Macet

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Jadi lucu dan menggelikan. Dulu ketika saya masih SD atau SMP, bahkan SMA, Bandung-Jakarta itu harus ditempuh sampai enam jam perjalanan, bahkan bisa delapan jam perjalanan karena jalan yang memutar dan kualitas kendaraan yang tidak sehebat sekarang. Untuk lebih mempercepat perjalanan, dibangunlah jalan tol. Dengan keberadaan jalan tol dan kualitas kendaraan yang jauh lebih baik, mestinya perjalanan bertambah cepat dan nyaman. Akan tetapi, ternyata sekarang ini tidak beda-beda amat dengan zaman dulu. Memang iya sih Bandung-Jakarta sekarang hanya bisa ditempuh dalam dua jam perjalanan, tetapi itu kan cuma dari pintu tol Bandung sampai pintu tol Jakarta. Di luar itu, waktu tempuhnya tidak bisa diprediksikan. Sebelum masuk tol di Bandung, kita sudah mengalami kemacetan yang sama sekali tidak membuat nyaman. Setelah keluar tol di Jakarta apalagi, berdesak-desakan dengan hutan rimba mobil dan sepeda motor yang bisa-bisa membuat stress. Akibatnya, waktu tempuh dari Bandung sampai dengan tujuan di Jakarta bisa sangat lama. Waktunya bisa mencapai enam jam, bahkan lebih. Jadi, sebetulnya hampir tak ada perubahan berarti dari masa lalu. Dulu enam jam, sekarang juga enam jam, malahan bisa lebih kalau lagi ada demonstrasi. Meskipun sekarang harga kendaraan bisa mencapai ratusan juta rupiah dengan kondisi teramat baik, tetap saja tidak lebih cepat dengan harga mobil yang sepuluh jutaan karena sama-sama terjebak dalam macet. Malahan, zaman dulu ada situasi yang lebih menyenangkan. Meskipun waktu tempuh lama, jalanan tidak macet dan kita bisa menikmati kondisi alam di berbagai daerah yang dilewati sambil beristirahat dengan kesahajaan masa lalu. Sekarang ini pengalaman seperti itu tidak bisa lagi dinikmati. Kalau menggunakan jalan lama lagi, bisa lebih buruk karena di jalan lama juga saat ini sudah macet. Bisa tambah ngaco.

            Kemacetan itu diakibatkan oleh berbagai masalah, di antaranya, tatakota, fasilitas jalan, perdagangan kendaraan, baik roda empat, tiga, atau dua, serta masalah pendapatan daerah. Tatakota seperti sekarang ini sangat menyulitkan karena membutuhkan biaya teramat mahal dan akibat sosial yang tak bisa dihindari. Soal fasilitas jalan juga jelas masalah. Jalan yang ada tidak bertambah, kalaupun bertambah hanya sedikit, seadanya, sedangkan penjualan kendaraan tambah semarak. Kalau jual-beli kendaraan ditahan atau dikurangi, bisa berakibat pada pendapatan daerah karena dari setiap penjualan, daerah mendapatkan keuntungan ekonomi dan selanjutnya dari pajak kendaraan.

            Kalau ingin tidak macet, harus ada kebijakan pemerintah pusat untuk menyebarkan penduduk ke wilayah-wilayah lain, jangan terus menumpuk di dalam kota. Kemudian, di wilayah-wilayah baru itu digairahkan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih tersebar secara lebih merata. Kemacetan pun bisa mulai teratasi. Kata Muhaimin Iskandar yang Menteri Transmigrasi itu, memindahkan penduduk ke wilayah lain itu mahal biayanya. Ya mahal atuh kalau memindahkan orang Solo ke Sulawesi atau ke Kalimantan.  Jangan jauh-jauh atuh, di Pulau Jawa juga masih banyak yang kosong tidak termanfaatkan. Salah satu syaratnya adalah tanah harus dibagikan gratis. Tanah atau bangunan yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun atau lebih harus diambil alih oleh pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan dengan baik. Tanah-tanah kosong harus dikelola dengan baik agar lebih subur. Hutan-hutan dan rawa-rawa harus dibuka kembali dengan catatan dipertimbangkan keseimbangan alamnya, jangan merusak. Dengan demikian, penduduk tersebar lebih merata, kendaraan pun tidak menumpuk di kota-kota besar. Malahan, orang-orang di kota besar akan pindah ke wilayah lain yang lebih luas dengan kesempatan berhasil yang menjanjikan dalam hal ekonomi.

            Akan tetapi, pemerataan penduduk, pembagian dan pengolahan tanah, serta pembangunan ekonomi yang prorakyat seperti itu teramat sulit dalam sistem politik demokrasi sekarang ini karena teramat banyak elit yang punya banyak hutang janji sama pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penguasaan ekonomi serta sumber daya alam. Mereka nggak akan ada pikiran untuk membagikan tanah secara gratis agar kemacetan berkurang. Malahan mungkin merasa rugi melakukan hal itu karena tanah harus tetap diperjualbelikan sehingga menguntungkan mereka untuk bayar hutang janji sama konco-konconya. Di samping itu, penjualan kendaraan terus digenjot agar mendapatkan uang juga, peduli amat dengan kemacetan. Mereka lebih memilih membangun jalan atau sarana transportasi lain di wilayah yang sudah sesak dan sempit. Dari pembangunan itu pun mereka punya keuntungan bisnis lainnya lagi. Jadi, semuanya sudah sangat kusut dan membingungkan.

            Jika semuanya diarahkan pada kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan, rusaklah negara dan masyarakat. Mestinya, kekuasaan itu diarahkan pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah swt.

            Politik demokrasi itu ngaco, sumpah ngaco! Banyak sekali kepala daerah yang terpilih merasa dendam kepada kelompok-kelompok yang dulu menjadi saingannya. Akibatnya, dia berusaha menahan hak-hak kelompok-kelompok saingannya itu, tetapi mempermudah urusan kroni-kroninya. Mau memeratakan kemakmuran bagaimana kalau sudah begitu.

            Sudahi saja demokrasi, nggak bakalan masuk neraka kok, malahan bisa masuk sorga. Ratakan pembangunan, sebarkan penduduk, kemacetan pun teratasi, dan kemakmuran pun akan dinikmati bersama. Insyaallah.

Penganggur Mestinya Dihukum Berat

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Saya tidak habis mengerti mengapa di Indonesia yang begitu besar dan kaya raya ini masih banyak orang miskin gara-gara tidak punya pekerjaan alias menganggur. Negeri ini punya tanah yang teramat luas dari Sabang sampai Merauke, lautnya juga sangat luas di antara ribuan pulau, langitnya pun sangat luas luar biasa. Tanahnya bukan hanya bisa ditanami, melainkan pula bisa digali potensi mineralnya yang sangat banyak.

            Okelah ada beberapa orang atau pakar yang mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara kaya karena ternyata cadangan minyaknya hanya tinggal beberapa belas tahun lagi untuk kemudian habis jika tidak ditemukan sumber minyak terbukti lainnya. Akan tetapi, itu kan cuma minyak, sedangkan kekayaan alam itu bukan hanya minyak, masih banyak yang lainnya. Saya sangat senang dengan pernyataan almarhum Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo bahwa Indonesia itu bukan kaya sumber mineral yang berasal dari fosil (minyak), melainkan kaya dengan sumber daya mineral lainnya. Di samping itu, Indonesia pun kaya dengan sumber daya energi. Contohnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber panas bumi (geothermal) No. 1 terbesar dan terbanyak di dunia dan itu merupakan kekayaan yang luar biasa.

            Kekayaan alam di dalam perut Bumi Indonesia itu bisa membuka lapangan kerja yang luar biasa bagi rakyat Indonesia jika dikelola dengan benar, baik, dan jujur. Kalau tidak dimenej dengan lurus, ya hasilnya hanya memberikan kekayaan pada perusahaan asing dan segelintir orang-orang licik Indonesia, bukan menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

            Jangankan kekayaan yang berada di dalam perut Bumi, kekayaan yang tampak jelas terlihat di permukaan bumi saja sudah bisa memakmurkan negara. Tanah di Indonesia itu luas luar biasa dan masih banyak yang kosong serta tidak termanfaatkan. Kalau kita tinggal di kota, memang sangat sulit untuk melihat banyaknya tanah kosong karena sudah sangat sempit, rumit, dan sibuk. Akan tetapi, jika tinggal di luar kota, kita akan melihat bahwa masih sangat banyak tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya tinggal di dekat kaki bukit, sering sekali melihat tanah-tanah kosong yang sebetulnya bisa berguna bagi kehidupan orang banyak, terutama untuk pertanian, perladangan, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya.

            Sesungguhnya, jika tanah dari Sabang sampai Merauke ini bisa dibagikan secara gratis kepada rakyat—karena dulunya juga kan tanah ini gratis dari Sang Pencipta--, persoalan pengangguran bisa teratasi karena semua orang punya lahan untuk dikelola. Belum lagi kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, potensinya bisa menghapus pengangguran.

            Tanah yang luas dan potensi laut yang juga melimpah akan sangat menolong rakyat yang tidak memiliki keahlian di bidang jasa dan teknologi. Bagi mereka yang punya keahlian di bidang jasa dan teknologi, tidak memerlukan tanah atau laut yang luas  untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Mereka memiliki modal lain untuk dijual. Bagi yang tidak memiliki keahlian seperti itu kan bisa dididik, dilatih, dan dibina untuk bisa mengelola tanah dan laut. Kemudian, pemerintah menggairahkan bisnis yang berkaitan dengan hasil bumi dan hasil laut. Kan bisa seperti itu dengan catatan tanpa korupsi.

            Saya yakin jika tanah dan laut bisa digratiskan kepada rakyat, ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) akan pulang ke Indonesia untuk membangun diri dan negerinya. Indonesia pun akan terbebas dari cap sebagai negara kuli.

            Persoalannya sekarang adalah sistem politik kita tidak membuat banyak petinggi negeri berpikir ke arah sana. Teramat banyak elit yang hanya memikirkan soal kekuasaan dan suksesi-suksesi pada setiap periode plus mencari dana tambahan untuk melanggengkan kekuasaannya, entah halal entah haram. Jangan harap tanah di seluruh nusantara ini bisa dibagikan secara gratis oleh mereka yang berkuasa dari hasil politik demokrasi.

            Kalau ingin tanah dibagikan gratis dan kekayaan alam Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh bangsa, ya harus mengenyahkan demokrasi. Demokrasi itu merusakkan hidup manusia dan membuat bangsa ini miskin serta menderita.

            Begini Saudara sebangsa setanah air. Jangan dikira tanah-tanah yang tersebar di Indonesia ini tidak ada pemiliknya. Ada banyak yang menguasainya Saudara. Mereka adalah orang-orang kuat yang dekat dengan kekuatan-kekuatan politik di negeri ini. Sayangnya, tanah yang mereka kuasai itu tidak digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama, melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya, bahkan tidak untuk kepentingan siapa-siapa alias dibiarkan kosong tidak bermanfaat.

            Saya sempat dibuat bingung oleh bupati yang ketakutan dan tidak bisa membuat jembatan untuk menghubungkan dua desa karena tanah itu dimiliki oleh “orang tertentu”.  Masa ada tanah yang dimiliki secara pribadi sampai di bibir sungai? Bahkan, anehnya, ada tanah yang dikuasai pihak tertentu sampai tepi laut. Pusing saya.

            Orang-orang yang menguasai tanah itu dekat dengan banyak penguasa politik. Dengan demikian, tidak akan mungkin penguasa politik itu bisa membuat tanah-tanah itu untuk kepentingan rakyat. Mereka terpenjara hubungan yang telah terjalin sejak lama, sejak masa kampanye, dan sebelum-sebelumnya.

            Seandainya kita bisa mengenyahkan demokrasi, lalu menjadikan tanah-tanah yang luas yang tidak termanfaatkan itu untuk kepentingan rakyat, kita bisa membuat undang-undang atau hukum untuk menghukum para penganggur. Hal itu disebabkan sudah tidak ada alasan lagi untuk menganggur karena di negeri ini akan sangat banyak pekerjaan, bahkan mungkin memerlukan tenaga kerja kasar dari luar negeri untuk mengelola kekayaan alam Indonesia.

            Sekarang ini kita tidak bisa membuat aturan untuk menghukum penganggur karena tidak memiliki hal untuk dikerjakan. Orang-orang Indonesia ini bukan pemalas. Siapa bilang orang Indonesia itu pemalas? Kita semua ingin bekerja kok, ingin punya penghasilan, ingin hidup layak. Masalahnya, Indonesia belum memiliki lapangan kerja yang cukup untuk rakyatnya. Padahal, sumber daya alam yang begitu besar ini dianugerahkan Allah swt untuk rakyat Indonesia agar dapat bermanfaat bagi seluruh manusia.

            Maukah kita kembali pada jalan yang mulia?

            Singkirkan demokrasi sehingga kita memiliki pemimpin yang tidak punya banyak hutang politik, hutang ekonomi, hutang bisnis, hutang budi, dan rupa-rupa hutang lainnya. Pemimpin yang tidak punya banyak hutang seperti itu tidak akan terjerat dan tidak akan tersandera kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mampu membuat sumber daya alam Indonesia bermanfaat bagi sumber daya manusia Indonesia.

            Sumpah demi Allah swt,  Sang Maha Pencipta tanah memberikan tanah ini untuk kita. Hanya kebodohan dan kerakusan manusialah yang membuat tanah-tanah yang seharusnya gratis ini diperjualbelikan, bahkan dikuasai secara tidak sah oleh orang-orang busuk.

           

Menjatuhkan SBY? Percuma!

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banyak orang sudah sangat kesal dan letih dengan kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai isu digunakan untuk menjelaskan kelemahan kepemimpinan SBY, mulai ketimpangan ekonomi, ketidakpastian hukum, ketidakadilan tanah, pemanfaatan sumber daya alam yang dinikmati pihak asing, dan lain sebagainya. Rencana kenaikan harga BBM menjadi pemicu atau akumulasi dari kekesalan banyak orang mengakibatkan demonstrasi dan aksi protes di hampir seluruh wilayah Indonesia. Teramat banyak orang yang gemas dan gereget ingin menjatuhkan SBY.

            Keinginan menjatuhkan SBY itu sebenarnya adalah keinginan sepele, kecil, rendah, dan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, akan menimbulkan masalah baru. Buat apa menjatuhkan SBY? Kalau SBY jatuh, mengundurkan diri, atau menghilang tiba-tiba, kemudian siapa penggantinya?

            Sesungguhnya, siapa pun yang menggantikan SBY akan sangat sulit dalam memimpin Indonesia. Hal itu disebabkan kita masih menggunakan sistem politik Anjing Buduk yang bernama Demokrasi. Siapa pun orangnya akan selalu tersandera berbagai kepentingan karena dalam demokrasi itu dipenuhi berbagai tawar-menawar dan hutang janji proyek, balas budi, ataupun penguasaan sektor-sektor politik dan ekonomi di Indonesia. Korupsi pun akan tetap terjadi, bahkan mungkin akan semakin semarak memperkaya para bajingan tengik. Rakyat hanya akan menonton pergantian pemimpin tanpa mengalami perubahan berarti.

            Yang harus kita lakukan adalah mengganti sistem politik kutu kupret yang sekarang ini dengan sistem politik baru sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang dianugerahi Allah swt dengan berbagai kelebihan. Sistem politik Indonesia yang baru harus membebaskan orang-orang hebat di negeri ini dari berbagai hutang budi, hutang balas jasa, hutang proyek, hutang politik, dan rupa-rupa hutang yang melilit mempersulit para pemimpin untuk mengabdikan diri membangun bangsa mencapai cita-cita nasionalnya.

            Sumpah demi Allah swt, upaya menjatuhkan SBY adalah kegiatan yang kurang kerjaan. Hal itu disebabkan musuh rakyat itu bukan SBY, bukan pemerintah, bahkan bukan satu orang Indonesia pun. Musuh kita itu adalah sistem politik yang penuh kejahatan seperti sekarang ini. Sungguh, orang Indonesia itu dilahirkan untuk kebaikan. Tak seorang ibu pun yang melahirkan anaknya di Indonesia ini berharap bayinya untuk melakukan keburukan kelak. Orang-orang Indonesia yang penuh kebaikan ini sesungguhnya saat ini terpenjara, tersandera, dan terikat oleh sistem politik hina  yang membuat orang-orang jadi kacau, berpikiran sempit, dan menumbuhkan pertengkaran. 

            Percuma menjatuhkan SBY! Ganti sistem politik! Mulai lagi dari awal! Kita restart Indonesia, kemudian kita install ulang dengan berbagai program-program fresh yang mampu menjalankan program untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia sebagaimana tertera dalam Preambul UUD 1945!

            Revolusi Belum Selesai, Bung!

            Bukan revolusi fisik! Memangnya mau berantem sama siapa? Mau berkelahi sesama bangsa sendiri? Mau saling bunuh sesama  penduduk asli dari Sabang sampai Merauke? Kalau bertarung sesama bangsa sendiri, kita adalah orang-orang brengsek yang tertipu sistem politik brengsek!

            Revolusi yang harus dilakukan adalah revolusi pikiran dan sikap! Jauhi itu demokrasi, kosongkan TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara) di setiap tingkatan dalam pemilihan apa pun, baik itu Pileg, Pilpret, ataupun Pemilihan Kadal!

Lakukan dengan damai penuh pengajaran dan cinta karena itu adalah hak kita untuk tidak memilih serta kewajiban kita untuk memperbaiki keadaan sekaligus bakti kita dalam mengamalkan ilmu pengetahuan!

TPS kosong, demokrasi bangkrut, ruh Pancasila pun bangkit!

Insyaallah. Demi Allah swt. Bissmillaahi Allahu Akbar!

Fastabiqul Khoirot ... Katanya

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Beragam cara dan pendapat digunakan untuk melakukan pembenaran terhadap sistem politik demokrasi yang sesungguhnya bejat dan memalukan umat manusia. Orang-orang berlelah-lelah mencari alasan untuk memperkuat dugaan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik. Di samping itu, mereka menutup rapat telinga, mata, dan hati terhadap kerusakan sistem politik demokrasi. Mereka adalah orang-orang yang masih gemar mengikuti produk-produk pemikiran barat dan merasa diri sudah cerdas dengan mengekor pendapat orang-orang kapitalis.

 

            Yang lebih menyedihkan sekaligus memuakkan adalah mereka menggunakan ajaran Islam untuk mempertahankan demokrasi. Padahal, demokrasi itu adalah penghinaan terhadap manusia, pelecehan terhadap Islam, lebih jauhnya pembangkangan terhadap Allah swt. Nggak percaya? Coba pelajari lagi itu Islam dan keinginan Allah swt terhadap manusia. Dalam Islam, dalam Al Quran, banyak keterangan yang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya manusia itu kebanyakan tidak beriman, gemar membantah, berpikiran jahil, jauh dari kebenaran, menolak kebaikan, sering melakukan keburukan, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kelompok yang tidak benar itu jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang benar. Semua manusia di muka Bumi ini pasti sepakat bahwa hanya sekelompok kecil manusia yang beriman, mampu taat, cerdas, dan memiliki kualitas unggulan. Akan tetapi, dengan demokrasi, kehidupan manusia diserahkan kepada pendapat terbanyak dari manusia, padahal kebanyakan manusia itu tidak benar, tidak baik, bodoh, dan tidak beriman. Bukankah itu merupakan pembangkangan terhadap Allah swt yang diakibatkan ketololan manusia? Kemudian, kita diharuskan untuk mematuhi undang-undang atau seabrek peraturan hasil dari pendapat terbanyak manusia yang nggak jelas kualitasnya itu? Masyaallah, kekusutan pikiran ini sudah sedemikian parah.

            Salah satu ajaran Islam yang dijadikan dalil pembenaran demokrasi adalah kalimat fastabiqul khoirot, ‘berlomba-lomba dalam kebaikan’. Mereka sering mengartikannya dengan bersaing dalam kebaikan. Kata bersaing itulah yang dijadikan alasan bahwa demokrasi disahkan dalam ajaran Islam. Hanya satu kata itulah yang dijadikan pegangan mereka, bahkan juga mungkin Anda yang sedang membaca tulisan ini. Padahal, sesungguhnya bersaing dalam kebaikan tidak boleh dipotong-potong kata-katanya karena merupakan sebuah frasa. Frasa itu artinya adalah gabungan kata yang memiliki sebuah arti yang jika dipotong-potong akan memiliki arti berbeda dari gabungan kata itu. Misalnya, duh, jadi ngajarin bahasa Indonesia, nih. Misalnya, sapu tangan. Gabungan kata itu adalah frasa yang jelas memiliki arti khusus. Artinya, jika dipotong satu kata, sapu, akan berbeda artinya dengan sapu tangan. Demikian pula jika diambil hanya kata tangan, berbeda dengan sapu tangan. Hal itu terjadi pula pada bersaing dalam kebaikan. Kata bersaing atau kata kebaikan saja akan memiliki makna yang jauh dari bersaing dalam kebaikan.

            Kata bersaing memang sangat erat dan lekat dengan sistem politik demokrasi. Itu tidaklah salah. Akan tetapi, kebaikan? Kata itu sangat jauh dari demokrasi yang sesat-menyesatkan dan merupakan sumber keburukan bagi hidup manusia. Di mana baiknya demokrasi? Iyalah, okelah, baiklah, demokrasi memberikan kebebasan manusia untuk berpendapat, berorganisasi, bersikap, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kebebasan semacam itu bukan hanya milik demokrasi. Hanya orang-orang kurang pengetahuan yang berpendapat bahwa kebebasan itu hanya milik demokrasi. Artinya, mereka berpendapat bahwa kalau tidak demokrasi, berarti tak ada kebebasan. Pendapat itu disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki, mental kerdil, dan hobi mengikuti pikiran orang-orang kapitalis. Saya kasih tahu bahwa ajaran Islam memberikan kebebasan yang sangat luas untuk berpendapat, bersikap, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi, bahkan protes sekalipun. Saya kasih tahu lagi bahwa ajaran leluhur kita memberikan keluasan berekspresi agar kita mampu bergotong royong, hidup harmonis, seiya-sekata untuk mencapai kemakmuran bersama. Itulah yang dijadikan dasar negeri ini, Pancasila. Ngerti kan? Kalau nggak ngerti, kalian bego!

    

            Kalaulah ada orang yang mengatakan jika tidak demokratis berarti tirani, itu benar. Akan tetapi, itu bukan pengalaman hidup bangsa Indonesia. Itu adalah pengalaman hidup orang-orang Eropa, barat. Mereka ingin demokrasi karena terkekang para raja dan pendeta yang sewenang-wenang menyakiti rakyat. Di Indonesia tak ada raja dan ulama yang menyakiti dan membuat keburukan terhadap rakyat. Coba baca sejarah. Di negeri ini para raja dan ahli agama bahu-membahu membangun masyarakat agar hidup seimbang dalam kemakmuran duniawi dan kemewahan ukhrowi. Perhatikan sejarah masa lalu yang penuh keemasan itu, masa sebelum VOC datang ke negeri ini. Kalaulah para raja dan ahli agama di negeri ini melakukan kejahatan, itu benar terjadi, tetapi setelah kehadiran VOC, setelah bergaul dengan para penjajah rakus itu. Artinya, kejahatan dan kekisruhan mulai terjadi sejak adanya interaksi dengan orang-orang yang pikirannya disibukkan oleh hal-hal materialistis.

            Kembali ke soal fastabiqul khoirot. Berlomba-lomba atau bersaing yang dimaksud Islam itu adalah dalam hal kebaikan. Misalnya, mengapa orang lain bisa bersedekah 10.000 rupiah setiap jumat, sedangkan kita hanya 500 rupiah? Mengapa orang lain bersedih hati karena terlambat shalat tahajud satu malam, sedangkan kita bangga baru bisa shalat tahajud satu kali? Mengapa orang lain bisa memelihara banyak anak yatim hingga dianggap sebagai anak sendiri, sedangkan kita selalu ketakutan kekurangan harta benda? Mengapa orang lain bisa memberikan pengajaran secara cuma-cuma, sedangkan kita harus selalu ingin dibayar? Mengapa orang lain bisa menyantuni fakir miskin, sedangkan kita selalu berpura-pura banyak urusan? Mengapa orang lain mampu menyisihkan hartanya untuk orang banyak tanpa ingin dipuji, sedangkan kita memberikan sumbangan dengan harapan dipuji dan disanjung orang? Mengapa orang lain bisa mempermudah urusan orang lain, sedangkan kita sering mempersulit orang lain? Mengapa orang lain mampu berbahasa manis, bertutur kata lembut, sedangkan lidah kita sering menyakiti orang lain? Mengapa orang lain mampu memberikan bantuan kepada sesama agar orang yang dibantunya mampu hidup mandiri, sedangkan kita membantu orang hanya agar orang itu hidupnya selalu tergantung kepada kita? Mengapa orang lain luas hatinya sepulang dari Mekah menunaikan ibadat haji tidak ingin menggunakan gelar haji atau hajjah, sedangkan kita selalu ingin disebut haji atau hajjah? Mengapa orang lain mampu melakukan ribuan kebaikan tanpa diketahui orang lain, sedangkan kita baru melakukan kebaikan tak seberapa saja selalu ingin diumumkan? Mengapa orang lain mampu memberikan jalan keluar bagi orang banyak tanpa ingin diangkat menjadi pejabat, sedangkan kita berupaya baik kepada orang lain dengan uang hasil ngutang sana-ngutang sini berharap menjadi pejabat? Mengapa orang lain berbuat baik tanpa ingin wajahnya dipampang di spanduk, poster, atau baligo, sedangkan kita belum berbuat baik saja wajahnya sudah ditempel pada berbagai kertas dan kain dengan janji yang muluk-muluk di setiap tikungan jalan, bahkan di kuburan? Pendek kata, bersaing dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan tujuan mendekatkan diri dan menggapai rasa senang Allah swt.

            Fastabiqul khoirot itu bertentangan dengan demokrasi. Bagaimana mungkin disebut bersaing dalam kebaikan jika kampanye penuh dusta, money politics, black campaigne, janji palsu, korupsi, ngutang sana-sini, jual janji sama perusahaan asing, menggadaikan bangsa, mempermainkan hukum, bersitegang sesama bangsa sendiri, bertengkar rebutan jabatan, curang, sandera-menyandera kepentingan, manipulasi data dan fakta, menggerakkan massa untuk membuat dan memperluas huru-hara, menjual murah sumber daya alam pada pihak kapitalis, menggunakan agama sebagai kedok, saling menyombongkan diri, membela teman yang salah karena satu partai, menipu rakyat kecil, memeras orang miskin, dan rupa-rupa keburukan demokrasi lainnya. Bagaimana bisa hal-hal serupa itu disebut kebaikan?

            Goblok itu orang yang menyandarkan demokrasi pada kalimat fastabiqul khoirot. Sebentar lagi jika tidak segera sadar, pikiran orang seperti itu akan dipenuhi oleh berbagai hal jahat yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pasti.

Rakyat Tidak Perlu Marah Jika Tanahnya Diambil

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kenapa mesti marah dan sedih jika tanah rakyat diambil paksa tanpa hak oleh mereka yang berkuasa dan banyak uang?

            Tidak seharusnya marah atau kecewa atas penggusuran dan pengambilalihan tanah rakyat, baik legal maupun tidak. Toh, kita, penduduk negeri ini, sudah sepakat menggunakan sistem politik yang korup, hina, rendahan, dan kacau ini? Bukankah kita senang menggunakan sistem politik demokrasi?

            Kalau senang dengan demokrasi, ya jangan marah kayak kebakaran semua bulu jika tanah rakyat diambil paksa. Wajar saja ada penggusuran dan perampokan hak atas tanah karena kita sudah teken kontrak untuk dipermainkan dalam sistem politik demokrasi.

            Saudara-saudara sekalian, melaksanakan sistem demokrasi yang penuh penipuan ini sangat mahal, perlu biaya banyak, boros, serta membutuhkan para investor untuk dijadikan partner dalam menguasai negara. Oleh sebab itulah, terjadi perkawinan haram antara pengusaha dan politisi dan itu wajar dalam demokrasi. Para pengusaha, baik asing maupun dalam negeri akan jor-joran dan habis-habisan membela dan mendukung jagonya untuk berada dalam penyelenggaraan negara, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, bahkan di yudikatif. Di mana-mana juga begitu kok. Di seluruh dunia terjadi seperti itu jika menggunakan demokrasi. Bahkan, bukan hanya dengan penguasa para politisi melakukan perzinahan, melainkan pula dengan para penjahat dan preman kudisan.

            Para pengusaha kapitalis yang telah membantu menyukseskan jagonya untuk menang dalam Pemilu, baik Pileg, Pilpret, maupun Pemilihan Kadal, jelas meminta balas jasa kepada para penguasa yang sudah manggung. Wajar toh terjadi seperti itu? Ya wajar atuh. Seseorang yang telah banyak membantu, kemudian meminta upah atas bantuannya itu adalah normal sekali.

            Nah, kaitannya dengan penggusuran tanah sudah mulai jelas terlihat. Para pengusaha yang menguasai tanah sengketa dan berbagai sumber daya alam Indonesia secara berlebihan itu mungkin adalah mereka yang telah melakukan pelacuran dengan para politisi. Bisa jadi tanah-tanah sengketa yang mereka kuasai itu merupakan semacam balas jasa dari penguasa yang sedang manggung karena dulu telah dibantu dalam proses kampanye serta pemilihan. Kelambanan aparat dalam membela rakyat yang sesungguhnya pemilik sah negeri ini pun patut diduga karena besar sekali bantuan yang diberikan para pengusaha pada masa-masa para penguasa sebelum berkuasa. Demikian pula terjadinya kesan aparat lebih membela kepentingan pengusaha dibandingkan rakyat adalah besar kemungkinan karena itu, balas budi atau pembayaran atas pelacuran yang dulu dilakukan mereka. 

     Para politisi dalam dunia demokrasi memerlukan banyak bantuan keuangan untuk berbagai kepentingannya, termasuk untuk money politics yang ditebarkan kepada rakyat-rakyat juga. Mereka jelas akan merayu-rayu atau dirayu-rayu para pengusaha untuk berzinah. Karena memiliki kesamaan kepentingan, yaitu berkuasa dan kaya raya, mereka pun esek-esek di tempat-tempat gelap, bahkan ada yang terang-terangan.

            Kita semua telah sangat setuju dengan sistem politik yang melahirkan perzinahan tersebut. Jadi, tidak perlu marah, sedih, kecewa, ataupun dendam dengan penggusuran atau perampokan tanah sengketa. Tenang-tenang saja. Bahkan, bergembira rialah karena telah berhasil menjadi negara demokratis. Normal saja toh, para politisi ingin menang dibantu oleh pengusaha, lalu para pengusaha itu meminta bagian atas jasanya untuk menguasai tanah dan sektor-sektor ekonomi lainnya di negeri ini. Soal rakyat itu kan hanya soal angka statistik yang hanya digunakan untuk perhitungan suara dan kalkulasi politik. Rakyat itu nggak masuk hitungan dalam kue pembagian kekuasaan. Bahkan, dalam masa berkuasa rakyat hanyalah manusia-manusia kelas rendah yang menyusahkan.

            Kalau mau pembagian tanah dan kepemilikan tanah yang lebih tertib dan memakmurkan rakyat secara keseluruhan, ya harus ada kebijakan untuk mengembalikan seluruh tanah ini kepada rakyat. Kemudian, segala potensi negeri ini bergerak bersama mengelola sumber daya alam untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, kebijakan itu tidak akan pernah lahir dari sistem politik demokrasi. Mustahil sistem politik demokrasi melahirkan keadilan dan kemakmuran. Bukti nyata yang terjadi di seluruh muka Bumi ini adalah demokrasi telah melahirkan kekalutan dan kekacauan luar biasa yang menjerumuskan manusia ke lembah berbagai penderitaan.

            Jangan marah dong kalau tanahnya diambil, wajar saja, kan demokrasi. Kalau mau makmur bersama, hancurkan dulu demokrasi. Kemudian, mulai menata sistem politik sesuai dengan jiwa bangsa sendiri. Malu dong sama orangtua kita dulu sebelum masa kolonial yang mampu makmur, kuat, dan sejahtera dalam masa kejayaan dan keemasan Indonesia. Hanya orang-orang bego dan tolol yang menganggap orangtua kita itu kuno dan tidak beradab. Orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah orang sombong yang pikirannya telah digelapkan karena cinta pada perilaku dan pikiran orang-orang barat kapitalis yang jauh sekali watak dan kulturnya dengan Indonesia.

            Mau semua orang punya tanah? Ingin semua punya rumah? Ingin semua punya pekerjaan? Mau semuanya layak?

            Bunuh dulu demokrasi, lalu kuburkan ke dalam septictank tempat tinja perpolitikan. Kemudian, bergerak dan bekerja bersama dalam suasana gotong royong. Niscaya kita akan menjadi barometer dan mercusuar dunia. Insyaallah.