Bandung Sepi Adalah Kegagalan Negara

 

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Bandung yang biasanya sibuk siang-malam dan relatif aman untuk beraktivitas kini menjadi sepi dan mencekam. Kalau dulu-dulu, paling yang mengesalkan adalah parkir liar yang tidak jelas. Kalau pakai mobil, baru parkir saja diminta Rp20.000,-, pas pulangnya tidak ada yang ngejagain juga. Kalau motor, baru berhenti saja diminta Rp7.000,-, premannya langsung menghilang, tidak ada tanggung jawab buat ngejagain, minta uangnya saja. Meskipun demikian, masih relatif aman dari kekerasan. Sekarang menjadi tambah parah. Bandung terkuasai rasa takut oleh para begal, gank motor, dan kekerasan jalanan lainnya.

Salah satu sudut Bandung yang sepi mencekam (Foto: Instagram)

            Ada banyak video dan foto yang menayangkan Bandung sangat sepi, mencekam, dan mengerikan. Hal ini menunjukkan bahwa para penggerak begal dan penjahat lainnya sudah menang menguasai dan menebarkan teror di tengah masyarakat. Hal itu menimbulkan gangguan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Bandung yang merupakan wilayah besar dan sibuk dengan aktivitasnya harus terhenti karena ketakutan teror kekerasan. Ada banyak kegiatan produktif malam hari yang biasanya bergerak di Bandung kini berhenti. Artinya, ada peredaran uang yang juga ikut terhambat.

            Kegiatan malam itu bukan hanya hiburan malam, melainkan juga kuliner, penginapan, seminar, gathering, pengajian yang gladinya biasanya malam hari, para pekerja yang berganti shift, klinik atau rumah sakit, dan masih banyak lagi. Saya saja kalau ke Bali menggunakan mobil, lalu sampai Denpasar tengah malam, ya keliling cari hotel yang masih tersedia kamarnya. Kalau di Bandung, saya nggak keliling cari penginapan karena saya orang Bandung, tinggal pulang saja. Jika ada wisatawan atau orang yang punya keperluan di Bandung, tidak bisa cari penginapan kalau sudah malam karena ada teror begal yang mengerikan. Itu sangat mengganggu masyarakat dan pertumbuhan Bandung sendiri.

            Sepi dan mencekamnya Bandung itu sudah merupakan “kegagalan negara” dalam menciptakan rasa aman dan kondusif rakyatnya. Ini tidak perlu disangkal. Ini adalah kegagalan aparat keamanan yang digaji rakyat untuk bekerja dengan baik. Apalagi jika masyarakat ikut turun menjaga keamanan, itu juga sudah indikasi kegagalan. Hal itu disebabkan seharusnya masyarakat berkonsentrasi pada pekerjaan dan aktivitasnya, bukan soal keamanan.

            Bagaimana negara mau maju jika masyarakat yang harusnya bergerak membangun ekonomi, malah ikut-ikutan lelah menjaga keamanan?

            Memang masyarakat sangat sadar untuk  menjaga keamanan, tetapi itu bukanlah tugas mereka yang utama. Seharusnya rakyat diberikan rasa aman yang utuh sehingga pikiran, fisik, dan potensinya bisa diarahkan pada hal lain yang bukan keamanan. Untuk urusan keamanan, rakyat sudah diwajibkan membayar pajak. Uang-uang pajak itulah yang sebagiannya diberikan pada negara dan disalurkan pada aparat keamanan untuk menciptakan rasa aman.

            Kalau masyarakat harus berletih-letih lagi menjaga keamanan, untuk apa bayar pajak menghidupi aparat keamanan?

            Itu pemerasan!

            Situasi Bandung yang mencekam adalah kegagalan negara dalam memberikan rasa aman pada rakyat. Meskipun demikian, kita patut memberikan apresiasi pada negara dan aparat yang tampak mulai berbenah untuk memberikan layanan pada masyarakat. Meskipun masih minim, kita perlu memberikan dukungan. Hal yang harus dikawal adalah negara harus diperhatikan agar benar-benar melayani rakyatnya. Dalam urusan begal dan kekerasan jalanan lainnya untuk saat ini harus menjadi prioritas yang lebih ditingkatkan pelayanannya.

            Ilustrasi salah satu sudut Kota Bandung yang sepi karena ketakutan malam berasal dari Instagram.

            Jangan lupa minum susu, hentikan alkohol!

            Sampurasun.

Akrobat Politik Internasional Jokowi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setelah Cina berulang-ulang melakukan pencurian di kawasan perairan hak berdaulat Indonesia, Laut Natuna Utara, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kawasan itu tidak diganggu lagi oleh siapa pun, terutama Cina. Di samping melakukan patroli laut lebih rutin, meningkatkan modernitas aparat dan kelengkapannya, menambah banyak nelayan Indonesia yang beraktivitas di sana, juga diperlukan lebih banyak kegiatan dan pembangunan ekonomi di kawasan Natuna. Upaya ini dilakukan Jokowi dengan mengundang Jepang untuk berinvestasi di Natuna, tepat dua hari setelah mengunjungi Natuna.

            Upaya yang dilakukan Jokowi ini sangat menarik untuk diduga-duga, dianalisis, karena kita kan tidak tahu apa yang ada dalam kepala Jokowi. Kita hanya bisa menduga-duga, kecuali kalau Jokowi sendiri yang mengatakan alasannya mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna.

            Saya menduga bahwa Jokowi sengaja mengundang Jepang karena di samping memang untuk kepentingan bisnis, juga alasan keamanan. Jokowi menawarkan proyek-proyek pada Jepang di Natuna. Jika proyek pembangunan itu berjalan, Jepang jelas akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Demikan pula Indonesia, akan mendapatkan keuntungan, bahkan dua kali lipat, yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan keamanan.

            Kita berhak menduga, kenapa Jepang yang diundang berinvestasi di Natuna?

            Kenapa bukan Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Belanda, atau negara lainnya?

            Jika kita melihat perselisihan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara, memilih Jepang sebagai investor adalah sangat tepat. Hal itu disebabkan Jepang pun pernah berkonflik dengan Cina dalam perebutan kepulauan “Senkaku”. Bahkan, Jepang dan Cina hampir saja berperang. Berbeda dengan Indonesia, tidak separah pertengkaran mereka. Indonesia hanya kasus pencurian ikan dan penyelesaiannya berupa penegakan hukum, bukan perang. Hal itu memiliki arti bahwa jika Cina bikin ulah di wilayah Natuna, Jepang pun akan berusaha melindungi Natuna karena memiliki berbagai proyek di Natuna.

            Itulah yang saya sebut akrobat politik internasional Jokowi. Secara tidak langsung, pengamanan di kawasan Natuna terbantu pula oleh keberadaan Jepang di Natuna yang ikut membangun di Natuna.

            Akrobat politik ini mirip yang dilakukan Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika Alutsista Indonesia diembargo oleh Amerika Serikat yang membuat Indonesia kesulitan memperkuat TNI Angkatan Udara, SBY membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Bedanya, SBY lebih terang-terangan, mudah dibaca. Adapun Jokowi lebih halus, tersembunyi, dan baru bisa diduga-duga.

            Sekarang, tinggal Jepang, apakah mereka tertarik atau tidak atas tawaran Jokowi untuk berinvestasi di Natuna. Kalau tertarik, Indonesia mendapat dua keuntungan, yaitu ekonomi dan keamanan karena Jepang adalah seteru Cina dalam perebutan wilayah Senkaku. Yang penting, apapun yang dilakukan Jokowi harus atas dasar kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

            Sampurasun.