Anjloknya Kepercayaan kepada Prabowo

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Hasil survey  yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa kepuasan rakyat terhadap Presiden RI Prabowo Subianto turun drastis sebanyak 30,1%. Sembilan bulan lalu kepuasannya sangat tinggi, yaitu 81,2%. Data kepuasan terakhir adalah 51,1%. Hal ini berbeda dengan kepuasan rakyat terhadap Jokowi. Meskipun sudah tidak menjadi presiden, angkanya tetap tinggi, yaitu dari sekitar 82% menjadi 77%. Memang turun, tetapi tetap tinggi.

            Di samping itu, jika pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal ini, Prabowo akan kalah oleh Dedi Mulyadi yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Rakyat lebih memilih Dedi dibandingkan Prabowo dan calon lain. Dedi menempati posisi puncak dengan angka yang sangat tinggi. Adapun Anis Baswedan dan AHY jauh di bawah Prabowo. Artinya, jauh lebih rendah dibandingkan Dedi Mulyadi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Foto: Kantor Staf Presiden)

            Pihak istana tampaknya tidak terlalu pusing dengan hasil survey itu. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak mengejar hasil survey, tetapi bekerja untuk menjalankan berbagai program untuk rakyat. Hasil survey itu hanya menjadi pengingat untuk istana.

            Menurut saya, ada dua hal yang membuat kepercayaan rakyat kepada Prabowo menurun. Pertama, Prabowo itu sering sekali pergi ke luar negeri untuk melakukan serangkaian diplomasi. Hal itu mengakibatkan dia lebih sedikit berada bersama rakyat. Berbeda dengan Jokowi yang kerap blusukan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, interaksi Prabowo dengan masyarakat kurang intens.

Memang Prabowo harus sangat sering bergaul dengan pihak asing untuk menjaga negara dan memanfaatkan energi internasional untuk kepentingan dalam negeri. Untuk urusan dalam negeri, sebaiknya lebih banyak ditugaskan kepada Wakil Presiden Gibran, para menteri, dan Dedi Mulyadi untuk di Jawa Barat. Dengan demikian, terjadi sinergi positif antara Prabowo, Gibran, dan Dedi Mulyadi. Tiga orang ini adalah orang kuat yang kekuatannya sulit untuk dibendung dalam memuncaki kepemimpinan nasional. Ketiganya tidak boleh adu kuat atau bersaing untuk saling mengalahkan atau tergoda untuk rebutan pengaruh dan posisi. Mereka harus saling bahu untuk masa depan negeri yang lebih baik. Soal hasil survey, tidak perlu menjadi pijakan untuk rebutan kepemimpinan. Sekarang adalah waktunya bekerja bersama-sama. Tidak harus mudah diadu domba. Perhatikan isu Fufufafa yang sudah menjadi sangat basi itu, kini tak punya pengaruh. Isu itu tadinya digunakan untuk mengadu domba antara Prabowo dan Gibran. Akan tetapi, karena dicuekin, mati sendiri.

Kedua, rakyat Indonesia itu mayoritas terlalu simpel, sederhana, pengen mudah saja dalam berpikir, tidak mau yang rumit-rumit, atau menelaah isu hingga ke dalam. Misalnya, ketika program makan bergizi gratis (MBG) bermasalah, rakyat menilainya gagal dan harus dihentikan karena memboroskan anggaran. Padahal, MBG itu menyerap hasil tani, ternak, industri rakyat sehingga rakyat punya pasar tetap untuk hasil produksinya. Di samping itu, MBG bisa menstabilkan harga sembako. Ketika produksi telur terlalu banyak, bisa diserap MBG sehingga harganya tidak jatuh. Sebaliknya, ketika produksi telur berkurang, tidak perlu diserap MBG sehingga harganya tidak melambung. Demikian pula soal Koperasi Merah Putih, ketika ada masalah, rakyat menilainya gagal dan harus dihentikan. Padahal, koperasi itu membebaskan rakyat dari rentenir dan memperpendek rantai distribusi sehingga harga sembako bisa lebih murah. Akan tetapi, rakyat kita tidak mau berpikir lebih dalam dan lebih sophisticated. Bahkan, bisa pusing jika diajak berpikir lebih ke intinya. Ketika Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya, rakyat menyimpulkan palsu atau tidak ada ijazah. Itulah masyarakat kita. Padahal lembaga tempat Jokowi belajar sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli.

Kedua hal itulah yang menyebabkan anjloknya kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo; bekerja sangat sering dalam bidang hubungan internasional kurang dekat pada rakyat dan kebiasaan rakyat yang terlalu sederhana dalam berpikir.

 Agar pemerintahan lebih kuat, syaratnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pertama, ketiga orang itu: Prabowo, Gibran, dan Dedi Mulyadi harus sinergi tidak mudah diadu domba untuk rebutan posisi.  Kedua, pemerintah harus memperbanyak orang yang bisa menjadi juru bicara kepada rakyat yang cara berpikirnya sederhana. Sekarang memang ada juru bicara yang pintar-pintar, seperti, Hasan Nasbi, Qodari, dan Ulta, tetapi itu masih kurang dan masih berbicara di level orang-orang pintar, belum mampu menyentuh ke alam pikiran rakyat yang berbicara sederhana dan berpikir sederhana.

Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kalau belum paham, segera minum susu supaya bisa lebih lancar berpikir dan runut dalam berbicara.

Foto Prabowo adalah milik Kantor Staf Presiden.

Sampurasun.

Masih Bingung dengan Hasil Quick Count

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Pada beberapa tulisan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya survey, quick count atau hitung cepat, exit poll, dan lain sebagainya adalah ilmu yang diajarkan minimal pengantarnya ada di mata kuliah Metode Penelitian yang diajarkan di setiap perguruan tinggi. Akan tetapi, ilmu ini jarang digunakan masyarakat secara umum dalam kegiatan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat melihatnya sebagai ilmu baru atau malah merupakan kegiatan yang diada-adakan hanya untuk kepentingan politik tertentu. Sebetulnya, tidak seperti itu. Ilmu ini di kalangan tertentu kerap digunakan untuk menjadi dasar mengambil kebijakan suatu perusahaan, negara, atau tindakan tertentu agar tepat sasaran. Para pengusaha makanan biasanya berupaya mencari data atau pengetahuan tentang makanan apa yang disukai rakyat sehingga mereka mendapatkan pemahaman untuk memproduksi makanan apa yang layak dijual dan mendapatkan untung besar.

            Dalam dunia politik, sejarah survey ini bermula dari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang pada masa lalu diselenggarakan oleh pemerintah yang berkuasa di banyak negara. Para dosen dan akademisi berkumpul, berpikir untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan ini. Digunakanlah metode-metode penelitian yang lebih cepat untuk mengontrol hasil pemilihan politik. Jika hasil pemilihan yang dilakukan pemerintah berbeda jauh dengan hasil survey atau quick count, para peneliti mengambil kesimpulan telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan politik. Apabila hasilnya tidak terlalu jauh yang biasanya antara 1 s.d. 5 persen, hasilnya masih bisa ditolerir dan masih berada dalam koridor ilmu pengetahuan. Jika terlalu jauh, itu sudah melewati batas pengetahuan yang dalam arti terjadi kejahatan dalam pemilihan politik.

            Hal ini dapat terlihat jelas dalam pemilihan presiden Filipina Ferdinand Marcos yang selalu menang dalam Pemilu, padahal rakyat sudah tidak menyukainya. Oleh sebab itu, para ahli melakukan metode survey untuk mengontrol pemerintah Filipina. Hasilnya, mengejutkan. Di dalam survey, Marcos tidak disukai dan kalah dalam pemilihan, tetapi pemerintah Filipina menyatakan bahwa Marcos menang. Rakyat yang sudah muak dan memang mayoritas tidak memilih Marcos, tidak mempercayai pemerintah, tetapi lebih mempercayai hasil survey. Terjadilah aksi massa yang menurunkan dan meruntuhkan pemerintahan Marcos. Filipina pun mengalami kegoncangan politik karena rakyat tak percaya lagi pemerintahnya.

            Demikianlah sedikit sejarah survey, quick count, exit poll, atau yang lainnya. Jadi, metode perhitungan seperti itu digunakan untuk mengontrol hasil Pemilu agar sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi, salah total jika ada yang mengatakan bahwa survey atau quick count itu dirancang untuk melakukan kecurangan karena sejarahnya tidak seperti itu, juga karena metode, narasumber, sumber data, sampel, kriteria, dan sebagainya yang dilakukan untuk melakukan survey harus juga dilampirkan dan dilaporkan kepada masyarakat. Di samping itu, satu lembaga survey dapat ditantang lagi oleh lembaga survey yang lainnya jika terjadi perbedaan yang terlalu jauh. Hal ini akan menjadi pertarungan ilmu pengetahuan dan menjatuhkan kebohongan.

            Memang ada mereka yang mengaku sebagai lembaga survey, tetapi hasilnya sangat lucu karena tidak jelas metodenya, siapa yang melakukannya, apa sumber datanya, di mana lokasinya, jumlah data, dan apa saja pertanyaan yang digunakan untuk bahan angket sehingga menjadi data sah untuk dijadikan acuan. Lembaga-lembaga seperti ini hanya muncul satu atau dua kali untuk seterusnya mati dan tidak dikenal lagi karena dia menjatuhkan nama baiknya sendiri dengan cara berdusta.

            Sampurasun.