliki empat pilar besar sebagai penopang hampir di tengah bangunan, sekarang tak ada lagi tiang itu. Saya masih suka berlari-lari di dalam masjid itu serta meloncati ayah saya dan teman-temannya yang terkadang kelelahan sehingga tidur di dalam masjid. Saya masih ingat bahwa dulu masjid itu terpisah dengan alun-alun yang memiliki air mancur. Sekarang, alun-alun menjadi bagian dari masjid dan air mancurnya menghilang. Masjid itu tidak pernah sepi hingga sekarang, bahkan makin ramai. Masjid itu selalu penuh, kecuali jika pengurus masjid menutupnya. Biasanya, malam tahun baru ditutup untuk menghindari digunakan orang-orang yang sedang tahun baruan hanya untuk tidur dan ngobrol nggak karuan. Shubuhnya baru dibuka lagi.

            Masjid itu tidak pernah sepi sejak dulu hingga sekarang, padahal itu masjid setingkat kota. Al Jabbar adalah masjid setingkat provinsi yang karena kemegahan dan kemodernannya terkenal senasional, bahkan ke seluruh dunia. Itu jelas tidak akan sepi. Sampai hari ini pun selalu ramai dan penuh hingga sekitar pukul 21.00. Masjid itu ditutup hingga menjelang shubuh untuk proses pembersihan karena banyak sekali orang yang datang berdesakan dan kurang disiplin dalam membuang sampah.

            Pengalaman saya juga begitu kok. Ketika istri dan anak perempuan saya puasa, shaum mengganti hutang pada Ramadhan lalu, orang Sunda bilang “ngodoan”, saya ajak mereka untuk ngabuburit di Masjid Raya Al Jabbar supaya ngabuburitnya tambah menyenangkan dan menambah pahala. Sejak masuk wilayah Rancapati, jalanan mulai terasa macet. Ketika di parkiran pun mulai susah cari tempat parkir. Saat berjalan menuju pintu gerbang pelataran alun-alun masjid pun sangat banyak orang. Ketika sudah memasuki gerbang pun, sangat banyak manusia di sana. Saya di komplek masjid sekitar sejak pukul 17.00 s.d. pukul 20.30. Orang-orang masih banyak dan sepertinya tidak mau meninggalkan tempat itu karena makin malam makin indah. Jika saja pintu masjid tidak ditutup dan petugas tidak menginformasikan akan dilakukan pembersihan dan pemeliharaan, akan banyak orang yang rela hingga Shubuh berada di sana. Artinya, masjid itu tidak sepi, di parkiran pun banyak mobil dan bus dengan Nopol bukan Kota Bandung.

            Meskipun saya bilang Masjid Raya Al Jabbar tidak akan pernah sepi, faktanya benar bahwa Al Jabbar bakal sepi. Jangankan masjid, seluruh dunia ini pun akan sepi pada akhirnya karena sudah ketentuannya untuk kiamat. Ketika kiamat tiba, dunia ini sangat sepi. Hanya Allah swt dan Malaikat Izrail Sang Pencabut Nyawa yang ada setelah kehancuran itu. Setelah itu, Allah swt menghentikan hidup Malaikat Izrail sehingga tinggal diri-Nya yang tetap ada.

            Lalu, Allah swt berseru pada seluruh alam semesta, “Wahai Makhluk-makhluk Angkuh, di mana kalian sekarang? Wahai kalian yang tidak mempercayai diri-Ku dan kejadian hari ini, sedang apa kalian? Tunjukkan kekuasaan kalian!”

            Tak ada yang menjawab, tak ada komentar, tak ada suara, semua mati, kecuali Allah swt. Semuanya telah berakhir, kemudian Allah swt menghilangkan semuanya dan membentuk lagi ciptaan baru bernama Akhirat untuk mengambil pertanggungjawaban dari seluruh makhluk ketika berada di alam dunia.

            So, Masjid Raya Al Jabbar pasti sepi jika dilanda kiamat.

            Sampurasun.

Masjid Raya Al Jabbar Banyak Mudharat-nya

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Mereka memang orang-orang aneh. Iri dan takut sama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tetapi yang dijelek-jelekkan masjid. Seperti hilang akal mereka.

            Mereka bilang Masjid Raya Al Jabbar banyak mudharat-nya. Salah satunya adalah menimbulkan kemacetan. Untuk jalur tranportasi, tidak dipikirkan sebelumnya. Akibatnya, merugikan masyarakat. Rakyat mengeluh. Mereka memanfaatkan kemalasan membaca masyarakat Indonesia yang mudah percaya provokasi tanpa memeriksanya lebih dahulu.

            Memang benar sangat banyak masyarakat yang ingin datang ke Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya warga Bandung Raya dan Jawa Barat yang ingin berkunjung, melainkan pula dari seluruh provinsi dan pulau di Indonesia, seperti, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta wilayah-wilayah lainnya. Bahkan, dari luar negeri, seperti, Malaysia dan Brunei pun berbondong-bondong ingin ke Masjid Raya Al Jabbar karena masjid seperti itu hanya satu-satunya di dunia ini dengan segala kemodernannya. Foto Masjid Raya Al Jabbar saya dapatkan dari Tirto ID.

Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat (Foto Tirto.ID)

            Runtunan manusia yang datang itu jelas menimbulkan kemacetan dan itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Ridwan Kamil sudah menyiapkan jalur untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah menggunakan Pintu Tol 149 Gedebage agar tidak menimbulkan kemacetan. Akan tetapi, sayangnya, jalan tol yang menuju pintu tol 149 itu amblas sehingga tidak aman untuk dilewati. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR melarang rakyat untuk melalui jalan itu. Akibatnya, rakyat yang sangat ingin ke Masjid Raya Al Jabbar terpaksa harus menggunakan Jln. Cimencrang yang sudah pasti menimbulkan kemacetan. Foto Pintu Tol 149 Gedebage yang ditutup saya dapatkan dari Media Tata Ruang.

Pintu Tol 149 ditutup Kementerian PUPR (Foto: Media Tata Ruang)

            Sampai Januari 2023 ini, jalan tol menuju pintu 149 Gedebage ini masih diaudit. Proses ini memang diperlukan agar betul-betul aman untuk dilalui. Jadi, kemacetan bukanlah disebabkan tidak adanya persiapan oleh Provinsi Jawa Barat, melainkan ditutupnya pintu tol 149 oleh kementerian PUPR.

            Paham, Bro?

            Kudu paham atuh, masa hal sepele saja tidak paham.

            Hal ini sudah dijelaskan oleh Ridwan Kamil sendiri sejak awal sebenarnya. Akan tetapi, kemacetan akibat kebijakan kementerian PUPR ini dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan Masjid Raya Al Jabbar dan Ridwan Kamil. Kacau mereka mah. Orang Indonesia yang kurang periksa pun ikut-ikutan menyalahkan Ridwan Kamil. Makanya, kalau dapat informasi itu harus diperiksa dulu dengan baik, jangan langsung percaya. Bisa berakibat dosa lho.

            Meskipun demikian, meskipun bukan salah dirinya, Ridwan Kamil meminta maaf dan menginformasikan bahwa memang sedang berencana membangun jalan akses melalui samping Polda Jawa Barat agar bisa langsung masuk pula dari Bypass Soekarno-Hatta hingga ke halaman Masjid Raya Al Jabbar. Dengan demikian, jalur masuknya bertambah, bisa menggunakan tol jika sudah aman dilalui, bisa pula melalui Jln. Soekarno-Hatta yang jauh lebih lebar dibandingkan jalan biasa itu. Foto Ridwan Kamil bersama anaknya saya dapatkan dari Pikiran Rakyat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Pikiran Rakyat)

            Begitu, Bro.

            Kalem, Pilpres masih lama. Jangan suka menjelek-jelekkan orang apalagi fitnah hanya karena takut jagoannya kalah dalam pemilihan. Biasa saja. Ada takdir Allah swt untuk hal itu.

            Hayu ah.

            Sampurasun.

Masjid Raya Al Jabbar Dibangun Menggunakan Dana Non-Muslim

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Selalu saja orang-orang yang iri dan takut terhadap Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat dan Ridwan Kamil ini membuat hasutan dan celoteh bodoh. Tujuan mereka jelas sekali tidak ingin Ridwan Kamil menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi. Itu terucap jelas dari mulut mereka karena diupload ke berbagai media sosial. Karena rasa iri dan ketakutan, mereka selalu nyinyir. Rendah sekali hati dan otak mereka itu.

            Entah sadar atau tidak, hasutan mereka ini mulai memecah belah bangsa. Mereka menghasut nonmuslim bahwa Masjid Raya Al Jabbar itu dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak nonmuslim juga dan menurut mereka itu tidak pantas karena nonmuslim tidak akan rela uang pajaknya digunakan untuk tempat ibadat muslim. Postingan-postingan mereka itu tentu saja banyak dikomentari nonmuslim yang tidak memahami pemerintahan. Oleh sebab itu, terbentuk pikiran bahwa Ridwan Kamil tidak adil dan jahat karena menggunakan dana nonmuslim untuk tempat ibadat kaum muslimin. Rakyat kita ini jarang membaca dan jarang berpikir kritis yang akibatnya mudah sekali ditipu.           

            Saya kasih tahu yang sebenarnya. Rakyat itu memiliki kewajiban membayar pajak, tetapi dalam penggunaan pajak itu diserahkan kewenangannya kepada para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, baik pemerintah maupun para wakil rakyat. Merekalah yang memiliki wewenang untuk menggunakan uang pajak rakyat agar dikembalikan lagi kepada rakyat dalam berbagai bentuk pembangunan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketika meninjau progres pembangunan Masjid Raya Al Jabbar (Foto: iNews Jabar) 

            Benar sekali bahwa dana untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar ada yang berasal dari pajak nonmuslim. Itu tidak salah karena pajak muslim dan nonmuslim sudah bercampur di kas negara, tidak bisa lagi dibedakan. Pajak terbesar yang diterima negara sudah pasti berasal dari kaum muslimin dan sedikit dari nonmuslim karena mayoritas di Indonesia adalah pemeluk Islam. Dalam penggunaannya untuk tempat ibadat, sudah pasti ada yang digunakan untuk tempat ibadat kaum muslimin serta tempat ibadat nonmuslim.

            Uang pajak yang berasal dari kaum muslimin pun banyak digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan tempat ibadat nonmuslim. Hal itu disebabkan penyelenggara negara tidak boleh hanya mementingkan satu golongon, tetapi wajib memperhatikan seluruh golongan yang diakui di Indonesia. Jadi, uang pajak yang mayoritas dari orang Islam itu digunakan untuk seluruh masyarakat.

            Apakah infrastruktur jalan, penerangan, perpustakaan, jembatan, pengamanan, distibusi makanan yang dibiayai oleh mayoritas umat Islam itu hanya untuk dinikmati orang Islam?

            Semua pemeluk agama menikmati bukan?

            Kalau mau dipisahkan berdasarkan agama, tentunya saudara-saudara nonmuslim kita tidak akan punya jalan dan fasilitas memadai karena jumlah pajaknya jauh lebih sedikit. Jadinya, nanti ada jalan untuk umat Islam dan ada jalan untuk  nonmuslim.

            Begitukah cara menggunakan uang pajak?

            Bodoh kalau begitu.

            Termasuk pula dalam pembangunan atau bantuan terhadap tempat ibadat. Uang pajak yang sudah masuk menjadi uang negara itu penggunaannya menjadi hak pemerintah dan wakil rakyat.

            Uang dari seluruh golongan itu ada yang digunakan untuk tempat ibadat kaum muslim  dan ada yang digunakan untuk tempat ibadat nonmuslim. Foto Ridwan Kamil ketika meninjau progres pembangunan Masjid Al Jabbar saya dapatkan dari iNews Jabar. Bangunan-bangunan gereja yang diakui pemerintah di Jawa Barat pun, baik pembangunannya, pemeliharaannya, perbaikannya, atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya menggunakan pula uang-uang pajak yang berasal dari umat Islam. Foto Gereja Bethel Protestan yang ada di Jln. Wastukencana, Bandung saya dapatkan dari Detikcom. Adapun foto Gereja Katedral Santo Petrus yang ada di Bandung saya dapatkan dari ANTARA News.

Gereja Bethel Protestan di Bandung (Foto: Detikcom)

Gereja Katedral Santo Petrus di Bandung (Foto: ANTARA News)

           Ada satu contoh menarik yang dilakukan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Dia memberikan bantuan sejumlah satu milyar rupiah pada Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Paroki Katedral Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Fotonya saya dapatkan dari Beritasatu com.

Bantuan satu milyar rupiah dari Menteri Agama RI untuk Gereja (Foto: Beritasatu.com)

            Dari mana uang satu milyar yang diberikan Yaqut untuk gereja itu?

            Sudah pasti jelas dari uang pajak mayoritas umat Islam dan minoritas nonmuslim. Jadi, jangan lagi bicara bodoh soal asal uang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang juga di dalamnya ada uang nonmuslim. Uang itu sudah berada di dalam kas negara dan wajib digunakan untuk kepentingan umat, seluruh golongan yang  ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

            Paham, Bro?

            Jangan bodoh lagi, Bro!

            Sampurasun.

Jawa Barat Bakal Jadi Somalia atau Afghanistan

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Awalnya, saya kesal jika membaca tulisan mereka atau tayangan video yang mereka buat. Akan tetapi, sekarang mah jadi pengen tertawa terus setiap melihat hasil karya mereka yang berantakan nggak jelas itu. Akibat iri dan ketakutan, mereka jadi semakin stress, tidak karu-karuan, dan jadi bodoh. Saya tidak tahu apakah mereka itu mendadak bodoh atau sudah sejak awal dari dulu juga bodoh.

            Ayah saya dulu sering berkata kepada saya, “Kalau bodoh itu, wajar, tidak apa-apa, tetapi harus diobati dengan belajar.”

            Bodoh itu nggak apa-apa karena bisa diperbaiki dengan belajar. Oleh sebab itu, saya pun sekarang selalu berbicara kepada murid-murid saya, baik yang di tingkat aliyah ataupun di perguruan tinggi, mirip seperti yang dulu diajarkan ayah saya.

            “Salah itu tidak apa-apa, wajar karena dengan melakukan kesalahan, kalian akan memahami kebenaran,” begitu yang saya bilang.

            Kata orang-orang bodoh akibat iri dan ketakutan terhadap Masjid Raya Al Jabbar, Provinsi Jawa Barat akan menjadi seperti Somalia atau Afghanistan. Dalam pandangan mereka, Somalia dan Afghanistan miskin karena mementingkan agama Islam yang sangat kuat. Kedua negara itu rusak karena mementingkan simbol-simbol agama. Hal itu pun sama dengan Provinsi Jawa Barat yang mementingkan simbol agama berupa Masjid Al Jabbar. Begitu kata mereka.

Rakyat Somalia kelaparan antri makanan (Foto: BBC)

Anak-anak perempuan Afghanistan yang menderita. Di antara mereka ada yang dijual orangtuanya karena tidak punya uang (Foto: Dunia Tempo.co)

            Kebodohan pandangan mereka itu bisa dilihat ada dalam beberapa dimensi. Dari segi politik, mereka salah parah. Cara menganalisisnya parah berantakan. Mereka membandingkan dengan cara tidak “aple to aple”, ‘buah apel dengan buah apel’. Kalau mau membandingkan buah apel, ya harus dengan buah apel lagi, jangan dengan buah nanas. Itu salah dan tidak nyambung. Kalau mau membandingkan celana dalam, ya harus dengan celana dalam lagi, jangan dengan bra. Kan tidak bisa pas jika membandingkan bentuk segitiga celana dalam dengan bra yang punya tali ke pundak dan punggung. Tempat penggunaannya beda, fungsinya juga berbeda. Tidak juga pas jika membandingkan komputer dengan mall.

Keramaian Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat (Foto: Merdeka)

            Mereka membandingkan antara Jawa Barat dengan Somalia dan Afghanistan. Itu salah besar, bodoh parah. Somalia itu adalah negara, Afghanistan juga adalah negara. Kedua negara itu memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dirinya dan berhubungan penuh dengan negara-negara di luar dirinya. Adapun Jawa Barat adalah provinsi yang berada di bawah kendali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jawa Barat itu tidak memegang kendali penuh karena berada dalam kekuasaan NKRI. Jawa Barat tidak memiliki kewenangan penuh untuk berhubungan dengan pihak luar negeri karena berada di bawah pengawasan Menteri Luar Negeri RI. Mereka salah jika membandingkan sebuah provinsi dengan negara, ibarat membandingkan komputer dengan pasar. Di pasar memang ada komputer, tetapi pasar tidak sama dengan komputer. Kalau mau membandingkan sebuah provinsi, ya harus dengan provinsi lagi; negara dengan negara. Begitu caranya.

            Mereka yang membandingkan itu tidak paham politik. Mereka hanya tim hore, juru keprok pihak Bapejabacapres (baru pengen dijadikan bakal calon presiden).

Skywalk Teras Cihampelas dibangun untuk mengatasi kemacetan (Foto: Waktu Indonesia Berlibur)

            Kata mereka, Somalia dan Afghanistan rusak karena mementingkan simbol-simbol Islam seperti Jawa Barat dengan Masjid Raya Al Jabbar-nya. Mereka hanya melihat kulit luarnya. Perasaan beberapa waktu lalu saya sudah menulis bahwa kerusakan di wilayah Timur Tengah yang mayoritas Islam itu bukan karena agama, melainkan ada perebutan sumber daya alam, khususnya minyak dari para pengusaha kapitalis serta perlombaan memperluas kekuasaan antara kekuatan barat dan timur, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet atau Rusia. Mereka menggunakan orang-orang yang hanya punya semangat keagamaan, tetapi ilmu agamanya lemah. Orang-orang yang lemah pemahaman agamanya inilah yang digunakan para pengusaha dan penguasa kapitalis untuk membuat kerusakan di Timur Tengah dan sekitarnya. Saya tidak meneliti Timur Tengah, saya hanya membaca hasil penelitian mahasiswa saya dan seperti itulah yang mereka tulis. Kemudian, saya gabungkan dengan beberapa literatur yang saya baca. Kalau saya sendiri, hanya sempat meneliti tentang kejatuhan Muamar Khadafi di Libya akibat invasi Nato.

            Masjid Raya Al Jabbar Provinsi Jawa Barat justru dibangun untuk memperkuat harmonisasi rakyat dengan simbol batik dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat; ada museum Rasulullah saw, sejarah Islam Nusantara, dan sejarah Islam di Jawa Barat; ada danau retensi yang digunakan untuk mengendalikan banjir; ada spot-spot untuk wisata; di sekitarnya diproyeksikan untuk menjadi pusat pertumbuhan bisnis baru bagi rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.

            Beda, Bro antara Jawa Barat dengan Somalia dan Afghanistan. Meskipun demikian, meskipun Jawa Barat hanya sebuah provinsi, tingkat kemakmurannya melebihi Negara Somalia dan Negara Afghanistan. Sok belajar membandingkan yang benar. Hitung APBD Jawa Barat dibagi penduduk Jawa Barat dengan APBN Somalia dan APBN Afghanistan dibagi penduduknya masing-masing. Kalau mau, hitung pula hutang kedua negara itu. Jadi, bisa kita lihat tingkat kemakmurannya secara sederhana.

Jln. Braga, Bandung yang menyenangkan, beda jauh dengan Somalia dan Afghanistan (Foto: bandung24jam - Republika) 

            Sudah dulu ya. Sebetulnya, masih banyak yang ingin saya tulis tentang kebodohan orang-orang itu. Akan tetapi, nanti saja pada tulisan yang lain. Soalnya, kalau terlalu panjang, bosan membacanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Suara Jogja)

            Foto Ridwan Kamil saya dapatkan dari Suara Jogja. Foto rakyat Somalia yang kelaparan sedang antri makanan saya dapatkan dari BBC. Foto rakyat Afghanistan yang menderita dari Dunia Tempo co. Kasihan anak-anak perempuan dijual orangtua mereka Rp40 s.d. 50 juta per orang karena tidak punya uang. Foto keramaian di Masjid Raya Al Jabbar dari Merdeka. Foto skywalk Teras Cihampelas dari Waktu Indonesia Berlibur. Itu dibangun untuk mengatasi kemacetan. Foto suasana menyenangkan di Jln. Braga, Bandung dari bandung24jam – Republika. Beda jauh dengan Somalia dan Afghanistan. Rakyat Jawa Barat tidak mungkin ingin seperti di Somalia dan Afghanistan. Orang sudah melangkah jauh, kok pengen mundur. Kacau kalian mah.

            Sampurasun.

Anies Baswedan Digugat Rakyatnya

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Gubernur DKI Anies Baswedan dituntut oleh rakyatnya sendiri, warga Jakarta yang merasa dirugikan akibat banjir yang terjadi, melalui upaya hukum “class action”. Upaya ini berisi permintaan tanggung jawab Anies Baswedan berupa ganti rugi atas harta benda yang rusak, hilang, atau hancur akibat banjir. Entah berapa triliun yang diminta rakyat ini, sesuai dengan jumlah orang yang ikut menuntut dan harta benda yang juga menjadi korban banjir.  Entah berapa orang yang mengajukan class action ini, apakah semuanya atau hanya sebagian. Tuntutan mereka ditampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

            Tampaknya, upaya hukum ini akan terus berlanjut ke pengadilan. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan pengacara terkenal Hotman Paris yang juga mendorong LBH untuk segera melakukan tuntutan karena melihat bahwa unsur-unsur untuk melakukannya sudah tepat. Di samping itu, Pemda DKI Jakarta pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya melalui bagian hukumnya.

            Sebetulnya, bencana banjir ini hal yang sangat utama adalah disebabkan hujan besar yang ekstrem dan bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan pula di daerah-daerah lain, seperti, Banten, Jawa Barat, bahkan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Orang tahu itu. Akan tetapi, di wilayah-wilayah lain tidak tampak kemarahan luar biasa terhadap kepala daerahnya, mau gubernur, bupati, ataupun walikota. Berbeda dengan Jakarta yang mendapat perhatian yang luar biasa dengan kemarahan dan tudingan luar biasa pula terhadap gubernurnya.

            Saya melihatnya kekesalan masyarakat ini bukan karena banjirnya, melainkan disebabkan sikap Anies Baswedan yang dianggap kurang koordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi dan daerah di seputar DKI. Bahkan, Anies terkesan menyalahkan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat tentang pembangunan hulu yang berada di Jawa Barat. Padahal, orang tahu bahwa Anies sejak 2017 menghentikan program normalisasi. Sementara itu, programnya sendiri yang disebut naturalisasi tidak jelas apa, bagaimana, dan apakah sudah dilaksanakan. Pendek kata, masyarakat banyak yang menilai bahwa Anies tidak memprioritaskan penanganan banjir ini, padahal Jakarta adalah langganan banjir.

            Berbeda dengan Ridwan Kamil yang segera berkoordinasi dengan bupati dan walikota di bawahnya sehingga mencapai satu kesepakatan, satu suara. Di samping itu pun, Ridwan Kamil segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Masyarakat pun menganggap banjir dan longsor sebagai bencana dan bukan akibat kesalahan gubernur. Demikian pula dengan provinsi-provinsi lain.

            Anies Baswedan sudah benar awalnya yang mengatakan untuk tidak saling menyalahkan. Akan tetapi, pernyataan-pernyataan selanjutnya tampak membela diri dan bukannya mengefektifkan koordinasi dengan provinsi terdekat dan pemerintah pusat. Sebaiknya, Anies segera menjelaskan kesulitan-kesulitan kelanjutan normalisasi ataupun naturalisasi dengan menegaskan bahwa penanganan sungai di Jakarta akan segera dilanjutkan, baik normalisasi maupun naturalisasi.

            Koordinasi sangat diperlukan, kesepahaman sangat dinantikan. Jika terus-terusan tegang, perselisihan tidak akan berhenti dan yang rugi adalah masyarakat Jakarta serta kredibilitas Anies sendiri. Gotong royong adalah lebih baik dibandingkan tegang saling menyalahkan.

            Sampurasun.

Banjir, Sisa Pilkada DKI

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banjir besar yang melanda DKI Jakarta kali ini yang mulai terasa subuh, 1 Januari 2020, disebut-sebut sebagai banjir terbesar sejak tiga belas tahun terakhir, sejak 2007. Banyak rumah terendam, kendaraan hanyut, bahkan memakan korban jiwa.

            Ketika banjir terjadi, segera saja orang mengingat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang getol sekali menangani banjir sekaligus diomelin dan dinyinyiri soal banjir. Orang-orang mulai membandingkan masa kepemimpinan Ahok dengan Anies Baswedan. Kemudian, perbedaan keduanya mulai jelas dilihat dari programnya, yaitu antara “normalisasi sungai” dan “naturalisasi sungai”.

            Normalisasi sungai secara sederhana diartikan sebagai membuat normal sungai dengan cara memperlebar sungai sebagaimana awalnya, melakukan betonisasi, dan meluruskan aliran sungai agar lancar ke laut.

            Adapun naturalisasi secara sederhana dipahami sebagai membuat sungai dikembalikan ke kondisi alamnya, tetap berkelok-kelok, di pinggir-pinggir sungai menjadi tempat hidup kehidupan, sungainya sendiri menjadi tempat yang sehat bagi kehidupan air seperti ikan-ikan.

            Normalisasi gencar dilakukan Ahok sehingga titik-titik banjir semakin kecil, berkurang, dan terus berkurang. Adapun naturalisasi adalah program Anies Baswedan yang menurut Ahli Tatakota Yayat Supriatna tidak dilakukan dengan optimal.

            Ketika terjadi banjir besar, orang menyalahkan Anies karena selama dua tahun Anies dianggap kurang melakukan sesuatu yang nyata untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, Anies menjelaskan dengan kesan “mengkritik” pemerintah pusat yang belum selesai mengelola hulu sungai.

            Dari sini mulai terasa isu-isu sisa Pilkada DKI masih jadi peluru untuk saling menyerang. Padahal, Pilkada sudah lama usai. Sebaiknya, mulai bekerja dan introspeksi diri. Akui saja memang naturalisasi tidak seindah yang dibayangkan, selama dua tahun ini tidak jelas, karena tetap saja harus melakukan “relokasi” yang dalam bahasa kasarnya ‘penggusuran’. Sementara itu,  tim Anies Baswedan saat kampanye seolah-olah memusuhi kebijakan Ahok terkait penggusuran rumah warga. Akibatnya, warga percaya bahwa Anies tidak akan melakukan penggusuran. Padahal, kenyataannya, baik normalisasi maupun naturalisasi membutuhkan tindakan relokasi atau bahasa halusnya “pemindahan rumah warga”. Karena normalisasi dan naturalisasi tidak optimal selama dua tahun terakhir, banjir besar pun harus dialami warga.

            Sungguh, sekarang rakyat tidak perlu lagi retorika soal normalisasi, naturalisasi, ataupun pengelolaan hulu sungai. Hal yang sangat diperlukan sekarang adalah pemerintah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Pemerintah DKI segera pilih mau normalisasi, naturalisasi, atau digabungkan, tetapi yang jelas dan sangat penting adalah segera dikerjakan dengan nyata. Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor lebih serius lagi soal pengelolaan di hulu dan tugas-tugasnya sendiri. Rakyat pun harus sama-sama bekerja dan rela jika memang harus pindah rumah untuk kebaikan bersama dan kejelasan soal masa depannya sendiri. Semua harus bergotong royong. Itulah yang diinginkan Pancasila.

            Demikian pula para ahli agama, tokoh masyarakat, akademisi, termasuk para netizen harus ikut mendorong kebersamaan, bukan malah manas-manasin situasi dan tetap memecah belah masyarakat.

            Pilkada DKI sudah usai, Bro, Lur, Beb, Bray. Jangan saling salahkan, introspeksi diri, perbaiki kinerja, berkorban bersama-sama, bahu-membahu. Itulah Pancasila.

            Pancasila itu kalau diperas menjadi Trisila. Trisila kalau diperas lagi menjadi Ekasila. Ekasila itulah yang disebut “Gotong Royong”.

            Begitu, Bro, Lur, Beb, Bray.

            Sampurasun.

Banjir Langganan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setiap hari hujan, apalagi jika hujan besar, jalan raya di Rancaekek dan Dayeuhkolot, terutama Cieunteung selalu direndam banjir.

            Apakah banjir itu tidak bisa ditanggulangi?

            Perasaan, saya sudah pernah mendengar sekitar tiga atau empat tahun lalu bahwa banjir di Rancaekek itu akibat dari penyempitan aliran sungai gara-gara pembangunan pabrik. Kepolisian sudah menetapkan tersangka untuk kasus banjir akibat penyempitan aliran sungai itu. Dalam kata lain, penyempitan itu diakibatkan oleh ulah manusia. Manusia itu sudah jadi tersangka.

            Kalau sudah ada tersangka, seharusnya sudah ditindaklanjuti, kemudian dilakukan perbaikan terhadap penyempitan aliran sungai itu. Akan tetapi, banjir ternyata terus terjadi. Bahkan, banjir menggenang terus ada, padahal hujan sudah lebih dari 24 jam berhenti.

            Aneh.

            Apakah ini ada tersangka lain dengan kasus yang lain, misalnya, penyumbatan gorong-gorong?

            Apakah kasus penyempitan aliran sungai yang lalu belum dituntaskan kasusnya?

            Kepolisian dan Pemda, baik Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, maupun Provinsi Jawa Barat hendaknya serius berkoordinasi. Hal ini sebenarnya bisa ditanggulangi, dicari penyebabnya, ditemukan pendosanya, kemudian dilakukan perbaikan.

            Hal yang sangat rumit dan sangat aneh adalah soal banjir di Cieunteung, Kabupaten Bandung. Wilayah ini sudah ratusan tahun selalu kena banjir. Akan tetapi, tak ada yang mampu menanggulanginya. Sebelum Indonesia dijajah, daerah ini selalu banjir. Ketika VOC datang, wilayah ini masih banjir. Saat Pemerintah Belanda mengambil alih, wilayah ini tetap banjir. Sewaktu RAA Wiranatakusumah menjadi Bupati Bandung, baru ada kesadaran untuk meninggalkan tempat ini. Dulu wilayah ini namanya Krapyak dan menjadi pusat Ibukota Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, sekarang namanya menjadi Dayeuhkolot, ‘Kota Tua’, dan memang ada ciri-ciri jelas merupakan bekas pusat pemerintahan. RAA Wiranatakusumah memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung karena wilayah ini selalu dilanda banjir. Banjir ini terus terjadi sampai sekarang. Ketika Bupati Bandung RAA Wiranatakusumah berusia genap 16 tahun, pusat pemerintahan dipindahkan ke dekat Sungai Cikapundung, lalu membuat pendopo bersama rakyatnya. Sekarang pendopo itu menjadi rumah dinas walikota Bandung dan wilayah itu dikenal sebagai Alun-alun Bandung.

            Hebat ya RAA Wiranatakusumah. Dalam usianya yang masih 16 tahun sudah jadi bupati dan membuat kota besar yang sekarang menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Anak sekarang mana ada yang usianya 16 tahun sudah bisa memikirkan bagaimana caranya membangun kota. Paling-paling, mereka masih main game di handphone, play station, atau game on line. Saya pikir ada yang salah dalam pendidikan kita yang kebarat-baratan ini. Anak muda dulu malah lebih bertanggung jawab dan kreatif.

            Wilayah Dayeuhkolot yang ditinggalkannya tetap banjir. Anehnya, baik RAA Wiranatakusumah maupun Belanda tidak tertarik untuk memperbaiki wilayah itu. Mungkin memang tepat jika wilayah itu sudah seharusnya dijadikan danau. Saat ini pun rencananya memang hendak dijadikan danau, tetapi tidak kunjung terwujud. Ada banyak kerumitan di sana, yaitu soal penempatan masyarakat yang akan tergusur karena pembangunan danau atau polder, soal pengalihan tempat usaha masyarakat dan pasar, soal jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada masyarakat, soal banyaknya kelompok berperilaku preman yang membuat urusan tambah kusut, soal kurang adanya koordinasi yang baik di antara SKPD-SKPD yang bertanggung jawab atas hal tersebut, dan masih banyak lagi kerumitan lainnya. Paling tidak, itulah yang dapat saya dengar ketika mengantar teman saya yang melakukan penelitian di sana untuk meraih gelar masternya terkait kebijakan publik.

            Saya melihatnya agak aneh.

            Serius nggak sih menyelesaikan banjir di sana yang sudah ratusan tahun itu?

            Apakah mau dibiarkan seperti itu serta menjadikannya proyek penanggulangan bencana alam rutin dan mengambil keuntungan sampingan dari bantuan-bantuan yang kerap diberikan, baik oleh organisasi, kelompok masyarakat, individu, atau mobil-motor yang lewat di sana ketika terjadi banjir?

            Saya pikir, kalau serius dengan niat yang kuat, pasti selesai.

            Lamun keyeng, tangtu pareng, ‘kalau serius ngotot, pasti tercapai’. Begitu kata pepatah orang tua Sunda.

            Sampurasun.