Erdogan Menggelayut Terus ke Jokowi

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Presiden pujaaan umat ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mepet terus dan menggelayut terus ke Presiden Indonesia Jokowi. Ini terjadi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu (11/11/2023). Foto mereka saya dapatkan dari riauone com.

Erdogan dan Jokowi (Foto: riauone.com)

            Hal ini mudah dipahami sebenarnya. Negara-negara Arab dan anggota OKI tampaknya sudah mulai kebingungan karena sampai hari ini upaya mereka tidak juga membuahkan hasil dalam menyelesaikan sengkarut antara Israel dan Palestina. Kalau dilihat-lihat, memang kejadiannya selalu begitu: perang, penghancuran, dan pembunuhan demi pembunuhan. Erdogan yang selalu lantang dan keras dalam membela kepentingan dunia Islam pun, hasilnya belum kelihatan dalam urusan Palestina dan Israel ini. Dunia Islam perlu format baru, cara baru dalam mengatasi masalah ini.

Jokowi dan nenek bertubuh pendek pemberani yang dipercaya Jokowi untuk menjadi menjadi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menggetarkan PBB dan sidang-sidang OKI. Jokowi dan Retno adalah yang paling logis dan keras bersuara dalam menyelesaikan kekacauan di Timur Tengah ini. Mereka ingin perang dihentikan dan upaya pendudukan oleh Israel ke Palestina pun dihentikan. Pendudukan adalah masalah utamanya dan perang tidak akan pernah berhenti jika pendudukan masih dilakukan.

Jokowi dan Erdogan (Foto: riauone.com)

Kalau diperhatikan, Jokowi lebih keras dibandingkan Erdogan dalam bersikap terhadap Israel. Erdogan itu masih mau berhubungan dengan Israel, sedangkan Jokowi tidak pernah mau untuk berbicara dengan Israel dan Indonesia tetap konsisten tidak mau berhubungan dengan Israel selama mereka masih menduduki Palestina. Jadi, wajar jika Erdogan terus mendekat ke Jokowi untuk menitipkan keinginan dan pesannya dalam menyelesaikan konflik Palestina Vs Israel. Akhirnya, memang 57 pemimpin negara Islam menunjuk Jokowi untuk menjadi juru damai dan juru bicara mereka dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Palestina.

Kita memang butuh solusi yang bukan hanya perang untuk menyelesaikan hal tersebut. Toh, perang tidak pernah berhenti dan selalu merugikan semuanya.

Sampurasun.

Indonesia Saudara Seiman Taliban

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Ketika berbicara mengenai Indonesia, Juru Bicara Taliban Dr. Suhail Shaheen mengatakan bahwa Indonesia adalah negara seiman Taliban. Dia paham Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Di samping itu, Taliban pun banyak belajar dari Indonesia.

            Dia sangat berharap bahwa Indonesia dapat berperan serta dalam membangun kembali Afghanistan yang telah porak poranda. Suhail pun menginginkan agar Indonesia bisa memajukan pendidikan warga Afghanistan. Dia mungkin paham benar bahwa Indonesia sudah mengeluarkan banyak uang untuk membantu para pemuda Afghanistan yang sedang belajar dan kuliah di Indonesia.

            Taliban mengundang Indonesia untuk membangun berbagai infrastruktur di Afghanistan. Mereka tampaknya sangat memahami bahwa Presiden RI Jokowi telah memiliki banyak keberhasilan dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Meskipun Jokowi telah berulang-ulang menolak untuk bertemu, Taliban tetap sangat menghormati Jokowi dan berharap dapat ikut membangun Afghanistan. Perlu diketahui bahwa ketika Taliban datang ke Indonesia untuk bertemu Jokowi, mereka ditolak. Taliban hanya dierima oleh Jusuf Kalla yang saat itu masih menjadi wakil presiden RI. Tak heran jika Taliban memiliki kedekatan dengan Jusuf Kalla.

Suhail Shaheen (Foto: Albalad,co)

            Agar Indonesia dan negara lainnya dapat berperan serta dalam pembangunan Afghanistan, Taliban berjanji untuk tidak mengizinkan setiap kelompok ataupun individu yang berniat melawan negara lain berada di tanah Afghanistan. Artinya, Taliban tidak akan membiarkan ada kelompok teroris dan radikalis untuk berkembang biak di Afghanistan. Mereka akan fokus membangun Afghanistan melalui kerja sama dengan negara-negara sahabatnya.

            Meskipun demikian, kita, Indonesia harus tetap waspada dan berhati-hati karena kata-kata Suhail Shaheen itu baru sebatas kata-kata, belum ada bukti nyata. Sangat mungkin terjadi perbedaan antara kata dengan kenyataan. Hal yang harus kita jadikan pegangan adalah pernyataan, instruksi, dan hasil kerja dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Selama Retno mengatakan Afghanistan tidak layak untuk diajak kerja sama dan tidak aman untuk berhubungan, berarti memang Indonesia belum bisa membuka diri terhadap Taliban. Sebaliknya, jika Menlu RI Retno Marsudi sudah mengembalikan operasional kedutaan besar RI dari Islamabad, Pakistan ke Kabul, Afghanistan, itu pertanda Indonesia mulai percaya pada Taliban untuk membangun Afghanistan dan mendapatkan keuntungan dari Afghanistan. Indonesia bisa mulai berbisnis dengan Afghanistan.

Retno Marsudi (Foto: Dunia Tempo.co)

            Taliban harus menertibkan dan membuktikan dirinya untuk bekerja sama dan Indonesia memperhatikannya dengan serius.

            Sampurasun.

 

Sumber:

https://www.youtube.com/watch?v=ncEZSjKse98

Diplomasi Menghadapi Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Cina memang berulang-ulang melakukan pencurian ikan di kawasan Laut Natuna yang merupakan milik Indonesia. Pencurian itu bukan hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan Cina, melainkan pula “direstui” oleh pemerintahnya. Hal ini bisa dilihat dari pembelaan pemerintah Cina terhadap nelayan-nelayannya yang mengawal para pencuri itu dengan menggunakan kapal coast guard serta pernyataan sikap Cina Daratan melawan protes Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

            Dilihat dari teori hubungan internasional, itu hal yang wajar karena setiap negara selalu berusaha untuk memakmurkan dan melindungi warga negaranya sendiri. Akan tetapi, menjadi tidak wajar jika melanggar ketetapan atau aturan yang sudah disepakati secara internasional. Indonesia berusaha melindungi kepentingan negaranya dengan mematuhi berbagai kesepakatan dan hukum internasional, ini perilaku beradab. Cina tidak mengakui berbagai kesepakatan dan aturan internasional serta hanya menetapkan sendiri sesuai keinginannya sendiri, ini sikap premanisme, anarkis, arogan, dan tidak beradab.

            Dalam menghadapi sikap Cina, menteri-menteri Indonesia tampak berbeda pendapat dan cara. Menhan Prabowo tenang, Menko Kemaritiman Luhut lebih tenang, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meledak-ledak, Menkopolhukam Mahfud M.D. diplomatis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lugas berdasar hukum.

            Menteri yang belum kedengaran suaranya hanya Menteri Kelautan dan Perikanan RI sekarang Edhy Prabowo. Padahal, dia pun memiliki tanggung jawab yang besar.

            Perbedaan sikap dari para menteri itu merupakan hal yang wajar. Perbedaannya hanya soal gaya atau cara. Akan tetapi, hal yang sama dari mereka adalah soal kedaulatan negara harus dilindungi dan pencurian ikan di kawasan laut Indonesia harus dihentikan dengan cara penegakkan hukum. Di samping itu, pada akhirnya sikap para menteri itu bermuara kepada presiden. Sikap Presiden-lah yang keluar menjadi kebijakan dalam menghadapi Cina.

            Kesamaan pandangan secara umum dari setiap menteri itu dapat dilihat bahwa tidak terjadi keributan di dalam negeri ketika mantan Menteri Susi menggunakan “diplomasi megafon”. Diplomasi ini berupa pernyataan sikap dengan suara keras dan mengeluarkan ancaman. Demikian pula, ketika Menlu RI Retno Marsudi menggunakan “diplomasi terbuka” yang menantang Cina untuk secara terbuka menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Semua mendukung penuh. Hal yang sama pun bisa disaksikan ketika TNI AL mengirimkan pasukan dan kapal perang untuk membantu patroli dan pengamanan di kawasan ZEE Indonesia, Laut Natuna. Mahfud M.D., Luhut, dan Prabowo pun setuju. Ini namanya “diplomasi bersenjata”, diplomasi tetap dilakukan dengan membawa dukungan berupa kekuatan militer.

            Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi semuanya harus berujung pada menjaga kedaulatan negara untuk memakmurkan dalam negeri Indonesia. Caranya, bukan dengan perang, melainkan diplomasi serta penegakkan hukum Indonesia di seluruh kawasan Indonesia. Untuk melakukannya, jelas Indonesia harus memiliki aparat dan alat penegakkan hukum yang memadai dan berwibawa.

            Untuk itulah, kerja sama semua pihak termasuk rakyat sangat diperlukan: korupsi diberantas, infrastruktur dibangun dan dimanfaatkan, BUMN menguntungkan negara, serta rakyat harus belajar keras dan kerja keras agar dapat membayar pajak lebih besar dan membeli barang lebih banyak sehingga pendapatan negara meningkat untuk melengkapi alat-alat penegakkan hukum dalam rangka melindungi segenap kepentingan rakyat Indonesia.

            Sampurasun.

Jangan Ikut Campur!

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Ingat ketika Menteri Luar Negeri RI menghardik, “Jangan ikut campur!”

            Menlu RI Retno Marsudi menghardik beberapa negara di Kawasan Asia Pasifik yang mengampanyekan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran hak azasi manusia di Wamena, Papua. Wamena adalah bagian dari Indonesia dan dikuasai penuh oleh Indonesia. Masalah Wamena adalah masalah Indonesia. Hak dan kewajiban Indonesia untuk mendisiplinkan warganya sendiri, memadamkan huru-hara, dan meningkatkan taraf hidup warganya. Negara lain tak boleh ikut campur. Meskipun di luar negeri beredar isu-isu pelanggaran Ham oleh Indonesia terhadap Wamena, pasukan TNI dan Polri pasti menghantam negara mana pun yang datang ke Wamena jika datang tanpa rasa hormat dengan tujuan merecoki di Wamena.

            Ketegasan Indonesia tentang wilayahnya itu membuat tak ada satu pun negara lain yang berani datang menantang secara militer. Hal itu disebabkan di samping harus menghormati kedaulatan Negara Indonesia, juga cost untuk bertikai dengan Indonesia sangatlah mahal.

            Akan tetapi, Indonesia pun membuka diri untuk siapa pun agar datang ke Wamena dan melihat secara langsung kondisi yang terjadi. Tak ada pelanggaran Ham yang dilakukan negara, tetapi hanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan  para teroris untuk membuat ketakutan dan huru-hara di tengah masyarakat.

            Hal yang mirip pun terjadi di Xinjiang, Cina. Dalam etika internasional saat ini, tidak boleh ada satu negara pun yang ikut campur urusan dalam negeri suatu negara berdaulat. Setiap negara berhak dan wajib mengatur dan mengurus warganya sendiri. Kalau ikut campur, ketegangan meningkat, berbagai kerja sama bisa putus dan merugikan, bahkan bisa terjadi perang. Cina berkali-kali bersuara keras pada negara-negara Barat yang dianggap mendistorsi kenyataan yang terjadi dan sudah pasti siap mengamankan wilayahnya dari ikut campurnya negara lain. Hasilnya, hingga hari ini tak ada satu negara pun yang berani datang untuk bikin keributan, kecuali bikin isu-isu di luar Negara Cina.

            Meskipun demikian, Cina pun berkali-kali mempersilakan untuk siapa pun datang ke Xinjiang dan melihat sendiri kenyataan yang ada. Bagi Cina, tak ada penyiksaan dan pembantaian, tetapi pusat pendidikan vokasi untuk meredam aksi-aksi Uighur yang dianggap menganggu keamanan Negara Cina.

            Indonesia, baik pemerintah, masyarakat, maupun Ormas-Ormas yang melihat situasi lebih komprehensif, sudah bagus bersikap. Diplomasi lunak dijalankan dengan menegaskan bahwa soal mengatur warga Uighur adalah hak dan kewajiban Cina, Indonesia tidak akan ikut campur. Akan tetapi, untuk urusan ibadat, Cina didorong agar memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga Uighur.

            Hanya itu yang bisa dan mungkin dilakukan Indonesia dalam menyikapi permasalahan Uighur saat ini. Tidak bisa melakukan intervensi apalagi mengerahkan kekuatan militer berhadapan dengan Cina. Negara-negara Barat saja tidak ada yang berani, masa Indonesia mau sok jago.

            Apa untungnya bagi rakyat Indonesia jika mengerahkan militer atau mengintervensi Cina soal Uighur?

            Tidak perlu ikut campur urusan negara lain saat ini. Kalaupun mau, gunakan “moral force” untuk mengingatkan jika memang terjadi pembatasan-pembatasan atas hak individu, terutama  dalam melaksanakan ibadat.

            Sampurasun.