Anies Baswedan Harus Kuat

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Anies Baswedan, Calon Presiden No. Urut 01 yang tidak akan menjadi presiden pada 2024 itu, sudah menjadi beban bagi pendukung-pendukungnya. Gugatannya di Mahkamah Konstitusi sangat lemah dan tidak akan mampu mengalahkan pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu mudah ditebak semudah menebak kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, bagi saya Pilpres 2024 sudah selesai karena jelas mereka pemenangnya. Sekarang pun sama, gugatan atas kemenangan Prabowo-Gibran akan kandas di MK karena tanda-tandanya tampak sangat jelas.

Partai pendukung Anies pergi meninggalkannya dengan sangat cepat. Dalam hitungan hari setelah hasil hitung cepat, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh segera menemui Jokowi dan Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mengatakan “bosan kalah terus”, lalu menerima kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini. Partai Kebangsaan Indonesia (PKB) pun sama bertemu dengan Jokowi, lalu saling mengirim salam mengatasnamakan Ketua PKB Muhaimin Iskandar. Nasdem, PKS, dan PKB sudah memilih untuk menyelamatkan eksistensi partainya dengan merapat ke kekuasaan Prabowo-Gibran dibandingkan memperjuangkan Anies Baswedan yang sudah kalah itu.

Anies Baswedan

Hal yang masih dalam proses adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kelihatannya marah besar, kecewa, dan memusuhi Jokowi. Akan tetapi, telah terjadi pertemuan antara Prabowo dengan PDIP. Itu sudah menandakan adanya hubungan baik yang akan berlanjut dalam menyelenggarakan Negara Indonesia.

Anies Baswedan akan sendirian, apalagi telah menyatakan diri untuk berada dalam jalan oposisi. Dia mengambil jalan melawan pemerintah. Kita lihat sejauh apa keseriusan dia untuk melawan pemerintah. Itu sangat bagus untuk mengimbangi pemerintah yang terlalu kuat. Semua partai tampaknya akan merapat ke Prabowo-Gibran, tak ada lagi partai yang tersisa. Kalaupun ada, itu pasti Prabowo atau Gibran yang menolak mereka untuk berada bersamanya. Akan tetapi, sebagaimana yang disampaikan Prabowo yang akan mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergabung dan bekerja bersama untuk kemajuan rakyat, pihak oposisi akan sangat lemah, bahkan mungkin akan musnah. Untuk itulah, keseriusan Anies sangat diperlukan agar ada keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

Anies tidak cukup kuat untuk melawan pemerintah karena tidak punya partai, Ormas, ataupun kekuatan lain untuk mengimbangi pemerintah. Anies harus kuat ditinggalkan pendukungnya. Anies harus banyak introspeksi diri. Dia harus mengubah keyakinan dan langkahnya. Dia harus meninggalkan orang-orang yang sering mempermainkan agama untuk kepentingan politik, orang-orang yang berbicara tanpa data dan fakta, para provokator yang sering menyesatkan pikiran rakyat, orang-orang yang mengaku ahli agama, tetapi sebenarnya hanya pandai bicara tanpa bukti nyata manfaatnya di masyarakat, orang-orang yang mengaku cerdas, tetapi tidak mencerdaskan. Pendek kata, Anies harus kuat kukuh berada dalam data, fakta, jiwa Islami, lalu memberikan perlawanan atau kritik yang sesuai dengan konstitusi untuk memberikan banyak alternatif bagi perbaikan bangsa. Tidak perlu menggunakan emosi yang menyesatkan untuk bertindak benar, tetapi harus menggunakan daya analisis yang kuat untuk memberikan pilihan kebenaran. Pemerintah dan oposisi memiliki kemuliaan yang sama jika niatnya untuk memperbaiki keadaan. Akan tetapi, akan menjadi sesuatu yang rendah jika niatnya untuk menjatuhkan orang lain dan membuat dirinya tampak lebih mulia. Itu tidak pernah berhasil dan selalu kalah secara memalukan.

Jika semua partai bergabung dengan Prabowo-Gibran, harapan terbesar untuk menjadi oposisi atau penyeimbang pemerintah adalah para akademisi, para dosen, para mahasiswa, para pemikir bebas yang berbicara dan bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan bukan kekuasaan. Para dosen dan para peneliti sudah wajib untuk menyeimbangkan keadaan agar negara tidak terjerumus dalam kesalahan akibat tak adanya orang-orang cerdas dan jujur untuk tetap dalam jalan yang benar. Anies harus bersama orang-orang ini dan membentuk kekuatan baru dalam berbangsa dan bernegara jika memang niatnya untuk mengabdi kepada Allah swt dengan cara berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Foto Anies saya dapatkan dari Industry co id.

Sampurasun.

Wakil Rakyat Lemah Kritik

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah yang sudah menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mantannya mengaku bahwa dirinya pernah ditanya oleh Presiden RI Jokowi. Dia ditanya kenapa saat ini wakil rakyat yang menjadi oposisi sangat lemah kritikannya, bahkan mungkin tidak terdengar lagi. Kalau dibilang oposisi, ya hanya PKS dan Demokrat karena yang lain sudah bergabung dengan kekuatan politik Jokowi. Jokowi sangat mengharapkan kritik keras seperti yang dilakukan Fahri dulu kepada dirinya hingga Jokowi menganugerahkan penghargaan kepada Fahri karena kritikannya sangat bermanfaat. Jokowi merindukan kritik karena banyak menteri yang harus diawasi, banyak pejabat negara yang harus dikontrol. Kini Jokowi merasa kehilangan itu.

            Saya pribadi, sebagai rakyat, memang juga menginginkan kritikan keras kepada pemerintah sehingga rakyat disuguhi perdebatan yang mencerdaskan dan mengasyikan yang dipertontonkan oleh orang-orang berkuasa yang cerdas itu. Hal itu, sungguh hampir tidak ada kalaupun ada kritik, isinya remeh, kurang data, tidak mencerdaskan, seperti, pemindahan ibukota, banyak hutang, omnibus law, asing, aseng, pembangunan infrastruktur yang mudah sekali dipatahkan dan tidak mempengaruhi kebijakan apa pun selain berisik dan menghambur-hamburkan banyak uang sia-sia. Demonstrasi yang nggak jelas itu menghamburkan uang sia-sia karena harus menerjunkan aparat untuk mengamankan situasi.

            Kritikan keras yang saya sukai justru datang dari para akademisi dan dari para buzzer, misalnya, kritikan soal pembebasan lahan untuk pembangunan kereta secepat peluru itu dan tes PCR jika kita hendak bepergian menggunakan pesawat terbang. Kritikan keras semacam itu justru seharusnya datang dari PKS dan Demokrat karena mereka oposisi, tetapi mereka diam saja, padahal mereka digaji adalah untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah.

            Kritikan apa yang mereka buat untuk mendorong kebijakan pemerintah agar lebih baik lagi?

            Tidak ada. Bisa juga ada, tetapi saya tidak tahu dan banyak orang juga tidak tahu saking lemahnya kritikan.

            Saya sendiri, orang seukuran saya, dua kali mengkritik pemerintah dan itu mendorong presiden untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kritikan. Pertama, ketika ada penghinaan kepada Nabi Muhammad saw di Perancis, Presiden Emanuel Macron malah mendukung penghinaan sebagai bentuk kebebasan. Saya protes keras dalam tulisan di internet bahwa meskipun Jokowi bersahabat dengan Macron dan Indonesia bersahabat dengan Perancis, Jokowi harus keras bersuara soal penghinaan itu dan menawarkan kepada dunia bahwa penghinaan bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat. Besoknya, saya geer saja, setelah saya protes, Jokowi bersuara keras secara resmi di Istana yang diserukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia mengecam aksi penghinaan yang telah terjadi di Perancis. Tuh, kritikan manusia kayak saya saja bisa mendorong presiden untuk melakukan sesuatu yang nyata.

            Kedua,  soal tes PCR sebelum menggunakan pesawat terbang, saya protes karena di samping membingungkan, ada indikasi pemerasan, juga berbiaya tinggi.

            Untuk apa lagi tes PCR bagi mereka yang sudah dua kali divaksin dan punya kartu atau sertifikat telah divaksin?

            Apakah pemerintah tidak percaya pada vaksin yang telah menjadi programnya sendiri itu?

            Lantas, vaksin buat apa kalau begitu?

            Di samping itu, tes PCR harganya mahal, Rp500.000,-. Meskipun telah diturunkan menjadi Rp300.000,-, tetap saja mahal.  Coba bayangkan jika saya mau main ke Bali sekeluarga, saya harus mengeluarkan uang Rp1.500.000,- untuk tes PCR saja karena saya sekeluarga adalah lima orang. Itu kan sudah sama dengan harga satu tiket pesawat terbang sekelas Garuda.

            Para buzzer yang biasanya membela habis Jokowi, tetapi untuk soal tes PCR protes keras pada presiden. Meskipun mereka adalah pembela Jokowi, tetap ingat bahwa rakyat harus dibela jika pemerintah salah.

            Setelah banyak protes, kewajiban untuk tes PCR pun dihentikan. Artinya, kritikan keras rakyat ternyata telah mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Presiden dan pemerintah sadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam program-programnya dan kerja-kerjanya. Nah, kritikan keras seperti ini seharusnya datang dari oposisi: PKS dan Demokrat, bukan dari manusia seperti saya atau dari para buzzer itu. Wakil rakyat kan sudah seharusnya protes keras jika pemerintah salah bukan mikirin kedudukannya sendiri saja.

            Saya jadi curiga jangan-jangan mereka tidak protes karena mereka pun terlibat dalam bisnis PCR dan mendapatkan untung dari bisnis itu meskipun membingungkan dan menyusahkan rakyat.

            Coba deh para wakil rakyat itu protes dengan menggunakan data yang benar, fakta yang nyata, dan analisis yang akurat sehingga bisa mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi. Hentikan menggunakan kata-kata aneh untuk mencitrakan diri seperti orang shaleh, seperti, kata-kata dzalim, dajjal, iblis, sorga, neraka, dan lain sebagainya untuk menyerang pemerintah. Itu tidak ada gunanya, cuma keberisikan hampa, kosong, tidak bernilai.

            Sampurasun.

Rakyat Harus Menjadi Penyeimbang

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pemerintahan Indonesia yang sekarang dipimpin Jokowi-Maruf Amin (2019-2024) sangat kuat, bahkan terlalu kuat. Ini sangat mengkhawatirkan. Pemerintahan yang terlalu kuat dengan oposisi yang terlalu lemah akan membuat pemerintah terlalu nyaman dalam menggunakan kekuasaannya. Hal ini dikhawatirkan akan mudah tergelincir ke dalam kesalahan karena lemahnya pengawasan.

            Bergabungnya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI membuat pemerintahan Jokowi menjadi super kuat. Kekuatan kritik menjadi sangat lemah. Hal itu disebabkan Prabowo menjadi bagian dari Jokowi.

            Pada satu sisi ini bisa dipahami karena pemerintah dan masyarakat merasa terganggu dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap radikal, intoleran, dan berujung pada tindakan terorisme. Penyesatan-penyesatan pikiran dengan menggunakan agama dipandang mengganggu eksistensi nilai-nilai, norma-norma, dan wawasan kebangsaan yang selama ini dibangun dan diperkokoh. Bergabungnya Prabowo menjadi bagian Jokowi membuat kekuatan kelompok-kelompok yang dianggap pengganggu ini menjadi lemah dan mereka yang pro-kebangsaan menjadi sangat kuat. Pilar-pilar bangsa menjadi teramat kuat karena pendukungnya menjadi bertambah kuat. Prabowo tidak lagi bisa dibebani menjadi kendaraan bagi kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu sistem kebangsaan Indonesia.

            Di sisi lain besarnya kekuatan ini dikhawatirkan melemahkan upaya perbaikan dan menganggap semuanya selalu baik-baik saja. Padahal, yang namanya manusia, siapa pun dia, tidak bisa terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Pada bagian inilah diperlukan upaya penyeimbangan dari kelompok lain di luar pemerintahan. Karena lemahnya kekuatan penyeimbang di dalam parlemen, masyarakat harus ambil bagian aktif memberikan banyak kritikan dan masukan untuk menambal dan mengingatkan perbaikan terhadap bolong-bolong ataupun berbagai kelemahan yang ada dalam proses penyelenggaraan negara.

            Masyarakat harus belajar membuat kritikan yang tujuannya membantu dan mendorong pemerintahan agar lebih baik lagi. Kritikan itu bisa lembut, tegas, bahkan keras. Akan tetapi, semuanya harus berisi kritikan konstruktif, bukan hoax, nyinyiran, ataupun pembunuhan karakter yang dimaksudkan untuk menghancurkan pemerintahan, apalagi merusakkan eksistensi bangsa dan negara.

            Masyarakat wajib membedakan antara kritik dengan dusta atau ujaran kebencian. Kritikan itu harus berdasarkan data dan fakta yang jelas. Kalau bisa, sertakan pula solusi-solusinya. Kalaupun tidak bisa memberikan solusi, tetap saja kritikan dan protes itu harus mencerdaskan, konstruktif, dan bernilai informasi yang ilmiah. Berbeda dengan ujaran kebencian atau hoax yang dasarnya adalah emosi dan penyesatan pikiran.

            Apabila masyarakat banyak membuat hoax, ujaran kebencian, provokasi murahan yang bertujuan menciptakan konflik, pemerintah akan banyak memiliki alasan untuk melakukan tindakan represif dengan tindakan memaksa yang sangat keras. Hal tersebut sangat tidak produktif dan hanya menyedot energi dengan sia-sia, tak ada hasilnya, kecuali kesemrawutan. Masyarakat harus rajin membuat kritikan dengan fakta-fakta akurat sehingga tidak terjerat hukum, tidak dianggap mengganggu, bahkan akan menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyuarakan keluh kesah masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan dorongan dan kesadaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya dalam menyelenggarakan negara.

            Sampurasun.