Nggak Masalah Kalau Gaji Pejabat Naik

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Sebetulnya, kalau gaji pejabat itu tinggi atau bahkan naik, tidak masalah, malah bagus. Kalau memang ada anggarannya dan masuk akal, memang seharusnya seperti itu.

Para pejabat, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memang harus tinggi karena wajib mengurus rakyat banyak. Mereka tidak boleh dipusingkan dengan biaya makan, keluarganya, kesehatannya, pendidikannya, tempat tinggalnya, alat transportasinya, dan lain sebagainya. Kalau masih dipusingkan dengan memikirkan besok bisa makan atau tidak, biaya jika sakit, hidup keluarganya tidak tertangani dengan baik, atau kendaraannya mudah rusak, mereka tidak akan bisa berkonsentrasi bekerja dengan baik untuk mengurus rakyat banyak yang akhirnya rakyat tetap hidup dalam masalah. Para pejabat itu memang harus nyaman hingga mampu lebih baik bekerja. Jika mereka bekerja dengan baik, taraf hidup rakyat pun akan meningkat.

Hal yang justru harus menjadi perhatian rakyat adalah kerja dan hasil kerja para pejabat itu. Kalau hidup mereka sudah banyak difasilitasi, gaji besar, tinggi, dan dinyamankan, tetapi tidak bekerja dengan baik dan rakyat pun tetap hidup dalam masalah, bahkan makin menderita, para pejabat itu tidak boleh lagi dipilih dan harus diganti oleh orang-orang lain yang siap bekerja dan terbukti mampu meningkatkan hidup rakyat. Jika rakyat merasa banyak masalahnya tertangani, pejabat itu artinya bekerja dengan baik dan wajar jika tetap bertahan dalam posisinya itu.

Kalaupun akhir-akhir ini ada isu bahwa gaji anggota DPR RI naik tiga juta per hari, sebetulnya tidak apa-apa asal rakyat pun hidupnya lebih terjamin dan mampu juga meningkat sesuai potensinya masing-masing. Akan tetapi, sebenarnya kenaikan gaji anggota DPR RI itu tidak ada, itu cuma isu dari orang-orang yang kurang teliti mencerna informasi.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, kenaikan gaji itu tidak ada. Kalaupun DPR RI mendapatkan tambahan penghasilan, itu adalah untuk penggantian rumah karena dulu biasanya mendapatkan fasilitas rumah. Sekarang fasilitas rumah untuk anggota DPR RI ditiadakan dan diganti dengan uang. Hal itu sangat bagus karena saya sendiri tidak setuju jika anggota DPR RI dikasih rumah dan tinggal dalam satu komplek yang sama. Anggota DPR itu harus tinggal di daerah pemilihnya masing-masing agar mampu menyerap keinginan rakyat yang memilihnya, mampu berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, dan dapat diawasi oleh rakyat lebih dekat.

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Facebook)

Rakyat harus memaksa para pejabat untuk bekerja lebih baik lagi, itu yang harus dilakukan. Masa penghasilan dan fasilitasnya dicukupi, tetapi kerjanya rendah atau bahkan nol, orang seperti itu tidak layak menempati jabatan tinggi.

Anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah, harus semakin serius bekerja. Rakyat semakin cerdas dan berani, terutama di Provinsi Jawa Barat. Rakyat bahkan banyak yang menilai bahwa anggota DPRD Jawa Barat tidak bekerja dengan baik. Mereka tidak melihat hal-hal yang dikerjakan anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat. Sangat banyak video di Medsos yang mengeluhkah hal itu. Apalagi, sekarang rakyat itu dengan mudah langsung mengeluh ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, baik datang ke Lembur Pakuan ataupun melalui media sosial. Rakyat tinggal bikin video, upload, lalu tag Dedi Mulyadi, dalam waktu tidak lama mendapat tanggapan dari Gubernur. Dedi yang punya dua ratus pengacara siap kerja itu sudah banyak menyelesaikan masalah rakyat. Itu terjadi secara transparan. Akibatnya, anggota DPR kehilangan panggung dan hasil kerjanya tidak dirasakan oleh rakyat.

Sudah seharusnya anggota DPRD Jabar lebih memperlihatkan kerjanya untuk membela, melindungi, dan meningkatkan hidup rakyat. Bahkan, harus lebih baik dibandingkan Dedi Mulyadi. Dengan demikian, baik eksekutif maupun legislatif saling dorong untuk memajukan rakyat sehingga Jawa Barat Istimewa lebih cepat terwujud. Soal meningkatnya gaji anggota dewan, rakyat tidak akan mempermasalahkannya asal rakyat terdorong lebih meningkat lagi taraf hidupnya.

Foto Puan Maharani adalah milik Facebook.

Sampurasun.

Gaji Agustus 2021 Buat Rakyat

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Dalam masa pandemi ini sudah sangat baik dan wajar jika kita berbagi dengan siapa saja yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Contoh yang baik sudah ditampakkan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna yang menyerahkan gajinya bulan Agustus 2021 untuk rakyat. Baru beberapa menit lalu, saya menonton video di “Youtube” yang diunggah “Kompas TV”, Bupati Bandung berniat menyerahkan gajinya itu untuk rakyat. Itu contoh yang sangat bagus sebagai kepala pemerintahan.

            Kalau gaji dia sendiri sih pasti kecil dan tidak akan cukup untuk dibagikan untuk banyak orang di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, dia mengajak para ASN di lingkungannya untuk sama-sama memberikan gaji satu bulannya untuk rakyat. Ajakan itu sangat wajar karena para ASN yang memiliki penghasilan tinggi kan masih punya gaji bulanan. Artinya, bulan depan mereka dapat uang lagi. Adapun masyarakat yang paling terdampak dan menderita akibat efek Covid-19 ini adalah mereka yang mengandalkan penghasilan harian. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan uang karena penghasilan mereka tersekat PPKM yang tidak bisa dihindari itu.

            Mudah-mudahan ajakan niat Bupati Bandung ini menjadi kenyataan dan diikuti oleh para ASN, minimal di Kabupaten Bandung. Akan lebih baik lagi jika diikuti oleh para ASN di seluruh kota, kabupaten, provinsi, pusat se-Indonesia. Gaji satu bulan yang dikumpulkan para ASN itu akan sangat membantu bagi rakyat terdampak untuk menambah kesejahteraan di samping Bansos yang sudah dan sedang diprogramkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

            Bagi warga Kabupaten Bandung yang sangat terdampak pandemi, coba cari akses ke pemerintah daerah, mudah-mudahan ada jalan, ada rezekinya, dan diridhoi Allah swt. Akan tetapi, ingat bantuan uang apa pun, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jangan digunakan untuk beli rokok, minuman keras, “komo dipake kawin deui mah”.

Hayu ah, sampurasun.

Oh, iya. Kata Dadang Supriatna masyarakat yang akan diberi bantuan dari gajinya dan mudah-mudahan dari para ASN lainnya itu ada tiga kelompok, yaitu “warga yang sedang Isoman, para pelaku UMKM, dan para pekerja seni”. Memang para pekerja seni juga banyak yang kesusahan karena tak ada lagi jadwal “manggung” atau pentas. Kan masih nggak boleh bikin dangdutan, jaipongan, atau organ tunggal karena akan menciptakan kerumunan. Sok coba usaha, mudah-mudahan kebagian.

Sampurasun deui.