Soal Virus Corona di Natuna, Clear

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Tulisan saya yang lalu menegaskan bahwa memang sebagian masyarakat Natuna beserta pemerintah daerah dan tokoh masyarakatnya menolak kehadiran warga Negara Indonesia yang pulang atau dipulangkan dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina untuk diobservasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penolakan tersebut diakibatkan oleh hoax tentang virus corona yang merajalela, kurangnya upaya masyarakat mencari informasi yang akurat dan benar, serta minimnya koordinasi dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah.

            Dijadikannya Natuna sebagai lokasi observasi tanpa koordinasi yang maksimal mengakibatkan masyarakat Natuna ketakutan sekaligus marah. Mereka takut menjadi tempat tersebarnya virus corona di Indonesia. Mereka marah karena curiga seolah-olah tempatnya “dikorbankan” sehingga merasa diri tidak dipentingkan dibandingkan warga lain di Indonesia ini.

            Akan tetapi, persoalan mulai mencair ketika terjadi komunikasi yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuh orang perwakilan dari Natuna berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dengan adanya komunikasi yang baik, penjelasan yang lengkap, pemahaman yang jelas, semuanya bisa selesai. Meskipun rasa takut dan marah itu tidak segera menghilang karena perlu waktu, semuanya berangsur-angsur membaik.

            Hal yang membuat saya tertarik adalah kenegarawanan pemerintah pusat yang mengakui dengan sempurna bahwa mereka telah melakukan kesalahan karena tidak melakukan koordinasi yang sempurna terhadap pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Pengakuan diri telah melakukan kesalahan itu adalah sangat baik dibandingkan tidak mengakuinya. Sulit mengakui diri salah ketika berada di posisi atas dan berkuasa, tetapi mereka mengakuinya. Itu adalah hal yang teramat mulia sehingga kesalahan itu tidak boleh diulang lagi pada masa depan.

            Di samping itu, bantahan dari Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti terhadap pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang jarak antara hanggar (garasi pesawat) dengan pemukiman penduduk, tidak mendapatkan penyangkalan. Sebelumnya, Hadi mengatakan jaraknya adalah 5-6 km, tetapi Ngesti membantahnya dengan menjelaskan jaraknya hanya 1,2 km.  Itu juga baik karena polemik berhenti sampai di situ. Meskipun demikian, jarak 1,2 km itu sudah sangat jauh karena menurut Satgas Pencegahan Virus Corona, virus itu hanya bisa menular jika Si Sakit batuk di dekat orang sehat dalam jarak 1 hingga 1,8 meter. Tidak mungkin ada orang batuk sejauh 1 km. Virus corona pun tidak bisa hidup di udara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Indonesia memang diuntungkan secara iklim. Akan tetapi, kita tetap harus waspada.

            Kini warga Natuna bisa lebih tenang setelah mendapatkan penjelasan lebih lengkap dan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Sebaiknya, kita semua berharap dan berdoa agar warga Negara Indonesia yang diobservasi di Natuna dapat segera benar-benar pulih dan kembali kepada keluarganya dengan baik.

            Sampurasun.

Warga Natuna Jangan Tolak WNI dari Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kali kedua saya menulis tentang sikap penolakan yang dilakukan sebagian warga Natuna, kepulauan Riau, terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air Indonesia. Saudara-saudara kita, sebagian warga Natuna ini memang harus diingatkan lebih jauh dan lebih dalam tentang pemahaman bahwa kita ini adalah sesama saudara sebangsa dan setanah air. Para pendidik, ahli agama, ahli budaya, dan para stake holder lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman-pemahaman tersebut.

            Pertama, sejak Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP, mereka menolak kehadiran nelayan-nelayan dari Pulau Jawa. Padahal, Natuna adalah bagian dari wilayah NKRI. Seluruh wilayah NKRI adalah milik warga NKRI juga. Kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah NKRI adalah untuk seluruh warga NKRI, dari pulau mana pun mereka berasal.

            Adalah hal yang lucu jika warga Jawa Barat, Jakarta, atau pulau-pulau lainnya menolak warga Natuna untuk berobat, kuliah, bekerja, atau tamasya. Warga Natuna boleh beraktivitas apa saja di pulau mana saja karena warga Natuna adalah juga warga NKRI. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air pun boleh beraktivitas di Natuna.

            Kedua, ketika kementerian KKP dipegang oleh Edhy Prabowo, warga Natuna tetap melakukan upaya penolakan terhadap nelayan-nelayan Pantura atau Pulau Jawa untuk mencari ikan di perairan Natuna Utara, padahal kehadiran nelayan-nelayan dari Pulau Jawa itu adalah untuk mengamankan perairan Natuna Utara dari pencurian ikan yang dilakukan negara lain, terutama Cina. Nelayan Natuna sendiri belum mampu meramaikan kawasan Laut Natuna Utara sehingga pencurian ikan terus terjadi di kawasan itu. Sekarang karena wilayah itu harus diamankan oleh patroli laut, Bakamla, TNI AL, bahkan dengan menggunakan pesawat F16, dibutuhkan biaya yang banyak. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan itu bisa dari hasil tangkapan nelayan-nelayan Indonesia, sementara itu hasil tangkapan nelayan Natuna sendiri masih terbatas. Salah satu solusinya adalah mengajak saudara-saudaranya dari Pulau Jawa untuk beraktivitas di Natuna Utara.

            Daripada dicuri oleh negara lain, mendingan berbagi dengan saudara sebangsa sendiri, ya nggak?

            Ketiga, warga Natuna menolak dengan keras kehadiran warga Negara Indonesia (WNI) yang “terpaksa” pulang dari Cina, terutama Kota Wuhan, Provinsi Hubei akibat dari merebaknya virus corona di Cina. Kepulangan WNI ini merupakan upaya untuk menghindari virus corona di Cina. Penolakan ini bagi saya cukup mengejutkan. WNI yang pulang itu adalah saudara-saudara warga Natuna sendiri, sebangsa dan setanah air. Mereka sudah sangat tersiksa di Cina mempertahankan dan menghindarkan diri dari infeksi virus corona. Mereka sudah ketakutan, menderita, dan sempat kesulitan makanan. Sebelum pulang, mereka sudah diperiksa otoritas Cina dan dinyatakan sehat. WNI yang mengalami demam dan sakit, tidak diperbolehkan pulang. Mestinya, kita sebagai saudaranya sebangsa setanah air menyambutnya dan menolongnya, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Toh, pemerintah Indonesia pun sangat berhati-hati dengan hal ini. Para petugas menggunakan pakaian superketat meskipun sudah dinyatakan sehat. Para WNI itu pun disemprot lagi dengan cairan khusus. Saya yakin bahwa pemerintah RI pun sudah sangat waspada karena jika terjangkit virus, yang susah adalah pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri.

            Pemilihan Natuna sebagai tempat kepulangan WNI dari Wuhan sudah melalui berbagai pertimbangan. Dalam detiknews Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Di samping itu, Natuna memiliki landas pacu (runway) yang berdekatan dengan wilayah yang dijadikan kawasan observasi (pengamatan). Dengan demikian, proses masuk ke penampungan sejak turun pesawat menjadi lebih sangat cepat. Tambahan pula, jarak dari hangar (garasi pesawat) dengan pemukiman penduduk cukup jauh, yaitu sekitar 5-6 km. Demikian pula jarak dengan dermaga, sekitar 5-6 km. Dengan demikian, hal itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan.

            Pertimbangan yang dilakukan oleh Panglima TNI tersebut sangat masuk akal dibandingkan dengan menggunakan wilayah-wilayah lain yang mungkin tidak seistimewa Natuna.

            Kalaupun warga Natuna atau aparat pemerintah daerahnya merasa khawatir, seharusnya meminta penjelasan dari pemerintah pusat dan meminta jaminan agar kekhawatiran mereka sama sekali tidak terjadi. Tidak perlu melakukan tindakan emosional yang didorong oleh kecurigaan yang berlebihan pula. Kita adalah sesama warga bangsa Indonesia yang harus tolong-menolong, bergotong royong. Jika sebagian warga bangsa sakit, seluruh warga pun seharusnya merasakan sakit pula sehingga bahu-membahu untuk menghilangkan rasa sakit itu. Indonesia itu satu tubuh, NKRI.

            Meskipun demikian, ada pelajaran yang harus diingat pemerintah pusat, yaitu soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti yang juga sempat menolak keras wilayahnya dijadikan tempat observasi bahwa pemilihan Natuna menjadi tempat evakuasi tidak melalui proses koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, dijadikannya Natuna sebagai tempat transit pun tanpa alasan yang jelas.

            Persoalan koordinasi ini hendaknya menjadi pelajaran dan perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan yang berlebihan. Koordinasi ini penting agar semua program bisa dijalankan dengan baik, lancar, dan berhasil.

            Kita adalah Indonesia. Indonesia adalah kita.

            Sampurasun.

Ralat Tulisan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pada Sabtu, 11 Januari 2019, saya menulis artikel yang berjudul “Akrobat Politik Internasional Jokowi”. Ada yang harus diperbaiki dari tulisan itu terkait negara yang diundang Jokowi. Dalam tulisan yang lalu itu saya tulis negara yang diundang Jokowi untuk berinvestasi di Natuna hanyalah Jepang. Hal itu berdasarkan berita dari televisi yang menayangkan berita seperti itu. Akan tetapi, pada hari berikutnya, Minggu, 12 Januari 2019, diberitakan pula bahwa “Amerika Serikat” pun diundang untuk berinvestasi di Natuna. Dengan demikian, ralat yang saya maksud adalah negara yang diundang Jokowi untuk berinvestasi di Natuna adalah Jepang dan Amerika Serikat, bukan hanya Jepang.

            Dalam tulisan yang lalu itu, saya menulis seperti ini.

            “Kenapa bukan Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Belanda, atau negara lainnya?”

            Ternyata, Amerika Serikat pun diundang berinvestasi di samping Jepang.

            Meskipun demikian, analisisnya tetap tidak salah. Akan tetapi, harus ditambah sebagaimana berikut.

            Pemilihan negara yang diundang oleh Jokowi, yaitu Jepang dan Amerika Serikat (AS) sangat bagus karena kedua negara itu pernah berkonflik dan sedang berkonflik pula dengan Cina. Jepang terlibat perebutan kepulauan Senkaku dengan Cina dan hampir perang. Adapun AS terlibat konflik perang dagang dengan Cina. Oleh sebab itu, apabila Jepang dan AS bersedia berinvestasi di Natuna, Cina pun akan lebih banyak berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran hukum di Natuna, malahan dapat menghentikan upaya Cina jika memang Cina ingin melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Hal itu disebabkan bukan hanya Indonesia yang akan melindungi Natuna dan wilayah perairannya, melainkan pula Jepang dan AS ikut memperhatikan dan melindungi Natuna karena ada kepentingan mereka di sana.

            Jika memang kerja sama Indonesia-Jepang-AS berjalan di Natuna, Indonesia mendapatkan keuntungan dua hal, yaitu ekonomi dan keamanan. Seperti itu kira-kira.

            Sampurasun.

Merindukan Susi Pudjiastuti

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Siapa yang tidak kenal Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dikenal dengan kata “Tenggelamkan!”?

            Kata itu digunakan untuk memerintahkan jajarannya menghukum para pencuri ikan di kawasan Indonesia dengan cara menenggelamkan perahu-perahunya. Ketegasannya itu membuatnya terkenal ke seluruh dunia sekaligus membuat ciut nyali para pencuri ikan serta negara asal para pencuri itu. Tak kurang Negara Cina yang besar itu pun terpaksa “mengalah” ketika terjadi ribut penangkapan nelayan Cina yang mencuri ikan di kawasan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Cina sempat menghardik Indonesia karena menganggap wilayah itu miliknya, tetapi Susi pun melawannya dengan keras. Akhirnya, Cina mengatakan tidak berkeberatan jika kawasan laut tempat terjadinya penangkapan itu diklaim Indonesia sebagai wilayahnya.

            Untuk mengamankan kawasan Natuna, Susi melengkapinya dengan perahu dan pasukan laut yang bersenjata. Ini soal kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Dengan berbagai tindakannya, untuk beberapa lama, di kawasan Natuna tidak lagi terdengar pencurian ikan. Itu artinya, kedaulatan negara terjaga dan kesempatan nelayan Indonesia untuk lebih menyejahterakan dirinya semakin terbuka lebar, bebas dari pencurian.

            Pagi hari ini saya menonton berita dari Metro TV yang memaparkan bahwa pencurian ikan mulai marak lagi di kawasan Natuna. Kapal-kapal laut pencuri ikan yang sempat direkam oleh nelayan Indonesia adalah berasal dari Cina dan Vietnam. Bahkan, pencuri dari Cina itu dikawal Coast Guard Cina. Para nelayan itu sudah lapor pada aparat keamanan laut, tetapi belum ada tindakan yang diharapkan. Ini sungguh mengherankan. Ketika menteri kelautan dan perikanan diganti oleh Edhy Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra, partainya Prabowo yang ahli keamanan itu, kawasan Natuna kembali marak pencurian ikan.

            Apakah ada hubungan antara pergantian menteri dari Susi Pudjiastuti ke Edhy Prabowo dengan maraknya kembali pencurian ikan?

            Kita belum tahu.

            Kita memang belum bisa menyalahkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo karena yang namanya pencuri itu selalu mencari jalan untuk mencuri. Seketat apapun keamanan rumah, kawasan, atau negara, pencuri pikirannya selalu mencari celah untuk mencuri. Paling tidak, ini adalah tantangan bagi Edhy Prabowo untuk mengatasinya sebaik Susi Pudjiastuti, bahkan lebih baik lagi. Presiden Jokowi sudah memberikan kepercayaan kepadanya, Edhy harus membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan itu memang layak diembankan kepada dirinya.

            Yang jelas, saya mulai merindukan lagi Susi Pudjiastuti dengan perintahnya, “Tenggelamkan!”

            Sampurasun.

Cina Incar Curi Ikan Indonesia Rp3,5 Miliar per Ekor

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Perilaku Tiongkok atau Cina yang mencuri ikan di perairan Indonesia tidak perlu dibuat heran karena memang mereka pernah mendapat ikan tuna dari laut yang berhadapan langsung dengan Pantai Rancabuaya, Garut Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Ikan tuna yang mereka dapatkan memiliki harga yang sangat fantastis, yaitu Rp3,5 miliar per satu ekor. Orang-orang Cina itu berhasil mengambil banyak ikan tuna. Bayangkan, untuk dua ekor saja sudah bisa mencapai harga Rp7 miliar.

            Bagaimana kalau sudah sepuluh ekor?

            Seratus ekor?

            Hitung saja sendiri!

            Hal itu pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat acara Forum Jabar Selatan (Forjabsel) Summit 2 di Rancabuaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hal itu pulalah yang menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat Indonesia untuk membangun wilayah selatan Jawa Barat. Tentunya, keinginan membangun itu pun disebabkan pula oleh besarnya potensi sumber daya alam di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

            Heryawan pun memastikan bahwa nelayan Indonesia belum pernah mendapatkan ikan tuna yang harganya sangat mahal tersebut. Ia menyayangkan kenapa harus nelayan-nelayan Cina yang harus lebih dahulu mendapatkannya. Seharusnya, nelayan-nelayan Indonesia-lah yang menikmatinya lebih dulu, khususnya nelayan-nelayan Garut.

            Dengan melihat pengalaman tersebut, bukan tak mungkin bahwa nelayan-nelayan Cina berupaya mencuri ikan-ikan tuna yang sangat mahal tersebut berikut ikan-ikan lainnya di Perairan Natuna, Indonesia. Tak perlu heran jika kapal-kapal Cina pencuri ikan itu, termasuk KM Kway Fey 1008 dikawal oleh kapal coastguard China. Hal itu disebabkan pencurian ikan di Indonesia sangatlah menguntungkan, apalagi mereka sempat mendapatkan banyak ikan tuna yang harganya Rp3,5 miliar per ekor. Mereka mungkin berharap dapat menangkap ikan yang harganya spetakuler tersebut sebagaimana yang pernah mereka dapatkan di laut yang berhadapan dengan Pantai Rancabuaya, Garut, Jawa Barat, Indonesia.

Tindakan Cina yang Memalukan

Tindakan yang dilakukan kapal coastguard China dengan melakukan penabrakan terhadap kapal pesakitan KM Kway Fey 10078 saat ditarik ke Natuna oleh kapal Indonesia, Kapal Pengawas Hiu 11, adalah tindakan yang memalukan. Mereka sudah mencuri, lalu berupaya melakukan provokasi agar kapal pencuri milik mereka selamat. Hal itu memang terjadi, kapal pencuri itu selamat, tetapi 8 ABK-nya ditahan pihak Indonesia.

            Hal yang lebih memalukan lagi adalah setelah melakukan pelanggaran, pemerintah Cina berupaya mengelak dan malah menyalahkan pemerintah Indonesia. Hal itu jelas harus diselesaikan dan dibuktikan hingga clear agar ditemukan kebenaran yang pasti.

RI Tak Boleh Takut

Cina yang besar mungkin merasa dirinya memang besar, tetapi tidaklah sebesar yang mereka kira. Mereka mungkin merasa bisa bersikap arogan karena negaranya merasa lebih makmur dan kuat. Itu cuma ada dalam perasaan mereka. Kenyataannya, belum tentu. Seluruh negara yang pernah menjajah Indonesia merasa dirinya lebih hebat dibandingkan dengan Indonesia, tetapi kenyataannya adalah mereka yang kabur dan kalah.

            Memang benar hubungan bilateral yang baik harus dipertahankan, tetapi kedaulatan hukum dan kehormatan negara harus berada di atas “hubungan baik” itu. Jika kita harus memilih antara “damai” dengan “merdeka”, maka merdeka adalah yang harus kita pilih.

            Untuk apa berdamai jika tidak merdeka?

            Justru dengan kemerdekaan kita dapat merajut perdamaian. Tak akan ada perdamaian tanpa kemerdekaan. Perdamaian tanpa kemerdekaan hanya melahirkan penjajahan.

            Demikian pula jika kita harus memilih antara “hubungan baik” dengan “kehormatan negara”, maka kehormatan negara adalah yang harus kita pilih. Hubungan baik tanpa kehormatan negara hanya akan melahirkan pelecehan dan penghinaan. Justru dengan menjadi negara terhormat kita akan bisa melakukan hubungan baik yang lebih baik lagi.

            Menteri Susi Pudjiastuti tak boleh takut dan tak boleh mundur. Jangan terbius atau tersihir dengan kata-kata “menjaga hubungan baik” sehingga menyebabkan pelecehan terhadap kehormatan negara dan penghinaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia. Tetap tegas dan kuatlah dengan pernyataan resmi bahwa kapal milik Cina telah melakukan Ilegal, Unreported, Unregisrated (IUU) Fishing di zona ekonomi ekslusif Indonesia. Bahkan, saya sangat menyayangkan dengan dibiarkannya kapal pencuri ikan dari Cina itu keluar dari perbatasan laut Indonesia. Mestinya, kapal TNI AL menembak saja langsung hingga kapal pencuri itu tenggelam atau dikuasai benar-benar, tidak perlu mengantarnya keluar dari perbatasan.

            Menjadi negara terhormat dan berdaulat adalah harga mati!