Mahasiswa Jangan Malu-Maluin

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beredar kabar Senin, 11 April 2022, akan ada demonstrasi besar-besaran oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Bem SI) entah di mana saja. Bisa hanya di Jakarta, bisa juga serentak pada beberapa kota lainnya.

            Sebetulnya, demonstrasi itu boleh dan berhak dilakukan siapa saja di Indonesia ini. Akan tetapi, adanya demonstrasi itu menunjukkan ada kegagalan komunikasi antara rakyat dengan para wakil rakyat. Seharusnya, mereka yang berteriak-teriak itu adalah para wakil rakyat, ada DPR RI, DPD RI, DPRD, dan MPRI RI. Para wakil rakyat itulah yang seharusnya setiap saat menyuarakan aspirasi rakyat dan mendesak pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Para wakil rakyat itu adalah orang-orang yang dibayar dan digaji untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Artinya, jika banyak demonstrasi, berarti ada ketidaknyambungan antara rakyat dengan wakilnya. Rakyat atau mahasiswa lebih memilih berdemonstrasi daripada menitipkan keinginannya kepada para wakil rakyat.

            Untuk apa menggaji dan membayar wakil rakyat jika mahasiswa atau rakyat masih harus turun ke jalan?

            Para wakil rakyatlah yang wajib berteriak mendesak pemerintah itu. Sayang uang jika harus menggaji wakil rakyat, tetapi tidak mampu mewakili rakyat.

            Soal demonstrasi yang digelar Bem SI, mahasiswa khususnya Bem SI harus waspada agar menjaga dirinya untuk tetap murni sebagai gerakan mahasiswa, bukan terkesan pesanan atau ditunggangi pihak lain yang ingin membuat rusuh situasi yang mempermalukan mahasiswa sendiri. Kalau saya, gampang saja melihatnya. Jika tuntutan mahasiswa adalah menginginkan Jokowi mundur dari kepresidenan dan menginginkan tegaknya sistem kekhalifahan, itu jelas bukan aspirasi akademis. Itu hanya senilai dengan teriakan emak-emak yang sakit hati, morang-maring, mobat-mabit, nggak karuan karena kebodohannya.

            Untungnya, tuntutan Bem SI tidak ada yang seperti itu. Paling tidak, itu yang saya perhatikan dari penuturan koordinator Bem SI Kaharudin dalam berita yang dilansir Kompas. Ada enam tuntutan Bem SI, yaitu mendesak presiden untuk menolak penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode; menunda dan mengkaji ulang UU IKN; menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat; mengusut mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menterinya; penyelesaian konflik agraria; menuntaskan janji-janji kampanye sebagai presiden dan wakil presiden.

            Dari keenam tuntutan itu, tidak ada tuntutan Jokowi mundur dan tegaknya sistem kekhalifahan. Mahasiswa lumayan cerdas. Jadi, kalau ada poster, iklan, ajakan, atau provokasi untuk berdemonstrasi menurunkan Jokowi dan menegakkan kekhalifahan, itu bukan dari mahasiswa, melainkan dari emak-emak yang sakit hati dan tidak mau menerima kegagalan dan kekalahan dirinya. Meskipun mereka katanya laki-laki dengan daster putih dan berjubah ditambah janggut, bagi saya mereka sama saja dengan emak-emak yang sakit hati mobat-mabit itu.

            Daripada ngikutin emak-emak itu, mendingan konsentrasi menjalankan ibadat Ramadhan dengan baik agar mendapatkan pahala yang banyak, baik, dan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan demikian, kita akan menciptakan diri dan lingkungan kita sebagai tempat yang lebih baik dalam hidup ini.

            Saya hanya titip pesan kepada para mahasiswa agar jangan malu-maluin. Kalian harus mempelajari segala sesuatunya dengan baik sebelum berdemonstrasi, apalagi ada kaitannya dengan undang-undang. Jangan seperti demonstrasi RUU Omnibuslaw kemarin-kemarin itu. Ternyata, mahasiswa tidak baca dulu undang-undangnya. Penafsirannya juga salah. Itu malu-maluin. Ketika dihadapkan kepada para pembuat undang-undangnya, tidak jelas dalil dan hujahnya. Ditayangin lagi di televisi. Malu-maluin. Nggak ada hasilnya demonstrasi itu, cuma bikin nama baik mahasiswa yang jadi negatif.

            Apa coba hasilnya demo kemarin itu? Tidak ada, kan?

            Kalau ada, kasih tahu saya.

            Di samping itu, jangan suka mengklaim jumlah massa besar kalau hanya sedikit. Bilangnya tujuh juta padahal hanya lima ribu. Bilangnya seribu, padahal hanya dua ratus. Jangan begitu, memalukan.

            Saya suka dengan semangat mahasiswa. Paling tidak, semangat yang dikatakan Kaharudin bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas, dan pengontrol kebijakan pemerintah. Akan tetapi, sesungguhnya itu adalah pekerjaannya para wakil rakyat karena digaji untuk itu. Mahasiswa secara moral sangat baik memposisikan dirinya seperti itu. Akan tetapi, tugas utama mahasiswa itu adalah kuliah dengan baik karena mereka adalah pelajar. Selesaikan kuliah hingga tuntas, jangan sampai tidak selesai. Malu-maluin. Demonstrasi berteriak memajukan rakyat, tetapi dirinya sendiri nggak maju-maju, bahkan gagal kuliah. Malu-maluin. Apalagi yang mendapatkan beasiswa dari negara, kuliahnya wajib selesai. Kalau tidak selesai kuliahnya, tetapi sudah menggunakan dan memakan uang beasiswa, memalukan sekali jika terus-terusan demonstrasi.

            Hidup mahasiswa!

            Saya juga mau jadi mahasiswa lagi da. Lagi ngumpulin tenaga buat kuliah lagi.

            Sampurasun

Wakil Rakyat Lemah Kritik

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah yang sudah menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mantannya mengaku bahwa dirinya pernah ditanya oleh Presiden RI Jokowi. Dia ditanya kenapa saat ini wakil rakyat yang menjadi oposisi sangat lemah kritikannya, bahkan mungkin tidak terdengar lagi. Kalau dibilang oposisi, ya hanya PKS dan Demokrat karena yang lain sudah bergabung dengan kekuatan politik Jokowi. Jokowi sangat mengharapkan kritik keras seperti yang dilakukan Fahri dulu kepada dirinya hingga Jokowi menganugerahkan penghargaan kepada Fahri karena kritikannya sangat bermanfaat. Jokowi merindukan kritik karena banyak menteri yang harus diawasi, banyak pejabat negara yang harus dikontrol. Kini Jokowi merasa kehilangan itu.

            Saya pribadi, sebagai rakyat, memang juga menginginkan kritikan keras kepada pemerintah sehingga rakyat disuguhi perdebatan yang mencerdaskan dan mengasyikan yang dipertontonkan oleh orang-orang berkuasa yang cerdas itu. Hal itu, sungguh hampir tidak ada kalaupun ada kritik, isinya remeh, kurang data, tidak mencerdaskan, seperti, pemindahan ibukota, banyak hutang, omnibus law, asing, aseng, pembangunan infrastruktur yang mudah sekali dipatahkan dan tidak mempengaruhi kebijakan apa pun selain berisik dan menghambur-hamburkan banyak uang sia-sia. Demonstrasi yang nggak jelas itu menghamburkan uang sia-sia karena harus menerjunkan aparat untuk mengamankan situasi.

            Kritikan keras yang saya sukai justru datang dari para akademisi dan dari para buzzer, misalnya, kritikan soal pembebasan lahan untuk pembangunan kereta secepat peluru itu dan tes PCR jika kita hendak bepergian menggunakan pesawat terbang. Kritikan keras semacam itu justru seharusnya datang dari PKS dan Demokrat karena mereka oposisi, tetapi mereka diam saja, padahal mereka digaji adalah untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah.

            Kritikan apa yang mereka buat untuk mendorong kebijakan pemerintah agar lebih baik lagi?

            Tidak ada. Bisa juga ada, tetapi saya tidak tahu dan banyak orang juga tidak tahu saking lemahnya kritikan.

            Saya sendiri, orang seukuran saya, dua kali mengkritik pemerintah dan itu mendorong presiden untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kritikan. Pertama, ketika ada penghinaan kepada Nabi Muhammad saw di Perancis, Presiden Emanuel Macron malah mendukung penghinaan sebagai bentuk kebebasan. Saya protes keras dalam tulisan di internet bahwa meskipun Jokowi bersahabat dengan Macron dan Indonesia bersahabat dengan Perancis, Jokowi harus keras bersuara soal penghinaan itu dan menawarkan kepada dunia bahwa penghinaan bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat. Besoknya, saya geer saja, setelah saya protes, Jokowi bersuara keras secara resmi di Istana yang diserukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia mengecam aksi penghinaan yang telah terjadi di Perancis. Tuh, kritikan manusia kayak saya saja bisa mendorong presiden untuk melakukan sesuatu yang nyata.

            Kedua,  soal tes PCR sebelum menggunakan pesawat terbang, saya protes karena di samping membingungkan, ada indikasi pemerasan, juga berbiaya tinggi.

            Untuk apa lagi tes PCR bagi mereka yang sudah dua kali divaksin dan punya kartu atau sertifikat telah divaksin?

            Apakah pemerintah tidak percaya pada vaksin yang telah menjadi programnya sendiri itu?

            Lantas, vaksin buat apa kalau begitu?

            Di samping itu, tes PCR harganya mahal, Rp500.000,-. Meskipun telah diturunkan menjadi Rp300.000,-, tetap saja mahal.  Coba bayangkan jika saya mau main ke Bali sekeluarga, saya harus mengeluarkan uang Rp1.500.000,- untuk tes PCR saja karena saya sekeluarga adalah lima orang. Itu kan sudah sama dengan harga satu tiket pesawat terbang sekelas Garuda.

            Para buzzer yang biasanya membela habis Jokowi, tetapi untuk soal tes PCR protes keras pada presiden. Meskipun mereka adalah pembela Jokowi, tetap ingat bahwa rakyat harus dibela jika pemerintah salah.

            Setelah banyak protes, kewajiban untuk tes PCR pun dihentikan. Artinya, kritikan keras rakyat ternyata telah mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Presiden dan pemerintah sadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam program-programnya dan kerja-kerjanya. Nah, kritikan keras seperti ini seharusnya datang dari oposisi: PKS dan Demokrat, bukan dari manusia seperti saya atau dari para buzzer itu. Wakil rakyat kan sudah seharusnya protes keras jika pemerintah salah bukan mikirin kedudukannya sendiri saja.

            Saya jadi curiga jangan-jangan mereka tidak protes karena mereka pun terlibat dalam bisnis PCR dan mendapatkan untung dari bisnis itu meskipun membingungkan dan menyusahkan rakyat.

            Coba deh para wakil rakyat itu protes dengan menggunakan data yang benar, fakta yang nyata, dan analisis yang akurat sehingga bisa mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi. Hentikan menggunakan kata-kata aneh untuk mencitrakan diri seperti orang shaleh, seperti, kata-kata dzalim, dajjal, iblis, sorga, neraka, dan lain sebagainya untuk menyerang pemerintah. Itu tidak ada gunanya, cuma keberisikan hampa, kosong, tidak bernilai.

            Sampurasun.