Pembebasan WNI Bukti Persaudaraan dan Toleransi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Penculikan WNI oleh penjahat yang menanamakan dirinya Abu Sayyaf yang kemudian para korbannya diselamatkan oleh pemerintah Indonesia dan elemen masyarakat lainnya merupakan bukti yang tidak bisa terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi ukhuwah wathaniyah, ‘persaudaraan sebangsa dan setanah air’. Hal itu pun merupakan perwujudan toleransi yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak ratusan ribu tahun lalu. Dengan demikian, sangat bodoh dan tolol orang-orang yang suka saling hina atas dasar agama, suku, dan kelompok. Agama yang satu menghina agama yang lain, suku yang satu menghina suku lain, kelompok yang satu menghina kelompok lainnya. Saling hina dan saling maki dengan bahasa-bahasa kotor itu merupakan kebodohan dan ketololan yang tiada tara.

            Orang Indonesia “terlarang” untuk saling ejek tentang hal-hal itu. Allah swt sudah jelas melarang umat Islam untuk menghina agama lain. Apabila ada umat Islam yang menghina suatu agama di mana saja, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, seharusnya penganut agama yang dihina oleh seorang muslim mengingatkannya tentang larangan bagi umat Islam untuk menghina agama orang lain. Biar dia malu sendiri. Apabila tidak berhenti juga menghina agama lain, seharusnya segera dilaporkan pada polisi karena kita memiliki undang-undang yang mengatur hal itu. Jangan melakukan perlawanan dengan membalas hinaannya karena itu tidak produktif dan menunjukkan bahwa kalian sama bodoh dan tololnya. Demikian pula sebaliknya, apabila ada nonmuslim menghina agama Islam, sebaiknya ingatkan dia bahwa sebagai bangsa Indonesia diharuskan untuk hidup rukun, saling menghormati, dan saling menghargai. Kalau ada persoalan hukum semisal pendirian rumah ibadat, jangan menjadi bahan untuk pertengkaran. Seharusnya, selesaikan saja dengan menggunakan hukum positif yang ada. Apabila nonmuslim tidak mau berhenti dari menghina Islam, seharusnya segera dilaporkan pada polisi agar tidak ada lagi yang melakukan hal itu. Dengan demikian, kita menjadi terlatih untuk hanya menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan penuh dengan perdamaian. Jangan lantas dibalas lagi dengan hinaan yang sama karena hal itu menunjukkan bahwa kalian sama-sama bego.

            Saya beberapa kali mengingatkan orang Islam dalam berbagai media sosial agar tidak melakukan penghinaan kepada agama lain. Pernah pula saya mengingatkan nonmuslim agar berhenti melakukan penghinaan itu. Saya ingatkan bahwa setiap Hari Raya Idul Qurban setiap nonmuslim mendapatkan pula hak menikmati daging Qurban dan mereka tetap hidup terlindungi dalam masyarakat yang mayoritas Islam.

            Pembebasan WNI oleh pemerintah dan eleman masyarakat lainnya menunjukkan bahwa perbedaan agama itu bukanlah dasar untuk bertindak. Penganut agama apa pun yang diculik, sepanjang warga negara Indonesia, wajib dan akan diselamatkan. Para korban penculikan yang nonmuslim pun tetap ditolong tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap yang muslim. Pihak yang menolong korban penculikan adalah aparat yang mayoritas muslim. Para polisi, tentara, pemerintah, dan elemen masyarakat yang membantu pun 90% beragama Islam. Mereka yang ikut terlibat dalam upaya itu sama sekali tidak melebih-lebihkan seorang muslim dibandingkan nonmuslim. Semuanya sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan elemen-elemen bangsa Indonesia sudah sangat arif dan bijak dalam hal bertoleransi dan memperkuat rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

            Adalah hal yang teramat bodoh dan tolol jika masih ada orang-orang yang mempertengkarkan perbedaan agama di Indonesia ini. Kalau di luar negeri, terutama di Barat kebodohan dan ketololan itu merupakan kebiasaan. Sampai hari ini mereka masih melakukan kebodohan dan ketololan itu. Mereka masih terjebak dalam rasisme dan sentimen keagamaan yang menyebabkan banyak kemarahan, terorisme, dan pembunuhan individual. Rasisme sebenarnya sudah diminimalisasi oleh Muhammad saw 1.400 tahun yang lalu dan Alhamdulillah negeri-negeri muslim sudah terbebas dari rasisme. Bahkan, di Indonesia tidak pernah ada rasisme. Di negeri-negeri barat mereka masih sangat terbelakang mengenai persoalan rasisme dan perbedaan agama itu. Mereka masih menganggap sekelompok manusia lebih tinggi dibandingkan lainnya dan sekelompok manusia lebih berhak untuk hidup lebih tinggi dan makmur di negaranya dibandingkan sekelompok warga lainnya. Apalagi free speech, ‘kebebasan berbicara’, yang mereka anut sama sekali tidak dibatasi. Artinya, mereka sangat bebas berbicara apa saja termasuk melakukan penghinaan dan ejekan pada orang lain.

            Indonesia jauh lebih mulia dan lebih luhur daripada itu. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan kebodohan dan ketololan mereka. Kita adalah kita. Kita mulia karena kita sendiri. Kitalah yang harus memberi contoh pada dunia bahwa hidup itu adalah untuk saling berbagi dan tidak perlu menyingkirkan orang lain hanya karena orang lain berbeda dengan kita. Kita tidak boleh bebas berbicara semau-mau kita. Kebebasan berbicara di negara kita harus dibatasi hanya untuk hal-hal positif, untuk perbaikan kehidupan pada masa-masa selanjutnya, serta tidak untuk bersenang-senang menghina dan mengejek orang lain.

            Sebagai negeri yang mayoritas beragama Islam, kita harus membumikan ajaran Allah swt bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat manusia itu bukan disebabkan warna kulit, keturunan, daerah tempat tinggal, atau jumlah harta benda, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah swt. Semakin takwa orang itu semakin mulialah dia. Seorang yang takwa akan dengan sendirinya meningkat derajatnya di muka Bumi ini, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah swt. Insyaallah. 

Indonesia Selalu Diganggu

oleh Tom Finaldin

Bandung, Tom Finaldin

Sejak lama sebenarnya Indonesia selalu diganggu perkembangan dan pertumbuhannya. Penjajahan adalah jelas gangguan yang sangat merusakkan berbagai sendi kehidupan di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Ketika hendak merdeka pun gangguan itu keras sekali yang membuat Indonesia keteteran, tetapi untung selamat. Pada awal merdeka pun gangguan itu sangat jelas dengan adanya gagasan RIS. Gagasan negara federal itu terlihat sekali dari ingin dilemahkannya kekuatan Indonesia sehingga pihak-pihak asing dan mereka yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi besar masih dapat menggerogoti Indonesia dalam sistem federalisme. Untungnya, hal itu tidak lama terjadi dan Indonesia kembali menjadi NKRI.

            Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno terjadi banyak pemberontakan di daerah berikut G-30-S. Kisruh-kisruh yang terjadi memang sebagian besar adalah masalah di antara warga bangsa sendiri, tetapi ada pihak-pihak asing yang mencoba menumpangi permasalahan di dalam negeri. Dengan ditembak jatuhnya pesawat pembom B 26 yang dikendalikan personil CIA Alan Pope oleh Mayor Dewanto sudah jelas menunjukkan kapitalisme bermain api dalam mengganggu Indonesia. Terjadinya aksi idiotik G-30-S juga tidak lepas dari permainan kotor pihak asing dalam mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Hal itu disebabkan G-30-S adalah pertarungan kapitalis vs komunis tingkat dunia yang merembes ke Indonesia.

            Pada masa Soeharto pun demikian pula banyak pihak luar yang menambah kisruh suasana. Memang pada masa Soeharto yang sangat represif itu memunculkan banyak perlawanan di daerah, bahkan di wilayah-wilayah perkotaan dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi bawah tanah yang melakukan perlawanan diam-diam. Aceh terus bergolak. Papua juga ingin merdeka. Timor-Timur tak kunjung tenang. Masalah-masalah yang terjadi sebenarnya masalah di antara sesama bangsa, tetapi pihak luar ikut membesar-besarkannya melalui pers dan mungkin juga melalui bantuan-bantuan finansial dan nonfinansial. Hal itu jelas sangat mengganggu pertumbuhan Indonesia.

            Pada masa Habibie juga demikian, Timor-Timur begitu keras permasalahannya sehingga terpaksa harus berpisah dari Indonesia. Berpisahnya Timor Timur pun tidak lepas dari adanya laporan-laporan dan berita-berita kecurangan pada saat dilakukan referendum oleh pihak-pihak asing. Untung saja, Indonesia tidak merasa rugi dengan lepasnya Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste. Bahkan, beberapa pihak merasa beruntung dengan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia karena wilayah itu hanya menjadi beban bagi Indonesia tanpa bisa diharapkan memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

            Pada masa Abdurahman Wahid terjadi huru hara di Ambon, Poso. Ketenangan dan ketenteraman Poso diganggu oleh konflik yang melibatkan dua agama yang sebenarnya berawal dari keinginan berpisahnya Maluku Selatan dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan (RMS). Banyak negara lain yang mendukung berdirinya negara RMS, tetapi mereka terpaksa harus menanggung malu karena kalah. Bahkan, Amerika Serikat buka suara bahwa kejadian di Poso sangat mengganggu Amerika Serikat. Lucu sekali pernyataan AS itu karena dikeluarkan ketika kaum muslimin, aparat pemerintah, dan para pendukung NKRI telah berada di atas angin mengalahkan para perusuh.

            Ketika Megawati menjadi presiden, Aceh semakin bergolak sehingga memaksa pemerintah menggerakkan TNI untuk mengamankan Aceh. Akan tetapi, hal yang sangat lucu adalah adanya larangan atau ketidaksetujuan negara-negara lain ketika TNI akan menggunakan pesawat tempurnya untuk menggempur GAM. Hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan asing yang berupaya melestarikan ketidakamanan di Provinsi Aceh.

            Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak terjadi gangguan keamanan, kecuali yang sudah berlangsung sejak lama seperti OPM. Paling-paling, gangguan dari negara sebelah Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia yang membuat kesal dan geram berbagai elemen bangsa karena pemerintah tidak tampak bersikap tegas. Hal yang menjadi gangguan adalah justru ada banyak sumber daya alam yang diduga dikuasai oleh pihak asing yang hasilnya juga mengalir ke luar negeri. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan SBY ini sempat dikecam sebagai tahun “kebohongan” dan menjadikan Indonesia sebagai “negara gagal”. Meskipun demikian, para pendukung pemerintahan SBY tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Akan tetapi, semua merasakan adanya gangguan pihak asing, termasuk adanya dugaan terjadi praktik jual beli legislasi antara legislator dengan pihak luar negeri yang membuat sumber daya alam Indonesia dikuasai pihak asing.

            Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi pun mendapat gangguan. Bedanya, situasi di dalam negeri lebih terkendali dan mudah ditangani. Teror di Jl. Thamrin, Jakarta, diselesaikan dalam waktu cepat, gerakan OPM lebih dibatasi, Grup Santoso semakin terdesak, kerusuhan Tolikara padam dengan sangat cepat. Untuk membuat situasi di dalam negeri Indonesia carut marut, saat ini semakin susah karena rakyat sudah lebih kuat bersatu dan bersaudara dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu, gangguan justru datang dari luar Negara Indonesia dengan adanya penculikan WNI oleh kelompok-kelompok yang biasa disebut kelompok Abu Sayyaf. Kalau pencurian ikan di perairan Indonesia, itu hanyalah tindakan kriminal murahan yang tidak bertujuan mengganggu, melainkan hanya ingin mencuri, maling.

            Indonesia tampaknya tidak dibiarkan untuk hidup tenang dan tenteram. Mereka tidak ingin melihat Indonesia besar dan aman tenteram. Apalagi ketika di belahan dunia lain terjadi berbagai kesemrawutan dan gonjang-ganjing, baik politik maupun ekonomi, mereka tidak ingin Indonesia berada dalam keadaan tenang-tenang saja. Indonesia harus punya masalah. Hal itu pun bisa diperhatikan dari pernyataan Badrodin Haiti ketika masih menjabat Kapolri bahwa Isis berniat mengganggu ketenteraman Indonesia. Meskipun Indonesia tidak bisa tertarik untuk hidup babak belur seperti negara lain, paling tidak Indonesia tidak boleh tenteram dan aman secara mulus. Harus selalu ada masalah.

            Ketika huru-hara di dalam negeri sulit diciptakan, gangguan terhadap Indonesia pun dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu dengan melakukan penculikan terhadap ABK yang sedang berlayar dan berbisnis. Ketika kekuatan kelompok Santoso benar-benar hampir habis, diciptakanlah kesulitan baru bagi Indonesia di wilayah laut yang sama sekali bukan merupakan kewenangan Indonesia, baik di wilayah laut Filipina maupun di Malaysia.

            Membicarakan hal seperti ini memang seperti “mengarang indah” karena memasuki area “konspirasi” yang melibatkan “The Hiden Hand” yang selalu berada di belakang layar dan sulit dideteksi ketika menciptakan berbagai kesemrawutan dan keributan. Kita boleh menduga bahwa kasus-kasus penculikan WNI ini bukan sekedar “pemerasan” atau kriminal biasa, melainkan adanya suatu upaya untuk menciptakan Indonesia selalu berada dalam masalah. Bisa kita perhatikan bahwa WNI diculik oleh kelompok yang tidak bisa dikalahkan oleh militer Filipina di wilayah yang tidak dikuasai pemerintah Filipina. Sementara itu, Filipina memiliki undang-undang yang tidak memperbolehkan pasukan asing masuk ke negaranya. Hal itu mempersulit pemerintah Indonesia secara sempurna dalam menyelamatkan WNI. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Filipina tampak tidak serius menjalin kerja sama untuk menyelesaikan masalah itu yang ditandai sulit hadirnya mereka untuk membicarakan masalah keamanan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Banyak juga yang menduga bahwa Filipina mendapat bisikan dari pihak kapitalis terkait sikapnya tersebut yang mempersulit Indonesia karena Filipina memang negara yang memiliki kecenderungan berkiblat ke arah Barat.

            Ketika penculikan WNI bisa diatasi, pemerintah Indonesia pun segera melakukan pelarangan untuk berlayar ke perairan Filipina. Akan tetapi, ternyata masih ada perusahaan yang melanggar larangan itu. Akibatnya, ABK mereka diculik juga. Menurut saya, perusahaan yang melanggar moratorium pelayaran itu harus diperiksa juga karena memicu masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi lagi. Bisa jadi mereka pun merupakan bagian dalam memberikan gangguan bagi Indonesia. Sudah tahu dilarang, masih berlayar juga. Kalu tidak bego, mereka berarti benar-benar sedang membuat gangguan terhadap Indonesia. Kalau itu benar terjadi, perusahaan itu harus ditindak tegas, dicabut izinnya, dan pemiliknya atau pemimpinnya ditangkap.

            Hal yang mencurigakan lainnya adalah adanya pernyataan dari Beny Mamoto mantan Ketua Tim Pembebasan Sandera 2006. Ia menyatakan bahwa ada intel militer Filipina yang bermain dalam penyanderaan itu. Bahkan, pembebasan sandera yang selalu di dekat rumah salah satu gubernur di Filipina pun patut diperhatikan dan dipertanyakan. Di samping itu, Beny Mamoto pun berharap bahwa Presiden Filipina yang baru dapat mengangkat panglima militer yang kredibel dan tegas karena ada kemungkinan oknum militer Filipina pun ikut terlibat dalam beberapa kasus penculikan.

            Seperti yang saya bilang bahwa membicarakan masalah ini seperti “mengarang indah” karena menyambung-nyambungkan peristiwa dan menghubung-hubungkannya, lalu mencari pemahaman dari hal-hal itu.

            Kita semua harus paham dan sadar bahwa sejak dulu banyak sekali pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi besar dan memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan percaturan dunia. Hal ini pun bisa dilihat dari banyaknya berita bohong di internet yang berbahasa asing yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang intoleran, pelanggar Ham, dan lain sebagainya. Tampaknya, banyak orang yang sangat khawatir Indonesia bisa lebih kuat dalam berperan menentukan arah sejarah dunia sekaligus banyak orang yang iri dan tidak ingin percaya bahwa Indonesia sebagai negara dari dunia ketiga yang mayoritas muslim mampu hidup dengan tenang dan tenteram penuh kedamaian dalam keadaan makmur. Mereka akan terus mengganggu sebagaimana syetan yang selalu mengganggu membuyarkan konsentrasi ketika kita melakukan shalat. Mereka akan terus mengganggu.

            Kita tidak bisa menghentikan mereka karena begitulah tugas hidup mereka, mengganggu manusia supaya tidak hidup dalam keadaan tenang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri dari setiap gangguan itu sehingga para pengganggu itu putus asa sebagaimana putus asanya Iblis Laknatullah untuk menggoda orang-orang beriman setelah sempurnanya ajaran Islam. Iblis dan anak buahnya hanya mampu menjerumuskan manusia dalam hal-hal kecil, seperti, perceraian, perjudian, pelacuran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka sudah berputus asa dalam persoalan-persoalan besar semisal “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkara ketauhidan sudah mutlak tak tergoyahkan. Demikian pula para pengganggu Indonesia yang sudah mulai berputus asa dalam perkara-perkara besar, seperti, disintegrasi, konflik antaragama, dan penentangan terhadap ideologi Pancasila. Mereka sudah sangat kesulitan membuat kerusakan dalam hal-hal besar seperti itu. Mereka hanya mampu mengganggu Indonesia melalui perilaku-perilaku jahat kecil-kecil yang cenderung kriminal murahan yang nilainya tak lebih dan tak kurang seperti pencuri kecil yang mengutil di supermarket.

Toleransi Kebablasan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Toleransi sangat diperlukan dalam mewujudkan kehidupan harmonis, kerja sama, dan perdamaian. Akan tetapi, toleransi akan menjadi hal yang membahayakan jika dilaksanakan tidak tepat sasaran atau kebablasan.

            Indonesia telah melakukan toleransi kebablasan pada pemerintah Filipina. Dalam mengatasi berbagai kasus penculikan WNI oleh kelompok-kelompok penjahat di Filipina, Indonesia “dipaksa” untuk mengerti kondisi yang terjadi di Filipina. Tampaknya, Indonesia pun dengan sangat “terpaksa” merendahkan dirinya untuk mengerti situasi di Filipina.

            Dalam kasus penculikan pertama dan kedua pada empat bulan terakhir ini, Indonesia “dipaksa” harus memahami bahwa Filipina memiliki undang-undang yang melarang pasukan asing berada di wilayahnya  dan “dipaksa” bersabar karena di Filipina sedang terjadi pemilihan presiden. Karena memang toleransi sudah merupakan budaya yang harus dijaga, Indonesia pun dengan sabar bersikap memahami situasi tersebut. Akan tetapi, sesungguhnya sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai “toleransi kebablasan”. Dalam kasus penculikan yang ketiga pun sama saja. Indonesia dipaksa untuk toleran. Akan tetapi, bahasanya menjadi beda, yaitu “kita harus memahami karena pemerintahan Filipina masih baru terbentuk”.

            Sebetulnya, Indonesia tidak berurusan dan tidak ada hubungannya dengan undang-undang Filipina, situasi politik di Filipina, maupun baru-tidaknya pemerintah Filipina.

            Memangnya motor atau mobil yang jika masih baru harus pelan-pelan dulu, jangan ngebut?

            Tidak bisa begitu!

            Kalau sebuah pemerintahan mau serius bekerja, dari sejak terbentuk harus segera ngebut, gerak cepat. Pemanasannya sudah harus sejak lama dilakukan sebelum pemerintahan itu dibentuk.

            Bagi Indonesia, sama sekali tidak penting itu namanya UU, politik, dan struktur pemerintah Filipina. Kepentingan Indonesia adalah keselamatan WNI, bisnis, dan kedaulatan Indonesia di mana saja. Tak ada untung dan tak ada ruginya bagi Indonesia atas apa pun yang terjadi di Filipina. Jadi, jangan terlalu bertoleransi terhadap kepentingan orang lain.

            Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah bagus dengan mendesak terus-menerus pada pemerintah Filipina atas berbagai peristiwa penculikan yang terjadi. Akan tetapi, tampaknya, Indonesia pun “mati kutu” ketika desakan itu tidak ditanggapi secara lebih serius oleh pemerintah Filipina. Artinya, Indonesia tampak kehilangan langkah ketika tidak ada tanggapan memadai dan menyerah pada situasi tersebut. Kembali lagi Indonesia dipaksa harus “toleran” terhadap situasi di Filipina. Apalagi ada alasan bahwa pemerintah Filipina masih baru terbentuk.

            Tak ada urusannya Indonesia dengan baru-tidaknya pemerintah Filipina. Mata kita seharusnya tertutup terhadap kepentingan negara lain dalam hal hubungan internasional, mau itu hubungan politik, ekonomi, maupun keamanan dan ketertiban. Akan tetapi, sebaliknya, mata kita harus terbuka lebar-lebar untuk kepentingan dalam negeri karena begitulah seharusnya. Rakyat dan kedaulatan negara harus berada di atas segalanya. Begitulah bunyinya.

            Meskipun demikian, tampaknya pemerintah Indonesia pun membuat desakan yang lebih keras, yaitu larangan untuk melakukan pelayaran ke Filipina. Hal itu lumayan bagus karena Filipina akan menderita kerugian atas larangan pelayaran tersebut. Dengan demikian, diharapkan Filipina berpikir keras agar hubungan bisnis yang menggunakan jalur laut tersebut dapat berlanjut menguntungkan dengan cara menghentikan aksi-aksi kriminal Abu Sayyaf. Larangan untuk itu harus benar-benar dilaksanakan dengan tegas agar benar-benar bisa memecahkan masalah. Jika masih ada hal lain yang dapat membuat Filipina lebih terdesak, lakukanlah secepatnya agar situasinya lebih cepat terkendali.

            Jika perlu, desak Filipina untuk mengizinkan Indonesia membuat pangkalan TNI di wilayah yang tidak mereka kuasai. Hal itu akan menguntungkan bagi Filipina dan Indonesia, yaitu keamanan lebih terjaga serta Indonesia memiliki pangkalan militer tambahan dalam mengontrol wilayah laut Indonesia sendiri dari arah perairan Filipina. Soal dananya kan itu mah teknis bisa dibicarakan bersama dengan Filipina.

            Sangat tak salah jika rakyat Indonesia mem-bully Filipina untuk mendesak mereka agar lebih serius bekerja dan bertindak, bukan hanya untuk pembebasan WNI, melainkan pula untuk kedaulatan dan keamanan wilayah Filipina sendiri.

            Bagaimana bisa membangun dengan baik kalau di negaranya banyak sekali penyamun?

            Desakan dan dorongan yang bisa membuat Filipina makin tersudut harus gencar dilakukan agar mereka mampu berpikir lebih benar dan lebih cepat. Kalau sekarang Indonesia bersikap “maklum” atas masih barunya pemerintah Filipina, nanti Indonesia dipaksa lagi “maklum” dan harus “toleran” dengan alasan lain meskipun pemerintah Filipina sudah tidak baru lagi.

            Toleransi itu tidak boleh “kebablasan” karena bisa merugikan diri sendiri.

            Orang Sunda bilang, “Ulah tamplok batokkeun!”

            Maksudnya, jangan terlalu memberi atau terlalu menghargai atau terlalu toleran terhadap orang lain, sementara kita sendiri dirugikan.      

Koalisi Antipenculikan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Sudah kali ketiga warga Negara Indonesia diculik oleh kelompok-kelompok bersenjata di Filipina yang diklaim dan mengklaim diri sebagai kelompok Abu Sayyaf. Penculikan yang sudah terjadi berulang-ulang hingga tiga kali tersebut menunjukkan bahwa betapa lemahnya pengamanan dan kekuatan militer Filipina.

            Dalam mengatasi aksi penculikan ini sudah sangat tepat jika pemerintah Indonesia menghentikan pelayaran ke Filipina untuk tujuan apa pun, apalagi melalui jalur rawan penculikan. Memang ada kerugian yang harus ditanggung dengan penghentian pelayaran tersebut, yaitu kegiatan bisnis terganggu, bahkan berhenti. Akan tetapi, daripada menjadi korban penculikan terus-menerus, sebaiknya memang wajib dihentikan. Pelayaran ke Filipina yang tadinya mengharapkan “untung” dari bisnis jadi  “buntung” dengan adanya kasus penculikan. Bukannya untung yang didapat, melainkan buntung yang diderita.

            Untuk apa mengejar keuntungan, tetapi hasilnya menjadi buntung?

            Tadinya ingin mendapatkan hasil besar dari bisnis, malah menderita kerugian karena harus membayar tebusan dan biaya pembebasan sandera.

            Untuk mencegah kejadian itu terulang di tempat yang sama dan oleh kelompok yang sama atau kelompok lainnya, ada baiknya menggalang persatuan dengan negara-negara yang pernah dirugikan atau sedang dirugikan oleh ulah kelompok-kelompok penjahat bersenjata tersebut. Artinya, Filipina dan Indonesia dapat menggalang kekuatan bersama dengan negara-negara yang warganya pernah disandera atau sedang disandera.

            Filipina harus menyadari bahwa militer mereka teramat lemah dalam menjaga wilayah yang diklaim sebagai miliknya. Apabila memang tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan dan menguasai wilayahnya sendiri, sebaiknya serahkan saja kepada Abu Sayyaf untuk mendirikan negara sendiri. Dengan demikian, urusan apa pun, baik positif maupun negatif, setiap negara langsung berurusan dengan Abu Sayyaf, tidak perlu lagi melalui pemerintah Filipina.

            Apabila masih menginginkan kekuasaan atas wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata, sebaiknya Filipina bekerja sama dengan negara lain dalam hal menghentikan atau mencegah kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan aksi-aksi penculikan dan aksi teror lainnya. Filipina bisa bekerja sama dengan Indonesia, Malaysia, dan Kanada dalam menguasai wilayah yang menjadi basis kekuatan Abu Sayyaf. Tidak perlu malu untuk mengakui kelemahan diri dan mengajak negara lain untuk bekerja sama. Kerja sama militer di wilayah itu memang sangat diperlukan jika belum mampu menguasai sendiri. Koalisi antipenculikan di Filipina sangatlah baik dibentuk sampai dengan Filipina benar-benar mampu menguasai sendiri.

            Khusus bagi Indonesia, jangan terlalu memikirkan kepentingan Filipina karena yang harus dipikirkan adalah kepentingan Indonesia sendiri. Sangat tidak salah jika Indonesia mendesak Filipina agar membuka diri sehingga TNI bisa masuk atau membangun koalisi militer sementara di wilayah rawan penculikan. Soal UU Filipina yang tidak membolehkan pasukan asing di wilayahnya, itu urusan mereka sendiri. Urusan kita adalah mengamankan keselamatan WNI dan bisnis Indonesia di mana saja berada. Desak-mendesak atas dasar kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional merupakan hal yang lumrah dalam hubungan internasional. Hal itu disebabkan memang teorinya juga seperti itu bahwa setiap negara yang terlibat dalam interaksi internasional akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Justru sangat aneh jika ada negara yang menghentikan perjuangan nasionalnya karena negara lain sedang memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri. Mereka berjuang, kita pun seharusnya berjuang untuk kepentingan kita sendiri.

            Koalisi antipenculikan yang terdiri atas beberapa negara sangat diperlukan di wilayah yang rawan kejahatan. Koalisi ini harus bekerja untuk membebaskan para sandera yang sedang disandera serta mengamankan wilayah tersebut secara kontinyu. Bahkan, meskipun kasus penculikan sudah diselesaikan, misalnya, koalisi ini harus tetap berada di tempat rawan untuk mencegah aksi-aksi lanjutan dari kelompok-kelompok penjahat. Indonesia dan negara-negara lain dapat mendesak Filipina agar memperbolehkan wilayah yang masih belum dapat dikuasainya untuk membangun pangkalan militer sementara. Pangkalan militer ini sangat berguna untuk mengamankan wilayah Filipina sendiri dan mempercepat gerak militer untuk mengantisipasi berbagai ancaman dari kelompok-kelompok kejahatan. Pangkalan militer ini benar-benar sangat bermanfaat dan harus ada sampai Filipina memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasainya sendiri.

            Indonesia bisa membuat pangkalan militer di sana sehingga dapat mengamankan kepentingan bisnisnya yang memanfaatkan jalur pelayaran di sana. Akan tetapi, untuk dapat meyakinkan dunia bahwa Indonesia dengan TNI yang dimilikinya dapat membantu Filipina untuk mengamankan wilayah itu, harus secepatnya menyelesaikan kasus pengejaran terhadap kelompok Santoso. Dunia tidak akan mempercayai Indonesia jika kelompok Santoso belum bisa ditangkap.

            Bagaimana mau membantu mengamankan wilayah orang lain jika wilayah sendiri saja masih belum dapat dikuasai dengan benar-benar?

            Koalisi antipenculikan bisa dibangun dan digagas oleh Indonesia dengan berani dan bangga jika di dalam negeri sendiri urusan-urusan yang mirip dengan kelompok Abu Sayyaf sudah dapat teratasi.

Mari Kita Bully Filipina!

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Bukannya selesai soal penculikan warga Negara Indonesia di Filipina ini, malah makin ruwet. Bukannya dibebaskan WNI korban-korban penculikan itu, malahan makin bertambah jumlahnya. Asalnya sepuluh, sekarang ditambah lagi empat, jadi 14. Sekarang Indonesia tambah kerjaan harus membebaskan sandera penculikan dengan jumlah yang bertambah. Kacau.

            Lama-lama kalau tidak ada penyelesaian, para penculik itu menganggap Indonesia sebagai ATM mereka. Ketika mereka nggak punya uang, pergi ke perairan, lalu cari orang Indonesia, langsung gesek, tunggu beberapa saat, cair deh.

            Indonesia sudah sangat beradab dengan menghormati konstitusi Filipina yang melarang TNI atau pasukan asing masuk ke wilayah mereka, tetapi ternyata mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri dengan baik, malahan semakin ngaco. Filipina itu negara sok hebat, padahal lemah sekali. Jangankan untuk membebaskan sandera, untuk menjaga wilayahnya sendiri saja, tidak bisa.

            Bagaimana bisa para penjahat dan perampok itu bisa leluasa bergerak kesana-kemari di wilayah yang katanya Negara Filipina?

            Itu menandakan kekuatan militer mereka teramat lemah, cuma sehebat Hansip di pos Siskamling di RW-RW di Indonesia. Anehnya, sudah tahu lemah, sok kuat lagi dengan menolak TNI untuk masuk membebaskan WNI.

            Kita bisa lihat bagaimana lemahnya kekuatan mereka untuk menjaga wilayah mereka sendiri. Kita juga bisa lihat bagaimana tentara mereka “dikerjai” Abu Sayyaf yang digebrak bom sedikit saja langsung pada juntai. Kita juga bisa lihat bagaimana para sandera dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia      tidak juga tertangani dengan baik. Sudah tahu punya tentara lemah, tetapi bergaya sok jago.

            Lemahnya Fililipina dan sok jagonya mereka membuat Indonesia cukup rumit. Indonesia harus melakukan hubungan dengan dua pihak, yaitu Negara Filipina dan kelompok Abu Sayyaf. Mestinya, kan cukup hanya berkoordinasi dengan pemerintah yang sah, kemudian dilakukan penanganan yang lebih serius.

Seharusnya, Filipina membuka diri agar pasukan asing bisa masuk. Kalau tidak boleh masuk, Filipina harus membuktikan diri memiliki kemampuan yang cukup. Akan tetapi, kenyataannya boro-boro memiliki kemampuan yang cukup, siap saja tidak.

Indonesia dan negara-negara lain yang warganya disandera di Filipina harus bersama-sama mendesak Filipina untuk membuka diri dari pasukan asing. Kemudian, bekerja sama membebaskan para sandera.

Kalau Filipina tidak mau juga membuka diri, sebaiknya dorong mereka untuk membiarkan Abu Sayyaf memiliki negara sendiri di wilayah itu. Dengan demikian, Abu Sayyaf tidak lagi menjadi teroris, tetapi menjadi negara resmi yang baru. Dengan terciptanya negara resmi, akan terjadi pula hubungan internasional sebagaimana yang dilakukan negara-negara lainnya. Di samping itu, negara baru itu akan melakukan pula hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Hubungan yang terjadi, baik itu bersifat positif maupun negatif, hanya akan berhubungan dengan negara baru ciptaan Abu Sayyaf, tidak lagi melalui Filipina.

Untuk apa Filipina mempertahankan diri dengan terus mengklaim wilayah-wilayah yang sama sekali tidak dikuasainya?

Bagi saja wilayah itu dengan Abu Sayyaf secara resmi, toh tentara Filipina ternyata tidak bisa mengimbangi kehebatan kelompoknya Abu Sayyaf!

Sekarang ini kan semua negara menjadi rumit karena harus melalui proses “izin” dari Filipina untuk melakukan operasi militer penyelamatan. Sementara itu, Filipina sendiri cuma punya tentara sekualitas para peronda malam di kampung-kampung Indonesia.

Kalau Abu Sayyaf memiliki negara sendiri, lalu masih melakukan kejahatan, urusan bisa langsung berhadapan dengan negara baru itu. Mau perang atau bisnis, langsung dengan Abu Sayyaf. Sekarang ini justru masalahnya ada pada Negara Filipina sendiri. Bagi banyak negara, terutama Indonesia, Filipina hanya menjadi “penghalang” untuk operasi militer penyelamatan. Kata orang Sunda, Filipina itu ngagokan, ngagokin, cuma jadi hambatan. Ku batur  ulah, ari manehna euweuh kabecus, ‘sama orang lain tidak boleh, tetapi dirinya sendiri tidak becus’.

Indonesia harus mendorong negara-negara lain yang warganya sama-sama disandera untuk mendesak Filipina membuka diri bagi militer asing. Kemudian, bekerja sama membebaskan para sandera itu. Kalau Filipina tidak mau juga, ingatkan bahwa mereka itu adalah negara yang lemah dan menyedihkan, daripada harus menjaga wilayah yang besar tanpa kemampuan yang cukup, biarkan Abu Sayyaf punya negara resmi sendiri. Jadi, urusan apapun langsung dengan kelompok itu.

Kalau sudah menjadi negara baru yang resmi, mudah-mudahan mereka tidak merampok lagi dan menculik lagi karena urusannya bisa menjadi perang total yang banyak ruginya. Sekarang ini mereka merampok karena mereka sedang berjuang. Perampokan dan penculikan yang mereka lakukan dianggapnya sebagai bagian dari perjuangan mereka.

Indonesia juga begitu kan dulu?

Para pejuang Indonesia itu terkadang jadi perampok, jadi penculik juga.

Memangnya mobil pertama Presiden Soekarno itu dari mana?

Mobil itu hasil maling yang dilakukan oleh seorang pejuang. Dia mencuri mobil milik orang Jepang, lalu mobil itu diberikan kepada Soekarno. Mobil itu lalu digunakan Soekarno untuk berjuang. Sekarang mobil itu disimpan di kantor DHN 45, Jakarta.

Pejuang Indonesia pun melakukan penculikan. Mereka menculik serdadu Belanda untuk ditukarkan dengan para pejuang yang ditawan oleh pihak Belanda. Satu prajurit Belanda ditukar dengan empat puluh pejuang Indonesia.

Jadi, kalau nggak bisa menangani sendiri dan memang sudah terbukti tidak mampu, Filipina harus didesak membuka diri agar militer asing bisa masuk. Kalau tidak mau buka diri, sarankan mereka untuk membagi wiilayah dengan Abu Sayyaf agar tidak lagi terjadi teror, tetapi akan terjadi hubungan equal antara Filipina dengan negara baru milik Abu Sayyaf.

Kalau itu nggak mau, ini nggak mau juga bagaimana?

Kalau begitu, Filipina adalah negara terbloon di dunia. Pemerintah Indonesia harus melarang warganya untuk berbisnis dengan Filipina dan negara lain jika harus melalui jalur-jalur yang tidak aman. Cari jalur lain meskipun harus dengan mengeluarkan biaya yang tinggi dan waktu lebih lama.

Daripada terjadi penculikan lagi yang nyusahin semua orang, mendingan keluar tambahan biaya dan waktu.

Kalau tambah biaya dan tambah waktu, semuanya akan jadi tambah mahal. Banyak sekali yang dirugikan, terutama Filipina sendiri.

Soal para sandera itu bagaimana?

Sementara ini, mari kita bully habis-habisan pada berbagai Medsos negara lemah sok jago yang bernama Filipina itu!