Tetap Belajar

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setiap orang memiliki masalah masing-masing. Ada yang memiliki masalah sama atau mirip, adapula yang berbeda. Selama manusia hidup, masalah selalu ada dengan diselingi kesenangan, ada suka dan ada duka. Jika masa hidupnya selesai di dunia, manusia tanpa iman akan menemukan masalah yang tak akan pernah selesai karena masuk neraka, tetapi ada pula manusia yang tak akan menemukan masalah apa pun karena masuk surga. Selama di dunia manusia selalu bertemu dengan masalah dan kesenangan, suka dan duka silih berganti.

            Dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini teramat banyak orang yang memiliki masalah yang sama, yaitu kesulitan keuangan dan makanan. Akan tetapi, banyak pula yang tidak bermasalah dengan keuangan dan makanan, tetapi memiliki masalah lain. Misalnya, para pengusaha tidak bermasalah dengan keuangan dan makanan untuk dirinya pribadi dan keluarga, tetapi memiliki masalah bagaimana dirinya harus tetap membayar para karyawannya sementara pemasukan bagi perusahaannya jauh berkurang drastis, bahkan mungkin tidak ada. Para pejabat negeri bermasalah dengan bagaimana caranya agar masalah rakyat di bawahnya dapat dihilangkan atau ditekan semaksimal mungkin. Bagi yang lain mungkin lebih parah, bisa bermasalah dengan kesehatannya ditambah keadaan ekonominya semakin sulit.

            Meskipun setiap manusia memiliki masalah masing-masing, sesungguhnya ada masalah yang sama, yaitu mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Diakui atau tidak, terasa atau tidak, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi adalah masalah tersendiri, baik masa depan di dunia maupun di akhirat. Tak ada yang dapat memastikan dirinya bakal baik-baik saja pada masa depan. Orang kaya dan berkuasa sekalipun tidak bisa memastikan dirinya akan terus kaya dan berkuasa. Dia bisa jatuh miskin dan atau terjatuh. Begitu juga sebaliknya.

            Sebagai manusia, untuk memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan sekarang ini adalah dengan cara belajar keras dan bekerja keras. Tak ada jalan lain. Mungkin saja ada yang tidak percaya dengan rajin belajar dan bekerja keras bisa membentuk masa depan yang lebih baik karena banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, bahkan buruk bisa hidup penuh kesuksesan. Benar itu terjadi di sekitar kita, misalnya, Hari Tanoesoedibjo yang hanya Paket C bisa menjadi pengusaha besar. Demikian pula Susi Pudjiastuti yang hanya lulusan SMP bisa menjadi menteri kelautan dan perikanan. Itu benar, tetapi itu kasuistis. Tidak semua orang bisa seperti itu, bergantung pada kehendak Allah swt. Meskipun demikian, jangan lupa, bahwa mereka tetap belajar, tetapi belajar dari pengalaman dan dari pekerjaan mereka sendiri yang tidak didapatnya dari pendidikan formal.

            Bagi manusia kebanyakan, sekolah dan atau kuliah yang baik dan benar adalah upaya umum yang dilakukan untuk mendapatkan  masa depan yang lebih baik. Setelah belajar formal, kerja keras adalah jalan yang diyakini dapat membawa manusia ke arah kesuksesan. Jika kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat atau negara yang lebih maju, niscaya kita akan menemukan bahwa mereka lebih rajin belajar dan lebih bekerja keras dibandingkan kita. Begitulah kondisi manusia secara umum.

           Dengan melihat kenyataan seperti itu, sekolah atau kuliah adalah suatu jalan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, kami menawarkan bagi lulusan SMP/MTs dapat melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Mawaddi yang berlokasi di Kompleks Pondok Pesantren As Saadah, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Siapa pun dapat langsung datang ke lokasi dan berkomunikasi dengan para guru di sana.

            Belajar keras dan bekerja keras adalah jalan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi, insyaallah.

            Sampurasun.

Warga Natuna Jangan Tolak WNI dari Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kali kedua saya menulis tentang sikap penolakan yang dilakukan sebagian warga Natuna, kepulauan Riau, terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air Indonesia. Saudara-saudara kita, sebagian warga Natuna ini memang harus diingatkan lebih jauh dan lebih dalam tentang pemahaman bahwa kita ini adalah sesama saudara sebangsa dan setanah air. Para pendidik, ahli agama, ahli budaya, dan para stake holder lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman-pemahaman tersebut.

            Pertama, sejak Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP, mereka menolak kehadiran nelayan-nelayan dari Pulau Jawa. Padahal, Natuna adalah bagian dari wilayah NKRI. Seluruh wilayah NKRI adalah milik warga NKRI juga. Kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah NKRI adalah untuk seluruh warga NKRI, dari pulau mana pun mereka berasal.

            Adalah hal yang lucu jika warga Jawa Barat, Jakarta, atau pulau-pulau lainnya menolak warga Natuna untuk berobat, kuliah, bekerja, atau tamasya. Warga Natuna boleh beraktivitas apa saja di pulau mana saja karena warga Natuna adalah juga warga NKRI. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air pun boleh beraktivitas di Natuna.

            Kedua, ketika kementerian KKP dipegang oleh Edhy Prabowo, warga Natuna tetap melakukan upaya penolakan terhadap nelayan-nelayan Pantura atau Pulau Jawa untuk mencari ikan di perairan Natuna Utara, padahal kehadiran nelayan-nelayan dari Pulau Jawa itu adalah untuk mengamankan perairan Natuna Utara dari pencurian ikan yang dilakukan negara lain, terutama Cina. Nelayan Natuna sendiri belum mampu meramaikan kawasan Laut Natuna Utara sehingga pencurian ikan terus terjadi di kawasan itu. Sekarang karena wilayah itu harus diamankan oleh patroli laut, Bakamla, TNI AL, bahkan dengan menggunakan pesawat F16, dibutuhkan biaya yang banyak. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan itu bisa dari hasil tangkapan nelayan-nelayan Indonesia, sementara itu hasil tangkapan nelayan Natuna sendiri masih terbatas. Salah satu solusinya adalah mengajak saudara-saudaranya dari Pulau Jawa untuk beraktivitas di Natuna Utara.

            Daripada dicuri oleh negara lain, mendingan berbagi dengan saudara sebangsa sendiri, ya nggak?

            Ketiga, warga Natuna menolak dengan keras kehadiran warga Negara Indonesia (WNI) yang “terpaksa” pulang dari Cina, terutama Kota Wuhan, Provinsi Hubei akibat dari merebaknya virus corona di Cina. Kepulangan WNI ini merupakan upaya untuk menghindari virus corona di Cina. Penolakan ini bagi saya cukup mengejutkan. WNI yang pulang itu adalah saudara-saudara warga Natuna sendiri, sebangsa dan setanah air. Mereka sudah sangat tersiksa di Cina mempertahankan dan menghindarkan diri dari infeksi virus corona. Mereka sudah ketakutan, menderita, dan sempat kesulitan makanan. Sebelum pulang, mereka sudah diperiksa otoritas Cina dan dinyatakan sehat. WNI yang mengalami demam dan sakit, tidak diperbolehkan pulang. Mestinya, kita sebagai saudaranya sebangsa setanah air menyambutnya dan menolongnya, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Toh, pemerintah Indonesia pun sangat berhati-hati dengan hal ini. Para petugas menggunakan pakaian superketat meskipun sudah dinyatakan sehat. Para WNI itu pun disemprot lagi dengan cairan khusus. Saya yakin bahwa pemerintah RI pun sudah sangat waspada karena jika terjangkit virus, yang susah adalah pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri.

            Pemilihan Natuna sebagai tempat kepulangan WNI dari Wuhan sudah melalui berbagai pertimbangan. Dalam detiknews Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Di samping itu, Natuna memiliki landas pacu (runway) yang berdekatan dengan wilayah yang dijadikan kawasan observasi (pengamatan). Dengan demikian, proses masuk ke penampungan sejak turun pesawat menjadi lebih sangat cepat. Tambahan pula, jarak dari hangar (garasi pesawat) dengan pemukiman penduduk cukup jauh, yaitu sekitar 5-6 km. Demikian pula jarak dengan dermaga, sekitar 5-6 km. Dengan demikian, hal itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan.

            Pertimbangan yang dilakukan oleh Panglima TNI tersebut sangat masuk akal dibandingkan dengan menggunakan wilayah-wilayah lain yang mungkin tidak seistimewa Natuna.

            Kalaupun warga Natuna atau aparat pemerintah daerahnya merasa khawatir, seharusnya meminta penjelasan dari pemerintah pusat dan meminta jaminan agar kekhawatiran mereka sama sekali tidak terjadi. Tidak perlu melakukan tindakan emosional yang didorong oleh kecurigaan yang berlebihan pula. Kita adalah sesama warga bangsa Indonesia yang harus tolong-menolong, bergotong royong. Jika sebagian warga bangsa sakit, seluruh warga pun seharusnya merasakan sakit pula sehingga bahu-membahu untuk menghilangkan rasa sakit itu. Indonesia itu satu tubuh, NKRI.

            Meskipun demikian, ada pelajaran yang harus diingat pemerintah pusat, yaitu soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti yang juga sempat menolak keras wilayahnya dijadikan tempat observasi bahwa pemilihan Natuna menjadi tempat evakuasi tidak melalui proses koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, dijadikannya Natuna sebagai tempat transit pun tanpa alasan yang jelas.

            Persoalan koordinasi ini hendaknya menjadi pelajaran dan perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan yang berlebihan. Koordinasi ini penting agar semua program bisa dijalankan dengan baik, lancar, dan berhasil.

            Kita adalah Indonesia. Indonesia adalah kita.

            Sampurasun.

Anies Dituntut Mundur, Santuy Aja Kaleee

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Demonstrasi hari ini (14-01-2020) menyuarakan aspirasi agar Gubernur DKI Anies Baswedan mundur sebagai gubernur. Keinginan para pendemo ini disebabkan Anies dianggap tidak bisa bekerja sebagai gubernur, salah satunya tidak mengantisipasi bencana banjir, padahal Jakarta adalah langganan banjir. Dia malah mengerjakan hal-hal lain yang dianggap tidak penting oleh masyarakat.

            Tuntutan mundur ini tidak perlu ditanggapi terlalu sewot, baik oleh Anies sendiri maupun oleh para pendukungnya. Biasa saja, santuy aja. Ini negara demokrasi, setiap orang boleh bicara, boleh menilai, boleh mengkritik. Yang tidak boleh itu berbohong, hoax, menghina, dan memaki-maki. Tuntutan mundur itu harus dihadapi dengan tenang.

            Bukankah ada ulama yang katanya berharap Jakarta dipimpin oleh orang yang lemah lembut, baik hati, dan santun?

            Anies harus menghadapi rakyatnya dengan lemah lembut, baik hati, dan santun. Jawab saja kritikan itu dengan kerja keras, bukti nyata, dan kepedulian yang tinggi kepada warganya. Jangan sebaliknya, menghadapi rakyat dengan cara menyalahkan orang lain, baik anak buahnya, kepala daerah lain, atau bahkan pemerintah pusat. Apalagi jika menganggap warganya yang protes sebagai musuh. Salah besar itu. Baik kepada pendukung ataupun bukan pendukung, Anies harus bersikap sama karena warga DKI Jakarta itu adalah warganya juga. Seluruh warga DKI Jakarta itu adalah tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

            Demikian pula dengan gugatan 250 warga DKI yang menuntut ganti rugi sejumlah 423 miliar rupiah itu, hadapi saja dengan cara-cara hukum, bukan menghadapinya dengan mengerahkan massa tandingan yang pro-Anies. Hadapi saja dengan tenang dan laksanakan keputusan yang sudah diambil hakim setelah melalui proses persidangan.

            Kalau ada yang selalu mengincar kesalahan Anies Baswedan, itu wajar. Itulah risiko seorang gubernur yang sejak sekarang sudah dielu-elukan sebagai calon presiden RI 2024. Ada banyak orang yang ingin menggantikan Jokowi dan mereka ingin menang. Salah satu caranya adalah menggambarkan Anies sebagai orang yang lemah, tidak bisa bekerja, terpilih sebagai gubernur hasil kasus Sara, dan lain sebagainya.

            Dalam percakapan orang Sunda ada bahasa “beuki luhur naek tatangkalan, beuki gede angin ngagelebug”, ‘semakin tinggi naik pohon, semakin kencang angin bertiup menggoncangkan’.

            Begitu, kan?

            Respon masyarakat terhadap dirinya akibat banjir besar ini harus menjadi pelajaran bagi Anies agar lebih baik bekerja, lebih dekat dengan masyarakat, terampil berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta berani mengambil tanggung jawab pekerjaan tanpa harus menyalahkan orang lain.

            Contoh juga tim Jokowi yang selalu memerangi hoax yang menyerang Jokowi dengan melaporkannya pada pihak kepolisian. Upaya mereka tampak berhasil. Sangat banyak yang ditangkap, kemudian menyatakan diri bersalah dan menyesal. Jika ada hoax yang menyerang Anies, segera laporkan pada pihak berwajib supaya kebenaran tampak lebih nyata.

            Dituntut mundur itu biasa saja. Jokowi dituntut mundur, Ahok dituntut mundur, Menhan RI Prabowo dituntut mundur, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut mundur, Susi Pudjiastuti juga pernah dituntut mundur, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun setiap hari sampai sekarang dituntut mundur dan didorong untuk di-impeach, ‘dipecat’.

            Masa Anies dituntut mundur sewot?

            Biasa saja, kalem aja.

            Sampurasun.

Berkah Bertengkar dengan Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Semua kejadian ada hikmahnya. Pertengkaran terakhir antara Indonesia dengan Cina mengenai hak berdaulat Indonesia di Laut Natura Utara membuka hikmah tersendiri. Meskipun tidak begitu diperhatikan orang dan mungkin dianggap kecil, hikmah dan beberapa manfaatnya nyata.

            Manfaatnya sesungguhnya banyak, misalnya, patroli laut Indonesia lebih rutin dan lebih kuat, kapal-kapal nelayan Indonesia jadi lebih besar ukurannya, kita lebih memahami perilaku Cina ketika berkonflik. Masih banyak sebetulnya yang bisa ditulis. Meskipun demikian, ada hal yang mungkin tidak disadari banyak orang, yaitu soal nama kawasan perairan yang dijarah kapal-kapal nelayan dan coast guard Cina itu. Dunia mengenalnya dengan nama “Laut Cina Selatan”, ‘South China Sea’. Indonesia pun menggunakan nama itu. Akan tetapi, ketika beberapa tahun lalu terjadi konflik yang sama di kawasan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengubah namanya menjadi “Laut Natuna Utara”, ‘North Natuna Sea’. Perubahan atau penggunaan nama ini menimbulkan reaksi keras dari Cina. Mereka protes, berteriak pada dunia menyatakan ketidaksetujuan atas nama yang digunakan Susi Pudjiastuti.

            Persoalan nama ini kemudian mereda dengan sangat cepat, tidak mendapat tanggapan dari banyak orang. Kita dan dunia tetap menggunakan istilah Laut Cina Selatan. Semua menggunakan nama itu. Akan tetapi, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Cina di Indonesia yang baru-baru ini terjadi membuat nama Natuna menjadi lebih populer, kemudian istilah atau nama Laut Natuna Utara semakin sering terdengar atau terbaca. Istilah Laut Cina Selatan malahan menjadi mulai terasa asing, minimal bagi rakyat Indonesia. Media cetak dan elektronik, para penyelenggara negara, masyarakat, serta tulisan-tulisan di Medsos pun menggunakan nama Laut Natuna.

            Penggunaan nama ini sangat penting sesungguhnya. Jika menggunakan nama Laut Cina Selatan, rasanya itu memang merupakan milik Cina. Akan tetapi, jika menggunakan nama Laut Natuna Utara, jelas rasa Indonesia-nya lebih kuat.

            Kalaulah penyair dunia William Shakespeare pernah mengatakan “apalah arti sebuah nama”, kita jawab saja bahwa nama adalah “doa, harapan, dan identitas diri”.

            Sangatlah baik jika kita mulai sekarang menggunakan nama Laut Natuna Utara, tidak perlu lagi menggunakan nama Laut Cina Selatan. Para akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, dan rakyat pada umumnya harus menggunakan nama ini. Soal dunia menggunakan nama yang lain, terserah mereka. Akan tetapi, kita akan mempengaruhi dunia jika nama itu yang kita pakai terus-menerus dan berulang-ulang. Dengan demikian, dunia akan lebih mendukung karena nama itu adalah nama Indonesia.

            Sampurasun.

Mereka Cuma Pencuri Lapar

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Persoalan pencurian ikan di Laut Natuna, Indonesia ini memunculkan banyak dialog dan acara-acara talk show. Dari beberapa perbincangan, ternyata para pencuri ikan itu hanyalah “para pencuri lapar”.

            Sebetulnya bukan hanya Cina yang gemar mencuri ikan di Natuna, melainkan banyak yang berasal dari negara lain, misalnya, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Akan tetapi, ketika Cina yang melakukan pencurian, ributnya bukan main. Hal itu disebabkan Cina memang sedang seksi menjadi pusat perhatian dunia di samping “ngeyel”. Padahal, insiden-insiden dengan negara lain pun kerap terjadi hingga menimbulkan tabrakan kapal antara patroli Indonesia dengan “coast guard” negara asal para pencuri itu, misalnya, dengan Vietnam dan Malaysia. Akan tetapi, peristiwa itu kurang seksi untuk diberitakan. Hal ini sama dengan peristiwa “teror”, jika pelakunya orang Islam, beritanya luar biasa dahsyat. Hal itu disebabkan untuk kasus terorisme, umat Islam itu seksi menjadi pusat perhatian. Berbeda jika pelakunya berasal dari penganut agama non-Islam, beritanya biasa-biasa saja, bahkan tidak diberitakan sama sekali. Padahal, banyak sekali kasus teror yang dilakukan penganut agama lain.

            Dari beberapa perbincangan mengenai pencurian di Laut Natuna dan mereka nekad melakukannya disebabkan beberapa hal. Pertama, pergantian kabinet di Indonesia menyebabkan perubahan kebijakan seperti tidak adanya lagi penenggelaman kapal.

            Kedua, ikan-ikan di negara mereka sudah menipis jumlahnya, bahkan mungkin habis. Menipisnya jumlah ikan di negara mereka kemungkinan disebabkan penangkapan yang tidak memikirkan sustainability, ‘kesinambungan kehidupan’ dan atau penangkapan yang luar biasa banyak untuk memenuhi permintaan industrinya. Cina adalah negara yang sangat banyak penduduknya, mencapai 1,3 miliar orang yang membutuhkan ikan di samping untuk industri ikan yang akan dijual kembali. Hal itu bisa dilihat dari alat tangkap yang mereka gunakan, yaitu pukat harimau yang sangat dilarang digunakan oleh nelayan Indonesia.

            Ketiga, sumber daya ikan di Laut Natuna luar biasa melimpah. Hal ini terjadi setelah Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan, kebijakan larangan menangkap ikan-ikan atau udang-udang yang masih kecil agar kesinambungan hidup terjaga, larangan penggunaan alat tangkap yang berbahaya dan mengancam keberlangsungan hidup ikan-ikan.

            Keempat, para pencuri ikan itu mempelajari keadaan Negara Indonesia. Ketika Indonesia lengah, sibuk dengan isu-isu dalam negeri, ribut di dalam negeri, kekurangan dana operasional untuk patroli, dan lemahnya penjagaan dari Indonesia, mereka pun segera melakukan pencurian. Jadi, mereka pada dasarnya adalah pencuri. Mereka menunggu situasi yang tepat untuk melakukan pencurian.

            Untuk mengatasi para pencuri ikan itu, kita semua sebagai warga bangsa harus bersatu dan mendukung segala keputusan yang mengambil langkah bertujuan menjaga kedaulatan NKRI, penegakkan hukum, serta eksploitasi sumber daya laut untuk kepentingan dalam negeri. Mereka yang tidak mendukung kebijakan seperti ini adalah teman-temannya pencuri itu.

            Dengan memahami bahwa sebenarnya pada dasarnya mereka adalah pencoleng ikan, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan yaitu meningkatkan patroli dan meningkatkan kekuatan laut Indonesia lebih modern lagi. Hal itu yang harus dilakukan karena tidak mungkin membuat pagar di laut.

            Berapa biayanya membuat pagar di laut?

            Mahal sekali pastinya.

           Apalagi kalau pagarnya dari bambu, moal anggeus-anggeus nyieunna nepikeun ka kiamat oge.

            Sampurasun

Diplomasi Menghadapi Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Cina memang berulang-ulang melakukan pencurian ikan di kawasan Laut Natuna yang merupakan milik Indonesia. Pencurian itu bukan hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan Cina, melainkan pula “direstui” oleh pemerintahnya. Hal ini bisa dilihat dari pembelaan pemerintah Cina terhadap nelayan-nelayannya yang mengawal para pencuri itu dengan menggunakan kapal coast guard serta pernyataan sikap Cina Daratan melawan protes Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

            Dilihat dari teori hubungan internasional, itu hal yang wajar karena setiap negara selalu berusaha untuk memakmurkan dan melindungi warga negaranya sendiri. Akan tetapi, menjadi tidak wajar jika melanggar ketetapan atau aturan yang sudah disepakati secara internasional. Indonesia berusaha melindungi kepentingan negaranya dengan mematuhi berbagai kesepakatan dan hukum internasional, ini perilaku beradab. Cina tidak mengakui berbagai kesepakatan dan aturan internasional serta hanya menetapkan sendiri sesuai keinginannya sendiri, ini sikap premanisme, anarkis, arogan, dan tidak beradab.

            Dalam menghadapi sikap Cina, menteri-menteri Indonesia tampak berbeda pendapat dan cara. Menhan Prabowo tenang, Menko Kemaritiman Luhut lebih tenang, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meledak-ledak, Menkopolhukam Mahfud M.D. diplomatis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lugas berdasar hukum.

            Menteri yang belum kedengaran suaranya hanya Menteri Kelautan dan Perikanan RI sekarang Edhy Prabowo. Padahal, dia pun memiliki tanggung jawab yang besar.

            Perbedaan sikap dari para menteri itu merupakan hal yang wajar. Perbedaannya hanya soal gaya atau cara. Akan tetapi, hal yang sama dari mereka adalah soal kedaulatan negara harus dilindungi dan pencurian ikan di kawasan laut Indonesia harus dihentikan dengan cara penegakkan hukum. Di samping itu, pada akhirnya sikap para menteri itu bermuara kepada presiden. Sikap Presiden-lah yang keluar menjadi kebijakan dalam menghadapi Cina.

            Kesamaan pandangan secara umum dari setiap menteri itu dapat dilihat bahwa tidak terjadi keributan di dalam negeri ketika mantan Menteri Susi menggunakan “diplomasi megafon”. Diplomasi ini berupa pernyataan sikap dengan suara keras dan mengeluarkan ancaman. Demikian pula, ketika Menlu RI Retno Marsudi menggunakan “diplomasi terbuka” yang menantang Cina untuk secara terbuka menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Semua mendukung penuh. Hal yang sama pun bisa disaksikan ketika TNI AL mengirimkan pasukan dan kapal perang untuk membantu patroli dan pengamanan di kawasan ZEE Indonesia, Laut Natuna. Mahfud M.D., Luhut, dan Prabowo pun setuju. Ini namanya “diplomasi bersenjata”, diplomasi tetap dilakukan dengan membawa dukungan berupa kekuatan militer.

            Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi semuanya harus berujung pada menjaga kedaulatan negara untuk memakmurkan dalam negeri Indonesia. Caranya, bukan dengan perang, melainkan diplomasi serta penegakkan hukum Indonesia di seluruh kawasan Indonesia. Untuk melakukannya, jelas Indonesia harus memiliki aparat dan alat penegakkan hukum yang memadai dan berwibawa.

            Untuk itulah, kerja sama semua pihak termasuk rakyat sangat diperlukan: korupsi diberantas, infrastruktur dibangun dan dimanfaatkan, BUMN menguntungkan negara, serta rakyat harus belajar keras dan kerja keras agar dapat membayar pajak lebih besar dan membeli barang lebih banyak sehingga pendapatan negara meningkat untuk melengkapi alat-alat penegakkan hukum dalam rangka melindungi segenap kepentingan rakyat Indonesia.

            Sampurasun.

Merindukan Susi Pudjiastuti

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Siapa yang tidak kenal Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dikenal dengan kata “Tenggelamkan!”?

            Kata itu digunakan untuk memerintahkan jajarannya menghukum para pencuri ikan di kawasan Indonesia dengan cara menenggelamkan perahu-perahunya. Ketegasannya itu membuatnya terkenal ke seluruh dunia sekaligus membuat ciut nyali para pencuri ikan serta negara asal para pencuri itu. Tak kurang Negara Cina yang besar itu pun terpaksa “mengalah” ketika terjadi ribut penangkapan nelayan Cina yang mencuri ikan di kawasan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Cina sempat menghardik Indonesia karena menganggap wilayah itu miliknya, tetapi Susi pun melawannya dengan keras. Akhirnya, Cina mengatakan tidak berkeberatan jika kawasan laut tempat terjadinya penangkapan itu diklaim Indonesia sebagai wilayahnya.

            Untuk mengamankan kawasan Natuna, Susi melengkapinya dengan perahu dan pasukan laut yang bersenjata. Ini soal kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Dengan berbagai tindakannya, untuk beberapa lama, di kawasan Natuna tidak lagi terdengar pencurian ikan. Itu artinya, kedaulatan negara terjaga dan kesempatan nelayan Indonesia untuk lebih menyejahterakan dirinya semakin terbuka lebar, bebas dari pencurian.

            Pagi hari ini saya menonton berita dari Metro TV yang memaparkan bahwa pencurian ikan mulai marak lagi di kawasan Natuna. Kapal-kapal laut pencuri ikan yang sempat direkam oleh nelayan Indonesia adalah berasal dari Cina dan Vietnam. Bahkan, pencuri dari Cina itu dikawal Coast Guard Cina. Para nelayan itu sudah lapor pada aparat keamanan laut, tetapi belum ada tindakan yang diharapkan. Ini sungguh mengherankan. Ketika menteri kelautan dan perikanan diganti oleh Edhy Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra, partainya Prabowo yang ahli keamanan itu, kawasan Natuna kembali marak pencurian ikan.

            Apakah ada hubungan antara pergantian menteri dari Susi Pudjiastuti ke Edhy Prabowo dengan maraknya kembali pencurian ikan?

            Kita belum tahu.

            Kita memang belum bisa menyalahkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo karena yang namanya pencuri itu selalu mencari jalan untuk mencuri. Seketat apapun keamanan rumah, kawasan, atau negara, pencuri pikirannya selalu mencari celah untuk mencuri. Paling tidak, ini adalah tantangan bagi Edhy Prabowo untuk mengatasinya sebaik Susi Pudjiastuti, bahkan lebih baik lagi. Presiden Jokowi sudah memberikan kepercayaan kepadanya, Edhy harus membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan itu memang layak diembankan kepada dirinya.

            Yang jelas, saya mulai merindukan lagi Susi Pudjiastuti dengan perintahnya, “Tenggelamkan!”

            Sampurasun.

Tekad Hebat Para Elit

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setidaknya, sepanjang yang saya tahu, ada lima pejabat elit Indonesia yang hebat dalam menolak iming-iming materi yang ditawarkan pihak-pihak yang menginginkan keuntungan dari Indonesia secara licik dan curang. Pertama,  kita kenal Ir. Soekarno yang merupakan Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden pertama Republik Indonesia. 

Ia terkenal dengan kalimat kasarnya, “Go to hell with your aids!”

“Pergilah ke neraka dengan bantuan-bantuan kalian!”

Kalimat itu ditujukan pada negara-negara kapitalis yang masih ingin mengatur dan mendapatkan keuntungan dari Indonesia secara jahat. Soekarno cerdas bahwa bantuan-bantuan asing itu akan sangat mengikat Negara Indonesia sehingga harus tetap tunduk dan patuh mengikuti permainan-permainan keji kapitalis. Padahal, jika bantuan-bantuan itu diterimanya, Soekarno bisa menjadi orang yang teramat kaya raya di Indonesia. Akan tetapi, ia lebih memilih tidak kaya raya agar Indonesia memiliki harga diri dan tetap tegar dalam jalur yang benar. Hebat benar dia.

Kedua, Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso. Ia adalah polisi antisuap yang membersihkan diri dan lingkungannya dari pintu-pintu suap. Geger  negeri ini memiliki pemimpin polisi seperti Hoegeng. Ia bertindak profesional, tidak pandang bulu. Benar dan salah harus sejelas hitam dan putih. Ia selalu ulet untuk menuntaskan kasus-kasus yang seharusnya dituntaskan oleh polisi. Ia marah besar ketika ada banyak orang yang memaksa untuk menyuap dirinya, padahal masyarakat dari dulu sampai hari ini masih menganggap bahwa polisi adalah aparat yang sangat mudah untuk disuap gara-gara banyak oknum polisi yang tidak berjiwa ksatria serta tidak cinta pada tugas dan profesinya. Mereka hanya suka uang, tidak beda dengan preman jalanan pemalak pedagang pasar. Kasihan jadinya polisi-polisi baik, jujur, dan profesional harus ikut tercoreng oleh perilaku rekan-rekannya yang kerjanya busuk.

Hoegeng adalah polisi jujur profesional ksatria cinta tanah air. Karena kecintaan pada tugasnya inilah yang membuatnya harus terlempar dari posisinya sebagai pemimpin polisi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Akan tetapi, ia tetap pada keyakinannya, jujur dan baik.

Seandainya dia mau menerima banyak suapan dari para pebisnis, ia bisa kaya raya. Seandainya dia mau tidak terlalu tegas dan ulet dalam menuntaskan kasus-kasus besar, ia bisa memiliki banyak jabatan “basah” dalam pemerintahan. Akan tetapi, tidak bagi Hoegeng. Ia memilih menjadi polisi jujur profesional ksatria cinta tanah air. Hebat benar dia.

Ketiga, Prof. Dr. H. Amien Rais. Ia adalah Lokomotif Reformasi yang bersama masyarakat dan mahasiswa menjungkalkan bangunan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Melalui posisinya sebagai ketua Partai Amanat Nasional (PAN), ia dipercaya menjadi Ketua MPR/DPR RI.

Ketika dalam perjuangan menjatuhkan Orde Baru dengan gerakan reformasi, ia mengaku di depan televisi nasional dan internasional pernah menerima telepon dari “seseorang” kerabat Orde Baru agar menghentikan upayanya dalam gerakan reformasi. Sebagai imbalannya, Amien Rais akan mendapatkan uang sekitar sebelas miliar rupiah. Akan tetapi, ia menolaknya. Ia memilih untuk terus berjuang menggulingkan Orde Baru.

Seandainya ia mau menerima uang itu, ia bakalan kaya mendadak dan memiliki banyak uang untuk dijadikan modal bisnis dan memajukan lembaga pendidikan yang didirikannya. Bahkan, ia bisa meminta lagi lebih banyak untuk organisasi yang dipimpinnya, yaitu Muhammadiyah. Akan tetapi, tidak bagi Amien Rais. Perjalanan reformasi adalah lebih penting daripada uang recehan itu. Hebat benar dia.

Keempat, K.H. Abdurahman Wahid. Ia adalah budayawan, intelektual kelas wahid, Ketua PB NU yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam awal masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, ia mengaku di depan televisi nasional dan internasional bahwa dirinya pernah menerima proposal dengan kecenderungan upaya suap di dalamnya.

Ketika mendengar ada proposal itu di mejanya, ia memintanya, “Sini mana proposalnya? Saya langsung robek-robek semuanya.”

Ia adalah presiden yang berlatar belakang santri dan tetap teguh dalam posisinya sebagai Kiyai. Ia tidak mempedulikan upaya suap pada dirinya.

Seandainya dia mau, pasti akan ada banyak proposal serupa yang berduyun-duyun datang ke meja kerjanya. Dia pun akan tambah kaya raya. Di samping itu, keluarganya akan lebih aman karena mendapatkan warisan sangat banyak darinya sekaligus organisasi yang dipimpinnya, NU, akan lebih hebat lagi. Akan tetapi, tidak bagi Gus Dur. Ia memilih tegas dan jujur daripada harus hidup dari uang suap para pebisnis kotor yang pasti banyak merugikan Negara Indonesia. Hebat benar dia.

Kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Lewat akun Twitter @susipudjiastuti bahwa dirinya sempat ditawari suap senilai lima triliun rupiah untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Upaya suap ini memang membuat banyak orang kaget. Akan tetapi, saya melihat dari sisi yang positif. Susi memang dikenal keras dan tegas dalam membela sumber-sumber kelautan di Indonesia. Ia tidak gentar dan sangat hobi “membakar” kapal para pencuri ikan di Indonesia. Ia sangat sadar bahwa potensi laut Indonesia adalah milik rakyat Indonesia dan untuk kemakmuran Indonesia. Ia tahu benar itu. 

Upaya suap yang diajukan padanya sangat mungkin agar gebrakan-gebrakan di laut Indonesia bisa berhenti dengan mundurnya Susi. Uang lima triliun sangatlah besar. Gaji menteri sepanjang jabatannya tidak akan mencapai uang sebanyak itu. 

Seandainya mau, dia bisa memboyong uang itu, lalu memperbesar usaha miliknya yang sudah besar itu. Ia akan menjadi pengusaha yang lebih terpandang di tingkat nasional maupun internasional. Akan tetapi, tidak bagi Susi. Indonesia adalah lebih berharga daripada ribuan triliunan suap yang ditawarkan kepada siapa pun. Di samping itu, ia lebih memilih kehormatan yang didapatnya untuk menjadi menteri dibandingkan uang suap yang ditawarkan para penyuap yang rakus harta dan kekuasaan. Hebat benar dia.

Soekarno, Hoegeng, dan Abdurahman Wahid sudah selesai masa tugasnya di dunia ini. Mereka kini berada di “alam penantian”. Mereka dalam hidupnya sudah terbukti tidak menerima suap dan melakukan tindakan korup yang memalukan dan menjijikan. Mereka selamat tidak tercederai perilaku gemar makan harta haram. Mereka adalah anutan yang harus diteladani seluruh masyarakat Indonesia.

Amien Rais dan Susi Pudjiastuti sampai tulisan ini diturunkan mereka masih hidup. Tekad, keyakinan, dan kekuatannya dalam menahan gelombang godaan suap dan korup masih menghadang dan memerangi mereka. Syetan tak pernah berhenti berusaha merusakkan hidup seseorang, suatu kaum, dan suatu bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Meskipun demikian, sampai tulisan ini disusun mereka masih “sangat kuat” untuk berada dalam “kehormatan dan kemuliaan” menjalankan tugas kenegaraannya. Mudah-mudahan sampai akhir hayatnya mereka tetap mulia dan terhormat, bahkan lebih mulia dan terhormat di hadapan manusia dan Allah swt. Amin.

Kelima orang itu adalah orang hebat yang mencintai Indonesia dan mengharamkan suap bagi dirinya sendiri, kemudian mempengaruhi lingkungannya. Saya yakin bahwa masih sangat banyak orang-orang baik dan hebat seperti mereka yang tidak muncul di media massa dan berbagai saluran informasi lainnya. Mereka adalah pilar-pilar kekuatan negeri yang namanya tak akan pernah mati jika tetap kukuh dalam kemuliaannya.

Bukankah Soekarno, Hoegeng, dan Gus Dur meskipun sudah wafat, nama, jiwa, semangat, dan ajarannya tetap hidup? 

Hebat mereka!

Kita? 

Berupayalah lebih baik dibandingkan mereka dalam melakukan kebaikan.

Fastabiqul khoirot, ‘berlombalah dalam kebaikan’.

Tidak perlu berlomba menjadi yang terkaya dan paling berkuasa karena hanya akan membuat hidup kita sulit dan terhina. 

            Demi Allah swt.