Ganjar Gemukan PSI

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi Bakal Calon Presiden untuk Pilpres 2024, pada hari yang sama Grace Natalie, pemimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden RI 2024. Perilaku Nasdem dan PSI sama-sama mengejutkan. Pasalnya, banyak orang menyangka Anies akan diusung PKS karena kedekatannya. Adapun Ganjar akan diusung PDI-P karena merupakan kadernya. Meskipun demikian, kedua partai itu sama-sama lemahnya karena itu hanya deklarasi dan belum bisa menguatkan Anies maupun Ganjar sebagai Capres. Untuk menjadi Capres, perlu 20% suara kekuatan di parlemen. Nasdem maupun PSI belum memiliki kekuatan itu.

            Foto Grace Natalie saya dapatkan dari JawaPos dan Ganjar Pranowo dari RMOLBengkulu.

Grace Natalie (Foto: JawaPos.com)

            Terlepas dari itu semua, dari keberanian PSI menjadi partai pengusung pertama Ganjar sebagai Bacapres, telah membuat para pendukung Ganjar mendapatkan kegembiraan dan kekuatan. Hal ini bisa dilihat dari betapa kecewanya mereka terhadap PDI-P yang seolah-olah hendak menyingkirkan Ganjar untuk kemudian mengusung Puan Maharani untuk menjadi Capres RI. Mereka sudah bertekad jika Ganjar tidak menjadii Capres, pilihannya akan dialihkan ke Prabowo Subianto. Sekarang, PSI dengan berani mendeklarasikan Ganjar. Otomatis para pendukung  Ganjar akan bersimpati kepada PSI, bersama PSI, dan pada masa depan mereka akan memilih PSI.

            Apabila kita lihat berbagai survey, Ganjar selalu menjadi nomor satu, jauh di atas  orang-orang yang disebut-sebut calon presiden, seperti, Prabowo, Jokowi, Anies, Ridwan Kamil, dan AHY. Itu artinya, pendukung Ganjar yang terbanyak itu akan banyak yang menjadi pemilih PSI. Sementara itu, jika PDI-P meninggalkan Ganjar dan ngotot memilih Puan, suaranya akan menurun karena ditinggalkan pemilih Ganjar.

Ganjar Pranowo (Foto: RMOLBengkulu)

            Hal ini menjadi masuk akal ketika ada analisis bahwa pada Pemilu nanti, PDI-P dan PSI akan menjadi partai terkuat di DKI Jakarta. PDI-P sudah sangat kuat dan menang yang ditunjukkan dengan tingginya pemilih Jokowi ketika Pilpres 2019 lalu. Sementara itu, PSI akan tambah gemuk dan melambung karena keberanian dan konsistensinya dalam mendukung Ganjar. Karena kekuatan dua partai ini, timbul analisis lanjutan bahwa pada masa depan akan muncul pasangan Gibran Rakabuming Raka—Grace Natalie sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

            PDI-P jangan terlalu Baper dengan keberanian PSI dalam mendukung Ganjar Pranowo yang adalah kader PDI-P karena itu merugikan diri sendiri. Apalagi jika mengecam PSI yang dikatakannya tidak beretika karena mengusung Ganjar tanpa ada izin dari Megawati. Sungguh, tak ada aturan untuk itu. Siapa pun, baik partai maupun rakyat biasa, bisa mengusung siapa pun dari partai manapun untuk menjadi presiden. Soal bisa terdaftar atau tidak menjadi Capres RI, aturan-aturannya harus dipenuhi. Itu saja.

            Sampurasun.

PDI-P Harus Terbuka

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Terkait korupsi yang diduga dilakukan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan melibatkan petinggi PDI-P, Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penggeledahan di kantor DPP PDI-P untuk mendapatkan bukti-bukti. Dalam melaksanakan penggeledahan tersebut, KPK mendapatkan halangan dari para petinggi PDI-P sehingga penggeledahan  tersebut sempat tidak terjadi. Alasan yang dikemukakan PDI-P melalui kadernya, Masinton Pasaribu, petugas KPK melakukan penggeledahan tanpa mampu membacakan surat tugasnya, hanya menunjukkan sebuah surat yang tidak jelas surat apa itu.

            KPK memang harus melaksanakan tertib administrasi sehingga lebih siap untuk melakukan penggeledahan sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Kalau masih tetap ditolak, sebaiknya ada undang-undang yang dapat menjerat siapa pun yang menghalangi atau menghambat penyelidikan atau penegakkan hukum.

            Mungkin sudah ada undang-undang itu, aneh saja jika ada orang yang berani menolak upaya hukum dan tidak ada sanksi untuk itu.

            Berita terbaru menunjukkan bahwa penyidik KPK sudah dilengkapi dengan surat tugas dari Dewan Pengawas KPK. Hal itu sudah menunjukkan bahwa siapa pun, termasuk para petinggi PDI-P untuk membuka diri dalam menegakkan hukum, mempermudah kerja-kerja KPK demi pemberantasan korupsi di Indonesia. PDI-P harus menunjukkan contoh yang baik sebagai partai pemenang Pemilu di Indonesia mampu bekerja sama dengan baik dalam pemberantasan korupsi. Tidak perlu lagi menghalangi petugas KPK dalam melakukan penggeledahan.

            Sesungguhnya, penggeledahan di kantor DPP PDI-P itu dapat menyelamatkan atau bahkan memuliakan nama baik PDI-P. Jika dalam penggeledahan itu tidak ditemukan bukti apa pun yang mengarah pada tindakan korupsi, PDI-P akan sangat diuntungkan. Tuduhan-tuduhan dan fitnahan yang ditujukan pada PDI-P menjadi nyata tidak terbukti. Berbeda dengan menghalangi penggeledahan, masyarakat akan terus bertanya-tanya, menduga-duga, akibatnya tuduhan pun tidak bisa dihindarkan.

            KPK memang harus melaksanakan tertib administrasi dengan baik. PDI-P dan siapa pun juga harus menghormati dan bekerja sama dengan baik dalam membuka kasus hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih baik lagi dalam bernegara dan membebaskan negara dari perilaku-perilaku korup.

            Sampurasun.