Harta Pejabat Bertambah

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa hari ini beredar keresahan, kekecewan, kemarahan, dan kebingungan di masyarakat atas banyaknya pejabat yang melaporkan hartanya dengan adanya penambahan harta. Hal itu disebabkan banyak orang pintar yang mengelabui rakyat atau berharap rakyat marah, kecewa terhadap pemerintah. Mereka memanfaatkan kebodohan atau kekurangtahuan rakyat atas proses pertambahan harta itu. Mereka pada dasarnya ingin rakyat tidak tenang. Ungkapan yang banyak beredar kan seperti ini, “rakyat sedang susah di masa pandemi, tetapi harta pejabat bertambah”.

            Begini ya, saya coba terangkan sedikit dari yang saya tahu. Dalam berita terakhir yang saya perhatikan ada 70% pejabat yang hartanya bertambah, 22% hartanya berkurang, sisanya mungkin belum melaporkan harta kekayaannya.

            Hal yang harus kita lakukan adalah harus menaruh hormat kepada para pejabat itu, baik yang hartanya bertambah ataupun berkurang. Mereka telah melaporkan harta kekayaannya, itu hal yang harus dihargai, tidak menyembunyikan hartanya. Slogan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “Berani Jujur Hebat”. Mereka yang belum melaporkan kekayaannya bisa saja sedang sibuk ataupun dalam proses menyusun laporannya itu karena tidak mudah juga.

            Hal yang disebutkan adalah hartanya bertambah, bukan uang tunai yang bertambah. Harta itu ada yang tetap, ada yang lancar, salah satunya uang tunai. Mudah-mudahan tidak bingung. Artinya, dalam harta itu ada yang cenderung meningkat ada yang cenderung turun nilainya. Misalnya, harta yang berupa tanah, rumah, gedung nilainya cenderung meningkat dan tidak turun. Jika dihitung, tentu saja jadi bertambah hartanya.

Kita-kita juga begitu kok. Bagi yang punya rumah dan tanah sendiri hartanya pasti bertambah. Misalnya, dulu waktu kita beli rumah harganya 200 juta, saat ini nilainya pasti bertambah menjadi 400 juta, misalnya. Kita mungkin tidak merasakannya karena bukan uang tunai yang bertambah. Sebetulnya, harta kita bertambah meskipun rumahnya masih yang itu-itu juga.

Harta yang cenderung nilainya turun, seperti, kendaraan, mobil, dan motor. Rata-rata kendaraan itu nilainya turun meskipun ada jenis merk tertentu yang naik atau minimal harganya tetap. Akan tetapi, kebanyakan nilainya turun. Misalnya, dulu waktu beli harganya 200 juta, sekarang turun menjadi 100 juta. Contoh lain, waktu beli motor harganya 18 juta, sekarang bisa turun harganya menjadi 9 juta. Nah, para pejabat yang hartanya seperti berkurang itu karena bisa jadi banyak memiliki harta yang cenderung nilainya selalu turun setiap tahun.

Harta bertambah belum tentu korupsi. Harta yang turun belum tentu sholeh. Hal yang harus diwaspadai adalah pertambahan hartanya tidak wajar. Demikian pula penurunannya tidak wajar harus diwaspadai. Contohnya, seorang penjaga sekolah tiba-tiba memiliki mobil Alphard atau Camry. Itu bisa dibilang tidak wajar meskipun harus diteliti karena bisa saja dia mendapatkan warisan atau menang judi, lotere, tetapi yang pasti bukan lotere “endog cakcak”. Contoh lainnya, seorang pejabat tinggi tiba-tiba berkurang banyak hartanya, itu harus diteliti karena bisa saja membiayai terorisme. Akan tetapi, bisa juga dia dermawan dan memberikan banyak hartanya untuk orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Bersikap hati-hati dalam memberikan penilaian adalah kebijaksanaan.

Begitu ya sedikit saja ya, kalau dipanjangin ngomongin yang beginian bisi pusing karena menyangkut hitung-hitungan ekonomi yang bikin pusing tea geningan. Akan tetapi, dalam penilaian KPK hingga hari ini pertambahan dan penurunan harta pejabat itu masih dalam tahap wajar. Kalau kita, sebagai rakyat, mengetahui ada ketidakwajaran dan kecurigaan terhadap kekayaan pejabat negara, segera saja laporkan ke KPK. Mereka menjamin kok identitas kita dirahasiakan sebagai pelapor.

Sampurasun.

Berfoto Selfie Itu Hak Setiap Orang

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Berfoto-foto selfie itu hak setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan norma sosial atau norma hukum. Meskipun hak setiap orang, tetapi ada batasannya, misalnya, tidak berfoto bugil, cenderung seksual, kekerasan, atau penipuan. Kalau untuk tujuan normal yang bisa diterima masyarakat, boleh-boleh saja, misalnya, untuk memberitakan kondisi dirinya, aktivitasnya, menjaga hubungan silaturahmi, termasuk mencitrakan dirinya. Semua orang boleh melakukan hal itu. Mau presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, Kades, RW, RT, bahkan masyarakat biasa berhak berfoto selfie.

            Terkait dengan hal itu, tidak perlu nyinyir dengan foto-foto orang lain, biasa-biasa saja. Kalau para pejabat difoto dalam melakukan tugasnya, itu biasa dan normal. Mereka punya Humas, public relation, atau Jubir yang menyebarkan foto, video, rekaman suara, termasuk press release ke tengah masyarakat sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jangankan presiden, direktur swasta, bahkan tokoh agama juga banyak yang memiliki petugas khusus untuk menyebarluaskan kegiatannya ke masyarakat. Hal itu normal saja. Bahkan, bisa menjadi wajib bagi kegiatan-kegiatan yang menyangkut kenegaraan disebarkan ke masyarakat luas.

            Tidak perlu nyinyir dengan hasil kerja para staf presiden atau pejabat lainnya, itu hak mereka dan hak masyarakat juga untuk mengetahui aktivitas mereka. Kalau selalu nyinyir, jadi sangat lucu melihatnya.

            Bagaimana tidak lucu?

            Kepada orang lain nyinyir karena orang lain menyebarkan banyak foto tentang aktivitasnya sebagai pencitraan, padahal dirinya sendiri sering melakukan pencitraan di media sosial miliknya, misalnya, pura-pura bahagia, pura-pura kaya raya, pura-pura shaleh, pura-pura dibutuhkan orang lain, dan seabrek kepura-puraan lainnya.

            Lucu, kan?

            Sama orang lain meledek, nyinyir, dirinya sendiri kerap melakukan pencitraan. Bahkan, mungkin lebih banyak hasil foto selfie dirinya yang penuh kepura-puraan dan pencitraan dibandingkan orang yang dia ledek dan nyinyiri.

            Kalem aja, Bro. Santai aja.

            Sampurasun.