Orang-Orang Gagal Tes Itu Ditampung Polri

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Orang-orang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK yang di dalamnya termasuk Novel Baswedan sejumlah 56 orang itu mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.. Listyo Sigit berencana untuk menampung mereka yang gagal itu untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polri. Hal ini tampaknya sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden RI Jokowi.

            Rencana Listyo Sigit itu tampaknya melihat dari sisi kemanusiaan. Secara manusiawi Listyo merasa kasihan kepada mereka yang gagal itu. Baik Listyo maupun Jokowi cukup bijaksana melihat hal itu semua. Wajar mereka bersikap seperti itu.

            Memang kasihan sih mereka. Setelah dipecat dari KPK, mereka bisa jadi tidak punya kerjaan, menjadi pengangguran. Akan tetapi, jangan lupa pula bahwa mereka itu adalah orang yang gagal tes. Untuk menjadikan mereka ASN di kepolisian, tetap harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, jangan sampai karena rasa kasihan, kepolisian  justru menabrak undang-undang.

Selain itu pun, harus dipertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Banyak, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang ingin menjadi polisi atau ASN di kepolisian, tetapi mereka tidak diterima oleh kepolisian. Masyarakat lain ketika ditolak kepolisian, memang kecewa pastinya, tetapi tidak melakukan aksi-aksi rendahan atau memaksa presiden agar mereka menjadi polisi atau ASN. Mereka mungkin mempersiapkan diri untuk tes periode berikutnya atau beralih ke bidang lainnya. Mereka baik-baik saja tidak mempermalukan dirinya dengan membuat huru-hara. Biasa saja.

Artinya, kalau 56 orang gagal tes menjadi ASN itu diberi keistimewaan untuk berada di lingkungan kepolisian, rakyat harus dibuat mengerti kenapa orang-orang itu bisa diterima, sementara rakyat yang baik-baik saja dan sama-sama gagal, ditolak.

Apa keistimewaan 56 orang itu dibandingkan rakyat biasa, toh sama-sama gagal tes?

Jangan sampai rakyat merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Hal yang harus diingat pula adalah 56 orang gagal tes itu dulu menolak pegawai KPK untuk dijadikan ASN. Akan tetapi, ketika gagal tes, mereka ngotot menjadi ASN. Dulu tidak mau, sekarang mau, malahan ngotot. “Bangbung ranggaek, tadi embung ayeuna daek”.

Kalaulah memang bisa, tidak menabrak undang-undang, dan tidak melukai rasa keadilan rakyat, bolehlah orang-orang gagal itu menjadi ASN di lingkungan kepolisian. Akan tetapi, banyak pihak yang meragukan mereka akan menjadi orang-orang baik di kepolisian. Banyak yang menduga mereka bisa menjadi duri dalam daging di dalam tubuh kepolisian.

Untuk mengatasi hal itu, kalaulah memang bisa dan merekanya juga mau di kepolisian, sebaiknya mereka disebar saja di seluruh provinsi di Indonesia. Ada yang di Polda-polda, Polres-polres, atau Polsek-polsek. Mau di Papua, Sulawesi, NTT, dan atau yang lainnya. Jangan disatukan di dalam satu kantor. Kalau dalam satu kantor, wajar jika banyak pihak yang merasa khawatir mereka akan bersepakat untuk melakukan hal-hal yang aneh lagi. Kalau disebar di seluruh Indonesia, kan setiap Polda, Polres, atau Polsek dapat sekalian membina kebangsaan mereka yang jelas berhubungan dengan ideologi Pancasila.

Itu pun kalau orang-orang gagal itu mau dan tidak malu berada di kepolisian karena dulu mereka sering menyerang dan mengerdilkan kredibilitas kepolisian.

Yah, begitulah, mau bagaimana lagi?

Keinginan Listyo Sigit dan persetujuan dari Jokowi sangat bagus asal tidak melanggar undang-undang, tidak melukai rasa keadilan rakyat, dan orang-orang gagal itu sendiri mau dibina dan bekerja di dalam tubuh kepolisian.

Sampurasun.

Demonstrasi Mahasiswa Menyedihkan

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Benar-benar menyedihkan jika mahasiswa digunakan dan bersedia digunakan atau tertipu oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang merusakkan nama baik mahasiswa sendiri. Mahasiswa itu adalah para pelajar yang seharusnya tidak berada di bawah pengaruh siapa pun. Kalaupun bergerak karena ada sesuatu yang salah, senjatanya adalah moral. Artinya, kepentingan mereka hanyalah mempertahankan dan memperbaiki moral. Kalau sudah digunakan untuk membela kelompok tertentu, akan menurunkan kepercayaan rakyat kepada para mahasiswa. Kalau sudah begitu, sebaiknya berhenti demonstrasi dan konsentrasilah pada kuliah, selesaikan skripsi dengan baik.

            Demonstrasi yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Bem SI) pada Senin, 27 September 2021, sungguh menyedihkan. Mereka bukan lagi membela rakyat atas dorongan moral, melainkan membela 56 orang gagal yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga hari sebelumnya mahasiswa mengancam Presiden RI Jokowi untuk meloloskan orang-orang gagal tes itu. Jika tidak, mereka akan turun ke jalan.

            Jokowi tidak menggubris mereka. Dia hanya seperti membaca pesan WA, centang biru, tetapi tidak menanggapi keinginan mahasiswa. Hal itu mudah dipahami karena tidak perlu selalu harus presiden yang menangani berbagai hal, apa yang terjadi di KPK sudah sesuai dengan UU ASN, serta sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara hukum sudah sah bahwa 56 orang itu gagal menjadi ASN dan harus dipecat dari KPK.

            Mau apa lagi kalau sudah begitu?

            Akan menjadi hal yang salah jika Jokowi mengikuti keinginan mahasiswa karena hal itu akan menjadi pelanggaran pada hukum yang sudah ditetapkan.

            Lagian, orang-orang pintar yang lulus tes jauh lebih banyak, yaitu sejumlah 1.271 orang. Mereka sah untuk bekerja di KPK sebagai petugas resmi.

            Untuk apa membela 56 orang gagal yang ngotot itu?

            Mereka seharusnya malu kepada Presiden. Anak perempuan Jokowi, Kahiyang Ayu yang tidak lulus dalam tes CPNS. Kahiyang tidak ngotot. Jokowi pun tidak menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan anaknya menjadi pegawai negeri. Padahal, kalau mau, Jokowi tinggal menjentikkan jarinya untuk membuat anaknya menjadi pegawai negeri. Akan tetapi, dia tidak melakukannya. Gagal ya gagal saja.

            Kahiyang juga tidak ngotot-ngototan. Dia selesaikan kuliahnya, menikah, dan kini suaminya menjadi Walikota Medan. Begitu takdirnya.

            Orang-orang ngotot itu juga seharusnya malu kepada rakyat biasa yang pernah gagal dalam berbagai tes. Gagal ya gagal saja.

            Saya juga pernah gagal dalam beberapa tes. Ya, sudah, gagal ya gagal saja. Kalau masih ada kesempatan ikut tes lagi pada periode berikutnya, ya ikut lagi saja sambil mempersiapkan diri untuk lebih baik. Pernah juga beberapa kali lulus tes untuk kepentingan tertentu, alhamdulillaah. Gagal dan lulus tes itu biasa dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu ngotot-ngototan apalagi mengerahkan mahasiswa. Kasihan mahasiswa, kelihatan sekali mereka seperti ditungganggi orang-orang gagal. Mahasiswa itu pelajar yang belum tentu lulus juga kuliahnya, belum tentu selesai juga skripsinya. Seharusnya, mereka dikasih pencerahan, bukan dicekoki informasi semrawut dan menyesatkan.

            Wajar jika orang menduga keras bahwa aksi mahasiswa itu ditungganggi kelompok tertentu dan dibiayai orang-orang tertentu. Paling tidak, diduga ditunggangi orang-orang gagal itu. Dari profil orang-orang gagal itu, kita bisa lihat siapa saja orang yang punya banyak uang di balik mereka. Mudah kok melihatnya, tinggal susun saja puzzle yang berserakan itu di seputar mereka, lalu terbukalah gambar jelasnya.

            Untunglah, aksi yang digelar di depan gedung KPK itu jumlahnya paling hanya seribuan orang. Polisi yang menjaganya juga hanya 600 orang. Artinya, mahasiswa yang masih punya akal sehat dan bermartabat jauh lebih banyak berkali-kali lipat.

            Gerakan mahasiswa yang bermoral tinggi dan berhasil mengubah keadaan adalah masih dipegang oleh gerakan mahasiswa 1966, 1974, dan 1998. Jangan bermimpi untuk bisa menjadi seperti mereka jika kompas gerakannya bukan moral.

            Sampurasun.

Gaji Agustus 2021 Buat Rakyat

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Dalam masa pandemi ini sudah sangat baik dan wajar jika kita berbagi dengan siapa saja yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Contoh yang baik sudah ditampakkan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna yang menyerahkan gajinya bulan Agustus 2021 untuk rakyat. Baru beberapa menit lalu, saya menonton video di “Youtube” yang diunggah “Kompas TV”, Bupati Bandung berniat menyerahkan gajinya itu untuk rakyat. Itu contoh yang sangat bagus sebagai kepala pemerintahan.

            Kalau gaji dia sendiri sih pasti kecil dan tidak akan cukup untuk dibagikan untuk banyak orang di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, dia mengajak para ASN di lingkungannya untuk sama-sama memberikan gaji satu bulannya untuk rakyat. Ajakan itu sangat wajar karena para ASN yang memiliki penghasilan tinggi kan masih punya gaji bulanan. Artinya, bulan depan mereka dapat uang lagi. Adapun masyarakat yang paling terdampak dan menderita akibat efek Covid-19 ini adalah mereka yang mengandalkan penghasilan harian. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan uang karena penghasilan mereka tersekat PPKM yang tidak bisa dihindari itu.

            Mudah-mudahan ajakan niat Bupati Bandung ini menjadi kenyataan dan diikuti oleh para ASN, minimal di Kabupaten Bandung. Akan lebih baik lagi jika diikuti oleh para ASN di seluruh kota, kabupaten, provinsi, pusat se-Indonesia. Gaji satu bulan yang dikumpulkan para ASN itu akan sangat membantu bagi rakyat terdampak untuk menambah kesejahteraan di samping Bansos yang sudah dan sedang diprogramkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

            Bagi warga Kabupaten Bandung yang sangat terdampak pandemi, coba cari akses ke pemerintah daerah, mudah-mudahan ada jalan, ada rezekinya, dan diridhoi Allah swt. Akan tetapi, ingat bantuan uang apa pun, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jangan digunakan untuk beli rokok, minuman keras, “komo dipake kawin deui mah”.

Hayu ah, sampurasun.

Oh, iya. Kata Dadang Supriatna masyarakat yang akan diberi bantuan dari gajinya dan mudah-mudahan dari para ASN lainnya itu ada tiga kelompok, yaitu “warga yang sedang Isoman, para pelaku UMKM, dan para pekerja seni”. Memang para pekerja seni juga banyak yang kesusahan karena tak ada lagi jadwal “manggung” atau pentas. Kan masih nggak boleh bikin dangdutan, jaipongan, atau organ tunggal karena akan menciptakan kerumunan. Sok coba usaha, mudah-mudahan kebagian.

Sampurasun deui.