Menghitung Anies

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Nyanyi lagunya Krisdayanti, yuk.

 

“Menghitung hari

Detik demi detik

Masa kunanti apa ‘kan ada

Jalan cerita kisah yang panjang

Menghitung hariii ….”

 

            Sekarang mari kita ganti kata “hari” dengan kata “Anies”.

 

“Menghitung Anies

Detik demi detik

Masa kunanti apa ‘kan ada

Jalan cerita kisah yang panjang

Menghitung Aniiies ….”

           

            Enak nyanyinya?

            Merdu kan?

            Kalian yang nyanyi, ya pasti merdu atuh.

            Jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022. Selanjutnya, kepemimpinan Jakarta akan dipegang pelaksana tugas (Plt) hingga 2024.

            Setelah berhenti menjadi gubernur, Anies harus berhitung dan banyak berpikir. Dia bisa ikutan menjadi calon dalam pemilihan presiden, ikutan lagi menjadi gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua, atau selesai dalam berpolitik karena sudah mentok nggak bisa ke sana dan ke sini.

            Kalau untuk ikut menjadi calon presiden (Capres), dia harus didukung partai dengan minimal kekuatan 20%. Sampai hari ini dia belum punya kekuatan itu. Hal itu disebabkan 82% partai adalah kekuatan politik pemerintahan Jokowi. Sisanya, 18% ada di PKS dan Partai Demokrat. Masih sangat kurang untuk menjadi syarat ikutan nyapres. Itu juga kalau memang PKS dan Demokrat nyalonin Anies. Kenyataannya, hingga hari ini kedua partai itu belum terbuka menyatakan akan mencalonkan Anies. Partai Demokrat malah sudah mengusung calonnya sendiri, yaitu Agus Harimurto Yudhoyono (AHY), Ketua Partai Demokrat. PKS juga dengar-dengar punya calon sendiri yang kalau saya nggak salah dengar, namanya Dr. Salim. Memang belum terlalu terkenal, tetapi kalau memang dicalonkan, PKS akan berjuang untuk memperkenalkan sosok calonnya itu.

            Lalu, bagaimana nasib Gubernur Seiman Santun Anies Baswedan itu yang dulu pendukungnya melarang jenazah untuk disholatkan di masjid karena memilih Ahok?

            Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari partai. Terjal memang, tetapi harus dilalui jika benar berniat menjadi calon presiden.

            Kalau merasa terlalu berat untuk nyapres, ya nyagub lagi aja ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Kalau buat nyagub, dukungan partai sepertinya aman buat Anies. Jika dilihat dari kasus interpelasi tentang rencana pelaksanaan balap mobil Formula E yang dianggap telah merusakkan kawasan Monas dan telah mengeluarkan uang rakyat hampir satu triliun tanpa jelas kapan pelaksanaan dan tempat balapnya itu, ada tujuh partai yang membentengi Anies dari serangan interpelasi PDIP dan PSI. Artinya, ada banyak partai yang tampaknya bersedia untuk menjadi kendaraan Anies jika nyagub lagi di DKI.

            Meskipun aman untuk ikutan nyagub lagi, belum tentu terpilih lagi karena akan muncul calon-calon gubernur baru, misalnya, Riza Patria yang sekarang menjadi wakil gubernur dari Gerindra itu bisa ikutan menjadi calon gubernur, begitu juga dengan orang lain. Lawan berat Anies yang sudah mendapatkan banyak dukungan adalah Gibran Rakabuming Raka yang sekarang masih menjadi walikota Solo dan anak dari Presiden RI Jokowi. Gibran sudah mendapatkan dukungan terbuka dari PKB dan PAN. Dia sendiri adalah kader PDIP. Belum lagi Gerindra sudah bersilaturahmi kepada Gibran. Enam menteri, Kapolri, Gubernur Jateng Ganjar, dan mantan Wagub DKI Ahok sudah mendatangi Gibran. Penyanyi kondang balada Iwan Fals pun mendukung jika Gibran melanjutkan karir politiknya ke tingkat yang lebih tinggi.

            Tantangan buat Anies memang sangat berat. Nyapres terjal, nyagub juga sangat berat karena dia nganggur dulu dari jabatan publik tahun 2022 dan harus menunggu selama dua tahun hingga pemilihan serentak pada 2024.

            Kalau Anies tidak berhasil melanjutkan karir politiknya, saya sarankan Anies kembali pada habitatnya yang lama, menjadi pengajar seperti saya saja. Banyak hal yang bisa diajarkan oleh Anies kepada generasi muda lewat sekolahan atau kuliahan.

            Mari menyanyi lagi.

            “Menghitung Anies

            Detik demi detik ….”

            Udah ah, bosen.

            Sampurasun.

Antara Pahlawan dan Penjahat

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Konflik Israel dan Palestina memunculkan dua kubu pemikiran di tanah air Indonesia. Ada yang pro-Palestina dan ada yang pro-Israel. Mayoritas adalah yang pro-Palestina, sedangkan yang pro-Israel jumlahnya hanya beberapa gelintir orang, sebagaimana jumlah orang Israel yang juga sangat sedikit, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta saja beda-beda tipis, sekitar sembilan juta orang. Dilihat dari opini yang beredar, para pendukung Israel ini miskin data, berpendapat hanya parsial, tidak utuh, dan menyandarkan pendapatnya dari sumber-sumber Israel. Mereka membenci Hamas yang dianggapnya penjahat dan teroris karena melawan Israel. Padahal, Hamas eksis itu disebabkan perilaku Israel yang banyak melakukan kejahatan kepada bangsa Palestina.

Jika Israel dari dulu mau secara beradab mengikuti program “two state solution”, ‘solusi dua negara merdeka’, yaitu di wilayah itu tercipta Negara Israel Merdeka dan Palestina Merdeka dengan hidup berdampingan, situasinya akan jauh berbeda, persoalan bisa diselesaikan dengan cara berdialog dan diskusi-diskusi yang jauh lebih elegan. Akan tetapi, zionis lebih memilih jalan premanisme, terorisme, dan kriminalisme yang mengakibatkan situasi semrawut hingga saat ini. Mereka memang kurang belajar dari sejarah mereka sendiri yang penuh masalah dan penuh kekacauan dari zaman ke zaman.

            Bagi zionis dan para pendukungnya, termasuk yang berada di Indonesia, Israel memiliki hak untuk melakukan kekerasan dan kekejaman terhadap bangsa Palestina dengan dalih bahwa Israel pun berhak hidup dan membela dirinya. Oleh sebab itu, bagi mereka, Hamas adalah penjahat yang harus dimusnahkan karena melawan Israel. Bagi Palestina dan para pendukungnya di seluruh dunia, Zionis Israel adalah penjahat karena menjajah Palestina. Hamas adalah pahlawan yang mengimbangi berbagai kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

            Sesungguhnya, perbedaan pendapat dan pemikiran ini selalu ada dalam setiap konflik yang terjadi antara para penjajah dengan bangsa yang dijajah. Tidak terlalu aneh.

            Di Indonesia, bagi Belanda, selaku penjajah, dan para pendukung penjajahan, Pangeran Diponegoro adalah perampok, penjahat, dan provokator yang menghasut para petani untuk memberontak terhadap Belanda. Akan tetapi, bagi Indonesia, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang sangat dihormati hingga saat ini karena membela rakyat kecil, termasuk para petani.

            Haji Hasan  Arif dari Cimareme, Garut, adalah provokator, ekstrimis, dan penghasut karena memprovokasi para petani untuk tidak menyerahkan beras sebagai pajak kepada Belanda. Dia mengumpulkan para santri dari Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, Bandung, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat untuk berperang  melawan Belanda. Bagi Belanda, selaku penjajah, dan para pendukungnya, Haji Hasan Arif adalah penjahat yang harus dibunuh karena melawan penjajahan. Akan tetapi, bagi Indonesia, khususnya rakyat Garut, Hasan Arif adalah pejuang, pahlawan karena melakukan perlawanan kepada Belanda.

            Omar Mochtar, bagi Italia adalah perampok, pembunuh, dan penjahat karena melakukan serangkaian serangan kepada pasukan Italia yang melakukan penjajahan pada Libya. Bagi rakyat Libya dan para pendukungnya, Omar Mochtar adalah pejuang, pahlawan, dan mujahid yang sangat dihormati. Ia sampai hari ini dikenal dengan gelarnya sebagai “Lion of The Desert”, ‘Singa Padang Pasir’.

            Hamas bagi Zionis Israel dan pendukungnya adalah penjahat karena melakukan perlawanan terhadap Israel yang menjajah Palestina. Bagi bangsa Palestina dan pendukungnya, saat  ini Hamas adalah pejuang dan pahlawan karena melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan Israel kepada bangsa Palestina.

            Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sebutan pahlawan atau penjahat bergantung posisi kita. Jika kita mendukung penjajahan, mereka yang melawan penjajahan adalah penjahat. Sebaliknya, jika kita mendukung rakyat terjajah, mereka yang melawan penjajahan adalah pejuang dan pahlawan. Posisi kita menentukan pendapat kita.

            Secara konstitusi, rakyat Indonesia wajib mendukung rakyat terjajah dan harus anti terhadap penjajahan. Secara kemanusiaan yang berlaku universal, kita wajib mengakui bahwa semua manusia itu memiliki hak dasar yang sama untuk merdeka. Secara ketuhanan, kita harus memahami bahwa semua manusia itu memiliki kewajiban untuk hidup harmonis dan saling menyayangi.

Ingat bahwa  pendapat dan perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban di alam akhirat nanti.

Sampurasun.

Pro-Kontra Social Distancing

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Dalam mengatasi penyebaran virus corona, pemerintah dan lembaga-lembaga dunia menjalankan cara “social distancing”, ‘pembatasan interaksi masyarakat’. Hal ini ada dalam berbagai kampanye dan seruan-seruan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

            Dalam kenyataannya, praktik social distancing ini tidak diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jalanan masih tetap ramai, terminal tetap sibuk, pasar tetap beroperasi, bahkan terjadi saling mengunjungi di antara sanak saudara dan kerabat untuk mengisi waktu program 14 hari “aktivitas di dalam rumah”. Ini kenyataan. Orang-orang masih hilir mudik.

            Dalam pengamatan saya, ada beberapa penyebab dari hal seperti ini. Pertama, masyarakat melihat kenyataan yang berbeda antara yang ditayangkan di televisi, seruan pemerintah, serta kehebohan di Medsos. Masyarakat banyak yang menilai ternyata kenyataannya tidak seheboh yang di televisi, apalagi yang berseliweran di Medsos. Masyarakat menilai bahwa lingkungannya tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Ketika mereka keluar rumah, situasi tetap normal. Di masjid-masjid kampung jumatan dan shalat berjamaah tetap berjalan, kerja bakti jalan terus, warung-warung tetap berjualan malahan tetap menjadi tempat nongkrong penduduk. Masyarakat menilai kehebohan hanya terjadi di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya, itu pun tidak di seluruh wilayahnya.

            Kedua, perlawanan terhadap hoax. Masyarakat sudah kesal dan marah oleh berbagai hoax yang mulai sangat dikenal selama kampanye Pilpres 2019. Ketika terjadi penyebaran virus corona pun, hoax sangat mengganggu masyarakat karena menebar ketakutan dan ketidakamanan. Masyarakat seolah-olah memperlihatkan diri bahwa dirinya sama sekali tidak terpengaruh hoax. Segala hoax itu tidak benar dan masyarakat menampilkan dirinya sebagai “penantang hoax” untuk mengalahkan hoax.

            Ketiga, politik. Isu corona yang seharusnya merupakan isu kesehatan dan kemanusiaan, telah dipolitisir oleh berbagai pihak untuk menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini. Berbagai tudingan, ejekan, dan cacian diarahkan pada pemerintah yang sah dalam hal ini Presiden Jokowi. Banyak status atau komen-komen negatif yang menyuarakan agar Jokowi mundur karena dianggap tidak becus  menangani penyebaran virus serta tidak melakukan penanganan sesuai selera mereka yang anti-Jokowi. Apalagi Jokowi menyatakan tidak berpikir untuk melakukan “lockdown” karena cost-nya terlalu besar dan tidak diperlukan.

            Bahkan, ada postingan, “Semoga seluruh antek-antek Jokowi kena virus corona.”

            Luar biasa!

            Politisasi atas isu virus ini mudah sekali dibaca oleh para pendukung Jokowi. Mereka pun melawan politisasi ini dengan beraktivitas secara normal dan tidak menginginkan lockdown karena menurut mereka bisa menimbulkan efek buruk yang luar biasa besar, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi.

            Paling tidak, itu yang saya bisa lihat dari tidak meratanya kepatuhan terhadap upaya social distancing yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, tak seorang pun yang tidak setuju atas pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Semuanya setuju. Perbedaannya hanya ada dalam pengalaman hidup yang berlainan, kekesalan dan kemarahan terhadap hoax, serta adanya pertarungan politik.

            Sampurasun.

Kok BMKG Yang Disalahin?

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banjir besar pada awal tahun 2020 yang terjadi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta menimbulkan polemik luar biasa. Hal itu sebenarnya biasa saja jika yang diperdebatkan adalah ilmu pengetahuan, kebijakan, atau pengalaman. Akan tetapi, menjadi aneh dan menyesatkan jika melakukan fitnah, penyesatan, dan menutupi kenyataan.

            Kemarin-kemarin sudah saling menyalahkan, tidak mau koreksi diri, introspeksi diri, selalu menganggap diri paling benar, dan orang lain yang salah. Sekarang ditambah lagi pihak yang disalahkan, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

            Menurut mereka, BMKG telah memberikan informasi yang salah. Selepas banjir besar pada awal tahun 2020, BMKG memberikan informasi bahwa akan terjadi lagi hujan besar yang berpotensi banjir besar. Dalam kenyataannya, hujan besar itu tidak terjadi dan cuaca sangat cerah. Saya saja yang tinggal di Bandung, cerah sekali, bahkan panas. Saya memanfaatkan cuaca itu untuk menembok jalan depan rumah supaya kuat dan bersih.

            Hal inilah yang menurut mereka, BMKG telah salah. Mungkin menurut mereka, seharusnya sekarang cuaca sedang terjadi hujan lebat dan banjir di mana-mana sesuai informasi BMKG. Inilah yang saya sebut aneh dan ngaco berat.

            Hal yang terjadi sebenarnya menurut urutan pemberitaan yang benar adalah BMKG menginformasikan bahwa akan terjadi hujan besar yang berpotensi banjir besar. Berdasarkan informasi dari BMKG itu, Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)-BPPT segera bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara (AU) memodifikasi cuaca. Mereka menjatuhkan hujan di atas laut sehingga awan yang berat itu tidak sampai ke darat. Menurut pengakuan mereka, curah hujan telah berhasil dikurangi sebanyak 50%. Oleh sebab itu, cuaca cerah dan hujan besar tidak terjadi. Begitu kejadiannya. Jadi, bukan BMKG yang salah informasi. BMKG tepat, lalu diantisipasi oleh Balai Besar (TMC)-BPPT yang bekerja sama dengan TNI AU, bencana susulan pun tidak terjadi.

            Begitulah seharusnya para pemimpin bergerak. Mereka bekerja sama sehingga bencana yang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak terjadi. Sebaliknya, pemimpin yang tidak bergerak dan tidak mengantisipasi bencana, padahal sudah diinformasikan sebelumnya adalah pemimpin yang tidak waspada dan hanya asyik dengan dirinya sendiri. Kita tidak bisa berharap banyak pada pemimpin model ini karena dia hanya sibuk dengan pikirannya sendiri.

            Saya tidak mengerti orang-orang yang ngaco berpikir itu, bagaimana cara berpikirnya sehingga menyalahkan BMKG?

            Pertama, mereka bisa merupakan orang-orang yang kurang informasi, lalu segera berbicara atau menulis sesuatu dengan ilmu yang dangkal. Orang-orang seperti ini bisa dimaklumi karena kurang informasi. Akan tetapi, mereka harus segera mengakui kesalahannya, lalu memperbaiki pernyataannya. Saya juga terkadang seperti itu. Akan tetapi, ketika tersadar, saya memperbaikinya. Hal ini sebagaimana yang saya lakukan ketika membuat “ralat” atas kekurangan pada tulisan sebelumnya. Saya tidak mau menyesatkan orang lain dan tidak mau juga berada dalam informasi sesat.

            Kalau saya menyesatkan orang lain sekaligus menyesatkan diri sendiri, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya di hadapan Allah swt nanti?

            Ngeri rasanya kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Allah swt, kelak.

            Jangankan di akhirat, di dunia saja saya sudah bisa tersiksa dan dipermalukan kalau salah, lalu tidak memperbaiki diri.

            Kedua, mereka yang ngaco ini terbiasa dididik dengan hati yang julit, penuh kebencian, gembira dengan berita hoax, memperbanyak prasangka, menganggap sangkaan adalah kebenaran, dan dibiasakan berbicara kasar.

            Ketiga, mereka yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Mereka ini selalu menyalahkan orang lain dan tidak memiliki kemampuan untuk menghisab diri, mengoreksi diri, dan introspeksi diri. Mereka selalu ingin tampak paling benar dan orang lain salah.

            Orang-orang seperti inilah yang menyesatkan orang lain dan kerap membuat orang lain ikut tersesat dalam pola pikir yang sesat. Akan tetapi, jika mereka memperbaiki diri, semuanya akan baik-baik saja. Insyaallah.

            Sampurasun.

Anies Dituntut Mundur, Santuy Aja Kaleee

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Demonstrasi hari ini (14-01-2020) menyuarakan aspirasi agar Gubernur DKI Anies Baswedan mundur sebagai gubernur. Keinginan para pendemo ini disebabkan Anies dianggap tidak bisa bekerja sebagai gubernur, salah satunya tidak mengantisipasi bencana banjir, padahal Jakarta adalah langganan banjir. Dia malah mengerjakan hal-hal lain yang dianggap tidak penting oleh masyarakat.

            Tuntutan mundur ini tidak perlu ditanggapi terlalu sewot, baik oleh Anies sendiri maupun oleh para pendukungnya. Biasa saja, santuy aja. Ini negara demokrasi, setiap orang boleh bicara, boleh menilai, boleh mengkritik. Yang tidak boleh itu berbohong, hoax, menghina, dan memaki-maki. Tuntutan mundur itu harus dihadapi dengan tenang.

            Bukankah ada ulama yang katanya berharap Jakarta dipimpin oleh orang yang lemah lembut, baik hati, dan santun?

            Anies harus menghadapi rakyatnya dengan lemah lembut, baik hati, dan santun. Jawab saja kritikan itu dengan kerja keras, bukti nyata, dan kepedulian yang tinggi kepada warganya. Jangan sebaliknya, menghadapi rakyat dengan cara menyalahkan orang lain, baik anak buahnya, kepala daerah lain, atau bahkan pemerintah pusat. Apalagi jika menganggap warganya yang protes sebagai musuh. Salah besar itu. Baik kepada pendukung ataupun bukan pendukung, Anies harus bersikap sama karena warga DKI Jakarta itu adalah warganya juga. Seluruh warga DKI Jakarta itu adalah tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

            Demikian pula dengan gugatan 250 warga DKI yang menuntut ganti rugi sejumlah 423 miliar rupiah itu, hadapi saja dengan cara-cara hukum, bukan menghadapinya dengan mengerahkan massa tandingan yang pro-Anies. Hadapi saja dengan tenang dan laksanakan keputusan yang sudah diambil hakim setelah melalui proses persidangan.

            Kalau ada yang selalu mengincar kesalahan Anies Baswedan, itu wajar. Itulah risiko seorang gubernur yang sejak sekarang sudah dielu-elukan sebagai calon presiden RI 2024. Ada banyak orang yang ingin menggantikan Jokowi dan mereka ingin menang. Salah satu caranya adalah menggambarkan Anies sebagai orang yang lemah, tidak bisa bekerja, terpilih sebagai gubernur hasil kasus Sara, dan lain sebagainya.

            Dalam percakapan orang Sunda ada bahasa “beuki luhur naek tatangkalan, beuki gede angin ngagelebug”, ‘semakin tinggi naik pohon, semakin kencang angin bertiup menggoncangkan’.

            Begitu, kan?

            Respon masyarakat terhadap dirinya akibat banjir besar ini harus menjadi pelajaran bagi Anies agar lebih baik bekerja, lebih dekat dengan masyarakat, terampil berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta berani mengambil tanggung jawab pekerjaan tanpa harus menyalahkan orang lain.

            Contoh juga tim Jokowi yang selalu memerangi hoax yang menyerang Jokowi dengan melaporkannya pada pihak kepolisian. Upaya mereka tampak berhasil. Sangat banyak yang ditangkap, kemudian menyatakan diri bersalah dan menyesal. Jika ada hoax yang menyerang Anies, segera laporkan pada pihak berwajib supaya kebenaran tampak lebih nyata.

            Dituntut mundur itu biasa saja. Jokowi dituntut mundur, Ahok dituntut mundur, Menhan RI Prabowo dituntut mundur, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut mundur, Susi Pudjiastuti juga pernah dituntut mundur, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun setiap hari sampai sekarang dituntut mundur dan didorong untuk di-impeach, ‘dipecat’.

            Masa Anies dituntut mundur sewot?

            Biasa saja, kalem aja.

            Sampurasun.

Anies Baswedan Digugat Rakyatnya

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Gubernur DKI Anies Baswedan dituntut oleh rakyatnya sendiri, warga Jakarta yang merasa dirugikan akibat banjir yang terjadi, melalui upaya hukum “class action”. Upaya ini berisi permintaan tanggung jawab Anies Baswedan berupa ganti rugi atas harta benda yang rusak, hilang, atau hancur akibat banjir. Entah berapa triliun yang diminta rakyat ini, sesuai dengan jumlah orang yang ikut menuntut dan harta benda yang juga menjadi korban banjir.  Entah berapa orang yang mengajukan class action ini, apakah semuanya atau hanya sebagian. Tuntutan mereka ditampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

            Tampaknya, upaya hukum ini akan terus berlanjut ke pengadilan. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan pengacara terkenal Hotman Paris yang juga mendorong LBH untuk segera melakukan tuntutan karena melihat bahwa unsur-unsur untuk melakukannya sudah tepat. Di samping itu, Pemda DKI Jakarta pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya melalui bagian hukumnya.

            Sebetulnya, bencana banjir ini hal yang sangat utama adalah disebabkan hujan besar yang ekstrem dan bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan pula di daerah-daerah lain, seperti, Banten, Jawa Barat, bahkan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Orang tahu itu. Akan tetapi, di wilayah-wilayah lain tidak tampak kemarahan luar biasa terhadap kepala daerahnya, mau gubernur, bupati, ataupun walikota. Berbeda dengan Jakarta yang mendapat perhatian yang luar biasa dengan kemarahan dan tudingan luar biasa pula terhadap gubernurnya.

            Saya melihatnya kekesalan masyarakat ini bukan karena banjirnya, melainkan disebabkan sikap Anies Baswedan yang dianggap kurang koordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi dan daerah di seputar DKI. Bahkan, Anies terkesan menyalahkan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat tentang pembangunan hulu yang berada di Jawa Barat. Padahal, orang tahu bahwa Anies sejak 2017 menghentikan program normalisasi. Sementara itu, programnya sendiri yang disebut naturalisasi tidak jelas apa, bagaimana, dan apakah sudah dilaksanakan. Pendek kata, masyarakat banyak yang menilai bahwa Anies tidak memprioritaskan penanganan banjir ini, padahal Jakarta adalah langganan banjir.

            Berbeda dengan Ridwan Kamil yang segera berkoordinasi dengan bupati dan walikota di bawahnya sehingga mencapai satu kesepakatan, satu suara. Di samping itu pun, Ridwan Kamil segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Masyarakat pun menganggap banjir dan longsor sebagai bencana dan bukan akibat kesalahan gubernur. Demikian pula dengan provinsi-provinsi lain.

            Anies Baswedan sudah benar awalnya yang mengatakan untuk tidak saling menyalahkan. Akan tetapi, pernyataan-pernyataan selanjutnya tampak membela diri dan bukannya mengefektifkan koordinasi dengan provinsi terdekat dan pemerintah pusat. Sebaiknya, Anies segera menjelaskan kesulitan-kesulitan kelanjutan normalisasi ataupun naturalisasi dengan menegaskan bahwa penanganan sungai di Jakarta akan segera dilanjutkan, baik normalisasi maupun naturalisasi.

            Koordinasi sangat diperlukan, kesepahaman sangat dinantikan. Jika terus-terusan tegang, perselisihan tidak akan berhenti dan yang rugi adalah masyarakat Jakarta serta kredibilitas Anies sendiri. Gotong royong adalah lebih baik dibandingkan tegang saling menyalahkan.

            Sampurasun.

Risiko Banjir Jakarta Jadi Sorotan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Sebenarnya, banjir itu musibah yang sudah beberapa kali terjadi, bukan hanya di Jakarta, di tempat-tempat lain pun terjadi. Akan tetapi, banjir kali ini, yang mulai terasa 1 Januari 2020, mendapatkan perhatian luar biasa. Hal itu disebabkan ada beberapa hal yang membuatnya menjadi objek perhatian yang lebih tinggi.

            Pertama, DKI Jakarta sendiri sudah menjadi pusat perhatian karena merupakan ibu kota RI. Sudah selayaknya, ibu kota sebuah negara itu lebih teratur, lebih sehat, lebih modern, lebih makmur, dan lebih membanggakan karena Jakarta adalah etalase Indonesia. Isi suatu toko diwakili pertama kali oleh etalase dan isinya yang berada di depan toko. Demikian pula Indonesia, Jakarta dianggap mewakili wajah Indonesia keseluruhan.

            Kedua, Gubernur Anies Baswedan adalah sosok yang juga mendapatkan perhatian serius. Dia adalah mantan menteri Presiden Jokowi. Dia pun pesaing Ahok dalam Pilkada DKI yang lalu. Ahok kalah, masuk penjara, bebas, lalu menjadi Komisaris Utama Pertamina. Anies menang dengan berbagai program dan janji yang serasa angin surga, terutama ketidaksetujuannya dengan tindakan penggusuran sebagaimana yang dilakukan gubernur sebelumnya, Ahok. Anies akan menyelesaikan permasalahan sungai di Jakarta dengan program “naturalisasi”. Selain itu pun Anies mendapatkan dukungan luar biasa dari grup 212 yang jelas berperan sangat besar dalam kejatuhan Ahok. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Anies dielu-elukan sebagai calon presiden RI pada 2024. Di samping itu, tentunya banyak hal lain yang menjadikan Anies sebagai sosok pusat perhatian.

            Berbagai hal seperti itulah yang menjadikan Jakarta dan Anies memiliki risiko sebagai pusat perhatian. Orang-orang akan menilai Anies Baswedan dari berbagai sisi, baik pribadinya, perilakunya, sikap bicaranya, maupun hasil kerjanya. Orang akan bertanya dan menyelidikinya. Dia akan menjadi objek pujian sekaligus juga kritikan, bahkan mungkin pula cacian, makian, dan hinaan. Itu merupakan risiko yang harus ditanggung seorang pemimpin. Orang pun akan menilai sehebat apa mental Anies dalam menangani berbagai masalah, berbagai kritikan, berbagai makian dan hinaan. Masyarakat akan menyaksikan dan memutuskan masing-masing apakah Anies bertanggung jawab atas program-program kerjanya atau malah melemparkan tanggung jawab kepada orang lain dan mencari kambing hitam. Selama memimpin Jakarta dan malang melintang dalam dunia politik, bahkan mungkin setelahnya, malah setelah meninggal pun, Anies harus menerima risiko itu. Dia bisa baik atau buruk di mata masyarakat bergantung dari dirinya sendiri.

            Jangan lupa pula, para pendukungnya pun akan dinilai oleh masyarakat yang lebih luas, terutama cara menunjukkan dukungannya kepada Anies Baswedan, apakah logis, emosional, terstruktur, atau malah semrawut.

            Itulah risiko dari segala permasalahan Jakarta yang harus ditanggung. Kalau tidak mau dikritik dan dinilai, jangan berani berada di panggung politik.

            Sampurasun.

Gimana Nasib Anies Baswedan?

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Judul ini mah nanya, bener nanya, bukan mengkritik. Nanya, sumpah.

            Akan tetapi, sebelum ke pertanyaan, saya pengen ceritera dulu. Banyak status di Medsos hari ini, 31 Desember 2019, yang bersyukur dan berharap, malah berdoa agar hujan terus turun. Banyak juga yang berharap malah bersiap-siap bisa liburan dengan memanfaatkan momen malam tahun baru. Pastinya, mereka ini berharap hari tidak hujan. Kalau saya, tidak ada bedanya, mau hujan atau tidak, jika memungkinkan, saya pergi ke luar. Saya ini kan penulis dan masih punya kartu pers yang berlaku. Saya bisa ceriterakan suasana tahun baru di tempat-tempat yang saya kunjungi, baik sisi positifnya maupun negatifnya. Bahkan, saya bisa ceriterakan ketika terjadi teror bom di bawah mobil “tvOne” di depan pendopo walikota Bandung ketika masih zaman Ridwan Kamil. Saya ada di tempat itu.

            Kembali ke pertanyaan judul. Beberapa hari terakhir ini Medsos banyak diisi oleh tulisan atau status tentang tidak bolehnya merayakan tahun baru. Ada yang menyatakan haram, kafir, murtad, bahkan harus syahadat lagi jika merayakan tahun baru masehi. Akan tetapi, beberapa hari terakhir pula, tepatnya mulai 21 Desember 2019 muncul berita bahwa Provinsi DKI Jakarta berbenah dan mempersiapkan diri untuk menyambut pergantian tahun baru 2019 ke 2020. Gubernur DKI itu jelas Anies Baswedan.

            Kalau rakyat biasa merayakan tahun baru dicap haram, kafir, atau murtad, bagaimana dengan Anies Baswedan?

            Gubernur Indonesia, Pujaan Umat, Goodbener Anies Baswedan itu memfasilitasi malam tahun baru dengan hadirnya beberapa titik panggung hiburan, seperti, di Jln. Thamrin, Jln. Sudirman, dan Bundaran HI. Di samping itu, diadakan pula pesta kembang api yang megah.

            Bisakah dikatakan bahwa Gubernur DKI itu memfasilitasi dan memberikan ruang kepada rakyat untuk melakukan kegiatan yang haram sehingga menjadi kafir atau murtad?

            Kasihan sekali dia kalau begitu.

            Bagi saya, Anies adalah orang cerdas.

            Bagi saya, malam tahun baru itu hanya sebuah momen. Berdosa atau tidaknya kita di malam itu bergantung bagaimana kita mengisinya. Jika kegiatan kita positif, ya bagus dan berpahala. Jika negatif, ya jadi buruk dan berdosa. Kita bisa berada di masjid, tausiyah, berdoa, berdzikir, dan lain sebagainya. Bisa pula mengadakan kegiatan positif di tempat orang ramai, misalnya, pada tahun-tahun lalu para mahasiswa ITB unjuk kebolehan di sepanjang Jl. Braga, Bandung dengan berbagai karya; warga Jl. Braga mengisahkan sejarah, perkembangan, dan masalah Jl. Braga melalui bioskop gratis di dalam bus; para seniman Sunda memperkenalkan seni Sunda yang hampir punah pada anak-anak muda.

            Siapa bilang itu jelek?

            Positif-negatif, bukan karena momen, melainkan perilaku kita sendiri.

            Sampurasun.