Showing posts with label Makar. Show all posts
Showing posts with label Makar. Show all posts

Tuesday, 4 April 2017

Keberhasilan Aksi 1998 Tidak Akan Pernah Terulang Lagi

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Aksi 1998 adalah aksi tuntutan reformasi yang disuarakan mahasiswa, aktivis, dan rakyat Indonesia untuk menjatuhkan Presiden ke-2 RI Soeharto dan menata ulang Indonesia. Aksi ini memang berhasil membuat Soeharto lengser dalam bahasa Jawa dan lungsur dalam bahasa Sunda. Soeharto jatuh pada seperempat jalan kekuasaannya.

            Orang banyak menduga bahwa keberhasilan aksi ini merupakan aktivitas dan pengorbanan dari para mahasiswa, aktivis, dan rakyat. Jumlah mereka yang melakukan aksi, baik di jalan maupun di media massa sesungguhnya hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Akan tetapi, suara mereka ini mewakili suara diam dari sebagian masyarakat Indonesia dan berhasil membungkam sebagian rakyat lainnya dengan fakta-fakta dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan rakyat lainnya. Aksi sejumlah kecil elemen bangsa inilah yang terus-terusan dikenang sebagai keberhasilan dengan segala tindakannya.

            Tindakan peserta aksi yang dipandang monumental adalah mampu mendesakkan keinginannya pada anggota DPR/MPR RI untuk menghentikan Soeharto sebagai presiden. Rakyat dan mahasiswa mengeroyok para legislator, bahkan menduduki Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Ketika para legislator terdesak dan gedungnya diduduki, Soeharto pun mengundurkan diri. Berhasillah aksi 1998 itu.

PENDUDUKAN GEDUNG DPR/MPR RI. Sumber Foto: ic-mes.org
 
            Tak heran jika aksi itulah yang dipandang sebagai cara yang hebat dalam menjatuhkan Soeharto. Padahal, hal yang sesungguhnya terjadi tidaklah sesederhana itu.

            Tak heran pula keberhasilan aksi 1998 itu sepertinya ingin dicontoh oleh pelaku-pelaku dugaan tindakan makar pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Setidak-tidaknya, itulah yang saya dengar dari kepolisian RI bahwa mereka yang diduga akan melakukan makar itu, baik waktunya yang berdekatan dengan aksi 212 atau dengan aksi 313, akan melakukan pengepungan terhadap Gedung DPR/MPR RI dan memaksa anggota DPR/MPR RI untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu mirip dengan aksi 1998 ketika menjatuhkan Soeharto.

SOEHARTO MUNDUR. Sumber Foto: www.babatpost.com


            Dikiranya bakal berhasil kayak dulu, nyatanya tidak, bukan?

            Bahkan, mereka ditangkapin polisi.

            Mengapa mereka gagal dan ditangkap polisi?

            Mereka sepertinya hanya mengandalkan dugaan. Dugaan itu diyakini mereka sebagai kebenaran. Dugaan yang diklaim sebagai kebenaran sesungguhnya adalah hoax. Jadi, mereka bergerak karena hoax.

            Ya pasti gagal atuh mengandalkan hoax mah!

            Kacow.

            Kan sudah saya bilang berulang-ulang bahwa dugaan yang diklaim sebagai kebenaran itu adalah hoax. Untuk memastikan apakah dugaan itu benar atau salah, harus melakukan penelitian. Gunakan metode kuantitaif, kualitatif, atau campuran. Lalu, analisis secara mendalam. Dengan demikian, akan didapat kesimpulan yang lebih pasti.

            Dibilangin juga jangan percaya hoax, masih percaya juga. Jadinya kan tersesat, salah jalan, salah cara, akhirnya rugi sendiri.

            Apanya yang hoax sesungguhnya?

            Hoax itu adalah Soeharto jatuh karena rakyat dan mahasiswa mendesak DPR/MPR RI serta menduduki Gedung DPR/MPR RI!

            Sudah saya bilang tadi, hal yang sesungguhnya terjadi adalah tidak sesederhana itu. Memang perlu penelitian lebih mendalam tentang kejatuhan Soeharto itu. Para mahasiswa Fisip bisa menelitinya. Taruna kepolisian dan ketentaraan juga bisa melakukan penelitian itu. Hal yang saya tulis ini bisa dijadikan penelitian pendahuluan bagi para peneliti.

            Memang benar bahwa aksi mahasiswa dan rakyat mengepung, mendesak, dan menduduki Gedung DPR/MPRI RI itu mendorong Soeharto jatuh. Akan tetapi, hal itu bukanlah satu-satunya penyebab Soeharto jatuh. Masyarakat melupakan peranan pers yang juga mendukung penuh aksi itu. Di samping itu, orang meminggirkan kiprah orang-orang di dalam pemerintahan Soeharto sendiri yang memang juga sama-sama menginginkan reformasi.

            Soal aksi mahasiswa dan rakyat, sudah pasti terjadi dan itu kebenaran yang nyata. Di luar pemerintahan ada aktivitas yang sangat tinggi di bawah pengaruh Amien Rais yang disebut sebagai Lokomotif Reformasi. Amien Rais adalah simbol ilmuwan kelas wahid dan pemimpin Ormas besar Muhammadiyah yang juga memiliki pengaruh sangat besar di Indonesia. Di samping itu, pers juga memberikan dukungan penuh yang selalu mem-blow up berita sekecil apa pun yang terkait dengan gerakan reformasi. Pers dengan senang hati mendukungnya karena mereka pun bosan dikungkung dan dipenjara oleh ketidakbebasan pers.

AMIEN RAIS. Sumber Foto: www.merdeka.com

            Selain itu, ada hal yang sangat dilupakan orang, bahkan mungkin ingin dilupakan orang sampai mungkin ingin dihilangkan peranannya dalam proses reformasi. Hal itu adalah peranan Ginanjar Kartasasmita yang saat itu adalah menteri dalam kabinet yang dibentuk Soeharto. Saat aksi marak apalagi ada bumbu huru hara rasis dalam medio Mei 1998, Soeharto sebenarnya sudah memberikan jawaban bagi tuntutan mahasiswa dan rakyat dengan membentuk Kabinet Reformasi. Ia menginginkan reformasi berjalan gradual, padahal reformasi sendiri sudah merupakan perubahan yang gradual. Perubahan yang tidak gradual itu bukan reformasi, melainkan revolusi. Akan tetapi, kenyataannya Kabinet Reformasi yang dibentuk Soeharto tidaklah berjalan efektif, bahkan melakukan pembangkangan terhadap Soeharto sendiri. Ginanjar Kartasasmita menjadi hulu atau pemimpin dari para menteri yang juga sama-sama menginginkan reformasi dalam arti Soeharto berhenti menjadi presiden.

GINANJAR KARTASASMITA. Sumber Foto: www.pikiranmerdeka.co

            Hal itu ada dalam pidato pengunduran Soeharto sendiri. Ia mengatakan bahwa Kabinet Reformasi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkannya. Oleh sebab itu, Soeharto memilih untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Seandainya Kabinet Reformasi berjalan dengan baik di samping ABRI (kini TNI) dan kepolisian masih setia kepada Soeharto, pemerintahan pasti masih berjalan. Soal aksi-aksi di jalan, masih bisa diatasi dengan kebiasaan represif seperti yang sudah-sudah. Paling-paling, jadi insiden berdarah seperti di Tiananmen.

            Jadi, keberhasilan aksi 1998 itu bukan hanya oleh desakan mahasiswa dan rakyat pada anggota legislatif dan pendudukan gedung wakil rakyat, melainkan pula ada dukungan kuat dari pers yang bulat, kaum intelektual yang berwibawa, Ormas besar yang terpercaya, dan hal yang sangat penting adalah ada orang berpengaruh di dalam tubuh pemerintahan yang menghalangi program kerja Soeharto, yaitu Ginanjar Kartasasmita.

            Sebaiknya, bukan hanya Amien Rais yang memiliki gelar Lokomotif Reformasi, Ginanjar Kartasasmita pun berhak mendapatkan gelar serupa atau gelar lain sebagai pendorong reformasi. Dia berperan sangat besar dalam reformasi, tetapi karena dirinya masih berada dalam pemerintahan, orang menganggapnya masih orangnya Soeharto. Padahal,  Ginanjar Kartasasmita memiliki andil cukup kuat dalam gerakan reformasi. Kita tidak boleh melupakan jasa orang, tidak baik bagi kesehatan. Ginanjar Kartasasmita punya jasa besar.

            Jadi, jangan bermimpi untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi hanya dengan cara menggunakan massa, mengepung dan menduduki Gedung DPR/MPR RI, lalu mendesak anggota DPR/MPR RI untuk memecat Jokowi. Itu tidak cukup dan tidak akan pernah berhasil. Kalaupun seluruh anggota legislatif terdesak dan terpaksa untuk menyetujui penggulingan pemerintahan Jokowi, tetapi kabinet beserta TNI dan Polri masih berjalan baik dan setia, kejadiannya bisa seperti di Chile dulu. Gedung parlemen Chile dibombardir tank-tank baja pasukan pemerintah. Penggulingan kekuasaan di Chile itu hanya menjadi kisah kudeta yang gagal.

            Makanya, kalau punya dugaan, jangan lantas diyakini sebagai kebenaran karena bisa jadi hoax. Teliti dulu benar-tidaknya. Analisis dengan baik. Setelah itu, baru bersikap. Hati-hati. Mau beli barang saja harus hati-hati, teliti sebelum membeli, apalagi mau mengganti pemerintahan, harus ekstra hati-hati karena bisa malik piloko, senjata makan tuan, golok di tangan menebas leher sendiri.

            Dibilangin jangan suka hoax, masih gemar juga, kan sesat jadinya, salah jalan, salah cara, rugi lagi.

            Hayu ah.


            Sampurasun.

Cara Aman Menggulingkan Presiden Jokowi

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Cukup heran juga jika ada orang yang ditangkap atas tuduhan makar ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi. Menjatuhkan Jokowi itu sah dan boleh, tetapi jangan menggunakan cara-cara melanggar hukum. Tidak menyukai pemerintahan Jokowi itu hak, tetapi tidak perlu mewujudkan kebencian itu dengan cara-cara yang salah.

            Mengapa harus menggulingkan Jokowi dengan cara yang salah sehingga ditangkap polisi, padahal ada cara yang aman?

            Minimalnya ada dua cara aman untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Pertama, melalui proses pemilihan presiden periode berikutnya. Kedua, melalui proses pengadilan.


Penggulingan Lewat Jalur Pilpres
Meskipun saya sangat tidak menyukai demokrasi, tetapi Indonesia masih sepakat menggunakan sistem politik demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Itu artinya, ada proses pemilihan presiden yang harus dijalani untuk menetapkan presiden yang lama kembali memimpin selama dua periode atau menjatuhkan presiden yang lama, kemudian menggantinya dengan pemimpin yang baru. Hal ini bisa ditempuh oleh mereka yang tidak menyukai Jokowi dan pemerintahannya dengan cara memperkenalkan calon presiden lain yang lebih baik dibandingkan Jokowi.

            Soal saya tidak menyukai demokrasi, itu biasa saja, bukan makar. Saya juga sering menulis tentang keburukan demokrasi dan itu memang kenyataan. Akan tetapi, saya tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk atau mengajak orang lain dan menyebarkan seruan untuk melakukan kegiatan-kegiatan anarkis sehingga mengganggu ketenteraman umum dan ketenangan kehidupan orang lain karena hal itu melanggar hukum. Meskipun tidak menyukai demokrasi, saya tetap membantu orang-orang yang duduk di pemerintahan dan legislatif jika diminta. Saya tidak lantas memusuhi eksekutif dan legislatif hasil pemilihan. Hal yang tidak saya sukai adalah sistem, bukan orang, bukan pejabat, dan bukan undang-undang. Saya pernah menjadi staf DPD RI dan berkantor di Gedung DPR/MPR RI, padahal tidak suka demokrasi, berkali-kali juga diajak diskusi di rumah dinas Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan Jawa Barat Selatan, diminta pula menulis beberapa profil pejabat hasil demokrasi. Biasa saja. Mereka tahu saya sering mengkritik demokrasi dengan keras, tetapi  tetap berhubungan baik dan saya selalu berusaha bekerja dengan baik jika sedang diberi kepercayaan. Semua baik-baik saja. Fine-fine aja tuh, okeh-okeh ajah.

            Tidak perlu bermusuhan jika berbeda pikiran. Santai saja. Benar-salah kita dan orang lain akan terbuka dengan sangat jelas jika sudah berada dalam pengadilan Illahi kelak. Semua ada waktunya.

            Kembali ke soal menggulingkan Presiden Jokowi. Agar rakyat tidak percaya lagi untuk memilih Jokowi, silakan saja cari kelemahan-kelemahan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan, misalnya, banyak janji kampanye yang tidak terbukti. Akan tetapi, datanya harus benar, faktanya ada, dan kenyataannya terlihat jelas. Kemudian, usung calon presiden lain yang bisa bekerja lebih baik dibandingkan Jokowi sebagai presiden. Tunjukkan kehebatan calon yang baru itu setinggi langit agar rakyat percaya dan mengalihkan kepercayaannya dari Jokowi ke calon yang baru.

            Jangan bikin informasi aneh-aneh yang tidak jelas apalagi berbohong penuh fitnah. Itu sangat tidak baik. Jangan menduga-duga sesuatu, lalu menyebarkan dugaan itu kepada masyarakat dengan menganggapnya sebagai fakta atau kebenaran. Kalau hanya baru dugaan, sebut saja dugaan, jangan diklaim sebagai kebenaran. Dugaan yang diklaim sebagai kebenaran adalah hoax yang sangat jahat. Umat Islam Indonesia harus memerangi hoax karena hoax itu milik Iblis dan syetan. Dulu juga Iblis pake hoax sebagai alasan untuk tidak bersujud pada Adam as.

            Iblis bilang, “Aku lebih mulia dibandingkan Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah.”

            Kata-kata Iblis itu kan hanya hoax.

            Masa api lebih baik dibandingkan tanah?

            Coba deh tanya para ahli kimia, biologi, atau ahli yang berkaitan dengan api dan tanah.

            Zat mana yang lebih bermanfaat antara api dan tanah?

            Pasti tanah deh.

            Seandainya judi tidak diharamkan, saya mau berjudi dengan pasang rumah sebagai taruhan bahwa tanah pasti lebih banyak manfaatnya dibandingkan api. Tanah memiliki zat yang lebih kaya raya dibandingkan api.

            Iblis itu hanya bisa hoax. Para pecinta hoax sama dengan pecinta perilaku Iblis.

            Balik lagi ke soal menggulingkan Presiden Jokowi. Kalau menjatuhkan Jokowi melalui jalur pemilihan presiden, itu sah, legal, dan tidak melanggar hukum. Bekerja saja dengan lebih keras agar masyarakat lebih percaya pada calon presiden baru dibandingkan Presiden Jokowi. Akan tetapi, jangan katakan rakyat kurang beriman atau kafir kalau tetap memilih Jokowi. Indonesia kan sudah sepakat dengan demokrasi. Suara terbanyak adalah yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin pelayan rakyat.

PRESIDEN RI JOKOWI. Sumber Foto: news.liputan6.com
            Bagi saya, mereka yang ingin melakukan makar untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi adalah orang-orang cengeng dan sudah merasa diri kalah duluan karena tidak memiliki kemampuan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mereka sudah merasa diri tidak akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, mereka mengambil jalan ilegal.

            Saya kasih nasihat dari nasihat seorang komunis dunia, yaitu Che Guevara atau yang akrab dipanggil Ce Va yang gambar wajahnya diklaim sebagai “gambar wajah paling terkenal sedunia”.

CHE GUEVARA. Sumber Foto: hamdangunadi.wordpress.com

            Dia bilang, “Revolusi yang berhasil adalah revolusi yang mendapatkan dukungan rakyat.”

            Artinya, revolusi tidaklah akan pernah berhasil jika tidak mendapatkan dukungan rakyat. Bahkan, rakyat akan memerangi revolusi yang dianggap mengganggu. Revolusi Indonesia dulu bisa berhasil karena mendapatkan dukungan rakyat. Revolusi Nabi Muhammad saw ketika mengambil alih Mekah berhasil karena mendapatkan dukungan rakyat Mekah. Tanpa dukungan rakyat, revolusi tidaklah akan pernah berhasil.

            Gunakan Pilpres untuk menjatuhkan Jokowi kalau bisa. Kalau tidak bisa, introspeksi diri.
Sumber Foto: news.liputan6.com

Penggulingan Lewat Pengadilan
Untuk menggulingkan Jokowi dari kursi kepresidenan sekaligus menggusur pemerintahannya, cari kesalahan Jokowi yang mengandung pelanggaran hukum pidana berat dan telak yang tidak bisa ditolerir masyarakat. Presiden Jokowi bisa jatuh jika melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap undang-undang.

            Laporkan Jokowi kepada penegak hukum jika telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi haruslah yang nyata terbukti dan berat, bukan yang ringan sehingga bisa ditoleransi masyarakat. Kalau cuma pelanggaran yang ringan-ringan, tidak terlalu ngefek. Kita mungkin masih ingat ketika awal-awal pertama Jokowi menjadi presiden, banyak pengamat dan ahli hukum mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang karena ketidakjelasan sumber dana untuk pencetakan kartu-kartu seperti Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat. Kalaulah itu memang pelanggaran hukum, itu dianggap masyarakat sebagai pelanggaran ringan yang tidak berpengaruh banyak. Masyarakat menoleransinya karena Jokowi masih baru beberapa saat menjadi presiden dan Jokowi mampu menutupinya dengan beberapa langkahnya yang dianggap mendorong kemajuan Indonesia serta tetap gigih memerangi korupsi. Di samping itu, masyarakat banyak yang menganggap hal itu sebagai bukan kesalahan Jokowi, melainkan kesalahan para pembantunya yang “tidak piawai” dalam memberikan saran kepada Jokowi. Jokowi pun cepat tanggap dan mengganti beberapa pembantunya dengan orang-orang baru yang lebih bisa dipercaya.

            Pelanggaran pidana yang dilakukan Jokowi haruslah pelanggaran yang sangat berat dan sangat memalukan sehingga seluruh penegak hukum merasa wajib memproses hukum terhadap Jokowi. Hal itu sebagaimana yang terjadi terhadap Presiden Korea Selatan yang harus diadili karena kasus korupsi. Harus dicari kesalahan pidana Jokowi. Cari sampai ketemu kalau ada. Kalau tidak ada, jangan lantas bikin hoax yang hanya baru mengandalkan dugaan, tetapi sudah disebarkan dengan klaim kebenaran.

            Bagi saya, mereka yang melakukan makar untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi adalah orang-orang iri yang putus asa. Mereka tidak menemukan pelanggaran pidana berat yang dilakukan Jokowi. Mereka hanya percaya pada hoax karena menganggap dugaan mereka sebagai kebenaran. Jadi, di dalam kepalanya selalu mulek, penuh asap yang tidak jelas sehingga batuk-batuk tidak karuan.

            Kalau rakyat masih percaya Jokowi dan tidak ditemukan pelanggaran pidana berat yang dilakukan Jokowi, mengapa tidak bergotong royong saling membantu untuk kesejahteraan bersama?

            Sungguh, gotong royong itu lebih baik dibandingkan menyebarkan fitnah.

            Demi Allah swt.


            Sampurasun.