Showing posts with label Jakarta. Show all posts
Showing posts with label Jakarta. Show all posts

Saturday, 19 April 2025

Preman Jakarta Hampir Saya Tonjok

 


 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Sebetulnya, agak males juga ngomongin soal premanisme itu karena mereka itu hanya manusia berperilaku sampah yang mengganggu dan harus diusir dari pandangan kita. Mereka itu hanya gangguan dalam hidup dan tidak perlu jadi hitungan atau topik pembicaraan. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disingkat KDM (Kang Dedi Mulyadi) membentuk Satgas antipremanisme, masyarakat menjadi punya perlindungan atau harapan untuk terbebas dari perilaku premanisme yang meresahkan dan merugikan. Banyak masyarakat yang melaporkan aksi premanisme melalui media sosial mereka. Sayangnya, masih banyak perilaku premanisme yang terjadi. Mungkin karena sudah terlalu lama hidup mengandalkan aksi premanisme, para preman itu kebingungan mau mengerjakan apa untuk menopang hidupnya. Hal-hal seperti itu mendorong saya menuliskan pengalaman saya soal aksi premanisme ini. Mereka memang tidak terpelajar, bodoh, dan mengesalkan.

            Kejadiannya, hari ketiga Idul Fitri atau lebaran 2025 saya mengunjungi bibi saya di Tangerang untuk bersilaturahmi. Pulangnya, tentu saja lewat Jakarta. Sebelum pulang ke Bandung, mau main dulu ke beberapa tempat wisata di Jakarta. Jadi, jelas keluar dari tol dalam kota untuk menuju ke tempat-tempat itu. Sayangnya, di jalanan Jembatan II, Jakarta, yang kalau belok ke kanan menuju Kota Tua tiba-tiba kabel kopling mobil saya putus. Mobil saya tidak bisa lagi bergerak. Saya ke pinggirkan mobil saya agar tidak mengganggu lalu lintas. Saya dan anak-anak saya coba cari-cari bengkel mobil yang buka. Akan tetapi, masih libur, tak satupun toko alat-alat mobil di Jakarta ada yang buka, bengkel yang ada pun tidak sanggup memperbaiki karena ada barang yang harus dibeli dulu. Kami semua sempat kebingungan, apalagi hari mulai menuju sore, situasi menjadi tambah sulit.

            Situasi itu mulai memaksa saya dan anak-anak untuk memperbaiki sendiri.

Ketika kami sedang memperbaiki sendiri, tiba-tiba ada preman penuh tato yang datang sambil bertanya, “Mogok, Bang?”

            Saya jawab, “Iya.”

            Kirain dia mau bantuin, tetapi tiba-tiba dia meminta uang untuk dirinya dan teman-temannya untuk minum kopi. Saya mulai kesal sekaligus kasihan juga sih. Kesal karena saya lagi bingung dan berusaha memperbaiki mobil, dia malah bikin tambah susah dengan memalak saya. Meskipun begitu, saya juga merasa kasihan karena mungkin saja memang dia tidak punya uang.

            Anak laki-laki saya yang bungsu, masih kelas 3 SMA, langsung emosi bicara lantang sama preman itu, “Jangan minta uang! Nih, saya kasih rokok saja!”

            Si Preman itu bilang, “Pengen beli kopi sama teman-teman!”

            Melihat situasi itu, saya bilang sama Si Preman, “Udah, nih saya kasih sepuluh ribu.”

            “Dua puluh ribu, Bang,” dia nawar.

            Mulai saya pengen nonjok dia. Kalau saya tonjok, dia pasti langsung jatuh karena badannya juga kelihatan tidak sehat, tidak stabil. Akan tetapi, daripada ribut, terus mengganggu lalu lintas, saya kasih lima belas ribu.

            Udah dikasih lima belas ribu, dia minta lagi rokok ke anak saya. Saya kasih kode agar anak saya memberikan rokok buat preman itu, jangan berkelahi. Akhirnya, preman itu pergi.

            Setelah Si Preman pergi, anak saya yang bungsu itu segera bilang ke kakak laki-lakinya yang baru lulus kuliah, “A, kalau dia datang lagi sama teman-temannya, kita hajar mereka. Masa kita bertiga nggak bisa ngalahin mereka?”

            Agak beda memang anak saya yang bungsu ini. Dia mudah berkelahi kalau soal kehormatan. Lagian, dia suka berlatih MMA.

            Begitulah kejadian saya hampir menonjok preman Jakarta. Saya dari Bandung mau silaturahmi dan sebentar berwisata di Jakarta, malah mendapatkan ketidakamanan. Ini akan membuat citra DKI Jakarta menjadi buruk. Gubernur dan aparat kepolisian harus paham ini. Kan tidak bagus kalau Jakarta dibiarkan dipenuhi para preman dan tidak nyaman, males ke DKI Jakarta.

            Sebetulnya, Si Preman itu bisa mendapatkan uang lebih banyak dari saya. Jika dia datang membantu memperbaiki mobil, apa saja dia bisa bantu, mencarikan montir, mencari koran atau dus untuk tempat duduk saya, atau hal positif lainnya, dia akan lebih banyak dapat uang, beneran. Nggak perlu meminta pun, pasti saya kasih.

            Ketika anak-anak saya bisa menyambungkan kembali kabel kopling yang putus itu, mobil saya bisa kembali bergerak, tetapi saya ragu untuk bisa pulang ke Bandung lewat tol, takut putus di tengah tol. Akhirnya, saya minta tolong ke kantor Pemadam Kebakaran di Penjaringan, Jakarta, untuk sebentar ikut parkir.

Kebetulan di dekat situ ada tambal ban dan cuci motor yang buka. Saya pinjam beberapa alat untuk lebih baik memperbaiki kabel kopling. Tanpa disangka, orang-orang di sana segera memberikan bantuan, ikut mencari barang-barang yang saya butuhkan. Kantor Damkar pun membolehkan saya dan anak-anak untuk menggunakan fasilitas di sana, seperti, kamar mandi, mushala, kursi, dan charger Hp. Malah, ibu-ibu di sana ikut menemani ngobrol. Menyenangkan sekali.

Karena saya merasa senang, saya berterima kasih kepada mereka dan memberikan sejumlah uang, jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan yang saya berikan kepada Si Preman.

“Terima kasih, Pak De!” kata mereka setelah semuanya selesai.

Setelah itu, kami bisa sebentar jalan-jalan di Jakarta, lalu pulang ke Bandung.

Tuh, kan jadi tambah saudara kalau begitu. Saya orang Bandung. Mereka orang Jakarta, baru ketemu saat itu, tetapi mereka memanggil saya “Pak De”. Itu artinya terjalin persaudaraan. Begitu seharusnya, tumbuh silaturahmi dan mengalirkan rezeki, bukan dengan cara premanisme, memalak orang.

Apakah aparat DKI Jakarta tidak malu kalau ada orang Bandung yang memukuli preman Jakarta di tempatnya sendiri?

Cobalah kita semua harus mengadaptasi situasi yang baru, baik aparat, pejabat, maupun masyarakat untuk terbiasa hidup tanpa ada premanisme agar hidup menjadi lebih aman, lebih baik, dan harmonis.

Sampurasun.

Wednesday, 1 January 2020

Musibah, Teguran, Peringatan, Hukuman


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Kata-kata seperti judul tulisan ini sangat akrab di telinga kita. Biasanya, disampaikan oleh para penceramah agar kita berhati-hati atas segala tingkah laku kita yang bisa mengakibatkan musibah. Musibah itu tidak jarang dipahami sebagai bersumber dari teguran, peringatan, atau hukuman Allah swt.

            Pernah nonton film “Titanic” yang dibintangi Leonardo DiCaprio?

            Film ini sudah diputar berulang-ulang pada berbagai stasiun televisi di Indonesia. Fokusnya adalah pada cinta, kesetiaan, dan kegetiran yang diakibatkannya.

            Sebenarnya, Titanic itu memang pernah ada. Titanic adalah kapal pesiar yang diklaim paling hebat, paling modern, paling kuat, paling luar biasa. Pemiliknya, para pembuatnya, awak kapal sangat membanggakannya, sombongnya luar biasa. Demikian pula para penumpangnya yang juga dipenuhi oleh orang-orang kaya yang sangat sombong. Para penumpangnya pun diwawancarai oleh berbagai stasiun televisi (masih hitam putih, belum berwarna), kemudian disebarkan beritanya ke seluruh dunia. Titanic diklaim sebagai kapal pesiar antitenggelam. Kapal ini  dipastikan tidak pernah akan bisa tenggelam.

            Allah swt mengirimkan musibah buat kapal itu. Lalu, tenggelamlah dan kisahnya tidak berhenti hingga hari ini untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia.

            Di Jepang pun pada tahun-tahun yang lalu pernah ada profesor yang membuat jalan aspal, jalan raya yang super hebat. Ia pun mengumumkan melalui radio bahwa jalan yang dibuatnya antigempa. Gempa sebesar apapun tidak akan membuat jalan itu rusak.

            Allah swt pun membuat gempa di Jepang. Jalan itu pun retak-retak. Adapun Sang Profesor yang sesumbar dan memastikan bahwa jalan itu antigempa ditemukan tewas bunuh diri di hotel saking malunya.

            Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari hal seperti itu?

            Jangan sombong dan memastikan sesuatu sesuai hawa nafsu kita karena pemilik kepastian adalah dan hanyalah Allah swt.

            Berkaitan dengan banjir besar di Jakarta hari ini, 1 Januari 2020 dan tampaknya akan berlanjut beberapa waktu ke depan, kita semua bisa introspeksi diri.

            Mungkinkah di antara kita ada yang pernah sombong atau memastikan sesuatu ketika masa kampanye dulu bahwa jika Anies Baswedan menjadi gubernur, segala masalah di Jakarta akan diselesaikan sempurna?

            Mungkin ada yang sesumbar bahwa Anies bakal begini, pasti begitu, … bla … bla … bla …?

            Sekarang, Allah swt memberikan musibah. Bisa jadi disebabkan hal yang sama dengan Titanic dan Profesor Jepang itu.

            Saya tidak menuduh karena tidak tahu. Akan tetapi, siapa tahu ada yang memang berlaku sombong, memastikan sesuatu, dan berlebihan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita semua introspeksi diri, siapa tahu kita telah berlebihan dan mengundang musibah Allah swt menimpa kita.

            Mau pendukung Anies, Ahok, Jokowi, Prabowo, atau siapa pun, mari kita sama-sama introspeksi diri, lalu berdoa agar kedamaian dan ketenangan terwujud di Indonesia sehingga bencana pada berbagai daerah pun bisa  berhenti atas izin Allah swt.

            Jangan sombong, jangan memastikan sesuatu, katakanlah, “Insyaallah.”

            Sampurasun.

Thursday, 19 September 2019

Shalat Jumat di Gereja


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Kok orang-orang terus-terusan ribut soal film “The Santri”?

            Coba kita sederhanakan pikiran kita. Di Indonesia itu ada lembaga sensor film. Sepanjang tidak dilarang oleh lembaga itu dalam arti diperbolehkan untuk tayang, berarti “boleh ditonton”. Tinggal kitanya saja mau nonton apa tidak. Terserah kita. Sederhana pisan.

            Salah satu persoalannya adalah banyak orang yang menilai sesuatu tidak secara utuh. Baru lihat “trailer” saja seperti orang yang sudah memahami seluruh isi ceriteranya. Ini kebiasaan. Dari dulu, apalagi masa-masa Pilpres RI, April 2019, informasi yang isinya sepotong-sepotong saja sudah langsung dipercaya, lalu disebarkan seperti kebenaran mutlak. Padahal, kalaupun mau memberikan kritik dan komentar, seharusnya pahami dulu secara utuh, kemudian komparasikan dengan standar-standar yang jelas sehingga kritik dan komentarnya bermutu. Orang Islam apalagi harus lebih teliti. Untuk meyakini sebuah kisah sebagai hadits saja, harus diperiksa matan dan perawinya. Kalau tidak jelas, itu dusta atau dongeng yang hanya digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu.

            Di dalam trailer “The Santri” itu ada adegan memberikan tumpeng di dalam gereja dan itu diributkan. Bahkan, dinilai terlalu jauh seperti dituduhkan mengajarkan kekafiran, pemurtadan, dan berasal dari gerakan zionis. Wah, jauh banget itu tuduhan.

            Apa salahnya memberikan tumpeng di dalam gereja?

            Apa salahnya jika orang-orang nonmuslim ketika bulan Ramadhan banyak yang berdiri di pinggir jalan, di depan gereja, dan di gerbang masjid membagikan secara gratis tajil untuk kaum muslimin yang melaksanakan ibadat shaum?

            Pembagian tajil itu terjadi di kota-kota besar, seperti, Jakarta dan Bandung.

            So what?

            Bukankah itu sikap yang baik menjaga hubungan baik sesama manusia dan sesama warga bangsa?

            Dulu, kenalan saya kuliah di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. Setiap Jumat selalu menggunakan gereja untuk melaksanakan ibadat shalat jumat. Orang-orang Islam di sana dari berbagai negara iuran untuk menyewa gereja agar bisa melaksanakan shalat jumat. Hal itu dilakukan karena saat itu di Honolulu belum ada masjid.

            Ketika hal ini saya diskusikan di Bandung dengan teman-teman, ributnya bukan main, saling salahkan karena menurut mereka memang melanggar beberapa syarat sahnya ibadat shalat Jumat. Pro-kontra pun terjadi. Meskipun demikian, baik yang pro maupun yang kontra sama-sama  mendapatkan ilmu dari perdebatan itu.

            Saya sih sederhana saja berpikirnya. Saat itu di Honolulu belum ada masjid. Kaum muslimin ingin ibadat Jumat. Bangunan besar yang bisa digunakan adalah gereja. Itu situasi darurat. Oleh sebab itu, boleh saja dilakukan. Kalau tidak boleh, berarti salah dong shalat jumat itu di sana.

            Jadi, jumatan itu salah, begitukah?

            Itu peristiwa dulu. Sekarang beda lagi. Mungkin sudah banyak masjid dibangun di Amerika Serikat sesuai perkembangan kaum muslim di sana. Bahkan, di New York itu hari Idul Fitri dan Idul Adha dijadikan hari libur untuk menghormati kaum muslimin Amerika Serikat. Kaum muslimin tidak perlu lagi menyewa gereja untuk beribadat.

           Memberikan tumpeng di gereja tidaklah salah, apalagi pada masa sekarang ini ketika masyarakat banyak menilai terjadinya sikap-sikap radikal dan intoleran yang dikhawatirkan menimbulkan disintegrasi bangsa. Hubungan antarumat beragama harus semakin diperkuat. Saling menghormati dengan toleransi yang tinggi harus makin dibiasakan. Hal yang haram dilakukan oleh umat Islam adalah datang ke gereja, lalu menukarkan akidahnya. Itu baru murtad.

            Sampurasun.

Wednesday, 1 May 2019

Soekarno Ingin Palangkaraya Jadi Ibukota Indonesia


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Pada masa-masa menunggu hasil Pilpres RI  yang akan diumumkan 22 Mei 2019, pemerintah kembali menggaungkan wacana soal pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke tempat lain. Usulannya sama dengan yang dulu pernah ada pada masa Presiden ke-1 RI Ir. Soekarno, yaitu berpindah ke kota-kota yang masih di Pulau Jawa atau pindah ke luar Pulau Jawa. Beberapa wilayah di Pulau Jawa sempat menjadi kandidat, misalnya, Bandung, Bogor, Jonggol, bahkan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu kota yang berada di luar Jawa yang sangat sering dibicarakan adalah Palangkaraya, Kalimantan.

            Soekarno ingin memindahkan Ibukota RI dari Jakarta lebih banyak disebabkan ketidaksukaan Soekarno terhadap hal-hal yang bergaya barat. Jakarta memang dibangun bergaya kolonial. Ia ingin membangun Ibukota sesuai dengan budaya Indonesia sendiri. Seiring dengan berkembangnya waktu, wacana pemindahan dari Jakarta ke Palangkaraya semakin menguat, terutama berkaitan dengan bencana alam serta keamanan dan pertahanan nasional.

            Dari beberapa obrolan ringan dan diskusi terbatas, memang Palangkaraya dianggap lebih tepat dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Palangkaraya tidak dilewati cincin api yang membuatnya tidak ada gempa akibat gunung berapi, memiliki banyak sungai yang bisa menjadi pembuangan air untuk menghindari banjir, serta mampu lebih baik dalam mengontrol keamanan dan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia yang saat itu sedang terjadi masalah hebat.

            Saat ini pun sebenarnya Palangkaraya masih tepat untuk dijadikan Ibukota RI karena alasan-alasan tadi, apalagi sekarang Jakarta sudah sangat macet, sulit diatur, terlalu padat, mudah stress, dan sering banjir. Sebaiknya, memang Jakarta dijadikan saja pusat bisnis, sedangkan pusat pemerintahan pindah ke Palangkaraya, Kalimantan.

            Penelitian untuk itu memang sangat diperlukan agar tidak salah langkah. Pengalaman-pengalaman negara lain pun yang sempat memindahkan ibukotanya dapat menjadi pelajaran bagi kita. Akan tetapi, tidak harus juga menjadi dasar pokok dalam memindahkan ibukota RI karena mereka memiliki permasalahan yang berbeda dengan permasalahan kita. Mereka ya mereka, kita ya kita.

            Di dalam negeri sendiri kita punya pengalaman dalam hal pemindahan ibukota ini. Dulu Ibukota Kabupaten Bandung adalah Krapyak. Akan tetapi, karena kota ini sering terkena banjir besar hingga saat ini belum tertangani dengan baik akibat luapan Sungai Citarum, Bupati Bandung R.A.A. Wiranata Kusumah memindahkan ibukota ke seputaran Sungai Cikapundung dan membangun pendopo di sana. Saat itu Bupati R.A.A. Wiranata Kusumah masih berusia enam belas tahun. Anak muda belasan tahun itu nggak pake lama segera memindahkan ibukota dan berhasil.

            Krapyak pun berubah nama menjadi Dayeuhkolot, ‘Kota Tua’ karena sempat menjadi ibukota dan terus banjir hingga kini belum teratasi. Adapun pendopo yang  dibangun dekat Sungai Cikapundung menjadi pusat Kota Bandung, lengkap dengan Masjid Agung, alun-alun, pusat pertokoan, dan menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Wilayah ini menjadi sangat terkenal ke seluruh penjuru dunia.

            Bukankah Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di wilayah ini?

            Jangan terlalu lama berpikir memindahkan ibukota dan jangan terlalu banyak pendapat politis. Bisa-bisa niat baik ini hanya menjadi wacana tanpa pernah terlaksana.


Sampurasun.

Tuesday, 25 April 2017

Politik Identitas Tidak Salah

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Tak ada kesalahan sama sekali orang Islam memilih pemimpin beragama Islam, orang Jawa memilih pemimpin bersuku Jawa. Tak ada salahnya jika masyarakat memilih pemimpin berdasarkan agamanya, sukunya, rasnya, ataupun adat istiadatnya.

            Apanya yang salah?

            Sama sekali tidak salah!

            Ini demokrasi. Orang bebas menentukan pilihan berdasarkan apa saja yang mereka sukai. Tak ada larangan untuk hal itu. Bebas sebebas-bebasnya. Ini demokrasi. Dalam demokrasi itu bukan “pendapat terbaik” yang dicari dalam menentukan pemimpin atau pemecahan masalah, melainkan “pendapat terbanyak”. Ketika pendapat terbanyak sudah menentukan “orang” atau “cara memecahkan masalah”, itulah yang harus diikuti. Kita harus berdamai dengan hal itu karena itulah risiko yang harus diambil sebagai masyarakat pengguna demokrasi.

            Itulah yang saya sering kritik keras soal demokrasi. Dalam demokrasi itu tidak penting baik dan buruk, tetapi jumlah yang banyak adalah yang terpenting sekalipun itu buruk. Kalau kalian tinggal di lingkungan mayoritas penyamun, penyamunlah pemimpin kalian. Kalau kalian tinggal di lingkungan orang-orang saleh dan mulia, para bijaklah yang akan memimpin kalian. Ini demokrasi.

            Di Negara Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, wajar jika para pemimpinnya mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, di Indonesia Bagian Timur yang mayoritas penduduknya bukan Islam, wajar jika pemimpinnya nonmuslim. Soal baik, buruk, saleh, tidak saleh, cerdas, atau bodoh, itu soal lain karena demokrasi menginginkan suara mayoritas. Apabila ada pemimpin terpilih, tetapi berlainan agama dengan masyarakat pemilihnya, itu kasuistis, seperti, Ahok (Kristen) di DKI Jakarta, Indonesia, yang muslim atau Sadiq Khan (Muslim) di London, Inggris, yang nonmuslim.

            Masyarakat pemilih itu beragam dan memiliki kebebasan mutlak. Ada masyarakat yang memilih secara rasional, ada pula yang emosional, bahkan ada yang memilih berdasarkan keduanya, yaitu rasional-emosional. Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk memilih secara rasional, secara emosional, maupun rasional-emosional. Masyarakat memilih berdasarkan pertimbangannya masing-masing dan harus dipatuhi jika jumlah terbanyak sudah menentukan pilihan. Ini demokrasi.

            Politik identitas tidaklah salah, wajar, normal, dan ini terjadi di seluruh dunia. Amerika Serikat pun sering menggunakan nilai-nilai primordialismenya dalam memilih pemimpin, terutama presiden. Mereka dikenal dengan menggunakan isu Wasp, yaitu white, anglo saxon, and protestan, ‘berkulit putih, keturunan Ishak, dan beragama Protestan’. Mereka kadang-kadang menang, kadang-kadang pula kalah.

            Sesungguhnya, bukanlah politik identitas yang menjadi masalah, melainkan hoax, hate speech, pemutarbalikan fakta, kemunafikan, penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik, pemaksaan kehendak, intimidasi, kecurangan, money politics, kebohongan, dan kebencian yang ditumpuk untuk mendapatkan kekuasaan. Hal-hal itulah sebenarnya yang harus diperangi dan bukan politik identitas karena setiap bangsa, suku bangsa, atau agama memiliki identitas masing-masing yang akan dipertahankan oleh anggota-anggotanya. Identitas mayoritas wajib dihormati oleh mereka yang beridentitas minoritas. Pemilik identitas mayoritas wajib melindungi mereka yang beridentitas minoritas. Begitu seharusnya.

            Ini demokrasi. Kita harus selalu berdamai dengan hasil-hasilnya meskipun sudah pasti orang secerdas mantan Presiden RI Habibie pasti kalah oleh dua pemakai Narkoba di dalam bilik suara karena sistemnya adalah one man one vote. Ini demokrasi.

            Iya, toh?

            Iya toh pisan eta mah.


            Sampurasun.

Monday, 14 November 2016

Ahok dan Gubernur Itu Soal Kecil

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya

Siapa sih yang namanya Ahok itu?

            Dia kan cuma WNI keturunan Cina nonmuslim yang aktif dalam politik hingga menjadi gubernur DKI. Tidak lebih daripada itu. Dia bukan WNI keturunan Cina nonmuslim terbaik. Banyak yang lebih hebat dibandingkan dia dalam bidangnya masing-masing. Ada yang menjadi olahragawan, pengusaha, pendidik, budayawan, rohaniwan, dan lain sebagainya. Soal Ahok itu soal kecil. Jadi, tidak perlu menjadikan dia sebagai subjek penting yang harus diomong-omongin setiap hari. Biasa saja atuh.

            Masyarakat harus fokus terhadap dugaan penistaan agama yang dia lakukan dan bukan terhadap sosoknya secara khusus. Dia manusia biasa. Jadi, perhatikan saja kasusnya atau materinya, bukan mengembangkan kebencian kepada dirinya.

            Sehebat apa sih yang namanya jabatan gubernur itu hingga harus mati-matian berebut dan menjegal orang lain?

            Gubernur itu kan hanya jabatan politik untuk memimpin pemerintahan sipil. Gubernur bukanlah pemimpin keseluruhan dari sebuah provinsi. Gubernur DKI tidak menguasai seluruh bidang di Provinsi DKI. Gubernur pun tidak akan bisa seenaknya dalam memimpin DKI. Hal itu disebabkan ada pemimpin-pemimpin lain di DKI yang tidak di bawah pemerintahannya. Ada pemimpin lain di DKI, misalnya Ketua DPRD DKI yang bisa menjadi penyeimbang gubernur dalam memimpin DKI. Ketua DPRD bukanlah pegawai gubernur. Kepada Ketua DPRD-lah masyarakat seharusnya berkeluh kesah apabila ada kebijakan gubernur yang membuat kerusakan di masyarakat. Adapula Pangdam yang sama sekali tidak patuh kepada gubernur. Artinya, Gubernur tidak menguasai TNI. Ada juga Kapolda yang bukan bawahan gubernur. Kalau gubernur melanggar hukum, Kapolda bisa menangkapnya. Di samping itu. ada pula kekuasaan kehakiman yang sama sekali di luar kekuasaan gubernur. Jadi,  gubernur DKI itu hanya salah satu pemimpin yang bertugas melayani masyarakat DKI dengan kekuasaan yang sangat terbatas, bahkan berada dalam pengawasan KPK. Sekali tercium bau korupsi dan terbukti nyata, KPK bisa segera menangkapnya.

            Mengapa hanya gubernur yang harus beragama Islam?

            Bagaimana jika Pangdam beragama Kristen?

            Bagaimana jika Kapolda beragama Konghucu?

            Bagaimana jika Kapolres dan Kapolsek beragama Hindu?

            Bagaimana jika hakim ketua di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi beragama Budha?

            Bagaimana jika kepala Rumah Sakit Umum Daerah beragama Kaharingan?

            Mereka semua itu adalah para pemimpin di instansinya masing-masing.

            Mau protes juga dengan menggunakan Q.S. Al Maaidah : 51?

            Dalam kasus dugaan penistaan agama sesungguhnya soal Ahok dan jabatan gubernur itu adalah soal kecil. Bagi saya, menjadi tidaklah penting yang namanya Ahok dan jabatan gubernur. Hal yang sangat penting adalah adanya bidang-bidang yang akan berubah jika salah memutuskan perkara ini. Perubahan itu bisa menjadi sangat buruk dan mengganggu perkembangan Indonesia. Bidang-bidang itu adalah bahasa Indonesia, keamanan dan ketertiban, keberlangsungan hidup negara, penggunaan ayat Al Quran, serta pemahaman dan pelaksanaan Q.S. Al Maaidah : 51.

            Ucapan Ahok yang dianggap menistakan agama itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, harus dikaji bahasa yang digunakan Ahok itu, apakah mengandung unsur penistaan atau tidak.

            Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Akan tetapi, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi bahasa baru yang meninggalkan bahasa Melayu. Para ahli bahasa Indonesia mencermati terus perkembangan ini dan memberikan panduan bagi penggunaannya berupa aturan-aturan yang harus digunakan untuk berkomunikasi. Aturan-aturan itu digunakan untuk tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terus berkembang, tetapi tetap efektif dan efisien untuk digunakan sebagai alat komunikasi sehingga tidak menimbulkan distorsi ataupun kesalahan penafsiran dari para penggunanya, baik itu penyampai pesan maupun penerima pesan.

            Hal itu menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu menafsirkan bahasa orang lain, termasuk bahasa yang digunakan Ahok ketika dianggap menistakan ayat Al Quran, apalagi jika sudah masuk ke ranah hukum. Tidak bisa semua orang mengklaim bahwa dirinya sudah memeriksa kata per kata, lalu membuat kesimpulan sendiri.

            Memangnya dia siapa?

            Mereka siapa?

            Harus orang yang memahami aturan berbahasa dan teruji secara akademis yang dapat dijadikan rujukan dalam menafsirkan bahasa Indonesia. Mereka bisa berasal dari kalangan perguruan tinggi dengan gelar yang sangat tinggi dalam bidang bahasa Indonesia.

            Kalau semua orang bisa menafsirkan bahasa Indonesia seenak dirinya, saya jadi pengangguran dong. Beberapa penerbit dan penulis naskah kerap menghubungi saya untuk memastikan apakah bahasa Indonesia yang mereka pergunakan adalah sudah baik dan benar sehingga pikiran mereka bisa sampai dengan sempurna kepada para pembacanya.

            Kalau semua orang memahami bahasa Indonesia dengan baik, mengapa para penerbit dan penulis itu masih menghubungi saya untuk saya edit bahasa mereka?

            Terbitkan saja langsung masuk ke percetakan kalau mereka yakin benar. Buktinya, mereka tidak yakin hingga meminta bantuan saya.

            Jadi, karena bahasa yang dipergunakan Ahok adalah bahasa Indonesia, harus orang yang benar-benar ahli bahasa Indonesia yang mampu mengeluarkan fatwa dalam hal bahasa berdasarkan aturan-aturan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping itu, fatwa itu pun harus dijelaskan dengan benar asal-usulnya atau alasan-alasannya. Jangan tiba-tiba keluar fatwa tanpa ada penjelasan apa yang menyebabkan fatwa itu muncul. Poin-poin penting penyebab munculnya fatwa itu harus masuk akal sehat.

            Apabila aparat penegak hukum salah dalam memutuskan perkara Ahok, aturan-aturan bahasa Indonesia bisa berantakan. Inilah yang patut dikhawatirkan karena akan merusakkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang anarkis yang mudah sekali menimbulkan berbagai kesalahan penafsiran. Itu adalah hal yang teramat buruk.

            Keamanan dan ketertiban pun akan terganggu jika salah memutuskan. Semua kelompok atau bahkan semua orang bisa seenaknya menuduh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian, siapa pun berhak untuk mendesakkan keinginannya sehingga jika tidak sesuai dengan keinginannya akan menimbulkan goncangan-goncangan lainnya. Hukum menjadi sangat tidak berwibawa. Hukum sebagai panglima menjadi hanyalah mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Hal ini bisa merosot ke arah kehidupan yang anarkis.

            Kehidupan negara pun akan mulai terancam jika tidak mematuhi proses hukum dan salah dalam memutuskan. Akan ada banyak orang yang tidak mengerti atas keputusan yang salah dan itu memicu perlawanan serta penurunan kepercayaan kepada negara. Lambat laun, cepat atau lambat negeri ini bisa meluncur ke arah kegagalan sebagaimana yang terjadi di negara-negara gagal, seperti, Irak, Libya, Suriah, Afghanistan, dan yang lainnya.

            Untuk mencegah hal ini terjadi, hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan-aturan hukum dan bukan atas dasar kepentingan mayoritas maupun minoritas. Kebenaran itu tidak didasarkan atas jumlah mayoritas dan minoritas, melainkan atas bukti dan fakta yang masuk akal. Kaum muslimin di Mekah pada masa Rasulullah saw adalah minoritas, tetapi itu adalah kebenaran. Justru yang mayoritas kaum kafir adalah pihak yang salah. Apabila ternyata ada hukum yang dianggap salah sehingga mengakibatkan keputusan yang salah, ubahlah hukum itu terlebih dahulu secara konstitusional dan bukan dengan cara huru-hara.

            Apabila salah dalam memutuskan, pelecehan terhadap ayat-ayat Al Quran akan terus terjadi. Bagi saya, penggunaan ayat-ayat Al Quran dalam setiap pemilihan yang berkaitan dengan politik dan ekonomi adalah pelecehan. Setiap calon pemimpin menggandeng ahli agama, lalu menggunakan ayat-ayat Al Quran untuk mendukung jagoannya. Akan tetapi, dalam prosesnya mereka saling menyerang dan menjatuhkan, bahkan melakukan black campaign. Setiap pesaing menggunakan ayat Al Quran untuk menjatuhkan saingannya. Itu adalah pelecehan terhadap ayat-ayat suci Al Quran.

            Hal tersebut pun berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan Q.S. Al Maaidah : 51 yang kerap berbeda. Saya sangat berharap perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok justru memunculkan banyak hikmah untuk kaum muslimin. Allah swt sudah menjadikan perbedaan yang terjadi di antara sesama kaum muslim sebagai berkah dan rahmat. Hal itu disebabkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dapat mendorong kaum muslimin untuk mencari kebenaran yang sama karena tujuannya adalah sama, yaitu mengabdikan diri kepada Allah swt. Ke depan pemahaman dan pelaksanaan Q.S. Al Maaidah : 51 hendaklah sama, tidak lagi berbeda. Para ahli Islam harus mencari jalan untuk pemahaman dan pelaksanaan yang sama berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Al Quran lain di luar Al Maaidah : 51, penafsiran para ahli tafsir terdahulu dan terpercaya, hadits-hadits Nabi saw, tarikh, dan lain sebagainya. Minimal itu yang harus menjadi dasarnya, bukan emosi, kemarahan, dukungan politik kepada suatu kelompok, maupun kebencian kepada suatu kelompok. Para ahli Islam harus bersama-sama tidak merasa letih dan bosan untuk mendapatkan kesamaan, jangan hanya puas dengan perbedaan dan nyaman dengan banyak perbedaan. Dengan kesungguhan dan pengabdian yang kuat kepada Allah swt, kita akan menemukan penafsiran yang lebih jelas dan masuk akal atas ayat-ayat yang kerap dipahami dan dilaksanakan secara berbeda. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Al Quran kita sama. Dengan kejernihan pikiran dan hati, insyaallah kita akan mendapatkan pemahaman yang sama sehingga dapat dilaksanakan dengan sama pula.

            Jika para ahli Islam Indonesia dapat menemukan kesamaan itu, dunia Islam akan mencontoh kita dalam menjalankan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita pun dapat menyadarkan saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang saling bunuh di negara-negara gagal itu untuk berpegang kepada pemahaman-pemahaman yang sama. Mereka berkelahi dan saling bunuh di antara sesamanya karena memiliki pemahaman yang berbeda. Setiap pihak yang bertempur memiliki keyakinan bahwa merekalah yang paling benar. Itu adalah situasi yang membingungkan. Al Quran-nya sama, tetapi saling bunuh. Kemungkinan besarnya adalah di antara mereka terdapat kepentingan-kepentingan duniawi yang rendah yang diperjuangkan dengan cara menggunakan ayat-ayat Al Quran. Itulah pelecehan terhadap ayat-ayat Al Quran. Hal yang membuat situasi lebih parah adalah suasana itu dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Islam dengan tujuan merampok kekayaan umat Islam.

            Maukah kita seperti mereka?

            Tidak, bukan?

            Maukah kita di Indonesia ini menjadi cahaya bagi dunia Islam, bahkan bagi seluruh dunia?

            Masa tidak mau.

            

Sunday, 12 August 2012

Angkat Dua Jempol untuk Jakarta tanpa Demokrasi


oleh Tom Finaldin


Demokrasi sudah menjadi penyakit akut yang diderita banyak manusia. Orang-orang begitu tersihir hingga tertipu untuk mengikuti sistem politik demokrasi yang bejat dan memalukan kesadaran kemanusiaan itu. Meskipun sudah tampak nyata kerusakan pada berbagai bidang yang diakibatkan penggunaan sistem politik demokrasi, orang-orang masih percaya juga terhadap demokrasi. Sungguh mengherankan.
            Jakarta, Ibukota Negara Indonesia, yang kita cintai pun percaya bahwa demokrasi bisa menyelamatkan dan membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Sejak diberlakukannya demokrasi, Jakarta tidak menjadi lebih baik. Bahkan, para koruptor kelas atas berkeliaran di kota besar itu.
            Untuk mendapatkan pemimpinnya, Jakarta kembali melakukan proses demokrasi. Padahal, dulu sudah melaksanakan demokrasi, kemudian punya pemimpin. Akan tetapi, dalam pemilihan gubernur berikutnya, pemimpin yang telah dipilihnya dulu kalah suara secara telak pada putaran pertama. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin yang telah dipilih dulu tidak mendapat tempat di banyak hati rakyat Jakarta. Artinya, dianggap tidak berhasil.
Kalau dianggap berhasil, mengapa jumlah pemilihnya kalah jauh dibandingkan dengan pasangan baru?
Kemudian, rakyat coba-coba pilih pemimpin baru yang berasal dari tempat jauh dari Jakarta dan menjadi pemimpin daerah yang memiliki permasalahan berbeda dengan Jakarta. Harapan rakyat tentunya akan terjadi perbaikan. Namun, besar kemungkinan harapan tinggal harapan. Kenyataan akan menunjukkan hal yang berbeda daripada harapan. Hal itu disebabkan sistem politik demokrasi memiliki tabiat merusakkan tatanan kehidupan manusia dan penuh dengan kebohongan.
            Pemimpin atau gubernur Jakarta yang terbaik justru lahir tidak melalui proses demokrasi. Adalah hal yang tak terbantahkan bahwa Gubernur Jakarta yang terhebat adalah Bang Ali Sadikin, putera Sumedang.
            Ali Sadikin mampu membangun Jakarta karena tidak mengeluarkan uang banyak-banyak, tak ada tim sukses, tak ada hutang politik, tak ada hutang budi apa pun kepada siapa pun, dan tak ada black or white campaigne. Bang Ali menjadi gubernur atas dasar perintah dari Presiden RI ke-1 Ir. Soekarno. Pada awalnya ia mendapat tentangan dari beberapa pihak karena sifatnya yang kopig (kophh), ‘keras kepala’. Akan tetapi, justru kekeraskepalaannya itu yang disukai oleh Soekarno.
            Bang Ali hadir menjadi gubernur karena diinginkan oleh Pemimpin Besar Revolusi yang sudah pasti mencintai negerinya. Ia bersedia bekerja menjadi gubernur karena ia prajurit tangguh yang siap ditempatkan di mana saja.
            Bang Ali tak gentar dimaki dan dikata-katai.
Dengan keras kepalanya ia mengatakan, “Saya akan masuk neraka!”
Kata-kata kerasnya itu ditujukan bagi  pihak-pihak yang  mengkritiknya karena menggunakan uang hasil perjudian untuk membangun Jakarta. Ia sesungguhnya mengerti judi itu haram, tetapi pada saat tertentu ketika keadaan mendesak, uang hasil perjudian itu diperlukan untuk pembangunan. Jika saja saat itu anggaran pembangunan yang bersumber bukan dari perjudian sudah mencukupi, niscaya Bang Ali tidak akan menggunakan uang dari hasil perjudian.
Ia mengatakan, “Tuhan pasti mengerti.”
Hasilnya, ia dapat membangun sarana kesehatan, pendidikan, dan kegiatan pembangunan lainnya yang bisa dinikmati rakyat Jakarta.        
Adalah hal yang tak terbantahkan pula bahwa Bang Ali adalah satu-satunya gubernur yang mendapatkan penghargaan dari mahasiswa. Padahal, gubernur lain sering sekali mendapatkan protes dari mahasiswa.
Tulisan ini mengingatkan kita bahwa gubernur terbaik Jakarta adalah tidak lahir dari demokrasi. Ia lahir dari keinginan dan pertimbangan matang seorang presiden yang mencintai rakyatnya. Ia mampu bekerja secara bersih karena dirinya merupakan prajurit tangguh yang juga mencintai negerinya. Adalah sungguh pantas jika kita mengangkat dua jempol untuk Jakarta pada masa Ali Sadikin yang tidak lahir dari demokrasi itu.
Demokrasi hanya menghasilkan pemimpin yang terlalu banyak berhitung ini tidak bisa dan itu tidak bisa karena tersandera banyak kepentingan. Akibatnya, rakyat-rakyat juga yang merasakan penderitaan dan kebingungan berkepanjangan.
Ada satu lagi contoh hebat kepemimpinan yang tidak lahir dari demokrasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mengubah kondisi yang dipenuhi ketimpangan ekonomi menjadi kemakmuran berlimpah hanya dalam waktu 29 bulan. Saking makmurnya, orang yang disebut miskin dalam masa pemerintahannya adalah orang yang sudah memiliki rumah, kendaraan, dan pembantu, tetapi punya hutang. Orang dengan keadaan ekonomi seperti itu diklasifikasikan sebagai mustahik, ‘orang yang berhak menerima zakat’.
Berbeda jauh kan dengan klasifikasi orang miskin di Indonesia?
Orang yang miskin di Indonesia adalah orang yang benar-benar melarat, tidak punya ini-itu. Padahal, katanya sudah menjadi negara modern karena menggunakan demokrasi.
Cape deh ….
Jadi, ngapain masih memelihara demokrasi kutu kupret itu?
Nggak bisa ya bikin sistem politik dari pengalaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri?
Kalau nggak bisa, percuma juga di negeri ini banyak profesor botak, setengah botak, belum botak, dan tidak akan botak. Mikir dong, mikiiir …!
Sebentar saja berpikir untuk itu akan mendapat banyak pahala dari Allah swt.
Bukankah orang yang berpikir sebentar untuk kemaslahatan bangsa dan negara itu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang melakukan shalat puluhan tahun?

Mari Kita Budayakan Kekerasan


oleh Tom Finaldin


Kekerasan?
Why not?
Kekerasan adalah jalan terakhir untuk menyadarkan sekaligus mengalahkan orang-orang bodoh yang sok tahu dan sok pintar. Kita membutuhkan kekerasan untuk menggetarkan hati dan pikiran orang-orang yang sudah kelewat batas.
Kita mungkin masih ingat kontroversi konser Lady Gaga yang gagal itu. Sungguh untuk masalah seperti itu diperlukan kekerasan yang nyata agar tak terjadi lagi hal-hal serupa itu.
Adalah suatu keanehan yang amat sangat orang-orang sibuk berdebat mengenai kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Malahan, anehnya, banyak orang yang berpendapat Lady Gaga diperbolehkan saja datang untuk mengadakan aksi panggungnya di Indonesia. Mereka ini berpendapat pula bahwa orang-orang yang tidak setuju terhadap kehadiran Lady Gaga adalah orang-orang yang memaksakan kehendak golongan dan agamanya kepada orang lain serta tidak sesuai dengan Pancasila. Karena kebetulan yang paling keras menolak adalah golongan yang beragama Islam, dengan bodohnya mereka mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Seolah-olah yang tidak setuju Lady Gaga itu bertentangan dengan Pancasila. Keliru berat mereka itu.
Sudahlah tak perlu mempertentangkan lagi antara Islam dengan Pancasila. Pancasila itu hanya seberkas cahaya yang ditampakkan Allah swt dari ajaran Islam untuk menyelamatkan negeri ini dari berbagai kesesatan. Tak ada pertentangan di antara keduanya.
Kesetujuan terhadap kehadiran Lady Gaga merupakan tanda yang jelas bahwa negeri ini masih harus ditatar mengenai Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila jelas sekali adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita semua wajib berketuhanan. Siapa pun serta apa pun yang bisa mempengaruhi warga bangsa untuk tidak bertuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan, dan mencederai ajaran Tuhan adalah harus disingkirkan dan dicegah sebisa mungkin. Jika perlu, dengan menggunakan kekerasan. Itu adalah kewajiban setiap warga Negara Indonesia yang ber-Pancasila.
Ada beberapa dari kalangan media yang sama bodohnya dengan orang-orang yang tidak mengerti Pancasila. Mereka mencari pendapat imbangan dari para artis yang rendah kualitasnya. Hasilnya, jelas sekali para artis itu membela kehadiran Lady Gaga karena tidak mengerti Pancasila dan jauh dari pemahaman terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Mestinya, media mewawancarai para artis yang berkualitas tinggi.
Membedakan kualitas artis itu tidak terlalu sulit. Lihat saja penampilan dan karyanya. Kalau penampilan dan karyanya bertahan sangat lama, bahkan bernilai abadi, itu artinya berkualitas tinggi. Kalau penampilan dan karyanya bertahan hanya dalam hitungan hari atau bulan, itu artinya berkualitas rendah.
Jika saja media mau mewawancarai para artis yang berkualitas tinggi, pasti akan mendapatkan pendapat penolakan terhadap Lady Gaga karena bertentangan dengan nurani mereka yang juga bernilai tinggi.
Kita memang perlu membudayakan kekerasan untuk membela Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa, dan hukum-hukum yang menjadi rambu-rambu dalam berbangsa dan bernegara. Jika hukum positif kurang lengkap dan atau beradu dengan budaya bangsa serta bertentangan dengan Pancasila, hukum-hukum itu mesti dikoreksi karena aturannya adalah hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Kita perlu orang-orang yang gemar memaksakan kehendak agar orang-orang di negeri ini sadar terhadap dirinya sendiri. Kita harus memaksakan kehendak agar negeri ini kembali pada jalurnya, sebagaimana yang diinginkan para pejuang dan pendiri bangsa.
Di samping itu, penduduk Jakarta, baik asli maupun pendatang, harus ingat di luar kepala bahwa mereka itu hidup di kota yang dimenangkan oleh Fatahilah. Fatahilah menamakan kota itu Jayakarta yang kini bernama Jakarta yang artinya adalah Kota Kemenangan.
Kemenangan dari apa?
Pelajari itu sejarah Jakarta dan sejarah Fatahilah sendiri.
Kehidupan yang bagaimana yang Fatahilah inginkan dari wilayah yang disebutnya Kota Kemenangan itu?
Berterimakasihlah kepada Fatahilah yang telah berdarah-darah dan membuat pengikutnya bertaruh nyawa untuk kemenangan kota itu. Cara berterimakasihnya adalah dengan berperilaku dan bertindak yang benar sesuai dengan cita-cita Fatahilah. Siapa pun yang mengadakan kegiatan atau aktivitas yang bertentangan dengan keinginan Fatahilah, mereka itu adalah pengkhianat Jakarta dan manusia-manusia tolol yang tidak tahu terima kasih.