Anjloknya Kepercayaan kepada Prabowo

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Hasil survey  yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa kepuasan rakyat terhadap Presiden RI Prabowo Subianto turun drastis sebanyak 30,1%. Sembilan bulan lalu kepuasannya sangat tinggi, yaitu 81,2%. Data kepuasan terakhir adalah 51,1%. Hal ini berbeda dengan kepuasan rakyat terhadap Jokowi. Meskipun sudah tidak menjadi presiden, angkanya tetap tinggi, yaitu dari sekitar 82% menjadi 77%. Memang turun, tetapi tetap tinggi.

            Di samping itu, jika pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal ini, Prabowo akan kalah oleh Dedi Mulyadi yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Rakyat lebih memilih Dedi dibandingkan Prabowo dan calon lain. Dedi menempati posisi puncak dengan angka yang sangat tinggi. Adapun Anis Baswedan dan AHY jauh di bawah Prabowo. Artinya, jauh lebih rendah dibandingkan Dedi Mulyadi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Foto: Kantor Staf Presiden)

            Pihak istana tampaknya tidak terlalu pusing dengan hasil survey itu. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak mengejar hasil survey, tetapi bekerja untuk menjalankan berbagai program untuk rakyat. Hasil survey itu hanya menjadi pengingat untuk istana.

            Menurut saya, ada dua hal yang membuat kepercayaan rakyat kepada Prabowo menurun. Pertama, Prabowo itu sering sekali pergi ke luar negeri untuk melakukan serangkaian diplomasi. Hal itu mengakibatkan dia lebih sedikit berada bersama rakyat. Berbeda dengan Jokowi yang kerap blusukan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, interaksi Prabowo dengan masyarakat kurang intens.

Memang Prabowo harus sangat sering bergaul dengan pihak asing untuk menjaga negara dan memanfaatkan energi internasional untuk kepentingan dalam negeri. Untuk urusan dalam negeri, sebaiknya lebih banyak ditugaskan kepada Wakil Presiden Gibran, para menteri, dan Dedi Mulyadi untuk di Jawa Barat. Dengan demikian, terjadi sinergi positif antara Prabowo, Gibran, dan Dedi Mulyadi. Tiga orang ini adalah orang kuat yang kekuatannya sulit untuk dibendung dalam memuncaki kepemimpinan nasional. Ketiganya tidak boleh adu kuat atau bersaing untuk saling mengalahkan atau tergoda untuk rebutan pengaruh dan posisi. Mereka harus saling bahu untuk masa depan negeri yang lebih baik. Soal hasil survey, tidak perlu menjadi pijakan untuk rebutan kepemimpinan. Sekarang adalah waktunya bekerja bersama-sama. Tidak harus mudah diadu domba. Perhatikan isu Fufufafa yang sudah menjadi sangat basi itu, kini tak punya pengaruh. Isu itu tadinya digunakan untuk mengadu domba antara Prabowo dan Gibran. Akan tetapi, karena dicuekin, mati sendiri.

Kedua, rakyat Indonesia itu mayoritas terlalu simpel, sederhana, pengen mudah saja dalam berpikir, tidak mau yang rumit-rumit, atau menelaah isu hingga ke dalam. Misalnya, ketika program makan bergizi gratis (MBG) bermasalah, rakyat menilainya gagal dan harus dihentikan karena memboroskan anggaran. Padahal, MBG itu menyerap hasil tani, ternak, industri rakyat sehingga rakyat punya pasar tetap untuk hasil produksinya. Di samping itu, MBG bisa menstabilkan harga sembako. Ketika produksi telur terlalu banyak, bisa diserap MBG sehingga harganya tidak jatuh. Sebaliknya, ketika produksi telur berkurang, tidak perlu diserap MBG sehingga harganya tidak melambung. Demikian pula soal Koperasi Merah Putih, ketika ada masalah, rakyat menilainya gagal dan harus dihentikan. Padahal, koperasi itu membebaskan rakyat dari rentenir dan memperpendek rantai distribusi sehingga harga sembako bisa lebih murah. Akan tetapi, rakyat kita tidak mau berpikir lebih dalam dan lebih sophisticated. Bahkan, bisa pusing jika diajak berpikir lebih ke intinya. Ketika Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya, rakyat menyimpulkan palsu atau tidak ada ijazah. Itulah masyarakat kita. Padahal lembaga tempat Jokowi belajar sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli.

Kedua hal itulah yang menyebabkan anjloknya kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo; bekerja sangat sering dalam bidang hubungan internasional kurang dekat pada rakyat dan kebiasaan rakyat yang terlalu sederhana dalam berpikir.

 Agar pemerintahan lebih kuat, syaratnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pertama, ketiga orang itu: Prabowo, Gibran, dan Dedi Mulyadi harus sinergi tidak mudah diadu domba untuk rebutan posisi.  Kedua, pemerintah harus memperbanyak orang yang bisa menjadi juru bicara kepada rakyat yang cara berpikirnya sederhana. Sekarang memang ada juru bicara yang pintar-pintar, seperti, Hasan Nasbi, Qodari, dan Ulta, tetapi itu masih kurang dan masih berbicara di level orang-orang pintar, belum mampu menyentuh ke alam pikiran rakyat yang berbicara sederhana dan berpikir sederhana.

Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kalau belum paham, segera minum susu supaya bisa lebih lancar berpikir dan runut dalam berbicara.

Foto Prabowo adalah milik Kantor Staf Presiden.

Sampurasun.

Memanfaatkan Kebaikan Gubernur Dedi

 

olehTom Finaldin

 

Bandung,Putera Sang Surya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) memiliki tempat atau balai pengaduan untuk masyarakat. Satu balai di Lembur Pakuan, Subang; satu lagi di kantornya, Gedung Sate, Bandung, namanya Bale Pananggeuhan. Balai ini menjadi tempat pengaduan yang mempercepat penyelesaian masalah rakyat. Ibarat jalan tol untuk mengadukan masalah masyarakat agar sampai ke Gubernur. Di balai ini masyarakat dapat mengadukan tiga masalahnya yang mencakup masalah pendidikan, kesehatan, dan hukum. Di luar itu tidak diterima, misalnya, punya hutang dan ingin dibayarin Gubernur, jelas tidak bisa.

            Saya sebagai warga Jawa Barat memiliki masalah hukum yang tidak bisa ditangani sendiri. Sebetulnya, masalahnya sederhana dan penyelesaiannya mudah, tetapi ada pihak-pihak yang membuatnya menjadi rumit dan merugikan. Kalau tidak diselesaikan, bisa menjadi kriminal dan berbahaya. Oleh sebab itu, saya membutuhkan bantuan Gubernur KDM. Caranya, melaporkan kasus saya pada tim hukum Gubernur agar dapat dibantu.

            Pelayanan di Bale Pananggeuhan sangat baik. Orangnya ramah-ramah dan cepat. Ada pendataan pengaduan dan nomor antrian. Kalau agak lama di ruang tunggu, itu karena mengantri, ada banyak orang juga yang mengadukan masalahnya untuk agar dapat bantuan. Ada tim khusus Gubernur yang mempelajari masalah rakyat hingga jelas. Khusus masalah hukum, penyelesaiannya agak lebih lama dibandingkan masalah pendidikan atau kesehatan karena banyak sekali ternyata yang mengadukan masalah hukum. Demikian pula tentang kasus saya, tim hukum Gubernur telah mempelajari, mencatat, dan memohon saya untuk bersabar menunggu telepon dari tim penindakan karena tim itu masih harus bekerja untuk menyelesaikan masalah hukum yang lebih dulu dilaporkan masyarakat lain.

            Hal yang harus diperhatikan adalah laporan itu harus benar, tidak palsu, dan jika berbohong, masalahnya akan kembali menjadi masalah pelapor karena melakukan laporan palsu atau tidak benar. Rakyat diminta menandatangani beberapa berkas yang isinya, di antaranya, kebenaran kasus yang diadukan.

            Ketika di ruang tunggu, ada perempuan cantik yang mendekat, eh ternyata murid saya, mahasiswa Universitas Al Ghifari yang sekarang sudah menjadi alumni. Syifa namanya. Dia menjadi staf Gubernur di Bale Pananggeuhan yang melayani keluhan rakyat tentang pendidikan. Ketika pekerjaannya agak longgar, dia mendekat dan menanyakan masalah saya, lalu mendiskusikannya.

            Seperti biasa, kalau ketemu murid, selalu minta doa kepada saya sebagai dosennya. Kali ini dia minta didoakan untuk pernikahannya. So, bagi yang masih berharap mendapatkannya, berhentilah karena akan bertepuk sebelah tangan dan patah hati.

            Setelah selesai urusan, ada surveyor yang mendata kepuasan saya selama dilayani di Bale Pananggeuhan. Tanpa ragu, saya memberikan lima bintang untuk pelayanan Gubernur. Mereka bekerja dengan baik, saya dihormati, dan diberikan pemahaman agar sabar menunggu komunikasi dari tim penindakan. Bale Pananggeuhan menjadi jalan pintas agar rakyat bisa terlayani dan terpecahkan masalahnya. Semoga balai ini semakin dipercaya dan berperan serta melindungi masyarakat. Aamiin.

            Sampurasun.

Politik Luas Hati Merajut Cinta

 

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Maksud judul di atas adalah sikap dan rasa berpolitik yang mau menerima perbedaan, tidak harus bermusuhan jika berbeda pandangan, dan membangun kebersamaan untuk tujuan yang sama. Banyak tokoh di Indonesia ini yang sudah melakukan hal itu, tetapi kurang diperhatikan dan tidak diteladani. Contohnya, Soekarno berdebat keras dengan Syahrir sampai urat leher tegang keluar dengan mata melotot merah, tetapi pulangnya berboncengan bareng naik sepeda ontel. Prabowo memerangi Panglima Aceh Merdeka selama 25 tahun saling bunuh, tetapi akhirnya mereka bersatu dalam partai yang sama.

            Contoh lain yang masih segar dalam ingatan kita adalah Jokowi yang telah mengalahkan Prabowo dua kali bisa saling mendekat dan saling memahami. Keduanya meluaskan hatinya untuk bersama, kemudian sepakat untuk saling mendukung karena memiliki rasa cinta yang sama. Mereka sama-sama mencintai negara dan rakyatnya dalam versi mereka. Padahal, perbedaan keduanya bisa menghancurkan persatuan Indonesia, tetapi karena ada rasa cinta yang sama, Indonesia hingga tulisan ini dibuat, tetap berada dalam keadaan kokoh dan bersatu. Ini namanya fakta.

            Ada contoh lain yang juga menarik. Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan masa pemilihan gubernur yang juga ketat, penuh dinamika, hingga makian kotor dan hujatan-hujatan rendah. Akan tetapi, setelah Dedi Mulyadi memenangkan pertarungan, semua kompetitor bisa saling menahan diri untuk tidak melakukan kerusakan, terutama terhadap psikologi masyarakat Jawa Barat. Bahkan, saingan Dedi Mulyadi, yaitu Gitalis Dwi Natarina yang dikenal dengan panggilan Gita KDI menyanyikan dengan merdu dan cantik lagu ciptaan Dedi Mulyadi yang dikenal pula dengan sebutan Kang Dedi Mulyadi (KDM). Judul lagu KDM yang dinyanyikan Gita adalah “Rindu Purnama”. Bagi yang belum menikmati lagunya dan ingin menikmatinya, saya kasih linknya, mudah-mudahan lagu ini bisa melunakan hati-hati yang keras, https://www.youtube.com/watch?v=YdTUqfAaUrY

            Foto Gita saya dapatkan dari INewsBandungRaya dan KDM yang diciumi emak-emak dari Merdeka com.

Gitalis Dwi Natarina (Foto: INewsBandungRaya)

            Baik KDM maupun Gita dan pesaing lainnya, telah melunakkan hatinya demi merajut cinta. Mereka semua mencintai kedamaian, persatuan, dan rakyat Jawa Barat. Apabila di antara mereka mulai tampak saling bertengkar hingga berpotensi merusakkan Provinsi Jawa Barat, rakyat harus mengingatkan mereka dengan cinta juga sehingga mereka kembali pada jalan yang benar, yaitu mencintai rakyatnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diciumi emak-emak (Foto: Merdeka.com)

Perilaku atau sikap berpolitik luas hati merajut cinta menandakan bahwa kita berbeda dengan orang barat, timur tengah, dan timur atau asia lainnya. Kita punya sikap dan rasa sendiri yang harus dipertahankan untuk kehidupan kita. Kalau orang lain dari belahan dunia lain menganggap bahwa perilaku kita itu “aneh” karena beda pandangan politik itu harus bermusuhan, itu patut kita syukuri. Kita bisa menjadi contoh dalam merajut perdamaian dunia dengan perilaku cinta tanpa harus menggurui.

Sampurasun

Sedihnya Anak Muda Sunda Bahagia di Selokan

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Biasanya anak-anak muda, baik Sunda ataupun bukan sama saja, suka memposting aktivitasnya di café, tempat-tempat nongkrong, tempat wisata, tempat ibadat, mall, tempat belanja, fleksing-fleksing dikit pamer keberhasilan atau kemewahan. Itu sering kita lihat pada  berbagai media sosial. Itu biasa saja, normal. Ada yang memang sedang berbahagia atau pura-pura bahagia. Akan tetapi, ada yang menarik akhir-akhir ini yang memperlihatkan banyak anak muda Sunda atau bukan Sunda, tetapi sudah tinggal di Jawa Barat tampak bahagia memposting dirinya sedang berada di selokan-selokan atau drainase yang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat. Mereka tampak senang bahwa parit atau aliran air yang ada di lingkungan mereka bersih, bagus, kokoh, dan indah. Mereka memposting itu sambil bawa-bawa nama besar “Gubernur Konten Dedi Mulyadi”. Seolah-olah mereka berkata ini lho hasil kerja “Bapak Aing”.

            Sebetulnya, bukan hanya selokan yang mereka posting, melainkan jalan provinsi yang mulus, batas kota yang anggun, jembatan yang mewah, sungai-sungai yang tertata rapi, dan bangunan fisik lainnya yang dibangun Provinsi Jawa Barat. Bahkan, mereka bangga bisa berjalan-jalan di “Lembur Pakuan”, tempat tinggal Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ini hal yang bikin menarik.

            Mereka tampak bergembira berada di tempat-tempat itu dan memamerkannya di akun-akun media sosial yang mereka miliki. Akan tetapi, saya justru merasa sedih karena sesungguhnya yang namanya selokan, jalan, trotoar, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah, sungai, batas kota, atau pemandangan yang indah adalah hal yang biasa saja.

Anak-anak muda senang berfoto di tempat pembangunan yang berhasil (Foto: YouTube) 

            Mengapa mereka berbahagia dan mempostingnya di media sosial untuk hal yang biasa-biasa saja itu?

            Hal itu disebabkan mereka baru merasakan hak-hak mereka diberikan dengan baik. Mereka tidak merasakan hal itu sebelumnya. Infrastuktur, kebersihan, pemandangan, keanggunan, ketertiban, dan sebagainya itu sebenarnya sudah seharusnya merupakan hak anak-anak muda dan rakyat secara keseluruhan yang sejak lama harus diberikan.

            Pertanyaannya adalah mengapa hak-hak itu tampak mereka rasakan pada zaman Dedi Mulyadi? Mengapa sebelumnya tidak mereka rasakan?

            Kita memang tidak boleh menghina atau merendahkan pemerintah sebelum-sebelumnya karena besar atau kecilnya pemimpin sebelumnya pun telah melakukan hal-hal baik. Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam waktu yang sangat singkat, di bawah satu tahun, Dedi sudah melakukan banyak hal massif dan positif, baik untuk fisik maupun nonfisik di Jawa Barat.

            Perilaku anak-anak muda yang memposting berbagai kegiatan pembangunan provinsi itu mudah sekali ditemukan pada berbagai media sosial. Memang belum semua target pembangunan tercapai, tetapi mereka sudah tampak senang. Kesenangan rakyat akan bertambah jika berbagai program kerja Dedi terus konsisten dilakukan sepanjang masa kepemimpinannya. Di tambah lagi, akan lebih menggembirakan jika para bupati, walikota, lurah, Kades, dan jajarannya sama-sama kontinyu untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang menyenangkan rakyatnya. Tanpa pemerintah harus mengeluarkan biaya Humas yang banyak, anak-anak muda Sunda akan senang hati memposting kegiatan-kegiatan itu tanpa harus dibayar.

            Meskipun demikian, anak-anak muda dan rakyat keseluruhan pun tidak boleh lupa bahwa keberhasilan pembangunan itu bisa berhasil bukan hanya dengan dukungan, melainkan pula dengan kritikan-kritikan konstruktif positif dengan niat meningkatkan keadaan bukan untuk membuat gaduh dengan energi negatif kebencian yang sama sekali tidak ada gunanya.

            Ilustrasi jembatan di Pangandaran saya dapatkan dari YouTube.

            Sampurasun.

Orang Sunda Wajib Jaga Industri di Jawa Barat

 

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Suatu negara atau wilayah akan tumbuh ekonominya jika mampu menjaga industrinya atau pabrik-pabriknya berkembang dengan baik. Industri yang berkembang akan memerlukan tenaga kerja yang secara bertahap semakin banyak. Dengan demikian, akan tercipta rantai kemakmuran di kawasan itu.

            Kita selalu mengeluh dengan sulitnya lapangan pekerjaan, tetapi anehnya ketika ada industri atau pabrik yang berkembang, kita juga yang mempersulitnya, bahkan membunuhnya dengan aksi-aksi aneh tak punya dasar logika. Kita selalu menagih janji pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak mendukung lapangan itu tercipta. Kita ingat janji Wakil Presiden RI Gibran yang akan membuka 15-19 juta lapangan kerja baru, kita menuntutnya. Akan tetapi, ketika lapangan kerja mulai ada, kita juga yang membuatnya menjadi kacau balau. Dengan demikian, kita tidak akan pernah lepas dari kemiskinan dan pengangguran jika tidak mendukung terciptanya perkembangan industri yang kondusif.

            Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terbesar penduduknya di Indonesia. Oleh sebab itu, kebutuhan lapangan kerja sangat banyak. Untuk saat ini, alhamdulillah, Allah swt memberikan banyak jalan bagi Jawa Barat untuk maju dengan industrinya. Ada banyak perusahaan yang antre membangun bisnis di Jawa Barat. Itu artinya terbuka lapangan kerja baru.  Dalam catatan saya sudah banyak investor dan pemodal asing yang mulai berkomitmen untuk membuka usaha di Jawa Barat. Mereka membutuhkan tenaga kerja. Orang-orang Jawa Barat seharusnya yang mengisi lapangan kerja itu. Ada BYD, mobil listrik dari Cina membangun usaha di Jawa Barat; Vinfast Vietnam yang memproduksi mobil setir kanan untuk seluruh dunia dari Jawa Barat; masuk juga Mazda dari Jepang; Ford dari Amerika Serikat; Volkswagen dari Jerman.

Pabrik Mobil Vinfast Dikunjungi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Foto: Instagram) 

            Dari janji belasan juta lapangan kerja baru itu, sekarang sudah mulai tercipta 3,1 juta pekerja baru. Itu artinya ada perkembangan yang nyata untuk menumbuhkan ekonomi baru.  Ini harus dijaga. Dengan demikian, tercipta pula orang-orang dengan pekerjaan baru, gaji tinggi, dan berdaya beli tinggi.

            Jika sistem usahanya tidak kondusif, bukan hanya perkembangannya yang akan rusak dan kesulitan mendapatkan kerja, melainkan pekerjaan yang sudah tercipta pun akan mati dan hancur. Orang-orang Jawa Barat bisa jatuh lagi menjadi tukang rongsokan. Ini sudah terjadi. Ketika para pengusaha sudah tidak merasa kuat lagi usaha di Jawa Barat dan Indonesia, mereka pindah ke negara lain, seperti, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang lebih kondusif untuk mengembangkan usaha. Para pengusaha yang pindah itu meninggalkan perusahaannya dan membuat ribuan para pekerjanya menganggur yang kemudian menjadi tukang rongsokan. Itu sejarahnya.

            Hal-hal yang membuat rusaknya industri dan pabrik-pabrik itu, antara lain, premanisme yang melakukan pemalakan mulai ribuan, ratusan ribu, miliaran, hingga triliunan; percaloan pekerja yang menyodorkan para pengangguran yang tidak punya keahlian; aparat keamanan yang ikut-ikutan ngumpulin uang receh haram; arogansi penduduk setempat yang memaksakan diri untuk ikut kebagian kerja, padahal tak punya kompetensi apa pun.

Baru-baru ini terjadi aksi demo dari warga setempat yang tidak kebagian menjadi pekerja di perusahaan yang ada di wilayahnya. Ketika diperiksa, mereka itu hanya lulusan SD, tidak tamat SD, lulusan SMP. Lulusan SMA atau pernah kuliah, tetapi tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan. Pantas saja tidak diterima kerja karena tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan. Kalau ingin bekerja di tempat yang diinginkan, sudah seharusnya membekali diri dengan keterampilan yang diperlukan perusahaan.

Perusahaan bodoh mana yang akan menerima orang yang tak punya keterampilan untuk bekerja di tempatnya?

Mereka itu akan hanya menjadi beban perusahaan dan membuat bangkrut industri.

            Ada pula aksi-aksi aneh yang mengganggu pemerintah soal besaran gaji atau honor yang diterima. Mereka ingin bergaji besar, tetapi tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk menggajinya. Mereka mendesak pemerintah agar menetapkan aturan yang memaksa perusahaan untuk menggaji dengan besaran seperti yang mereka inginkan. Kalau pemerintah salah mengambil tindakan dengan membuat perusahaan merasa terintimidasi untuk mengeluarkan uang yang tidak mampu mereka keluarkan, para pengusaha itu akan membuat perusahaannya pailit dan segera menghentikan usahanya, lalu pindah ke negara lain yang lebih tenang. Akibatnya, ribuan pekerja akan kocar-kacir mencari pekerjaan baru dan akan lebih banyak lagi tukang rongsokan, saya sudah banyak melihat hal yang seperti itu.

            Kalau sudah seperti itu, kemiskinan bertambah. Beban negara bertambah besar karena harus menyalurkan Bansos yang lebih besar. Di samping itu, kriminalitas pun bertambah karena orang-orang lapar dan tidak punya uang.

            Untuk membuat ekonomi lebih berkembang, jumlah belasan juta lapangan kerja baru itu tercipta, orang-orang Sunda yang sudah pasti mayoritas di Jawa Barat harus menjaga dan melindungi iklim bisnis yang sudah tercipta dan akan diciptakan. Bisnis yang sudah tercipta akan menumbuhkan bisnis-bisnis baru. Perusahaan mobil itu akan membutuhkan barang-barang lainnya, seperti, jok mobil, cat, kaca, atau suku cadang lainnya. Jangan dilupakan pula, para pekerjanya butuh makanan, pakaian baru, dan tempat nongkrong yang lebih berkualitas. Itu akan menumbuhkan lagi ribuan orang untuk bekerja.

            Orang Sunda wajib menjaga industri di Jawa Barat. Bukan hanya untuk kalian, melainkan pula untuk anak-anak dan kerabat kalian.

            Sampai sini sudah mengerti kan?

            Ilustrasi pabrik mobil Vinfast yang didatangi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saya dapatkan dari Instagram.

            Kalau ingin maju, berhenti bergabung dengan grup-grup WA yang kerap memberitakan hal-hal tidak jelas serta menyebarkan energi negatif penuh pesimisme. Bertemanlah dengan orang-orang yang punya pandangan positif dan penuh optimisme dalam menghadapi masa depan.

            Sampurasun.

Banjir Dekat Pemerintahan Kabupaten Bandung

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

 

Banjir di Kabupaten Bandung selalu terjadi setiap tahun di situ-situ saja. Artinya, semua orang tahu bahwa di wilayah itu kerap terjadi banjir. Anehnya, seperti dinikmati terus-menerus, tak ada perbaikan. Cirinya, tahun-tahun lalu banjir, sekarang masih banjir lagi. Semestinya, kalau sudah terjadi banjir satu kali, tahun berikutnya saat musim penghujan tiba, tak perlu lagi ada banjir karena sudah ada perhatian dan perbaikan. Akan tetapi, di area itu selalu terjadi banjir berulang-ulang.

 

            Kalau Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi “Bapak Aing”, mengomentari dan merencanakan hal-hal besar untuk ukuran provinsi dalam menangani banjir di Kabupaten Bandung, saya sebagai pengguna jalan melihat hal-hal kecil yang berakibat fatal. Semua warga Kabupaten Bandung yang tinggal di seputar atau dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pasti tahu dan merasakan banjir yang sangat mengganggu itu. Lalu lintas macet, mobil tidak bisa bergerak hingga mengular tembus ke wilayah Kota Bandung, motor banyak yang mogok, polisi ikut-ikutan repot mengurusi lalu lintas akibat banjir yang sebetulnya sudah harus tidak terjadi lagi itu. Berjam-jam waktu terbuang berada di jalanan yang akibatnya menguras energi yang seharusnya tidak perlu.

 

            Saya melihat banjir itu banyak disebabkan saluran air yang tidak berfungsi maksimal. Saluran air sudah banyak sampah, ditumbuhi rumput dan tanaman liar, bahkan tidak mengalirkan air, air hanya menggenang tidak bergerak. Gorong-gorong tampaknya macet karena tidak tampak air yang mengalir, air hujan justru mengalir di jalanan. Bahkan, ada selokan yang hanya mengalirkan air sedikit, sementara air besar tumpah di jalanan yang bisa menenggelamkan kendaraan bermotor. Itu artinya tidak ada pemeliharan dan perbaikan saluran air untuk pembuangan. Jelas terjadi penyumbatan saluran air, baik oleh sampah, tanaman liar, atau bangunan liar tak berizin.

 

            Di samping itu, bangunan-bangunan di pinggir jalan, baik itu pertokoan, kantor, maupun rumah pribadi menggunakan beton untuk menutupi saluran air sebagai jembatan. Hal itu membuat orang tidak bisa mengontrol saluran air. Bisa saja di bawah beton itu dipenuhi sampah atau lumpur hingga membuat air macet dan pasti kotor karena setelah jejeran beton itu,tidak tampak air mengalir. Ada juga saluran air yang sudah tidak berfungsi karena tertimbun tanah yang kemudian ditumbuhi rumput liar. Bagusnya, dikeluarkan Perda ataupun Perbup atau apa pun itu untuk melarang warga dan siapa pun menggunakan beton sebagai jembatan untuk menutupi selokan. Semua orang hanya diperbolehkan menggunakan jembatan besi mirip pagar yang bisa diangkat agar selokan bisa dikontrol dan dibersihkan.

 

            Tampaknya konsep pentahelix sekedar omon-omon dalam urusan banjir di Kabupaten Bandung ini. Seharusnya, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media berupaya keras mengatasi banjir ini sehingga tidak perlu lagi terjadi dan hidup masyarakat lebih berkualitas.

 

            Masih mau dinikmati banjir langganan tahunan ini di dekat pemerintahan Kabupaten Bandung?

 

            Saya sengaja tidak menampilkan ilustrasi dalam tulisan ini karena para netizen Kabupaten Bandung sudah banyak yang menguploadnya, baik berupa foto maupun video. Semakin banyak warga yang menyuarakan dan menayangkan konten-konten hasil karyanya terkait banjir di Kabupaten Bandung ini, mudah-mudahan pihak terkait lebih cepat mengambil tindakan untuk mengatasinya.

 

            Sampurasun.

Jawa Barat Bisa Rusak Seperti Nepal

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Huru-hara di Negara Nepal dikabarkan terinspirasi dari demonstrasi di Indonesia terkait tunjangan perumahan DPR RI. Akan tetapi, di Nepal jauh lebih anarkis sampai-sampai menteri dikejar-kejar hingga ke sungai dan ditelanjangi, istri-istri pejabat dipukuli dan dibunuh, pemerintahan goncang luar biasa, aksi massa yang parah benar-benar terjadi secara mengerikan. Tidak masuk akal dalam pandangan dan perasaan saya sebagai orang Sunda.

Pejabat korban huru-hara Nepal (Foto: Instagram)

            Kerusuhan di Nepal salah satunya dipicu oleh hoak, berita bohong, dan misleading, penyesatan informasi. Rakyat disuguhi provokasi bahwa pemerintah Nepal membungkam suara rakyat dengan cara melarang media sosial, seperti, facebok, Instagram, X, dan lain sebagainya untuk beroperasi di Nepal. Hal ini membuat rakyat, terutama kaum muda marah karena sekarang ini media sosial adalah dunianya mereka. Kerusuhan sadis pun terjadi. Padahal, pemerintah Nepal itu sedang bernegosiasi agar para pengusaha pemilik aplikasi media sosial mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Nepal, termasuk dalam hal membayar pajak pada pemerintah. Memang jika pemilik Medsos tidak mengikuti keinginan pemerintah, Medsos itu tidak boleh ada lagi di Nepal.

            Berbeda dengan di Indonesia, para pemilik Medsos itu pun sempat diancam untuk berhenti jika tidak mengikuti aturan negara. Akan tetapi, para pemilik Medsos itu dengan cepat mengikuti kehendak pemerintah Indonesia sehingga tidak terjadi pemberhentian aplikasi. Masyarakat tetap bisa menggunakan berbagai media sosial. Dari segi bisnis, memang Indonesia jauh lebih menguntungkan karena penduduknya sangat banyak. Berbeda dengan Nepal yang penduduknya hanya sekitar 25 jutaan, hanya setengah dari penduduk Provinsi Jawa Barat. Keuntungan di Nepal sudah pasti lebih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia.

            Kejadian di Nepal bisa terjadi di Jawa Barat akibat kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang akrab dipanggil KDM. Pemberhentian tambang di Parung Panjang, Bogor, memicu demonstrasi yang dipenuhi orasi dan provokasi berisi perlawanan kepada KDM yang dianggap telah merugikan rakyat. Perusahaan tambang yang telah beroperasi puluhan tahun dan menghidupi banyak orang harus ditutup yang mengakibatkan banyak orang yang bergantung hidup dari perusahaan-perusahaan itu tak punya lagi penghasilan di sana. Itulah yang banyak disuarakan, baik saat demonstrasi maupun pada berbagai tayangan Medsos.

            Jika suara-suara kemarahan akibat penutupan tambang itu ditelan bulat-bulat oleh masyarakat, huru-hara besar bisa sangat terjadi karena seolah-olah Dedi mematikan kehidupan ekonomi rakyat. Beruntung, rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat yang sudah terlatih dengan hoak semakin lama semakin cerdas mengolah berbagai informasi. Rakyat Jawa Barat, Suku Sunda dan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan sudah terlatih dengan melihat bahwa isu-isu hoak itu memang benar-benar bohong dan merugikan mereka sendiri. Mereka berulang-ulang tertipu dan tidak lagi mudah mempercayai sebuah kabar berita yang terbawa angin nggak jelas.

            KDM sendiri secara jelas mengakui memang ada beberapa masyarakat Jawa Barat yang terimbas dirugikan akibat kebijakannya menutup tambang. Akan tetapi, kerugian yang diderita masyarakat jauh lebih besar karena tidak jelasnya pajak, kerusakan infrastruktur jalan yang mencapi triliunan, rusaknya kesehatan, bahkan menimbulkan seratusan kematian akibat pertambangan tersebut. Oleh sebab itu, Dedi menegaskan bahwa dirinya bisa menutup perusahaan tambang sementara atau selamanya secara permanen. Dia hanya ingin rakyatnya untung, perusahaan untung, tak ada yang dirugikan. Jika rakyat dirugikan, dia akan menutupnya secara permanen selamanya, tak ada lagi pertambangan di sana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Merdeka.com)

            Penjelasan Dedi mudah dipahami oleh rakyat Parung Panjang, Bogor, rakyat Jawa Barat, dan seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, mayoritas rakyat mendukung kebijakan Dedi. Hal ini mengakibatkan provokasi para pendemo menjadi melempem, tak punya bahan bakar untuk memperbesar menjadi kerusuhan. Isu dan hoak dengan sendirinya tidak laku di pasaran. Huru hara pun tidak terjadi. Itulah kelebihan rakyat Indonesia sekarang ini mulai cerdas mengolah informasi sehingga tidak terjadi kerusuhan jahat seperti di Nepal.

            Ilustrasi istri mantan PM Nepal saya dapatkan dari Instagram, sedangkan Dedi melotot dari Merdeka com.

            Sampurasun

Beda DPR RI dan Dedi Mulyadi

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Tampaknya rakyat marah besar karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapatkan kenaikan penghasilan yang berupa penggantian perumahan. Jumlah yang mereka terima berdasarkan isu yang berkembang adalah tiga juta rupiah per hari. Sebetulnya sih, penghasilan mereka lebih dari itu karena mendapatkan honor-honor lain, saya tahu betul karena saya pernah menjadi asisten wakil rakyat selama empat tahun. Sebetulnya, rakyat tahu dan paham bahwa gaji pejabat tinggi itu pasti besar, tidak mungkin disamakan dengan orang-orang kebanyakan. Permasalahannya adalah rakyat tidak melihat kebanyakan anggota DPR itu menghasilkan kerja-kerja yang pro-rakyat meskipun ada juga yang benar-benar bekerja dengan sangat baik. Penghasilannya ditingkatkan, tetapi hasil kerjanya tidak dirasakan, bahkan tidak terlihat oleh rakyat.

            Saya jadi teringat kata-kata almarhum Gus Dur bahwa DPR RI itu mirip “Taman Kanak-Kanak”. Hal ini bisa dilihat ketika diumumkan penghasilan DPR RI meningkat, mereka berjoget ria mirip anak-anak TK yang dikasih permen, senangnya bukan main. Memang tidak semua joget-joget, ada juga yang diam, entah apa yang ada di dalam pikirannya. Ketika rakyat mengkritik perilaku tersebut, para anggota DPR itu ada yang melawan dan menghina rakyat dengan sebutan tolol atau perilaku lain yang membuat marah. Itulah awalnya kemarahan rakyat yang kemudian menjadi kerusuhan di berbagai daerah. Seharusnya, anggota DPR RI itu menjelaskan bahwa kenaikan penghasilan itu akan membantu mereka untuk lebih produktif, lebih berpihak pada rakyat, serta menjelaskan apa saja yang mereka kerjakan untuk membela rakyat.

Anggota DPR RI Berjoget Ria (Foto: Surabaya Pagi)

            Rakyat marah karena anggota DPR RI semakin banyak mendapatkan uang. Pada saat yang sama ada beberapa bagian rakyat yang sedang benar-benar kesusahan untuk membiayai hidup diri dan keluarganya.

            Sikap rakyat ini berbeda terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Rakyat sangat senang jika Dedi Mulyadi semakin kaya. Rakyat justru sangat menginginkan Dedi semakin banyak uang. Hal ini bisa dilihat dari komentar-komentar rakyat pada video di chanel-chandel milik Dedi Mulyadi. Pada ribuan komentar itu selalu saja terdapat komentar yang mendorong orang-orang untuk menambah subscriber, menonton video Dedi hingga habis, tidak memotong penayangan iklan, dan ajakan untuk membagikan video Dedi pada berbagai akun milik rakyat. Semua tahu hal itu akan menaikkan pendapatan uang buat Dedi. Sekarang saja dari akun Medsos-nya, Dedi sudah mendapatkan uang lebih dari Rp10,3 M per bulan. Rakyat tidak iri dan tidak marah. Malahan, senang luar biasa.

            Rakyat merasa senang karena tahu bahwa penghasilan Dedi itu akan kembali mengalir kepada rakyat yang sedang membutuhkan dan itu bisa dilihat secara langsung yang biasanya membuat emak-emak dan orang-orang berhati melo menangis haru. Tak ada kemarahan sama sekali dari rakyat jika Dedi mendapatkan banyak uang. Meskipun Dedi setiap hari berjoget, memeluk dan dipeluk perempuan kapan saja, mencium dan dicium perempuan mana saja, rakyat tidak marah, bahkan rakyat ikut berjoget-joget.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Menembus Demionstran (Foto: Tribun Jabar)

            Rakyat yang biasa-biasa saja tak punya uang banyak hanya bisa membantu Dedi dengan mendukung tayangan-tayangan video Dedi. Rakyat yang punya uang banyak dan pengusaha besar membantu Dedi dengan uangnya yang juga sangat banyak. Hal ini bisa dilihat dari pengakuan Dedi sendiri ketika menyelamatkan gereja Katolik dari penyitaan yang dilakukan oleh pihak bank. Gereja itu harus disita bank karena persoalan tunggakan pinjaman yang menggunakan tanah gereja sebagai jaminan sejumlah  enam miliar rupiah yang kemudian membengkak menjadi enam belas miliar rupiah. Dedi menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan gereja itu dibantu oleh teman-temannya dalam menyelesaikan tagihan bank. Teman-teman Dedi itu rakyat yang punya banyak uang.

            Rakyat marah karena DPR RI tidak jelas kerjanya dan banyak mempertontonkam kemewahan di hadapan rakyat tanpa dirasakan keberpihakannya kepada rakyat. Rakyat senang Dedi kaya raya karena melihat jelas keberpihakannya kepada rakyat, hasil kerjanya bisa ditonton langsung, dan banyak memberikan uang secara langsung kepada rakyat yang membutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Itu bedanya.

            Foto DPR RI berjoget saya dapatkan dari Surabaya Pagi, sedangkan Dedi Mulyadi merangsek menembus kerumunan demonstran dari Tribun Jabar.

            Sampurasun

Nggak Masalah Kalau Gaji Pejabat Naik

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Sebetulnya, kalau gaji pejabat itu tinggi atau bahkan naik, tidak masalah, malah bagus. Kalau memang ada anggarannya dan masuk akal, memang seharusnya seperti itu.

Para pejabat, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memang harus tinggi karena wajib mengurus rakyat banyak. Mereka tidak boleh dipusingkan dengan biaya makan, keluarganya, kesehatannya, pendidikannya, tempat tinggalnya, alat transportasinya, dan lain sebagainya. Kalau masih dipusingkan dengan memikirkan besok bisa makan atau tidak, biaya jika sakit, hidup keluarganya tidak tertangani dengan baik, atau kendaraannya mudah rusak, mereka tidak akan bisa berkonsentrasi bekerja dengan baik untuk mengurus rakyat banyak yang akhirnya rakyat tetap hidup dalam masalah. Para pejabat itu memang harus nyaman hingga mampu lebih baik bekerja. Jika mereka bekerja dengan baik, taraf hidup rakyat pun akan meningkat.

Hal yang justru harus menjadi perhatian rakyat adalah kerja dan hasil kerja para pejabat itu. Kalau hidup mereka sudah banyak difasilitasi, gaji besar, tinggi, dan dinyamankan, tetapi tidak bekerja dengan baik dan rakyat pun tetap hidup dalam masalah, bahkan makin menderita, para pejabat itu tidak boleh lagi dipilih dan harus diganti oleh orang-orang lain yang siap bekerja dan terbukti mampu meningkatkan hidup rakyat. Jika rakyat merasa banyak masalahnya tertangani, pejabat itu artinya bekerja dengan baik dan wajar jika tetap bertahan dalam posisinya itu.

Kalaupun akhir-akhir ini ada isu bahwa gaji anggota DPR RI naik tiga juta per hari, sebetulnya tidak apa-apa asal rakyat pun hidupnya lebih terjamin dan mampu juga meningkat sesuai potensinya masing-masing. Akan tetapi, sebenarnya kenaikan gaji anggota DPR RI itu tidak ada, itu cuma isu dari orang-orang yang kurang teliti mencerna informasi.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, kenaikan gaji itu tidak ada. Kalaupun DPR RI mendapatkan tambahan penghasilan, itu adalah untuk penggantian rumah karena dulu biasanya mendapatkan fasilitas rumah. Sekarang fasilitas rumah untuk anggota DPR RI ditiadakan dan diganti dengan uang. Hal itu sangat bagus karena saya sendiri tidak setuju jika anggota DPR RI dikasih rumah dan tinggal dalam satu komplek yang sama. Anggota DPR itu harus tinggal di daerah pemilihnya masing-masing agar mampu menyerap keinginan rakyat yang memilihnya, mampu berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, dan dapat diawasi oleh rakyat lebih dekat.

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Facebook)

Rakyat harus memaksa para pejabat untuk bekerja lebih baik lagi, itu yang harus dilakukan. Masa penghasilan dan fasilitasnya dicukupi, tetapi kerjanya rendah atau bahkan nol, orang seperti itu tidak layak menempati jabatan tinggi.

Anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah, harus semakin serius bekerja. Rakyat semakin cerdas dan berani, terutama di Provinsi Jawa Barat. Rakyat bahkan banyak yang menilai bahwa anggota DPRD Jawa Barat tidak bekerja dengan baik. Mereka tidak melihat hal-hal yang dikerjakan anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat. Sangat banyak video di Medsos yang mengeluhkah hal itu. Apalagi, sekarang rakyat itu dengan mudah langsung mengeluh ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, baik datang ke Lembur Pakuan ataupun melalui media sosial. Rakyat tinggal bikin video, upload, lalu tag Dedi Mulyadi, dalam waktu tidak lama mendapat tanggapan dari Gubernur. Dedi yang punya dua ratus pengacara siap kerja itu sudah banyak menyelesaikan masalah rakyat. Itu terjadi secara transparan. Akibatnya, anggota DPR kehilangan panggung dan hasil kerjanya tidak dirasakan oleh rakyat.

Sudah seharusnya anggota DPRD Jabar lebih memperlihatkan kerjanya untuk membela, melindungi, dan meningkatkan hidup rakyat. Bahkan, harus lebih baik dibandingkan Dedi Mulyadi. Dengan demikian, baik eksekutif maupun legislatif saling dorong untuk memajukan rakyat sehingga Jawa Barat Istimewa lebih cepat terwujud. Soal meningkatnya gaji anggota dewan, rakyat tidak akan mempermasalahkannya asal rakyat terdorong lebih meningkat lagi taraf hidupnya.

Foto Puan Maharani adalah milik Facebook.

Sampurasun.

Dedi Vs Ono Teladan bagi Politik Indonesia

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono lumayan menghiasi berbagai halaman media sosial di Indonesia. Mereka kerap terlibat perbedaan pendapat yang cukup menyita perhatian publik.

            Para pendukung Dedi yang jumlahnya mencapai sekitar 95% di Jawa Barat ini cukup kesal terhadap pernyataan-pernyataan Ono yang dianggap ngawur dan mengganggu kerja-kerja Dedi. Bukan hanya pendukung di Jabar saja yang kesal terhadap Ono, melainkan pula para pengagum Dedi di seluruh Indonesia ini merasa marah terhadap Ono.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: rmoljabar)

            Sebetulnya, perseteruan antara Dedi Vs Ono itu adalah baik untuk rakyat Indonesia. Hal itu disebabkan Dedi adalah gubernur yang jelas merupakan eksekutif, sedangkan Ono adalah DPRD yang merupakan legislatif dan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengontrol eksekutif. Sudah merupakan hal yang seharusnya Ono mengontrol Dedi agar tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan hal-hal yang sudah menjadi garis kebijakan negara. Tugas DPRD memang berbicara melakukan kontrol.

            Dedi Vs Ono adalah perwujudan dari pelaksanaan “trias politica”, yaitu dinamika politik untuk menjaga agar negara tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Negara harus benar-benar bekerja penuh untuk rakyatnya dan bukan untuk diri dan kelompoknya saja. Itulah sebabnya diperlukan kekuatan-kekuatan terpisah yang saling mengontrol agar tujuan nasional bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dedi dan Ono adalah kekuatan terpisah yang harus bertarung satu sama lain untuk kepentingan rakyat.

            Perbedaan Dedi dan Ono bukanlah permusuhan, melainkan dinamika politik yang sudah seharusnya terjadi seperti itu. Perseteruan mereka membuat rakyat ikut ke dalam persoalan mereka dan itu pun wajar, bukan suatu kesalahan. Rakyat berhak menilai atau mengomentari Dedi maupun Ono. Tidak perlu ada yang baperan, memang begitu seharusnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono (Foto: detikcom)

            Hal yang saya sukai dari Ono, terlepas dari isi atau hal-hal yang disampaikannya adalah Ono tidak berdusta, tidak memaki, tidak memfitnah, tidak berbicara kasar, dan tidak menghina. Dia adalah contoh baik bagi para politisi Indonesia lainnya yang banyak melakukan dusta, menyebar hoaks, memaki, memfitnah, kasar, dan menghina. Dia berbeda pendapat dengan Dedi, tetapi tetap dalam keadaan baik. Hal ini setidaknya terjadi seperti itu hingga saat ini.

            Soal isi yang disampaikannya banyak yang tidak disukai, tidak disetujui, atau dianggap ngawur dan ngaco. Itu soal lain. Setiap serangan Ono kepada Dedi bisa menjadi bahasan tersendiri. Orang bisa setuju ataupun tidak terhadap Ono yang dianggap merecoki Dedi.

Ono Surono adalah “sparring partner”, ‘rekan bertanding’ Dedi Mulyadi. Mereka adu jotos, tetapi tetap berteman. Mereka tidak bermusuhan. Semoga terus seperti itu.

Rakyat boleh setuju atau tidak setuju kepada mereka, boleh pula mengomentari berbagai hal tentang mereka. Akan tetapi, teladani juga sikap mereka yang tetap bersikap baik, terhormat, tidak meruntuhkan harga diri sebagai manusia dengan cara tidak beradab. Bahkan, bukan hanya rakyat yang harus meneladani mereka, politisi lain harus malah lebih penting untuk mencontoh perilaku mereka dalam bertarung politik.

Sampurasun

Menyerang Dedi Harus Telak, Anies Saja Terpukul, Jakarta Berguncang

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini menjadi sorotan yang luar biasa, setiap kata dan langkahnya mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Kemunculan Dedi yang mendapatkan dukungan sangat banyak dari rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri membuat banyak politisi tampak tersaingi dan secara diam-diam atau tersembunyi, kasar maupun halus, mulai menyerang Dedi. Serangan-serangan itu dengan mudah dipatahkan Dedi sehingga para pendukungnya semakin kuat terikat kepada Dedi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Suara Indonesia News)

            Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya ikut-ikutan menyerang Dedi. Sayangnya “serangan” Anies langsung dilawan Dedi dengan sangat telak dan tidak mampu dilawan balik Anies.

            Sebetulnya, tak ada kata-kata jelas dari mulut Anies menyerang Dedi. Ini hanya para wartawan yang membuat Anies tampak menyerang Dedi mengenai penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan program KB vasektomi. Dedi memang mewacanakan bahwa untuk mengendalikan kemiskinan, rakyat yang berharap mendapatkan bantuan sosial (Bansos) harus terlebih dahulu ber-KB dengan cara vasektomi untuk para pria. Berbeda dengan Anies yang tidak setuju dengan vasektomi. Ia berpendapat bahwa untuk mengendalikan kemiskinan karena banyak anak adalah dengan cara “welas asih” memberikan tunjangan hari tua untuk Lansia, BPJS gratis untuk Lansia, dan transportasi umum gratis.

            Pendapat Anies ini jelas saja mendapatkan respon dari netizen karena Anies dulu adalah gubernur DKI Jakarta dan tidak mampu juga mengatasi kemiskinan. Anies tetap hanya dianggap orang yang pintar merangkai kata, sedangkan buktinya tidak jelas. Saya juga baru-baru ini melihat sendiri di Jakarta beberapa meter dari pusat pertokoan mewah dan gedung-gedung bagus, di belakangnya dipenuhi jalan-jalan kecil sempit yang dipakai rebutan antara pejalan kaki, sepeda motor, dan bajaj. Jalan-jalan sempit itu di samping kanan-kiri dipenuhi juga rumah penduduk yang juga sempit berderet.

            Tak berapa lama setelah Anies mengemukakan pendapatnya, Dedi Mulyadi dalam sebuah rapat mengatakan dengan lantang yang seolah-olah balik membalas menyerang Anies. Dedi meneriakan bahwa jika dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta, akan membagikan uang Rp10 juta bagi setiap kepala keluarga (KK) di Jakarta. Hal itu disebabkan Jakarta itu jumlah penduduknya sedikit, kurang dari 10 juta yang artinya diperkirakan hanya memiliki dua juta KK, sedangkan uang APBD Jakarta itu mencapai Rp90 triliun. Artinya, jika Rp10 juta dibagikan kepada dua juta KK, hanya akan menghabiskan Rp20 T. Dengan demikian, Jakarta masih memiliki banyak uang sejumlah Rp70 T untuk membangun.

            Pidato Dedi ini tentu saja membuat rakyat Jakarta berguncang. Mereka mulai  menyadari bahwa uang DKI Jakarta itu sangat banyak. Banyak dari mereka yang mulai berhitung-hitung sendiri tentang uang itu. Hal itu membuat kebingungan sendiri di kalangan rakyat Jakarta.

            Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang penduduknya sangat banyak, sekitar 50 juta jiwa, tetapi uangnya sangat sedikit, yaitu Rp29 triliun. Artinya, Jawa Barat tidak memiliki kemampuan untuk membagikan uangnya kepada rakyat secara tunai, kecuali melalui program-program pembangunan dan bantuan sosial yang terbatas.

            Anies tidak lagi memberikan jawaban atas balasan Dedi. Akan tetapi, pemimpin Jakarta sekarang, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno yang merasa diserang Dedi. Para pendukung Pramono-Rano mencoba menangkis pendapat Dedi. Sayangnya, mereka semua menyesatkan atau misleading, misalnya, kata mereka tidak mungkin membagikan uang Rp10 juta setiap bulan karena uangnya tidak akan cukup. Itu jawaban menyesatkan karena yang dimaksud Dedi adalah Rp10 juta untuk setiap tahun, bukan setiap bulan.

Pramono-Anies-Rano (Foto: detikNews - detikcom)

            So, kalau mau menyerang, harus benar-benar telak, jangan mengambang karena Dedi Mulyadi akan membalasnya dengan cara tidak terduga dan bisa menghancurkan karir politik lawannya.

            Foto Dedi saya dapatkan dari Suara Indonesia News. Foto Pramono-Anies-Rano saya dapatkan dari detikNews-detikcom.

            Sampurasun.