Tiga Paham Khilafah dan Satu Monas

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Masalah khilafah ini tidak pernah berhenti sejak keruntuhannya dulu di Turki dan masih ada orang yang berharap untuk ada lagi meskipun banyak juga yang menganggapnya hanya sebagai masa lalu. Kita tidak bisa melarang orang untuk berharap sekaligus tidak bisa memaksa orang yang sama sekali tidak merasa tertarik. Yang berharap, tetapi tidak kesampaian, paling-paling patah hati. Yang tidak tertarik, bisa tiba-tiba jatuh cinta. Semua kemungkinan itu selalu ada.

            Lumayan menarik “talk show” yang pernah digelar oleh “Kompas TV”. Ternyata, ada dua pemahaman berbeda tentang khilafah, dari NU dan FPI. Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Indonesia dalam bingkai NKRI ini sudah merupakan kekhalifahan, khalifahnya adalah presiden. Selesai. Sangat sederhana.

            Berbeda dengan Front Pembela Islam (FPI) yang dengan tegas menyatakan, “Kita berbeda dengan HTI!”

            Dalam pemahaman FPI, khilafah yang didorong FPI ini melingkupi negara-negara Islam di seluruh dunia untuk bersatu menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Misalnya, mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersama-sama membentuk kerja sama yang lebih rinci menyelesaikan masalah umat Islam di seluruh dunia. Di samping itu, FPI tetap setia pada Pancasila dan NKRI meskipun menggunakan embel-embel syariah.

            Persoalan FPI kan hanya pada sangat diperlukannya tercantum kata Pancasila di dalam AD/ART-nya. Kalau itu tercantum, permasalahan bisa lebih mudah diatasi.

            Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang tidak diajak dalam bincang-bincang tersebut, padahal getol menyuarakan khilafah. Oleh sebab itu, kita sulit memahami khilafah yang dimaksud oleh HTI.

             Apakah khilafah periode Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, atau Utsmaniyah?

            Apakah konsep khilafah hasil pemikiran HTI sendiri?

            HTI memang tidak jelas mengusung konsep yang mana dan bagaimana.

            Jika mengikuti pendapat NU dan FPI, bedanya tinggal sedikit lagi. Kalau perbedaannya diselesaikan, selesai sudah. Semua bisa sama-sama bergandeng tangan untuk menghindari fitnah, provokasi, dan membangun umat ke arah yang lebih positif. Biarkan saja terjadi diskursus dan gesekan-gesekan, itu biasa, kalem aja. Meski panas, hasilnya, insyaallah positif.

            Kita mesti bangga dan bersyukur karena memiliki Monumen Nasional (Monas). Monas itu berbentuk alu dan lumpang. Orang Sunda bilang halu dan jubleg untuk melembutkan/menghaluskan beras menjadi tepung. Halu itu berupa tiang yang menjulang tinggi yang di atasnya ada emas 18 karat. Adapun jubleg itu bagian bawahnya yang lebar. Presiden ke-1 RI Ir. Soekarno cerdas membuat Monas. Monumen itu melambangkan bahwa halu itu adalah pemerintah yang harus membina masyarakat agar menjadi lembut, halus, dan sepaham. Pembinaannya harus teratur, kapan tenang dan kapan keras sesuai dengan kondisi masyarakat. Beras yang tidak bisa diatur biasanya terlempar ke luar jubleg dan menjadi sampah karena sudah kotor. Adapun beras yang masih mau berada dalam jubleg dan ditumbuk, ditutu, ‘dibina” oleh pemerintah, lambat laun akan menjadi halus, sepaham, dan lebih bermanfaat untuk melangkah ke fungsi selanjutnya. Sepintas beras menjadi halus adalah disebabkan oleh terus-menerusnya ditumbuk, itu benar, tetapi sebenarnya kehalusan itu sebagian besar diakibatkan oleh gesekan yang terjadi di antara beras itu sendiri.

            Artinya, gesekan yang sekarang terjadi di masyarakat pada dasarnya positif jika memiliki cita-cita yang positif minimal untuk bangsa dan negara, maksimalnya untuk kehidupan manusia di seluruh dunia. Jika tidak memiliki cita-cita yang positif, gesekan itu tidak bermanfaat sama sekali, bahkan akan terlempar keluar dari jubleg dan berakhir menjadi sampah.

            So, jangan khawatir dengan gesekan di masyarakat. Sepanjang positif dan saling berkorban untuk kebaikan bersama, hasilnya akan positif. Insyaallah.

            Sampurasun.

Seandainya Indonesia Khilafah Hari Ini

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Saya ini sebetulnya oke-oke saja mau sistem politik apa pun asal ada “kesepakatan”. Mau kerajaan, presidensial, parlementer, republik, kekaisaran, ataupun kekhalifahan, it’s ok. Akan tetapi, sistem yang pasti saya tolak adalah sistem kerasulan karena kerasulan sudah selesai ditutup oleh Muhammad saw. Tak ada lagi nabi setelah beliau. Sistem yang berlaku sekarang di Indonesia adalah berdasarkan “kesepakatan” para pendiri bangsa waktu itu. Mereka yang tidak mau tunduk pada kesepakatan sudah dikalahkan secara politik dan militer. Jadilah sistem politik kita seperti sekarang ini.

            Kalau mau mengganti sistem politik sekarang, batalkan dulu kesepakatan lama, lalu buat kesepakatan baru. Mari berandai-andai, kita sepakat untuk mengganti sistem politik dengan sistem kekhalifahan pada hari ini atau minggu ini atau bulan ini atau tahun ini.

            Kalau kita sepakat mengganti dengan sistem kekhalifahan, memang siapa orang yang akan menjadi khalifah di Indonesia sebagai pemimpin 267 juta rakyat ini?

            Sehebat apa sih dia?

            Kalau kita tanya ke NU, mungkin jawabannya orang yang paling tepat untuk menjadi khalifah adalah Maruf Amin, Said Aqil Siradj, atau Habib Luthfi. Kalau kita tanya ke Muhammadiyah, mungkin jawabannya adalah Khalifah Haedar Nashir, Syafii Maarif, Amien Rais, atau Din Syamsudin. Kalau kita tanya ke Persis, mungkin jawabannya adalah Aceng Zakaria atau Yusril Ihza Mahendra. Kalau kita tanya ke FPI jawabannya mungkin Rizieq Shihab. Kalau kita tanya ke HTI, mungkin jawabannya Khalifah Ismail Yusanto.

            Akan berbeda pula jika kita tanya ke kelompok-kelompok nasionalis dan ke kelompok nonmuslim. Jawabannya akan sangat beragam dan memunculkan banyak nama.

            Jadi, siapa atuh orang yang pantas menjadi khalifah jika Indonesia menggunakan sistem kekhalifahan saat ini?

            Dengan banyaknya kelompok dan banyaknya aspirasi, kita akan menggunakan sistem pemilihan untuk memunculkan seorang khalifah. Itu artinya kita harus menggunakan cara-cara demokrasi karena pemilihan umum adalah salah satu ciri demokrasi.

            Balik lagi ke pemilihan bukan?

            Kalau tidak mau menggunakan pemilihan, kita akan terjebak pada pertarungan fisik yang bisa menghancurkan segalanya dan jatuh menjadi bangsa yang sangat terbelakang dan sangat miskin. Setiap kelompok menganggap pemimpinnya yang  paling pantas untuk menjadi khalifah.

            Kalau sudah semrawut dan saling bunuh, siapa yang rugi? Siapa yang untung?

            Kita yang rugi. Orang asing yang untung.

            Sampurasun.

Semua Bisa Klaim Paling Kaffah

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Semua organisasi, komunitas, kelompok, grup, boleh dan bisa mengklaim diri sebagai manusia-manusia paling kaffah dalam menjalankan ajaran Islam. Semua tidak dilarang menganggap dirinya paling benar, paling menyeluruh dalam menjalankan Islam, paling total, atau setidaknya paling paham tentang “memasuki Islam secara kaffah”.

            Akan tetapi, benarkah klaimnya itu? Benarkah anggapan dirinya itu? Benarkah cara-cara yang dilakukannya itu?

            Kalaulah memang benar, benar menurut versi siapa? Menurut organisasi yang mana?

            Kalau ditanya pada NU, mungkin jawabannya adalah kaffah menurut cara dan versi NU. Kalau ditanya pada Muhammadiyah, jawabannya mungkin menurut cara dan versi Muhammadiyah. Kaffah dalam cara dan versi Persis mungkin berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. Demikian pula jika ditanyakan pada organisasi-organisasi yang muncul belakangan ini, seperti, FPI atau HTI yang telah dibubarkan, mereka punya pemahaman dan cara sendiri. Hal yang sama akan terjadi jika ditanyakan pada Isis, Al Qaeda, Ash Shabab, atau Boko Haram, mereka punya pemahaman sendiri juga.

            Kalau pemahaman Islam Kaffah itu sama, kenapa tidak bersatu dalam satu organisasi saja untuk memperjuangkan yang sama?

            Kenyataannya, mereka tetap pada organisasinya masing-masing karena memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan organisasinya adalah paling tepat dan cocok dengan diri mereka.

            Jadi, Islam Kaffah menurut cara dan versi siapa yang benar?

            Untuk menemukan pandangan Islam Kaffah yang paling benar, ada tiga cara, yaitu pertama, berdebat hingga lelah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan akal, bukan dengan emosi rendahan. Kedua, menunggu Allah swt memberitakan kebenaran dengan cara-Nya sendiri di dunia ini. Ketiga, membiarkan semuanya sebagaimana adanya, lalu menyerahkannya kepada Allah swt agar diberitahukan kebenaran-Nya di akhirat nanti di pengadilan Illahi, siapa yang benar dan salah, siapa yang masuk surga dan neraka, bergantung nanti setelah kiamat.

            Berhati-hatilah menganggap diri paling benar sambil menunjuk yang lain adalah salah karena pengetahuan itu berkembang, para ahli ilmu terus meneliti, dan bacaan pun bisa bertambah. Bisa jadi apa yang kita anggap benar hari ini, ternyata salah pada hari lainnya.

            Bukankah sudah banyak contohnya?

            Mereka yang dulunya bergabung Isis atau melakukan aksi-aksi melawan negara yang sah, justru berbalik menjadi warga negara yang sangat baik. Bahkan, bekerja sama dengan pemerintah untuk menyadarkan saudara-saudaranya agar melaksanakan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam koridor NKRI. Keyakinan bisa berubah.

            Sering-seringlah membaca Surat Al Fatihah karena di sana ada doa “Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus (benar)”. Semoga Allah swt mengantarkan kita ke jalan yang lurus itu.

            Bersikaplah bijak. Jangan mengklaim diri paling benar dan pasti masuk surga, kemudian menyalahkan orang lain sebagai calon penghuni neraka. Hal itu akan menyebabkan kita mudah mengafirkan orang lain. Itulah takfiri. Sikap itu akan mengacaukan perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin.

            Sampurasun.

Fenomena Enzo Zenz Allie

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Akhir-akhir ini nama Enzo Zenz Allie ramai dibicarakan orang. Dia adalah pemuda berdarah campuran Indonesia-Perancis. Dia diterima menjadi Taruna Akademi Militer TNI AD.

            Bolehkah pemuda berdarah campuran menjadi TNI?

            Tentu saja boleh. Mau berdarah campuran Indonesia-Rusia, Indonesia-Tiongkok, Indonesia-Mynmar, sepanjang dia warga Negara Indonesia, memiliki hak yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya.

            Enzo ramai dibicarakan karena setelah diterima menjadi Taruna Akmil, beredar foto-foto dirinya bersama bendera hitam yang bertuliskan huruf Arab. Sementara itu, bendera tersebut dianggap simbol organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini sudah dilarang ada di Indonesia karena pemerintah menilainya sebagai organisasi yang bertentangan dengan pilar-pilar bangsa Indonesia yang ditandai dengan upaya untuk mendirikan khilafah di Indonesia yang tentu saja bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

            Foto-foto Enzo ini membuat banyak orang meragukan kesetiaan Enzo kepada Indonesia. Bukan hanya masyarakat umum, para tokoh pun buka suara. Tak kurang dari Mahfudz M.D., Menhan Ryamizard Ryacudu, dan Gubernur Lemhanas berharap Enzo Zenz Allie dipecat dari TNI jika terbukti terpapar ideologi radikalisme. Suatu hal yang wajar jika timbul reaksi dari banyak orang. Hal tersebut disebabkan TNI itu dibiayai negara yang dananya juga dikumpulkan dari rakyat. Rakyat Indonesia membiayai TNI adalah untuk melindungi Negara Proklamasi RI 1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan NKRI. Adalah suatu kesalahan fatal jika uang rakyat digunakan untuk membiayai dan melatih orang-orang berpikiran radikal  yang berpotensi untuk merusakkan pilar-pilar Negara Indonesia.

Pembelaan Aneh dari HTI

Setelah banyak usulan agar Enzo Zenz Allie dipecat dari TNI, banyak tulisan dari orang-orang HTI yang membela Enzo. Mereka mengatakan bahwa Enzo adalah pemuda berprestasi. Kemudian, menjelaskan tentang bendera tauhid, bahkan menerangkan tentang tauhid yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi.

            Inti dari pembelaan itu adalah Enzo tidak layak untuk dipecat. Dia harus dan berhak untuk tetap berada di dalam TNI. Inilah yang saya sebut aneh. Hal itu disebabkan HTI dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan pilar-pilar bangsa Indonesia sampai hari ini. Semestinya, mereka bergembira Enzo dipecat karena TNI justru bertentangan dengan ide-ide HTI yang khilafah itu. Enzo seharusnya ditarik lebih dalam ke HTI agar sama-sama membangun khilafah dan menentang ideologi bangsa Indonesia.

            Buat apa mereka mempertahankan Enzo berada di dalam TNI?

            Apabila Enzo tetap berada di dalam TNI dan mendapat pembinaan dari TNI, kemudian TNI berhasil membuat Enzo menjadi seorang prajurit sejati, Enzo akan mati-matian membela Proklamasi RI 1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan NKRI. Dia akan berada paling depan ketika pilar-pilar Negara Indonesia mendapatkan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

            Apa itu artinya?

            Enzo Zenz Allie akan menentang HTI dengan segala ide khilafahnya.

            Enzo Zenz Allie akan bersama NKRI dan mengarahkan moncong senjatanya untuk memuntahkan pelurunya pada siapa saja saja yang berniat merongrong kewibawaan NKRI.

            Jadi, untuk apa HTI membela Enzo tetap berada di TNI? Kan ideologi HTI bertentangan dengan TNI?

Enzo Tetap di TNI

Berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa, Enzo Zenz Allie tetap berada di TNI. Setelah banyak keraguan tentang kesetiaan Enzo pada NKRI viral, TNI membuat pengujian kembali dengan alat ukur yang menurut mereka teruji secara ilmiah. Hasilnya, Enzo tetap diakui sebagai Taruna Akmil.

            Cara yang dilakukan Andika Perkasa sangatlah bagus. Ia tidak mengikuti kehendak orang untuk memecat Enzo dan tidak pula mengikuti kehendak orang-orang yang ingin Enzo tetap di TNI. Andika percaya pada alat ukurnya yang ilmiah. Dia setia terhadap ilmu pengetahuan. Berdasarkan ilmu yang digunakannya, ia mempertahankan Enzo untuk dididik menjadi prajurit TNI sejati.

            Hal itu bukan berarti selesai untuk Enzo. Dia tetap berada di bawah pengawasan dan pembinaan. Jika berhasil, dia tetap bersama TNI untuk NKRI. Jika gagal, Enzo harus berpisah dengan institusi TNI. Hal itu terjadi bukan hanya untuk Enzo, melainkan pula bagi seluruh taruna. Bahkan, bagi prajurit TNI yang sudah bertugas di lapangan. Hal itu sebagaimana yang diutarakan oleh Andika Perkasa sendiri bahwa sudah banyak yang dikeluarkan dari TNI karena persoalan kesehatan, mental, dan ideologi.

            Saya sendiri berharap bahwa Enzo Zenz Allie dapat menjadi prajurit TNI sejati membela pilar-pilar bangsa Indonesia. Kalaupun dia pernah berfoto-foto dengan menggunakan atribut-atribut yang meragukan kesetiaannya pada NKRI, sesungguhnya dia masih anak-anak, dia masih muda, masih banyak yang harus dipelajarinya, masa depan akan membuat wawasannya bertambah luas dan membuatnya semakin bijak dalam melangkah.

Sampurasun.