Indonesia Berat Sebelah

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Banyak pengamat mengatakan bahwa Indonesia sekarang berat sebelah, padahal menganut nonblok yang tidak ke barat, timur, atau berpihak ke salah satu kelompok negara yang sedang bertikai. Memang kelihatannya sekarang Indonesia seolah-olah ngeblok ke barat. Hal itu bisa dilihat dari digelarnya “Garuda Shield 2021”, pelatihan bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang melibatkan ribuan prajurit; adanya janji hibah kapal-kapal perang kelas wahid dari negara-negara Nato untuk Indonesia; dipermudahnya izin bagi Indonesia untuk membeli alat-alat pertahanan kelas utama di dunia; bolak-baliknya pejabat Nato ke Jakarta untuk membicarakan pertahanan di Natuna. Sementara itu, tidak tampak jelas ada kerja sama militer dengan Cina. Kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat bersama Nato-nya itu telah membuat Cina gelisah.

            Menurut saya wajar Indonesia bersikap seperti itu, lebih dekat ke barat dibandingkan ke Cina dalam hal militer dan persenjataan. Masalahnya, Cina juga yang sering bikin gara-gara di wilayah perairan ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengamankan Laut Natuna Utara beserta ZEE-nya. Kan tidak mungkin untuk mengamankan wilayahnya dari gangguan Cina, Indonesia dibantu senjatanya dari Cina. Pastinya, dari negara barat yang sedang bertikai dengan Cina peralatan tempur Indonesia berasal di samping bikin sendiri juga di dalam negeri.

Kapal Perang Fregat dari Italia Perkuat  Indonesia (Foto: Kompas.com)

            Indonesia berkepentingan menjaga kedaulatannya dan itu perlu peralatan tempur canggih untuk mengimbangi Cina. Sementara itu, Nato punya kepentingan atas wilayah Laut Natuna Utara karena merupakan gerbang untuk ke kawasan Samudera Pasifik. Oleh sebab itu, terjadilah hubungan saling menguntungkan antara Indonesia dengan barat, Amerika Serikat, Nato.

            Sekarang kawasan Laut Natuna Utara menjadi perhatian dunia. Indonesia sendiri sedang mempersenjatai kapal-kapal tempurnya dengan senjata-senjata berat. Hal itu ditambah dengan hibah dan kemudahan izin untuk membeli yang baru dari pihak Nato. Di wilayah itu sekarang seolah-olah sedang pameran kapal tempur dan senjata-senjata terbaru, termasuk pesawat tempur.

Indonesia Siapkan Kapal Tempur untuk Hadapi Cina (Foto: CNN Indonesia)

            Coba kalau Cina tidak bikin gelisah Indonesia dengan kelakuannya bikin gangguan dan gara-gara di wilayah ZEE, Indonesia tidak akan bersikap berat sebelah. Sebagai negara nonblok, Indonesia tidak akan dan tidak boleh pro ke kiri atau ke kanan. Indonesia ya harus tetap nonblok dan aktif menciptakan perdamaian dunia. Kalau sekarang Cina merasa gelisah dan terancam karena Indonesia lebih dekat ke Amerika Serikat, Cina harus introspeksi diri serta menghentikan ganguannya terhadap Indonesia dan berhenti bersikap arogan.

            Sampurasun.

Warga Natuna Jangan Tolak WNI dari Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kali kedua saya menulis tentang sikap penolakan yang dilakukan sebagian warga Natuna, kepulauan Riau, terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air Indonesia. Saudara-saudara kita, sebagian warga Natuna ini memang harus diingatkan lebih jauh dan lebih dalam tentang pemahaman bahwa kita ini adalah sesama saudara sebangsa dan setanah air. Para pendidik, ahli agama, ahli budaya, dan para stake holder lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman-pemahaman tersebut.

            Pertama, sejak Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP, mereka menolak kehadiran nelayan-nelayan dari Pulau Jawa. Padahal, Natuna adalah bagian dari wilayah NKRI. Seluruh wilayah NKRI adalah milik warga NKRI juga. Kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah NKRI adalah untuk seluruh warga NKRI, dari pulau mana pun mereka berasal.

            Adalah hal yang lucu jika warga Jawa Barat, Jakarta, atau pulau-pulau lainnya menolak warga Natuna untuk berobat, kuliah, bekerja, atau tamasya. Warga Natuna boleh beraktivitas apa saja di pulau mana saja karena warga Natuna adalah juga warga NKRI. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air pun boleh beraktivitas di Natuna.

            Kedua, ketika kementerian KKP dipegang oleh Edhy Prabowo, warga Natuna tetap melakukan upaya penolakan terhadap nelayan-nelayan Pantura atau Pulau Jawa untuk mencari ikan di perairan Natuna Utara, padahal kehadiran nelayan-nelayan dari Pulau Jawa itu adalah untuk mengamankan perairan Natuna Utara dari pencurian ikan yang dilakukan negara lain, terutama Cina. Nelayan Natuna sendiri belum mampu meramaikan kawasan Laut Natuna Utara sehingga pencurian ikan terus terjadi di kawasan itu. Sekarang karena wilayah itu harus diamankan oleh patroli laut, Bakamla, TNI AL, bahkan dengan menggunakan pesawat F16, dibutuhkan biaya yang banyak. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan itu bisa dari hasil tangkapan nelayan-nelayan Indonesia, sementara itu hasil tangkapan nelayan Natuna sendiri masih terbatas. Salah satu solusinya adalah mengajak saudara-saudaranya dari Pulau Jawa untuk beraktivitas di Natuna Utara.

            Daripada dicuri oleh negara lain, mendingan berbagi dengan saudara sebangsa sendiri, ya nggak?

            Ketiga, warga Natuna menolak dengan keras kehadiran warga Negara Indonesia (WNI) yang “terpaksa” pulang dari Cina, terutama Kota Wuhan, Provinsi Hubei akibat dari merebaknya virus corona di Cina. Kepulangan WNI ini merupakan upaya untuk menghindari virus corona di Cina. Penolakan ini bagi saya cukup mengejutkan. WNI yang pulang itu adalah saudara-saudara warga Natuna sendiri, sebangsa dan setanah air. Mereka sudah sangat tersiksa di Cina mempertahankan dan menghindarkan diri dari infeksi virus corona. Mereka sudah ketakutan, menderita, dan sempat kesulitan makanan. Sebelum pulang, mereka sudah diperiksa otoritas Cina dan dinyatakan sehat. WNI yang mengalami demam dan sakit, tidak diperbolehkan pulang. Mestinya, kita sebagai saudaranya sebangsa setanah air menyambutnya dan menolongnya, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Toh, pemerintah Indonesia pun sangat berhati-hati dengan hal ini. Para petugas menggunakan pakaian superketat meskipun sudah dinyatakan sehat. Para WNI itu pun disemprot lagi dengan cairan khusus. Saya yakin bahwa pemerintah RI pun sudah sangat waspada karena jika terjangkit virus, yang susah adalah pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri.

            Pemilihan Natuna sebagai tempat kepulangan WNI dari Wuhan sudah melalui berbagai pertimbangan. Dalam detiknews Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Di samping itu, Natuna memiliki landas pacu (runway) yang berdekatan dengan wilayah yang dijadikan kawasan observasi (pengamatan). Dengan demikian, proses masuk ke penampungan sejak turun pesawat menjadi lebih sangat cepat. Tambahan pula, jarak dari hangar (garasi pesawat) dengan pemukiman penduduk cukup jauh, yaitu sekitar 5-6 km. Demikian pula jarak dengan dermaga, sekitar 5-6 km. Dengan demikian, hal itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan.

            Pertimbangan yang dilakukan oleh Panglima TNI tersebut sangat masuk akal dibandingkan dengan menggunakan wilayah-wilayah lain yang mungkin tidak seistimewa Natuna.

            Kalaupun warga Natuna atau aparat pemerintah daerahnya merasa khawatir, seharusnya meminta penjelasan dari pemerintah pusat dan meminta jaminan agar kekhawatiran mereka sama sekali tidak terjadi. Tidak perlu melakukan tindakan emosional yang didorong oleh kecurigaan yang berlebihan pula. Kita adalah sesama warga bangsa Indonesia yang harus tolong-menolong, bergotong royong. Jika sebagian warga bangsa sakit, seluruh warga pun seharusnya merasakan sakit pula sehingga bahu-membahu untuk menghilangkan rasa sakit itu. Indonesia itu satu tubuh, NKRI.

            Meskipun demikian, ada pelajaran yang harus diingat pemerintah pusat, yaitu soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti yang juga sempat menolak keras wilayahnya dijadikan tempat observasi bahwa pemilihan Natuna menjadi tempat evakuasi tidak melalui proses koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, dijadikannya Natuna sebagai tempat transit pun tanpa alasan yang jelas.

            Persoalan koordinasi ini hendaknya menjadi pelajaran dan perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan yang berlebihan. Koordinasi ini penting agar semua program bisa dijalankan dengan baik, lancar, dan berhasil.

            Kita adalah Indonesia. Indonesia adalah kita.

            Sampurasun.

Terima Kasih AS, tetapi Tidak

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Penolakan yang dilakukan Mahfud M.D. atas tawaran yang diberikan Amerika Serikat (AS) untuk membantu Indonesia dalam menghadapi Cina (25-01-2020) terkait masalah di Laut Natuna Utara adalah sangat tepat. Sebagai orang Indonesia yang memiliki nilai dan tata-titi khas dalam bergaul, tentunya kita harus berterima kasih atas tawaran bantuan yang diberikan AS dalam menghadapi masalah. Akan tetapi, kita pun harus mengerti bahwa dalam pergaulan internasional, tidak ada yang gratis, “no free lunch”, ‘tak ada makan siang gratis’. Semua pasti ada maunya. Demikian pula dengan tawaran bantuan dari AS. Mereka menawarkan bantuan karena ada maunya, minimal mendapat “teman” dalam menghadapi Cina karena AS dengan Cina sedang perang dagang. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Menkopolhukam Mahfud M.D. menolak bantuan AS.

            Dilihat dari sisi politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” sangat tepat. Kita tidak mau dipengaruhi atau ditekan pihak mana pun dan ingin aktif mendorong perdamaian dunia. Jika terseret pada konflik negara lain, kita akan tidak bebas dan sulit aktif mendorong perdamaian dunia.

            Di samping itu, masalah dengan Cina secara perlahan bertahap, namun tegas sudah dilakukan dan hasilnya tampak nyata.  Urusan dengan Cina itu masih sekedar pelanggaran hukum yang dilakukan Cina  terhadap kawasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, bukan perang. Cara mengatasinya, cukup nelayan Cina ditangkap dan coast guard Cina diusir atas nama hukum yang berlaku secara internasional.

            Sekarang Cina mundur dari kawasan itu, lalu mengeluarkan pengakuan bahwa Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia harus tetap waspada karena dulu juga Cina begitu kok. Ketika Susi Pudjiastuti masih menjadi menteri dan marah dengan lantang pada Cina, lalu melakukan penenggelaman kapal, Cina mundur dan mengakui hak berdaulat Indonesia di kawasan itu, tetapi ketika Indonesia lengah, mereka mencuri lagi.

            Sikap yang diambil Indonesia melalui Mahfud M.D. sudah tepat. Konflik dengan Cina tidak membesar dan meluas, persahabatan dengan Cina bisa terus dijalin, persahabatan dengan Amerika Serikat juga tetap terjaga, serta Indonesia tetap memiliki harga diri dan tetap pada jalur politik luar negeri bebas dan aktif.

            Martabat Indonesia pun insyaallah akan semakin meningkat secara militer dalam menjaga negaranya di darat, di laut, dan di udara jika Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berhasil membeli banyak kapal selam, pesawat tempur, dan Alutsista lainnya. Dengan demikian, Indonesia semakin mandiri dan kuat, tidak perlu bersandar hidup pada negara lain.

            Terima kasih Amerika Serikat, tetapi kami bisa mengatasinya sendiri.

            Sampurasun.

Berhitung di Laut Natuna Utara

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Perilaku maling-maling ikan dari Cina itu memang menyebalkan dan mengesalkan.

            Orang Sunda bilang, “Nyiar-nyiar, ngeleketek, ngajak ngesang.”

            Maksudnya, Cina itu cari-cari perkara, bikin gara-gara, mengajak tinju.

            Perilaku seperti itu tentu saja membuat Indonesia mengerahkan sebagian kekuatannya untuk mengusir para penyamun Cina itu. Mulai Bakamla, TNI AL, sampai dengan TNI AU dikerahkan untuk mengamankan wilayah itu.

            Hal yang harus diperhatikan adalah biaya atau “cost” yang harus dikeluarkan untuk mengamankan wilayah itu. Tentunya, Indonesia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, pasti sangat besar. Untuk satu kali menerbangkan satu pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia saja, biaya yang harus dikeluarkan, saya dengar, Rp450 juta. Sekarang untuk mengamankan Laut Natuna Utara memang bukan Sukhoi, melainkan pesawat tempur buatan Amerika Serikat, F16. Mungkin biayanya tidak sebesar Sukhoi, tetapi bedanya tidak akan jauh. Sukhoi itu kan pesawat yang lebih terbaru dibandingkan F16.

            Kita bisa hitung dengan angka rupiah.

            Apakah biaya untuk mengamankan itu dapat tergantikan oleh hasil tangkapan nelayan Natuna di Laut Natuna Utara?

            Saya sangat ragu. Jangan-jangan biaya pengamanannya ratusan kali lipat dibandingkan hasil tangkapan nelayan Natuna.

            Mungkin tampaknya rugi, tetapi untuk sebuah harga diri dan semangat “NKRI Harga Mati”, itu kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Mempertahankan harga diri, kedaulatan, dan kepercayaan internasional atas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara  tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dinilai dengan uang. Harga diri dan kepercayaan internasional jauh lebih berharga.

            Meskipun demikian, kita tetap harus berhitung agar biaya pengamanan itu dapat terbiayai atau tergantikan oleh aktivitas nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara. Oleh sebab itu, mengajak nelayan-nelayan dari Pulau Jawa dalam jumlah banyak adalah sangat tepat. Dengan banyaknya nelayan Indonesia yang beraktivitas di sana dengan berbagai kelengkapan kapal dan alat-alatnya dapat meningkatkan hasil tangkapan di Laut Natuna Utara.

            Nelayan Natuna harus memahami hal ini. Mereka tidak boleh egois. Hasil tangkapan mereka yang mungkin sedikit itu pasti tidak dapat sebanding dengan biaya pengamanan di kawasan itu. Terlalu besar biaya pengamanan, sedangkan hasil tangkapannya sedikit. Akan tetapi, aspirasi nelayan Natuna pun harus didengarkan oleh pemerintah. Menurut mereka, bukan ingin menghalangi nelayan Pulau Jawa, tetapi mengharapkan pemerintah mengaktifkan dulu atau lebih memanfaatkan nelayan natuna untuk berlayar dengan disertai berbagai fasilitas yang diperlukan. Itu benar. Akan tetapi, itu memerlukan waktu pembinaan yang cukup lama, sementara nelayan Cina terus-terusan mengintip kelengahan Indonesia untuk mencuri lagi ikan di Laut Natuna Utara.

            Hal yang lebih tepat dilakukan adalah undang nelayan Pantura atau dari Pulau Jawa sebanyak-banyaknya sambil melakukan pembinaan dan pelengkapan fasilitas kepada nelayan Natuna. Hal itu bisa dilakukan berbarengan. Ketika nelayan Natuna sudah mulai siap sendiri dan meramaikan sekaligus menjaga Laut Natuna Utara dengan segala aktivitasnya, barulah nelayan-nelayan Pantura dikembalikan ke Pulau Jawa atau diatur ulang aktivitasnya. Dengan demikian, hasil tangkapan dapat lebih banyak untuk membiayai pengamanan dan Laut Natuna Utara pun dapat lebih aman.

            Sampurasun.

Nggak Perlu Aneh Indonesia Impor Ikan Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kondisi hubungan Indonesia dan Cina yang memanas disebabkan pencurian ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan hak berdaulat Indonesia menimbulkan keriuhan pada berbagai media, baik media abal-abal, media sosial, maupun media main stream. Bedanya, di media main stream beritanya lebih lengkap, lebih logis, datanya lebih bisa dipercaya, dan lebih berimbang. Kalau di media abal-abal dan media sosial, tulisannya malah lebih banyak memojokkan pemerintah Indonesia, bahkan mengejek bangsa Indonesia.

            Salah satu ocehan yang membodohkan itu seolah-olah mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang tidak jelas. Artinya, mati-matian mempertahankan ikan di Laut Natuna Utara dan bersiap-siap tegang dengan Cina, malahan menggunakan alat-alat militer menghadapi Cina, tetapi pada saat yang sama mengimpor atau membeli ikan dari Cina. Arah tulisannya jelas ingin memojokkan bangsa Indonesia. Bagi saya, itu berita recehan yang tidak bermanfaat.

            Banyak orang yang bingung dengan kenyataan seperti ini. Akibatnya, mereka pun bersikap sama, meremehkan orang Indonesia. Padahal, kalau bingung, tidak mengerti, jangan ikut-ikutan berpikir dan berpendapat yang tidak jelas, tetapi cari tahu keadaan yang sebenarnya sehingga hilanglah kebingungan itu.

            Tidak perlu aneh jika Indonesia mengimpor ikan dari Cina karena tidak semua jenis ikan di seluruh dunia ada di Indonesia. Di Indonesia memang ada kebijakan untuk memperbolehkan impor ikan dari Cina atau dari negara mana pun jika ikan itu tidak ada di Indonesia. Misalnya, kita boleh mengimpor ikan salmon, crustacean, moluska, dan ikan olahan yang tidak diolah di Indonesia.

            Akan tetapi, kita tidak boleh mengimpor jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia atau dapat diproduksi nelayan Indonesia.

            Sampai di sini, mulai mengerti, kan?

            Kita mengimpor ikan dari Cina karena kita membutuhkannya dan ikan itu tidak ada di Indonesia.

            Paham, kan?

            Mudah kok memahaminya.

            Akan tetapi, kita pun harus mengkritisi pemerintah bahwa kebijakan itu harus semakin tegas dilaksanakan. Jangan sampai ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab, misalnya, kita mengimpor ikan dari Cina, padahal ikan itu ada di Indonesia. Di samping itu, generasi muda Indonesia harus ditarik minatnya untuk ikut dalam dunia perikanan, misalnya, mendirikan sekolah-sekolah perikanan lebih banyak sehingga dari hulu hingga hilir, dari mentah hingga matang, olahan, kalengan dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Dengan demikian, pengangguran dapat dikurangi lebih banyak lagi. Jangan sampai ikan mentahnya dijual ke luar negeri, lalu kita beli lagi setelah menjadi ikan kalengan di supermarket-supermarket. Rugi donks.

            Sampurasun.

Mainkan Isu Lingkungan untuk Mendesak Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Para nelayan Cina beserta coast guard Cina memang membuat jengkel. Sudah diusir berkali-kali, tetap datang lagi dan lagi. Bahkan, setelah Jokowi datang ke Natuna, mereka menghilang sebentar, tetapi muncul lagi. Berita terakhir yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunjukkan bahwa nelayan Cina sudah tidak ada di ZEE Indonesia. Adapun coast guard Cina masih ada dan itu tidak masalah, kecuali kalau maling ikan lagi. Meskipun demikian, kita tidak boleh yakin bahwa nelayan Cina tidak akan maling lagi. Mereka punya kebiasaan buruk untuk masuk lagi ke wilayah hak Indonesia berdaulat. Suatu saat mereka bisa mencuri ikan lagi dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Bahkan, Bupati Natuna menyatakan bahwa pencurian itu “biasa” terjadi.

            Untuk mengatasi hal itu, kita jangan terjebak dalam isu perebutan kekuasaan wilayah karena hal itu sudah jelas, Laut Natuna Utara adalah hak berdaulat Indonesia. Isu perebutan kekuasaan itu hanya memperluas masalah serta menjadikan isu yang sangat besar dan tidak perlu. Kita konsentrasi saja pada soal pencurian ikan, Indonesia sedang melakukan upaya menangkap dan mengusir maling-maling yang berasal dari Cina, Negeri Maling. Hal itu akan mengecilkan isu yang membuat Cina dipandang sebagai negara memalukan.

            Karena Cina terus-menerus melakukan “gangguan” di Laut Natuna Utara, Indonesia menjadi sangat jengkel. Dalam bahasa Sunda bisa disebut “ngalonyeng, nyoo gado, geus lain heureuy, teu bisa diajak badami”. Maksudnya, mereka itu seolah-olah ngejek, bikin emosi, sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik. Oleh sebab itu, Indonesia bisa menghina Cina lebih terpojok, yaitu mengangkat “isu lingkungan”. Nelayan-nelayan Cina memang menggunakan alat tangkap yang membahayakan, misalnya, “pukat harimau” yang disebut pula “pukat udang” kadang pula dinamakan “trawl”.

            Di Indonesia alat tangkap pukat harimau sangat dilarang karena merusakkan ekosistem laut. Jaring ini berlubang sangat kecil sehingga menarik ikan-ikan atau udang-udang yang masih sangat kecil dan perlu berkembang. Dengan demikian, alat ini bisa membuat punah berbagai jenis ikan. Di samping itu, alat ini menggunakan alat pemberat yang ditarik oleh satu atau dua kapal sehingga menghancurkan terumbu karang, bahkan alat tangkap nelayan Indonesia yang sederhana pun ikut tertarik pukat harimau. Banyak kerusakan yang ditimbulkan alat ini terhadap keberlangsungan kehidupan di laut dan ini akan mengganggu serta menggugah para aktivis lingkungan di seluruh dunia.

            Isu kerusakan lingkungan laut yang ditimbulkan maling-maling Cina ini akan lebih mempermalukan Cina dan menimbulkan lebih banyak dukungan dunia pada Indonesia. Kita bisa mencari lebih jauh perilaku Cina selama mencuri ikan di ZEE Indonesia tentang kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Hal ini pun membuktikan bahwa Cina sama sekali hanya mencuri untuk keserakahannya dengan meninggalkan berbagai kerusakan di wilayah hak berdaulat Indonesia.

            Jangan memperbesar isu dengan isu batas teritorial atau kedaulatan. Perkecil saja dengan isu-isu yang mempermalukan Cina dan itu bisa dicari atau diteliti lebih dalam. Contohnya, seperti yang saya tulis tadi, menganggap Cina hanya maling dan perusak kehidupan laut.

            Sampurasun.

Masih Sulit Berbagi di Natuna

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pagi kemarin (11-01-09) saya menulis tentang protes nelayan Natuna yang disampaikan pada awal-awal Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Susi sudah berhasil menghalau para pencuri Ikan di Laut Natuna Utara, kemudian para nelayan itu meminta pula agar nelayan-nelayan dari Pulau Jawa tidak ikut menangkap ikan di Natuna. Mereka tampaknya ingin menguasai laut itu sendirian, untuk mereka sendiri.

            Keinginan itu wajar dan bagus agar nelayan-nelayan Natuna lebih sejahtera. Akan tetapi, kenyataannya mereka sendiri tidak bisa meramaikan laut di seputar Natuna. Akibatnya, banyak kapal asing dari berbagai negara yang justru mencuri ikan di Natuna, termasuk Cina di Laut Natuna Utara yang diributkan orang itu.

            Presiden Jokowi sendiri menjelaskan bahwa di Natuna itu ada 80 ribu orang. Itu jumlah yang sedikit dan pasti tidak semuanya nelayan. Ada anak balita, lanjut usia, pegawai negeri, pedagang, petani, peternak, karyawan, anak sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, jumlah nelayan pasti sedikit. Dari jumlah nelayan yang sedikit itu, akan lebih sedikit jika dihitung nelayan yang memiliki atau menggunakan kapal-kapal besar yang mampu berada di ZEE Laut Natuna Utara dalam waktu lama. Jumlah yang sedikit itu mungkin yang membuat  Laut Natuna Utara tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan nelayan Indonesia. Akibatnya, kawasan itu disatroni maling oleh negara-negara asing, terutama Cina.

            Berdasarkan kenyataan yang ada, pemerintah Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud M.D. mengambil kebijakan untuk lebih rutin melakukan patroli laut, menambah armada pengawasan, dan mengundang nelayan-nelayan Pantai Utara (Pantura) yang jelas dari Pulau Jawa untuk meramaikan ZEE Laut Natuna Utara. Kebijakan itu diharapkan memperkokoh posisi Indonesia di Laut Natuna Utara, memperlihatkan kesiapan Indonesia menguasai laut di hadapan dunia, sekaligus “show off force”, ‘unjuk kekuatan’ di hadapan Cina.

            Sayangnya, lagi-lagi lagu lama dari sebagian nelayan Natuna menyatakan ketidaksetujuan untuk menerima nelayan-nelayan dari Pulau Jawa berada di kawasan laut Natuna, sebagamana yang diberitakan Kompas TV (11-01-09). Entah apa penyebabnya. Kalau memang pernah punya masalah di antara nelayan Natuna dan nelayan Pulau Jawa, segera selesaikan, lalu berbagi bersama untuk menguatkan eksistensi nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara. Jangan sampai “ku batur ulah, ku manehna henteu, tungtungna ku Cina”, ‘dimanfaatkan oleh orang lain tidak boleh, tetapi dimanfaatkan dia sendiri tidak, akhirnya diambil Cina’.

            Seperti saya bilang tadi, kawasan laut Natuna boleh oleh nelayan Natuna sendiri dikuasai, tetapi harus mampu meramaikan Laut Natuna Utara supaya tidak selalu dicuri negara lain. Kenyataannya, menurut laporan  Bakamla dan TNI AL ketika mengusir coast guard Cina, tidak satu pun nelayan Indonesia ada di ZEE Laut Natuna Utara.

            Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus melakukan pembinaan bahwa ada hal yang lebih penting daripada soal saing-menyaingi antara nelayan Natuna dengan nelayan Pantura, yaitu soal kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Kalaulah nelayan Natuna merasa tersaingi karena alat tangkapnya lebih sederhana dibandingkan nelayan Pantura, sangat baik pemerintah membantu mereka dengan cara memberikan alat tangkap yang lebih baik dan besar, meminjaminya, atau menjualnya kepada mereka dengan cara dicicil. Bisa pula dengan membagi wilayah tangkapan, nelayan Pulau Jawa ada di sebelah mana dan nelayan Natuna pada bagian lainnya. Di samping itu, harus disadarkan bahwa sesama bangsa Indonesia itu harus berbagi karena “berbagi itu indah”. Tidak akan berkurang rezeki karena berbagi, sungguh, demi Allah swt.

            Sangat aneh jika dengan bangsa sendiri tidak mau berbagi, tetapi menjaga sendiri lautnya tidak bisa yang akhirnya harus menyaksikan lautnya dicuri berulang-ulang dan terus berkali-kali oleh negara lain. Sungguh, berbagi dengan bangsa sendiri adalah jauh lebih indah dibandingkan selalu mengelus dada karena haknya dirampok negara lain.

            Sampurasun.

Jangan Berebut Ikan Sesama Warga RI

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Dengan melihat kenyataan bahwa aktivitas nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara sangat kurang, sudah seharusnya perebutan lahan atau penangkapan ikan di antara nelayan Indonesia sendiri dihentikan. Meskipun ada pernyataan dari anggota DPR RI Meutya Hafidz bahwa nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara sangat ramai, kenyataannya laporan Bakamla dan TNI AL menunjukkan sebaliknya bahwa tak ada satu pun nelayan Indonesia yang melakukan aktivitas. Hal itu dilaporkannya ketika melakukan pengusiran pada coast guard dari Cina. Malahan, yang ramai itu adalah nelayan-nelayan Cina yang sedang melakukan pencurian ikan.

            Sepinya nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara bisa disebabkan beberapa hal, misalnya, takut karena diusir coast guard Cina, ukuran kapalnya terlalu kecil, atau memang jumlah nelayannya kurang. Di samping itu, ada pula nelayan-nelayan Natuna yang merasa “tersaingi” oleh nelayan-nelayan dari Pulau Jawa. Hal itu pernah disampaikan nelayan-nelayan Natuna ketika Susi Pudjiastuti masih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Mungkin hal itu yang menyebabkan kurangnya nelayan Indonesia beraktivitas di Laut Natuna Utara.

            Sebaiknya, jangan dulu ada perebutan di antara nelayan di Indonesia. Biarkan dulu saja nelayan Indonesia bisa menangkap ikan di mana saja di seluruh Indonesia. Yang penting laut Indonesia ramai oleh aktivitas nelayan dalam jumlah banyak. Di samping itu pun, ukuran kapalnya harus semakin besar karena tampaknya yang merasa tersaingi itu adalah mereka yang kapalnya kecil dan hanya berebut ikan di batas empat mil laut. Jika kapalnya besar-besar, dapat melakukan penangkapan ikan di laut yang lebih jauh lagi. Wajar jika perebutan di antara nelayan Indonesia terjadi di batas laut empat mil karena kapalnya kecil-kecil dan ikan-ikannya juga terus berkurang.

            Pengurangan ikan-ikan di wilayah empat mil laut ini pernah dikhawatirkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat ketika saya mewawancarainya beberapa tahun lalu tentang kesiapan pembangunan pelabuhan di Jabar Selatan, khususnya Garut Selatan. Seharusnya, nelayan-nelayan Indonesia menggunakan kapal yang lebih besar dan melakukan penangkapan lebih jauh lagi. Biarkan ikan-ikan yang hidup di bawah empat mil berkembang dan tambah banyak dulu untuk kemudian dipanen pada waktu yang lain.

            Hal yang juga agak menggelikan adalah saya mendengar bahwa karena ada otonomi daerah, nelayan itu harus memiliki KTP daerah setempat untuk bisa memancing di daerahnya. Jika KTP mereka menunjukkan berasal dari daerah lain, dilarang menangkap ikan. Seharusnya, biarkan dulu laut kita ramai oleh nelayan kita dari mana saja dan biarkan para nelayan itu berkembang bisnisnya sehingga memiliki peralatan, perlengkapan, dan kapal yang lebih besar lagi untuk berada di batas-batas terluar laut Indonesia.

            Tambahan pula, berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun lalu, gaya hidup nelayan kita itu harus diubah. Mereka tidak terbiasa menabung untuk masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Biasanya, jika sudah punya uang hasil dari menangkap ikan, mereka cenderung boros. Padahal, jika lebih berhati-hati, bisa ditabung untuk sekolah, kuliah, atau keperluan lain pada masa depan. Mereka cenderung boros karena dalam pikirannya uang bisa didapat lagi besok jika pergi melaut lagi. Memang perlu penataran, pelatihan, atau pencerahan untuk hal itu.

            Untuk dapat menggairahkan aktivitas nelayan sekaligus mengamankan laut Indonesia, jangan dulu ada persaingan di antara nelayan Indonesia, kapalnya menggunakan ukuran yang lebih besar, jangan boros, dan membuat tertarik generasi muda untuk berperan serta memanfaatkan laut Indonesia.

            Sampurasun.

Akrobat Politik Internasional Jokowi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setelah Cina berulang-ulang melakukan pencurian di kawasan perairan hak berdaulat Indonesia, Laut Natuna Utara, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kawasan itu tidak diganggu lagi oleh siapa pun, terutama Cina. Di samping melakukan patroli laut lebih rutin, meningkatkan modernitas aparat dan kelengkapannya, menambah banyak nelayan Indonesia yang beraktivitas di sana, juga diperlukan lebih banyak kegiatan dan pembangunan ekonomi di kawasan Natuna. Upaya ini dilakukan Jokowi dengan mengundang Jepang untuk berinvestasi di Natuna, tepat dua hari setelah mengunjungi Natuna.

            Upaya yang dilakukan Jokowi ini sangat menarik untuk diduga-duga, dianalisis, karena kita kan tidak tahu apa yang ada dalam kepala Jokowi. Kita hanya bisa menduga-duga, kecuali kalau Jokowi sendiri yang mengatakan alasannya mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna.

            Saya menduga bahwa Jokowi sengaja mengundang Jepang karena di samping memang untuk kepentingan bisnis, juga alasan keamanan. Jokowi menawarkan proyek-proyek pada Jepang di Natuna. Jika proyek pembangunan itu berjalan, Jepang jelas akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Demikan pula Indonesia, akan mendapatkan keuntungan, bahkan dua kali lipat, yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan keamanan.

            Kita berhak menduga, kenapa Jepang yang diundang berinvestasi di Natuna?

            Kenapa bukan Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Belanda, atau negara lainnya?

            Jika kita melihat perselisihan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara, memilih Jepang sebagai investor adalah sangat tepat. Hal itu disebabkan Jepang pun pernah berkonflik dengan Cina dalam perebutan kepulauan “Senkaku”. Bahkan, Jepang dan Cina hampir saja berperang. Berbeda dengan Indonesia, tidak separah pertengkaran mereka. Indonesia hanya kasus pencurian ikan dan penyelesaiannya berupa penegakan hukum, bukan perang. Hal itu memiliki arti bahwa jika Cina bikin ulah di wilayah Natuna, Jepang pun akan berusaha melindungi Natuna karena memiliki berbagai proyek di Natuna.

            Itulah yang saya sebut akrobat politik internasional Jokowi. Secara tidak langsung, pengamanan di kawasan Natuna terbantu pula oleh keberadaan Jepang di Natuna yang ikut membangun di Natuna.

            Akrobat politik ini mirip yang dilakukan Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika Alutsista Indonesia diembargo oleh Amerika Serikat yang membuat Indonesia kesulitan memperkuat TNI Angkatan Udara, SBY membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Bedanya, SBY lebih terang-terangan, mudah dibaca. Adapun Jokowi lebih halus, tersembunyi, dan baru bisa diduga-duga.

            Sekarang, tinggal Jepang, apakah mereka tertarik atau tidak atas tawaran Jokowi untuk berinvestasi di Natuna. Kalau tertarik, Indonesia mendapat dua keuntungan, yaitu ekonomi dan keamanan karena Jepang adalah seteru Cina dalam perebutan wilayah Senkaku. Yang penting, apapun yang dilakukan Jokowi harus atas dasar kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

            Sampurasun.

Berkah Bertengkar dengan Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Semua kejadian ada hikmahnya. Pertengkaran terakhir antara Indonesia dengan Cina mengenai hak berdaulat Indonesia di Laut Natura Utara membuka hikmah tersendiri. Meskipun tidak begitu diperhatikan orang dan mungkin dianggap kecil, hikmah dan beberapa manfaatnya nyata.

            Manfaatnya sesungguhnya banyak, misalnya, patroli laut Indonesia lebih rutin dan lebih kuat, kapal-kapal nelayan Indonesia jadi lebih besar ukurannya, kita lebih memahami perilaku Cina ketika berkonflik. Masih banyak sebetulnya yang bisa ditulis. Meskipun demikian, ada hal yang mungkin tidak disadari banyak orang, yaitu soal nama kawasan perairan yang dijarah kapal-kapal nelayan dan coast guard Cina itu. Dunia mengenalnya dengan nama “Laut Cina Selatan”, ‘South China Sea’. Indonesia pun menggunakan nama itu. Akan tetapi, ketika beberapa tahun lalu terjadi konflik yang sama di kawasan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengubah namanya menjadi “Laut Natuna Utara”, ‘North Natuna Sea’. Perubahan atau penggunaan nama ini menimbulkan reaksi keras dari Cina. Mereka protes, berteriak pada dunia menyatakan ketidaksetujuan atas nama yang digunakan Susi Pudjiastuti.

            Persoalan nama ini kemudian mereda dengan sangat cepat, tidak mendapat tanggapan dari banyak orang. Kita dan dunia tetap menggunakan istilah Laut Cina Selatan. Semua menggunakan nama itu. Akan tetapi, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Cina di Indonesia yang baru-baru ini terjadi membuat nama Natuna menjadi lebih populer, kemudian istilah atau nama Laut Natuna Utara semakin sering terdengar atau terbaca. Istilah Laut Cina Selatan malahan menjadi mulai terasa asing, minimal bagi rakyat Indonesia. Media cetak dan elektronik, para penyelenggara negara, masyarakat, serta tulisan-tulisan di Medsos pun menggunakan nama Laut Natuna.

            Penggunaan nama ini sangat penting sesungguhnya. Jika menggunakan nama Laut Cina Selatan, rasanya itu memang merupakan milik Cina. Akan tetapi, jika menggunakan nama Laut Natuna Utara, jelas rasa Indonesia-nya lebih kuat.

            Kalaulah penyair dunia William Shakespeare pernah mengatakan “apalah arti sebuah nama”, kita jawab saja bahwa nama adalah “doa, harapan, dan identitas diri”.

            Sangatlah baik jika kita mulai sekarang menggunakan nama Laut Natuna Utara, tidak perlu lagi menggunakan nama Laut Cina Selatan. Para akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, dan rakyat pada umumnya harus menggunakan nama ini. Soal dunia menggunakan nama yang lain, terserah mereka. Akan tetapi, kita akan mempengaruhi dunia jika nama itu yang kita pakai terus-menerus dan berulang-ulang. Dengan demikian, dunia akan lebih mendukung karena nama itu adalah nama Indonesia.

            Sampurasun.

Cina Pergi, Waspada Tidak Boleh Kendor

oleh Tom Finladin

Bandung, Putera Sang Surya

Tiga hari sebelumnya, sikap Cina melunak tentang pelanggaran yang dilakukannya, penangkapan ikan secara ilegal di wilayah hak berdaulat Indonesia. Sebetulnya, Cina atau negara mana pun boleh menggunakan kawasan Laut Natuna Utara itu untuk sekedar lewat atau jalan-jalan karena itu laut lepas. Akan tetapi, jika mengambil manfaat ekonomi di sana, harus mendapat izin dari Indonesia. Begitu aturannya. Karena Cina ngotot bahwa itu adalah wilayahnya, terjadilah sengketa dengan Indonesia. Dalam persengketaan kecil itu, Indonesia menunjukkan keseriusan dan ketegasannya. Semua menteri, rakyat, bahkan Presiden Jokowi sendiri bersikukuh untuk menegakkan kedaulatan, hak berdaulat, dan hukum di wilayah yang menjadi hak Indonesia. Karena sikap Indonesia yang sangat sengit, Cina pun melunak dan tidak ingin meneruskan klaim-klaimnya. Bahkan, Cina mengingatkan bahwa hubungan dengan Indonesia sangat baik, banyak kerja sama positif, dan ingin merayakan persahabatan Cina-Indonesia yang ke-70 tahun. Di samping itu, Juru Bicara Menlu Cina Geng Shuang mengajak Indonesia untuk tidak lagi meributkan masalah Laut Natuna Utara.

            Meskipun Cina sudah melunak dan dilaporkan bahwa sudah dua hari ini pergi dari kawasan Laut Natuna Utara, kita tidak boleh merasa tenang. Hal itu disebabkan Cina masih tidak mengeluarkan pernyataan untuk mengakui bahwa kawasan yang dijarahnya itu adalah hak berdaulat Indonesia serta tidak pernah menghapus klaimnya sebagai traditional fishing area miliknya. Mereka tetap pada sikapnya, mereka hanya pergi, tetapi tetap pada klaimnya.

               Indonesia tidak boleh merasa menang dulu. Oleh sebab itu, harus tetap meningkatkan patroli laut dan memperbanyak aktivitas nelayan di sana. Dengan demikian, kawasan laut itu (ZEE) tetap berada dalam kendali dan pemanfaatan pihak Indonesia.

            Pada dasarnya hubungan internasional itu hanya ada dua, yaitu: “war and peace”, ‘perang atau damai’. Adapun damai atau perdamaian artinya adalah “jeda di antara perang”. Damai itu hanya jeda, istirahat dari perang karena kehidupan ini pada dasarnya adalah “perang” antara kebaikan dan kejahatan. Pada masa damai inilah terjadi kerja sama ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan lain sebagainya. Kita juga harus memanfaatkan suasana damai tersebut secara positif karena jika dalam suasana perang, tidak akan ada kerja sama, kecuali pertikaian, pembunuhan, dan penghancuran.

            Jadi, berdamai dengan Cina, bagus. Bersahabat dengan siapa pun oke. Akan tetapi, kewaspadaan tidak boleh kendor. Segala persiapan untuk perang tetap harus ditingkatkan karena perang bisa terjadi tanpa diduga.

            Sampurasun.