Mengaku Keturunan Raja

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Sebetulnya, dari dulu hingga hari ini banyak orang yang mengaku keturunan raja, ratu, atau sultan  dari sebuah kerajaan tertentu. Mereka biasanya menunjukkan barang, sertifikat, atau pusaka untuk memperkuat pengakuan mereka. Di samping itu, tentu saja memiliki ribuan kisah tentang leluhurnya yang diklaim sebagai sejarah dan kebenaran. Kita memang sering salah bersikap terhadap mereka karena tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang mereka. Mau percaya, takut bohong. Kalau tidak percaya, ternyata memang benar.

            Untuk membuktikan kebenarannya, dari dulu hingga sekarang susahnya bukan main. Ketika masih zaman kolonial Belanda saja, untuk menjelaskan Prabu Siliwangi dan keturunannya, sangat sulit. Tak kurang dari Pangeran Wangsakerta yang berasal dari Kesultanan Cirebon pernah menelusurinya.  Hasilnya, tetap tidak jelas. Hingga kini masyarakat tetap terbagi tiga golongan dalam memandang Prabu Siliwangi. Pertama, golongan yang menganggap bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh nyata dan memang pernah hidup dalam mengayomi manusia. Kedua, golongan yang menganggap bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh sastra hasil karya para juru pantun atau juru dongeng. Ketiga, golongan yang memandang Prabu Siliwangi adalah tokoh mitos, dianggap ada, padahal tidak pernah ada. Saya sendiri berpendapat bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh nyata dan pernah hidup memberikan banyak ajaran serta mengelola kerajaan dengan sangat baik, nyaris tanpa cela.

            Dari penelurusan Pangeran Wangsakerta, ada kenyataan yang sangat menarik bahwa banyak orang yang mengaku dirinya keturunan Prabu Siliwangi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Mereka hanya ingin dihormati dan dipatuhi rakyat serta diberi berbagai fasilitas oleh Belanda yang saat itu berkuasa.

            Saat ini pun untuk menelusuri kebenaran mereka yang mengaku-aku keturunan para raja, cukup sulit. Bahkan, banyak yang ternyata dusta, bohong. Hal ini pernah ditelusuri oleh Prof. Dr. Nina Lubis, Guru Besar Universitas Padjadjaran, perempuan pertama Indonesia yang mendapat gelar profesor untuk bidang ilmu sejarah. Nina Lubis pula yang bersedia menolong saya untuk menjadi pembicara dalam launching buku yang saya susun, “Gubernur Jawa Barat dari Masa ke Masa” di Hotel Horizon, Bandung.

Bersama Prof. Dr. Nina Lubis saat acara silaturahmi raja-raja se-Nusantara di Gedung Merdeka, Bandung

            Menurut Nina Lubis, ketika melakukan penelusuran, ternyata banyak yang hanya mengaku-aku. Dalam kenyataannya, mereka bukan keturunan raja, melainkan anak-anak dari pegawai demang, pegawai kelurahan, pembantu istana, dan lain sebagainya. Mereka hanya membawa satu atau dua pusaka yang diklaim sebagai peninggalan kerajaan. Motivasi mereka mengaku-aku sebagai keturunan kerajaan tertentu itu beragam, bisa ingn dihormati, ingin mendapatkan kekuasaan, atau ingin fasilitas lebih dibandingkan orang lain.

            Pada masa sekarang ini ketika para raja sudah tidak lagi memiliki kekuatan politik—kecuali di Yogyakarta—sebaiknya bersama masyarakat untuk sering berdiskusi dan memberikan masukan, baik pada masyarakat maupun pada pemerintah agar tetap menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Indonesia serta bersama-sama berbuat agar negara berjalan pada jalurnya yang benar. Soal kedudukan politik, baik keturunan raja maupun rakyat biasa, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkannya. Dalam sistem demokrasi ini, baik keturunan raja maupun rakyat biasa, bisa memiliki kedudukan dan kekuasaan politik, asal mendapatkan kepercayaan dari masyarakat melalui proses pemilihan umum (Pemilu).

            Sampurasun.

Tidak Perlu Pengaman Swasta di TPS

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pada satu sisi kita harus bersyukur atas semangat masyarakat untuk menyukseskan Pemilu RI 2019 dengan kepedulian yang tinggi untuk mendukung jago-jagonya dalam perhelatan demokrasi, termasuk bersedia memberikan pengamanan gratis untuk “membantu” KPU di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akan tetapi, pada sisi lain ada kekhawatiran lain tentang kehadiran pengamanan swasta di setiap TPS yang ada.

            Sebagaimana yang kita ketahui perang di media sosial yang diwarnai dengan hoax, fitnah, dan ujaran kebencian begitu banyak berseliweran. Keras sekali perang kata-kata itu. Hal itu kalau tidak dikendalikan, bisa berakibat pada bentrokan fisik di dunia nyata.

            Para pendukung Pasangan 01 Jokowi-Maruf Amin membentuk pengamanan khusus untuk di TPS-TPS. Demikian pula para pendukung Pasangan 02 Prabowo-Sandiuno bersedia membuat pengamanan ekstra di TPS-TPS.

            Hal yang wajib diperhatikan adalah jika di sebuah TPS ada dua “pengamanan swasta” yang berasal dari 01 dan 02, tak ada jaminan mereka baik-baik saja, tak ada kepastian mereka tidak akan bentrok. Bahkan, akan menjadi beban baru bagi KPU untuk mengadakan pengamanan tambahan untuk mengawasi mereka agar tidak bentrok.

            Di samping itu, ada tenaga pengamanan dari pendukung pasangan calon presiden yang merencanakan menyediakan makanan dan minuman untuk masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara. Itu sangat berbahaya, malah bisa berakibat hukum karena dapat dianggap memberikan pengaruh pada keputusan masyarakat untuk memilih calon presiden yang mereka sukai.

            Sebaiknya, tidak perlu ada tenaga pengamanan untuk di TPS yang berasal dari kedua pasangan calon presiden. Gunakan saja pengamanan yang resmi dan disediakan oleh negara karena lebih bisa dipastikan netral dibandingkan mereka yang berasal dari dua kubu pasangan calon.

            Semangat itu bagus, tetapi efek negatif dari semangat berlebihan itu buruk.

Sampurasun.

Pemilu Pesta Katanya

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pemilu disebut-sebut orang sebagai pesta demokrasi. Duh, bagaimana ini orang-orang bisa percaya bahwa itu sebuah pesta?

Sepanjang yang saya ketahui, yang namanya pesta itu suasananya meriah penuh kesenangan, baik Sang Pemilik Hajat maupun yang diundang. Semuanya gembira riang. Kalau kita tidak diundang pada sebuah pesta yang diadakan kenalan kita, kita agak sedikit sedih dan rada-rada tersinggung. Ketika orang-orang senang-senang, kita sendirian merasa disisihkan. Pokoknya, dalam pesta semua bersuka cita.

Lha ini, Pemilu katanya pesta, tetapi banyak orang deg-degan, terutama mereka yang jadi calon penguasa. Uang sudah keluar banyak, harapan sudah di ujung ubun-ubun, pasti nggak tenang, pusing entah berapa keliling. Yang diundang, rakyat pun bingung, milih ini salah milih itu salah, ah … siapa tahu milih yang ono aja ah daripada nggak milih, siapa tahu ada untungnya. Mereka yang serius bener-bener hanya yang punya keterkaitan langsung dengan partai atau calonnya. Di mana gembiranya? Bahkan, salah-salah, berujung di rumah sakit jiwa.

Katanya sih, demokrasi pengennya menjadikan rakyat berkuasa. Memang rakyat berkuasa pada hari itu, bisa menentukan siapa menduduki apa, tetapi hanya hari itu rakyat berkuasa, itulah satu-satunya hari rakyat berkuasa meskipun tidak berkuasa penuh karena ada money politics. Hari-hari lainnya, sudah tidak ada lagi kekuasaannya. Inilah ketololan politik demokrasi yang menipu rakyat untuk berkuasa, tetapi hanya satu hari. Mestinya, rakyat itu berkuasa setiap hari. Bingung kan? Bagaimana caranya rakyat berkuasa setiap hari? Pasti bingung atuh karena di dalam pikirannya hanya ada demokrasi, tirani, atau Negara Islam. Padahal, ilmu Allah swt itu luas meliputi segala sesuatu.

Para calon yang kebelet ingin manggung itu sudah melakukan serangkaian aksi, entah halal atau haram. Semuanya berkoar-koar demi rakyat, demi kemajuan, demi bangsa. Mereka mengeluarkan uang banyak untuk membiayai partai, tim sukses, spanduk, poster, baligo, iklan di media massa, dan lain sebagainya. Jumlahnya pasti ratusan triliun.

Pada paruh 2008 lalu ada pengamat di televisi yang menyatakan bahwa sampai pada tahun itu dana yang sudah dihabiskan untuk berbagai Pemilihan Kadal (Pemilihan Kepala Daerah Langsung) mencapai lebih dari 900 triliun. Jumlahnya itu pasti bertambah pada tahun 2010 ini. Itu baru yang bisa diukur. Belum lagi yang tidak bisa diukur berupa pengeluaran dari para Caleg dan Caleks (calon eksekutif). Pasti jumlahnya berlipat-lipat daripada 900 triliun itu.

Para pengingin berkuasa itu telah habis-habisan mengeluarkan uang. Sungguh dengan perilaku itu, tipis kepercayaan kita bahwa mereka bisa mengabdi kepada rakyatnya dengan tulus.

Saya kasih tahu, kalau mencintai rakyat itu mestinya uang yang dimiliki itu digunakan untuk meringankan dan membantu rakyat benar-benar, misalnya, membangun irigasi, membebaskan tanah, membuka lapangan kerja, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menyantuni fakir miskin tanpa harus teriak-teriak ingin mendapatkan kekuasaan. Berbuat baik saja semaksimal mungkin untuk rakyat. Hal ini akan menunjukkan betapa luhurnya jiwa kita. Orang-orang yang bertipe ini tanpa harus mejeng di baligo atau spanduk pasti akan menjadi tujuan rakyat, tempat orang-orang menuju. Rakyat akan menjadikan dia ayah yang baik dan disegani, kata-katanya bagaikan mutiara karena meluncur dari hati emas yang murni tulus, perintahnya akan diikuti tanpa harus dengan kekerasan.

Dengan mengeluarkan uang banyak-banyak untuk menggelar serangkaian aksi kampanye justru memunculkan kecurigaan yang tinggi. Kita patut curiga apa yang mereka inginkan dari kekuasaan yang didapatkan? Sampai-sampai mereka ada yang mengorbankan dirinya untuk siap bertahan dari depresi akibat dari kekalahan. Ada dugaan bahwa mereka habis-habisan seperti itu karena telah melihat berbagai keuntungan materi duniawi yang lebih besar daripada yang telah dikeluarkan. Kalau bukan untuk keuntungan itu, untuk apa lagi atuh? Karena cinta rakyat? Wah, bukan begitu caranya untuk mencintai rakyat, Coy.

Kalau ada yang mirip-mirip gerakan sosial dan terkesan tulus, seperti, membagikan sembako, membelikan buku sekolah, menyantuni kaum dhuafa, itu juga kelihatan pamer dustanya. Kenapa baru dekat-dekat pemilihan melakukan banyak kebaikan itu? Mestinya dari kemaren-kemaren setiap ada kelebihan rezeki. Itu baru cinta rakyat, cinta bangsa. Kenyataannya kan tidak seperti itu.

Kalau memang itu yang ada dalam benak para calon penguasa itu, berarti rakyat telah ditipu dan terus dibujuk rayu untuk ditipu dengan harus mendatangi tempat pemungutan suara.

Kalau ternyata Pemilu selesai dan ada orang-orang yang beruntung terpilih, saya tidak yakin mereka dapat membawa konsep-konsep, aspirasi-aspirasi, pemikiran-pemikiran positif yang dimilikinya, itu pun kalau ada. Hal itu disebabkan dalam politik demokrasi terdapat tarik-menarik kepentingan yang teramat kuat, perdebatan yang tak perlu, dan pengambilan keputusan yang lamban hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Rakyat hanyalah tetap menjadi pihak penderita yang tak lagi diajak bicara.

Pada saat itu para idealis akan merasakan betapa susahnya memajukan negeri; para patriot menemukan kesedihan yang memilukan; para pejuang merasakan kelelahan; setiap diri tergoda oleh materi dan kekuasaan yang rasanya gurih dan nikmat. Bahaya yang telah terjadi adalah banyaknya orang berhati tulus yang telah luntur ketulusannya karena sistem politik demokrasi.


Saya seorang wartawan bisa bertemu siapa saja dan melihat dari dekat orang per orang, partai per partai. Sungguh, setiap orang yang saya temui selalu memiliki idealisme yang luhur dan tulus, namun semua itu tertahan dan sulit terwujud karena sistem politik demokrasi menyusahkannya.

Dari seluruh pengamatan itu, saya melihat bahwa hari pelaksanaan Pemilu itu merupakan hari Pesta Ketertipuan Nasional. Artinya, rakyat telah tertipu, para elit pun tertipu. Jati diri kita seluruhnya telah tertipu.

Kita akan terus menipu diri jika terus menggunakan sistem politik demokrasi yang menipu itu.

Kejahatan Demokrasi Tak Terperikan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya
Masih segar dalam ingatan kita. Beberapa waktu yang lalu negeri ini menggelar Pemilu legislatif yang tidak diikuti oleh seluruh rakyat pemilik sah hak pilih. Lebih dari 40% kabarnya tidak ikut-ikutan pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebagaimana tulisan-tulisan yang lalu, saya senantiasa menyebarluaskan pemahaman bahwa sistem politik demokrasi itu adalah ajaran bingung yang menyesatkan dan harus secepatnya ditinggalkan jika Indonesia ingin segera menemukan kemakmuran dan kejayaannya.

Saya sungguh teramat kaget setelah menyaksikan Pemilu kemarin--saya tentunya nggak ikut-ikutan berdemokrasi. Masa harus ikut-ikutan kayak begituan. Saya lebih meneladani Nabi Ibrahim as, yaitu berlepas tangan dari segala apa yang dilakukan orang-orang. Saya tak punya beban untuk bertanggung jawab di akhirat kelak, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Hati-hati Coy, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt kelak. Terserah, kalian mau percaya atau tidak. Yang jelas, peristiwa pengadilan Illahi itu pasti terjadi.

Dalam banyak artikel di situs ini, saya memaparkan keburukan-keburukan demokrasi dengan segala risikonya. Misalnya, menyuburkan korupsi, memboroskan uang rakyat, menggadaikan bangsa, meningkatkan aksi-aksi tipu dan fitnah, mendorong pertentangan, menghancurkan jati diri, mengundang penjajah asing dalam bentuk lain dengan hormat untuk mengeruk kekayaan alam, memperbanyak uang palsu, menumbuhkan oligarki, membludakkan kemunafikan, membuat plin-plan, serta seabrek kejahatan lainnya yang ujung-ujungnya membuat negeri ini selalu miskin dan melarat .

Kini setelah Pemilu 9 April 2009, kejahatan demokrasi semakin bertambah. Hal-hal yang tidak saya duga dan belum pernah dikemukakan dalam sejarah kemanusiaan muncul mencolok dan para elit brengsek itu diam-diam saja. Mestinya, elit-elit itu mikir mengapa sampai terjadi, lalu dipikir lagi bagaimana cara pencegahannya di masa datang. Mikir Lu sampai muntah sekalian!
Elit itu ada yang baik dan ada yang brengsek. Hitung saja sendiri berapa gelintir yang baik dan berapa ribu yang brengseknya nggak ketulungan.

Bisa kita lihat demokrasi itu telah mengakibatkan kericuhan, kerusuhan, kecurangan yang menggila, depresi, frustrasi, kegilaan, bahkan kematian. Para putera bangsa yang semestinya bisa menggunakan potensinya dengan lebih baik untuk diri dan bangsanya telah menjadi korban dari kebiadaban demokrasi. Amien Rais pernah mensinyalir bahwa dalam Pemilu kali ini ada kerja-kerja siluman, kecurangan yang aneh. Kita pun melihat dengan prihatin bahwa nilai-nilai kebaikan telah begitu hancur tergantikan nilai-nilai materialistis

Yang lebih parah adalah masyarakat kita malah menertawakan orang-orang yang telah menjadi korban kekejian demokrasi itu. Kita sering mendengar atau mungkin kita sendiri yang bersenda gurau dengan topik kegilaan dan kematian para Caleg yang tidak jadi berkuasa. Tidak sadarkah kita bahwa perilaku menertawakan dan membuat malu orang itu adalah suatu keburukan? Dengan sikap kita yang jelas keliru itu telah menunjukkan bahwa betapa begonya kita, betapa tololnya kita, tak ada rasa kasihankah dalam diri kita? Sungguh, kesempurnaan kegoblokan negeri ini sebentar lagi mencapai puncaknya jika terus berdemokrasi.

Mestinya kita ikut prihatin, sedih, dan bersimpati, bahkan kalau mampu, berikanlah bantuan. Bukankah mereka itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air?

Kita benar-benar sedang ditipu dan menipu diri sendiri karena dengan—eh … ada kata lain yang lebih kasar daripada goblok?—seluruh kebodohan yang berlanjut terus menerus menggunakan sistem politik demokrasi yang sudah jelas-jelas berbahaya, kampungan, dan menyedihkan itu.

Sebenarnya, kita bangsa besar yang bisa benar-benar besar jika menggunakan kebesaran yang telah Allah swt berikan kepada kita sejak dalam kandungan.

Duh, Tuhan, Ya Robbi, selamatkan kami. Hentikan kami dari ketololan yang dibuat bangga ini. Amien.