Membangun Network Menjalin Silaturahmi Memanjangkan Rezeki

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Ada yang salah dengan judul yang saya buat?

            “Correct me if I’m wrong”, ‘koreksi jika saya salah’.

Membangun network berarti membangun jaringan kerja. Hal itu sama dengan membangun silaturahmi dengan sesama manusia. Jika silaturahmi berjalan dengan baik, sama dengan memanjangkan rezeki. Bergaul dan bersahabat dengan banyak orang akan membuka akses informasi, menguatkan hubungan, dan memudahkan jalan rezeki.

            Untuk menjadi sopir Angkot, seseorang harus kenal dulu dengan orang-orang yang bergerak dalam per-Angkot-an. Tidak mungkin bisa jika tidak ada yang kenal, lalu tiba-tiba jadi sopir Angkot. Dalam pekerjaan lain pun sama saja, harus ada jaringan dan silaturahmi hingga terjadi kesepahaman. Makin banyak jaringan, makin banyak sahabat, makin sering silaturahmi, semakin terbuka pula berbagai akses menuju rezeki.

            Apabila kita lihat apa yang dilakukan Jokowi dalam membangun ibu kota Indonesia yang baru di Penajam, Paser, Kalimantan Timur, sangatlah bagus melibatkan banyak orang hebat dari berbagai negara. Jokowi mengangkat Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru adalah Putera Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Anggotanya adalah Masayoshi Son, salah satu orang terkaya di Jepang, pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile. Di samping itu, diajak pula mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Tambahan pula, menurut Fadjroel Rahman, Juru Bicara Presiden, masih ada beberapa lagi nama yang diajak berperan serta menjadi anggota dewan pengarah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

            Dilihat dari sisi hubungan internasional adalah sangat bagus dalam rangka mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif dengan konsep “thousand friends and zero enemy”, ‘ribuan teman dan nol musuh’. Indonesia bisa menjadi tempat berkarya orang-orang hebat dari seluruh dunia. Dengan demikian, dunia akan ikut merasa memiliki dan secara tidak langsung Indonesia bisa terlindungi dari bahaya ancaman perang antarnegara. Hal ini bisa dilihat pula bahwa terdapat beberapa negara yang tercatat tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru. Para pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut berasal dari, di antaranya, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Eropa.

            Dilihat dari sisi ekonomi, dengan banyaknya negara yang terlibat, akan menarik minat orang dari seluruh dunia untuk datang ke Indonesia. Pariwisata pun akan meningkat, roda ekonomi pun bisa berputar lebih cepat.

            Dilihat sari segi pendidikan dan teknologi, baik secara formal maupun tidak, akan terjadi alih teknologi. Rakyat Indonesia bisa belajar ilmu pengetahuan dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu.

            Meskipun demikian, Indonesia haruslah tetap Indonesia, kita tidak boleh terpengaruh oleh adat, kebiasaan, dan budaya mereka yang negatif. Kita tidak boleh menjadi Arab, Eropa, Amerika, Cina, atau yang lainnya. Kita adalah kita. Justru yang harus terjadi adalah kita yang harus mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai positif yang kita miliki karena kita adalah sudah ditakdirkan menjadi Indonesia.

            Sampurasun.

Sumber:

https://maritim.go.id/menko-luhut-putra-mahkota-uea-menjadi-ketua-dewan/

https://www.vivanews.com/bisnis/properti/29965-tony-blair-dan-bos-softbank-juga-jadi-dewan-pengarah-ibu-kota-baru-ri?medium=autonext

https://today.line.me/id/pc/article/Alasan+Jokowi+Minta+Putra+Mahkota+Abu+Dhabi+Jadi+Dewan+Pengarah+Ibu+Kota+Baru-azlON2

Ralat Tulisan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pada Sabtu, 11 Januari 2019, saya menulis artikel yang berjudul “Akrobat Politik Internasional Jokowi”. Ada yang harus diperbaiki dari tulisan itu terkait negara yang diundang Jokowi. Dalam tulisan yang lalu itu saya tulis negara yang diundang Jokowi untuk berinvestasi di Natuna hanyalah Jepang. Hal itu berdasarkan berita dari televisi yang menayangkan berita seperti itu. Akan tetapi, pada hari berikutnya, Minggu, 12 Januari 2019, diberitakan pula bahwa “Amerika Serikat” pun diundang untuk berinvestasi di Natuna. Dengan demikian, ralat yang saya maksud adalah negara yang diundang Jokowi untuk berinvestasi di Natuna adalah Jepang dan Amerika Serikat, bukan hanya Jepang.

            Dalam tulisan yang lalu itu, saya menulis seperti ini.

            “Kenapa bukan Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Belanda, atau negara lainnya?”

            Ternyata, Amerika Serikat pun diundang berinvestasi di samping Jepang.

            Meskipun demikian, analisisnya tetap tidak salah. Akan tetapi, harus ditambah sebagaimana berikut.

            Pemilihan negara yang diundang oleh Jokowi, yaitu Jepang dan Amerika Serikat (AS) sangat bagus karena kedua negara itu pernah berkonflik dan sedang berkonflik pula dengan Cina. Jepang terlibat perebutan kepulauan Senkaku dengan Cina dan hampir perang. Adapun AS terlibat konflik perang dagang dengan Cina. Oleh sebab itu, apabila Jepang dan AS bersedia berinvestasi di Natuna, Cina pun akan lebih banyak berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran hukum di Natuna, malahan dapat menghentikan upaya Cina jika memang Cina ingin melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Hal itu disebabkan bukan hanya Indonesia yang akan melindungi Natuna dan wilayah perairannya, melainkan pula Jepang dan AS ikut memperhatikan dan melindungi Natuna karena ada kepentingan mereka di sana.

            Jika memang kerja sama Indonesia-Jepang-AS berjalan di Natuna, Indonesia mendapatkan keuntungan dua hal, yaitu ekonomi dan keamanan. Seperti itu kira-kira.

            Sampurasun.

Akrobat Politik Internasional Jokowi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setelah Cina berulang-ulang melakukan pencurian di kawasan perairan hak berdaulat Indonesia, Laut Natuna Utara, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kawasan itu tidak diganggu lagi oleh siapa pun, terutama Cina. Di samping melakukan patroli laut lebih rutin, meningkatkan modernitas aparat dan kelengkapannya, menambah banyak nelayan Indonesia yang beraktivitas di sana, juga diperlukan lebih banyak kegiatan dan pembangunan ekonomi di kawasan Natuna. Upaya ini dilakukan Jokowi dengan mengundang Jepang untuk berinvestasi di Natuna, tepat dua hari setelah mengunjungi Natuna.

            Upaya yang dilakukan Jokowi ini sangat menarik untuk diduga-duga, dianalisis, karena kita kan tidak tahu apa yang ada dalam kepala Jokowi. Kita hanya bisa menduga-duga, kecuali kalau Jokowi sendiri yang mengatakan alasannya mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna.

            Saya menduga bahwa Jokowi sengaja mengundang Jepang karena di samping memang untuk kepentingan bisnis, juga alasan keamanan. Jokowi menawarkan proyek-proyek pada Jepang di Natuna. Jika proyek pembangunan itu berjalan, Jepang jelas akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Demikan pula Indonesia, akan mendapatkan keuntungan, bahkan dua kali lipat, yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan keamanan.

            Kita berhak menduga, kenapa Jepang yang diundang berinvestasi di Natuna?

            Kenapa bukan Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Belanda, atau negara lainnya?

            Jika kita melihat perselisihan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara, memilih Jepang sebagai investor adalah sangat tepat. Hal itu disebabkan Jepang pun pernah berkonflik dengan Cina dalam perebutan kepulauan “Senkaku”. Bahkan, Jepang dan Cina hampir saja berperang. Berbeda dengan Indonesia, tidak separah pertengkaran mereka. Indonesia hanya kasus pencurian ikan dan penyelesaiannya berupa penegakan hukum, bukan perang. Hal itu memiliki arti bahwa jika Cina bikin ulah di wilayah Natuna, Jepang pun akan berusaha melindungi Natuna karena memiliki berbagai proyek di Natuna.

            Itulah yang saya sebut akrobat politik internasional Jokowi. Secara tidak langsung, pengamanan di kawasan Natuna terbantu pula oleh keberadaan Jepang di Natuna yang ikut membangun di Natuna.

            Akrobat politik ini mirip yang dilakukan Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika Alutsista Indonesia diembargo oleh Amerika Serikat yang membuat Indonesia kesulitan memperkuat TNI Angkatan Udara, SBY membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Bedanya, SBY lebih terang-terangan, mudah dibaca. Adapun Jokowi lebih halus, tersembunyi, dan baru bisa diduga-duga.

            Sekarang, tinggal Jepang, apakah mereka tertarik atau tidak atas tawaran Jokowi untuk berinvestasi di Natuna. Kalau tertarik, Indonesia mendapat dua keuntungan, yaitu ekonomi dan keamanan karena Jepang adalah seteru Cina dalam perebutan wilayah Senkaku. Yang penting, apapun yang dilakukan Jokowi harus atas dasar kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

            Sampurasun.

Musibah, Teguran, Peringatan, Hukuman

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kata-kata seperti judul tulisan ini sangat akrab di telinga kita. Biasanya, disampaikan oleh para penceramah agar kita berhati-hati atas segala tingkah laku kita yang bisa mengakibatkan musibah. Musibah itu tidak jarang dipahami sebagai bersumber dari teguran, peringatan, atau hukuman Allah swt.

            Pernah nonton film “Titanic” yang dibintangi Leonardo DiCaprio?

            Film ini sudah diputar berulang-ulang pada berbagai stasiun televisi di Indonesia. Fokusnya adalah pada cinta, kesetiaan, dan kegetiran yang diakibatkannya.

            Sebenarnya, Titanic itu memang pernah ada. Titanic adalah kapal pesiar yang diklaim paling hebat, paling modern, paling kuat, paling luar biasa. Pemiliknya, para pembuatnya, awak kapal sangat membanggakannya, sombongnya luar biasa. Demikian pula para penumpangnya yang juga dipenuhi oleh orang-orang kaya yang sangat sombong. Para penumpangnya pun diwawancarai oleh berbagai stasiun televisi (masih hitam putih, belum berwarna), kemudian disebarkan beritanya ke seluruh dunia. Titanic diklaim sebagai kapal pesiar antitenggelam. Kapal ini  dipastikan tidak pernah akan bisa tenggelam.

            Allah swt mengirimkan musibah buat kapal itu. Lalu, tenggelamlah dan kisahnya tidak berhenti hingga hari ini untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia.

            Di Jepang pun pada tahun-tahun yang lalu pernah ada profesor yang membuat jalan aspal, jalan raya yang super hebat. Ia pun mengumumkan melalui radio bahwa jalan yang dibuatnya antigempa. Gempa sebesar apapun tidak akan membuat jalan itu rusak.

            Allah swt pun membuat gempa di Jepang. Jalan itu pun retak-retak. Adapun Sang Profesor yang sesumbar dan memastikan bahwa jalan itu antigempa ditemukan tewas bunuh diri di hotel saking malunya.

            Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari hal seperti itu?

            Jangan sombong dan memastikan sesuatu sesuai hawa nafsu kita karena pemilik kepastian adalah dan hanyalah Allah swt.

            Berkaitan dengan banjir besar di Jakarta hari ini, 1 Januari 2020 dan tampaknya akan berlanjut beberapa waktu ke depan, kita semua bisa introspeksi diri.

            Mungkinkah di antara kita ada yang pernah sombong atau memastikan sesuatu ketika masa kampanye dulu bahwa jika Anies Baswedan menjadi gubernur, segala masalah di Jakarta akan diselesaikan sempurna?

            Mungkin ada yang sesumbar bahwa Anies bakal begini, pasti begitu, … bla … bla … bla …?

            Sekarang, Allah swt memberikan musibah. Bisa jadi disebabkan hal yang sama dengan Titanic dan Profesor Jepang itu.

            Saya tidak menuduh karena tidak tahu. Akan tetapi, siapa tahu ada yang memang berlaku sombong, memastikan sesuatu, dan berlebihan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita semua introspeksi diri, siapa tahu kita telah berlebihan dan mengundang musibah Allah swt menimpa kita.

            Mau pendukung Anies, Ahok, Jokowi, Prabowo, atau siapa pun, mari kita sama-sama introspeksi diri, lalu berdoa agar kedamaian dan ketenangan terwujud di Indonesia sehingga bencana pada berbagai daerah pun bisa  berhenti atas izin Allah swt.

            Jangan sombong, jangan memastikan sesuatu, katakanlah, “Insyaallah.”

            Sampurasun.

Hal Mengganjal Yang Harus Diselesaikan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Bangsa Indonesia boleh bergembira sekaligus bersolek riang dengan kehadiran Raja Salman dari Saudi Arabia. Hal itu disebabkan Indonesia didatangi oleh Penjaga Kota Suci Mekah dan Madinah, saudara seiman dari Arab, dan kabarnya datang dengan membawa potensi investasi yang jumlahnya fantastis hingga 331 triliun rupiah.

            Sebagai pribumi dan negeri yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, kita patut memuliakan siapa pun tamu kita, lebih-lebih Raja Salman dari Saudi Arabia. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa masih ada hal yang mengganjal pada hati rakyat Indonesia tentang penyelesaian ganti rugi terhadap korban crane. Sependek yang saya ingat bahwa sudah ada ketetapan dan pernyataan, baik dari Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia bahwa para korban crane itu akan diberi ganti rugi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pembayaran ganti rugi masih belum juga diterima oleh banyak korban jatuhnya crane di Mekah.

            Adalah hal yang sangat baik dan mulia jika pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia sama-sama bersegera menyelesaikan soal pembayaran ganti rugi itu. Jika dihitung dengan potensi investasi Arab Saudi di Indonesia, pembayaran ganti rugi itu sangatlah kecil. Akan tetapi, menjadi hal yang besar jika pembayaran itu terus-terusan ditunda atau bahkan diingkari. Tuntutan yang berasal dari harapan para korban crane akan mempengaruhi situasi kebatinan rakyat Indonesia lainnya dalam menanggapi kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi.

            Jika pembayaran ganti rugi itu belum bisa dilaksanakan dengan sangat segera, paling tidak, ada penjelasan yang melapangkan dada, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari Kerajaan Saudi Arabia, terutama kepada para korban crane. Dengan demikian, semua bisa mendoakan kebaikan tanpa ada ganjalan dalam hati bangsa Indonesia atas kerja sama yang terjalin. Dukungan penuh pun akan diberikan dengan senang hati oleh seluruh bangsa Indonesia.

            Sesungguhnya bukan soal ganti rugi untuk korban crane yang masih belum mendapatkan kejelasan yang pasti mengenai waktu pembayarannya, melainkan pula mengenai banyak hal. Sebatas yang saya ingat, kalau tidak salah, kita pernah memenangkan kasus gugatan sebuah desa yang “dizalimi” oleh Belanda pada masa lalu dan Belanda harus membayar ganti rugi. Akan tetapi, pembayaran ganti rugi itu pun belum jelas, bahkan terkesan beritanya menghilang dari peredaran. Ada pula ganti rugi bagi para perempuan Indonesia yang dijadikan budak seks oleh tentara-tentara Jepang pada masa lalu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi, lagi-lagi beritanya sepi di peredaran sehingga kita tidak tahu apakah pembayaran ganti rugi itu sudah dilaksanakan atau belum.

            Hal ini hendaknya tidak perlu dijadikan kebiasaan oleh bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia hanya mampu telah berhasil menyatakan diri benar dan memenangkan gugatan atau kasus yang harus diganti-rugi, tetapi “melempem” pada saat pelaksanaan ganti rugi tersebut. Harus ada tindakan lebih tegas dan riil untuk memperjelas pelaksanaan ganti-rugi ganti-rugi tersebut. Jangan hanya menang dalam kasus atau pandai menyatakan diri benar secara hukum dan secara politik, tetapi lemah dalam memproses eksekusinya.

            Kita harus bekerja sama dengan pihak asing, tetapi kita pun harus mengingatkan dengan tegas bahwa banyak pihak asing yang harus menyelesaikan kewajibannya kepada Indonesia, terutama kepada rakyat Indonesia.

            Salam.