Perbaikan Jalan untuk Pejabat atau untuk Rakyat?

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Biasanya, kalau melewati jalan jalur sebelah situ selalu tidak nyaman karena banyak lubang, tidak rata, dan becek. Akan tetapi, suatu pagi tiba-tiba jalan itu mulus sekali, tidak tampak kerusakan. Ini ajaib. Kemarin sore masih jalan masih rusak seperti biasa, tetapi pagi itu rapi banget.

            Tiba-tiba anak bungsu saya mengirimkan foto lewat grup WA keluarga. Dia berfoto bersama Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan di sekolahnya. Saya baru paham mengapa jalan yang biasanya berlubang dan becek itu lubangnya hilang dan nyaman dipakai. Ternyata, ada pejabat setingkat menteri lewat jalan itu. Memang sekolahan anak saya menggunakan jalan itu sebagai lalu lintas harian.

Anak bungsu saya bersama Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan

            Saya berpikir positif saja, mudah-mudahan kehadiran pejabat menggunakan jalan itu menjadi pemicu pemerintah untuk memperbaikinya sehingga rakyat bisa menggunakannya dengan nyaman. Perbaikan jalan itu bukan hanya untuk menteri, melainkan untuk rakyat pengguna jalan itu.

            Kalau memang untuk rakyat, teorinya, jalan itu harus bertahan sepuluh tahun untuk kemudian dilakukan pemeliharaan dan perbaikan kembali. Akan tetapi, kalau hanya bertahan satu atau dua minggu, berarti jalan itu diperbaiki dan dipoles untuk pejabat, bukan untuk rakyat.

            Kalau ternyata setelah dua minggu, jalan jebol lagi dan kembali becek, itu sangat menyedihkan. Ternyata, pemerintah hanya mementingkan pejabat dan bukan berbuat baik untuk rakyat sebagai pemiliki sah negeri ini.

            Kita lihat nanti kondisi dan daya tahan jalan itu.

            Apakah untuk rakyat atau hanya untuk pejabat?

            Kalau mendengar celoteh para siswa dan rakyat di sana, mereka yakin bahwa dalam waktu di bawah satu bulan, jalan itu jebol lagi.

            Mudah-mudahan mereka salah.

            Sampurasun.

Ganti Menteri

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Kalau mengikuti tulisan-tulisan saya yang lalu, ada tiga tulisan tentang masalah minyak goreng, yaitu harga yang terlalu tinggi dan kelangkaannya. Penyebab kedua masalah itu tidak akan saya tulis lagi, sudah basi, sudah seharusnya orang paham. Salah satu solusi untuk menyelesaikannya, saya mengkritik pemerintah agar ada pergantian menteri, yaitu menteri perdagangan yang dijabat Muhammad Lutfi. Ternyata, benar saja sekarang jabatan menteri perdagangan diganti dan diserahkan kepada Zulkifli Hasan yang Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Presiden Jokowi mendengar kok kritikan rakyat asal benar saja kritikannya, bukan berdasarkan hoaks dan kebencian.

            Menteri Lutfi jelas orang cerdas, punya pengaruh, siap bekerja, dan memang bekerja keras. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada masalah minyak goreng, dia seperti kebingungan dan kehilangan cara. Meskipun dibantu Listyo Sigit dengan Polri-nya memberangus penimbunan dan pengoplosan minyak goreng, masalah belum juga kelar. Bahkan, Presiden Jokowi pun sempat mengambil tindakan ekstrim dan cukup mengerikan, yaitu menghentikan ekspor CPO dan minyak goreng ke luar negeri yang merugikan banyak pihak. Tujuannya agar rakyat terpenuhi kebutuhan minyak gorengnya dengan harga yang terjangkau. Beberapa negara, seperti, India, Korea Selatan, termasuk Cina kelabakan akibat kebijakan Jokowi karena kekurangan minyak goreng dari Indonesia. Bahkan, ada perdana menteri yang langsung mengemis minyak goreng dengan menelepon Presiden RI Jokowi. Di dalam negeri sendiri pun kebijakan Jokowi membuat harga kelapa sawit anjlok drastis dan merugikan petani sawit karena barangnya tidak terserap oleh produsen. Bagi rakyat mayoritas, keuntungannya tampak jelas, yaitu minyak goreng yang sempat sangat langka dan tidak bisa ditemukan di berbagai tempat penjualan jadi melimpah dan mendadak memenuhi rak-rak penjualan di berbagai tempat penjualan. Jokowi turun langsung membuat minyak goreng kembali melimpah, tetapi harganya tetap mahal, penurunan harganya sangat lambat. Harganya masih di atas Rp27.000 per liter, baik kemasan maupun curah. Memang menurun seribu atau dua ribu rupiah, tetapi harganya masih dianggap mahal bagi rakyat.  Jokowi pun memang mengatakannya mahal. Dia ingin harganya seperti dulu, yaitu Rp14.000,- per liter atau paling tidak mendekati harga yang dulu itu.

            Meskipun Jokowi berhasil membuat kembali minyak beredar melimpah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak mampu meneruskan kebijakan Jokowi agar harga minyak goreng menjadi murah. Apalagi tersiar kabar bahwa Lutfi merasakan keletihan luar biasa dalam melawan para mafia minyak goreng.

            Kalau menteri merasa letih melawan mafia, kepada siapa lagi rakyat berharap?

            Masa harus selalu oleh Presiden?

            Melihat kenyataan itu, sudah tepatlah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diganti oleh orang yang mungkin lebih baik dan lebih tegas dalam hal itu. Pilihan Jokowi jatuh kepada Zulkifli Hasan untuk memegang jabatan Menteri Perdagangan RI yang baru. Semoga Bang Zul bisa bekerja lebih baik sesuai harapan Presiden dan rakyat Indonesia.

            Buat Muhammad Lutfi, semoga kecerdasan dan kesiapan bekerja kerasnya tidak luntur dan mampu berperan aktif dalam bidang lain yang benar-benar dia kuasai untuk tetap bersama-sama membangun bangsa dan mengukuhkan NKRI sebagai negara yang terus melangkah maju menghadapi masa depan yang sedang mengalami perubahan ini.

            Sampurasun.