Apalagi Yang Kalian Ragukan?

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Kalau saya menyukai seorang perempuan, lalu dianya juga mau sama saya, bersedia menjadi istri saya, orangtuanya setuju, semua keluarganya setuju, kerabat-kerabat jauhnya pun menyukai saya, mengapa saya harus ragu atas cinta dia kepada saya?

            Mengapa saya harus gelisah dan cemas?

            Mengapa saya harus meminta dan ngotot tentang kepastian perasaan bidadari itu kepada saya?

            Malah, jika saya meragukan dia dan selalu menanyakan perasaan dia, saya mungkin akan tidak disukai dan dianggap mengganggu mereka. Ujungnya, cinta itu bisa bubar dan pernikahan pun batal.

            Kalau kalian, para demonstran, yang tidak ingin Jokowi menjadi presiden untuk tiga periode, lalu Jokowinya sudah menyatakan memang tidak ingin bersedia lagi menjadi presiden tiga periode, kemudian menyuruh para menteri dan aparatnya untuk menyelenggarakan Pemilu pada 14 Februari 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani juga memastikan bahwa Pemilihan Presiden RI itu dilaksanakan 2024, Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) pun, selaku partai pemenang dan penguasa, mengawal bahwa Pemilu harus terjadi 2024, apalagi yang kalian ragukan?

            Mengapa kalian harus gelisah dan cemas?

            Mengapa kalian harus meminta dan ngotot tentang kepastian Pemilu pada 2024 itu?

            Malah, jika kalian terus-terusan ngotot secara tidak masuk akal, bahkan melakukan demonstrasi yang disertai makian dan kebohongan pada Bulan Suci Ramadhan, kalian bisa benar-benar dianggap penganggu ketenangan dan tidak akan disukai rakyat. Ujungnya, Jokowi bisa benar-benar menjadi presiden untuk periode yang ketiga. Itu bisa terjadi disebabkan kebodohan dan perilaku kalian yang mengesalkan.

            Paling tidak, rakyat pada bagian timur Indonesia sudah menunjukkan kemarahan itu kepada pihak-pihak yang dianggap mengganggu dan menghina Jokowi. Kemarahan mereka tampak memuncak karena baru pada kepemimpinan Jokowi mereka merasakan kemajuan dan pembangunan besar-besaran yang sebelumnya tidak tersentuh pembangunan yang bisa dirasakan sangat cepat. Mereka sangat diuntungkan Jokowi. Bahkan, dari pernyataan-pernyataan mereka, tampaknya mereka siap mati untuk Jokowi. Mereka ingin Jokowi menjadi presiden seumur hidup.

            Hati-hati, bisa terjadi konflik horizontal. Jaga persatuan dan persaudaraan. Jangan mau dibenturkan oleh sekelompok petualang politik yang rela menebar uang recehan untuk membuat huru-hara di Indonesia.

            Meskipun demikian, memang pernikahan yang tampaknya sudah pasti dan Pemilu yang kelihatannya sudah dipastikan itu bisa berubah. Bagi saya meskipun sudah ada kepastian, baik soal pernikahan maupun Pemilu, itu baru 90% pasti. Ada angka 10% yang tersisa dan itu milik Allah swt, Sang Maha Perencana. Angka 10% itu bisa memastikan semuanya sesuai rencana atau mengubah total dan mengganti keseluruhan rencana dengan situasi dan keadaan yang baru karena itu milik Allah swt yang Mahakuat.

            Jadi, tenang sajalah. Tetaplah berbuat baik, apalagi pada Bulan Suci Ramadhan. Kalaupun kalian menginginkan segalanya sesuai dengan rencana dan keinginan kalian, berdoalah kepada Allah swt karena 10% itu adalah milik-Nya. Hanya dia yang bisa mengubah dan membolak-balikkan keadaan atau merestui keinginan kalian. Kita tidak bisa tahu.

            Sampurasun.

All Jokowi Final

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Istilah “all Indonesian final”  sering kita dengar ketika di dalam pertandingan badminton tingkat dunia final diikuti oleh hanya atlet Indonesia. Negara-negara lain sudah kalah tersisih duluan. Untuk menentukan pemenang pertama dan kedua, atlet yang bertanding adalah Indonesia Vs Indonesia. Artinya, siapa pun yang menang, Indonesia adalah dipastikan sebagai pemenang kesatu dan kedua.

            Dalam politik saat ini di Indonesia jika posisinya seperti sekarang ini hingga 2024, terjadi “all Jokowi final”. Seluruh calon presiden dan wakil presiden adalah orang-orangnya Jokowi. Mereka yang di luar Jokowi akan hanya menjadi penonton atau perusuh di media sosial dan tersisihkan di dunia nyata. Sudah jelas 82% Jokowi dan 18% non-Jokowi, kecuali posisi ini berubah, PKS dan Demokrat merapat ke Jokowi atau ada partai koalisi Jokowi yang justru bersikap seperti PKS dan Demokrat.

            Kalau posisinya tetap seperti sekarang ini, kekuatan koalisi politik Jokowi dapat dibagi-bagi untuk orang-orang yang selama ini namanya disebut-sebut sebagai calon presiden pengganti Jokowi. Sebut saja Prabowo, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Tri Rismaharini, Puan Maharani, Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, dan Surya Paloh  adalah orang-orang partai yang berpotensi maju dalam Pilpres RI 2024. Dari luar partai ada Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono. Mereka semua adalah orang-orangnya Jokowi.

            Ridwan Kamil mungkin juga bisa karena meskipun tidak berpartai, memiliki kecenderungan pada Jokowi. Ridwan Kamil berbeda dengan Anies Baswedan. Meskipun sama dengan Kang Emil, tidak berpartai, Anies punya kecenderungan ke PKS. Jadi, Anies tercoret dari golongan Jokowi.

            Karena kekuatannya sangat besar, pertandingan akhirnya diikuti hanya oleh orang-orang Jokowi. All Jokowi final, Jokowi Vs Jokowi. Siapa pun pemenangnya, Jokowi adalah pemenangnya.

            Meskipun “sesama Jokowi”, mereka akan bersaing dan serius bertanding karena ingin menang. Dalam badminton pun demikian, meskipun sama-sama dari Indonesia, ketika di final mereka tetap bertarung dan ingin menang.

           Selanjutnya, kita kawal dan kita hajar mereka dengan berbagai kritik agar tetap berada pada rel yang benar seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yaitu “mewujudkan manusia Indonesia yang makmur lahir dan makmur batin berdasarkan Pancasila”.

            Begitu, ya.

            Sampurasun.

Gagal Move On dari Jokowi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banyak orang yang tak mampu melupakan Jokowi. Tampaknya, mereka tak bisa ke lain hati. Hanya Jokowi yang terbayang di pikirannya. Padahal, Pilpres RI sudah usai, tetapi Jokowi masih terus diomongin setiap hari dari pagi hingga pagi lagi. Sementara itu, orang-orang sudah move on dari Prabowo Subianto, saingan Jokowi di Pilpres RI April 2019 lalu. Perbincangan tentang Prabowo sudah sangat sedikit meskipun pasti ingat, tapi sudah sangat jauh berkurang.

            Untuk apa sih ngomongin Jokowi terus?

            Takut Jokowi jadi presiden lagi nanti?

            Tidak akan bisa kan cuma dua periode.

            Pengen Jokowi jatuh?

            Itu mah cuma mimpi.

            Pengen Jokowi mundur?

            Jokowi bukan tipe orang yang suka mundur sejak masih tukang kayu. Lagian, para pendukungnya tidak akan membiarkan Jokowi mundur.

            Kan sudah dibilangin kalaupun Jokowi tidak terus menjadi presiden, gantinya pasti Wapres RI Maruf Amin. Kalau juga tidak bisa, gantinya bisa Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Kalau mereka tidak bisa juga, pemimpin Indonesia dipegang triumvirat, tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

            Jokowi adalah Presiden RI yang sah di dalam negeri, di luar negeri, bahkan saingannya pun, Prabowo Subianto, membantu Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan. Jadi, suka atau tidak, setuju atau tidak, mengakui atau tidak, Jokowi adalah Presiden RI.

            Lalu, buat apa terus-terusan ngomongin Jokowi?

            Nggak ada kerjaan pisan.

            Hal yang harus dilakukan sekarang oleh seluruh rakyat adalah membantu Jokowi sampai akhir jabatannya agar Indonesia bisa lebih baik lagi dan tetap bertahan dari berbagai macam bahaya. Bantuan itu bisa berupa dukungan atau kritikan, bukan buliyan, fitnahan, atau hoax.

            Kritikan itu perlu dan pasti bermanfaat. Misalnya, Jokowi itu salah melakukan …. Akibat kesalahan Jokowi adalah …. Seharusnya Jokowi melakukan …. Supaya rakyat dan negara menjadi ….

            Begitu cara mengkritik secara sederhana.

            Kalau buliyan, fitnahan, hoakan, sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan didengar karena tidak ada gunanya. Mereka inilah yang tidak bisa “move on” dari Jokowi. Mereka selalu ingat Jokowi. Sayangnya, tak ada manfaatnya, malah membahayakan dirinya sendiri. Kalau sampai melanggar UU ITE, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya dan dijemput untuk tidur di kantor polisi, baru menyesal dan malu.

            Kalau ada yang masih ingat, dulu sebelum Pilpres RI April 2019 saya mengingatkan jika ingin menjatuhkan atau mengalahkan Jokowi, jangan ngomongin Jokowi terus. Sebaiknya, perbanyak menulis atau memposting berbagai hal tentang kehebatan Prabowo. Akan tetapi, orang-orang nggak mau menurut. Tulisan saya di blog saya itu dibaca lebih dari 200.000 orang. Mereka terus saja membicarakan Jokowi, baik yang jelek maupun yang bagus. Akibatnya, hampir seluruh orang Indonesia membicarakan Jokowi. Para pendukungnya membicarakan kehebatan Jokowi, mereka yang anti membicarakan hal yang jelek tentang  Jokowi. Intinya, hanya satu nama itu yang  muncul dan terekam di kepala banyak orang, Jokowi. Dengan demikian, orang lebih mudah mengingatnya.

            Hasilnya, Jokowi menang, bukan?

            Coba kalau nama itu tidak banyak dibicarakan, hasilnya mungkin akan berbeda. Nggak mau pada nurut sih.

            Kecewa kan jadinya?

            Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ketika terjadi banjir yang menghebohkan Jakarta kemarin-kemarin itu, Anies dibanjiri hujatan, makian, bahkan gugatan ke pengadilan oleh warganya sendiri karena tidak mampu mengatasi banjir. Di samping itu, Anies pun mendapatkan dukungan penuh dari para pendukungnya.

            Tidak masalah tentang dukungan atau hujatan, tetapi yang jelas nama Anies banyak sekali muncul pada berbagai media cetak, elektronik, maupun Medsos. Akibatnya, ketika pengamat politik M. Qodari membuat survey tentang orang yang tepat untuk menjadi presiden RI jika pemilihan dilakukan saat ini, Anies menduduki peringkat kedua setelah Prabowo. Itu artinya Anies Baswedan adalah orang yang tepat untuk menjadi presiden RI saat ini jika Prabowo tidak ikut pencalonan Pilpres lagi. Itu versi survey M. Qodari.

            Jika ingin Anies menjadi presiden pada 2024, teruslah menulis atau memposting tentang kehebatan Anies Baswedan dan jangan lagi membicarakan Jokowi agar memori di kepala masyarakat hanya ada satu nama yang muncul, yaitu Anies Baswedan. Kalau masih gagal move on dari Jokowi, memori masyarakat terpecah dan masih mengingat Jokowi. Akibatnya, masyarakat akan mengikuti calon yang didukung Jokowi untuk Pilpres RI 2024.

            Meskipun berkelakar, Jokowi telah menyebut satu nama untuk 2024, yaitu Sandiaga Uno. Anies itu dekat dengan PKS, sedangkan Sandiuno itu kader Gerindra. Mereka berdua pada dasarnya berbeda dan sangat mungkin untuk bersaing pada 2024 untuk mendapatkan kursi presiden.

            Hal yang juga patut diingat bahwa Anies menjadi peringkat kedua setelah Prabowo adalah disebabkan dengan perhitungan bahwa Prabowo tidak lagi mencalonkan. Kalau Prabowo mencalonkan lagi, ya Prabowo yang kemungkinan besar menjadi presiden berikutnya. Hal itu disebabkan Anies wajar mendapatkan perhatian yang besar karena nama dan wajahnya sering muncul pada berbagai media dan Medsos, baik hal yang bagus maupun yang jelek. Prabowo yang sudah sangat kurang tampil pada berbagai media dan Medsos ternyata masih nomor satu. Apalagi nanti kalau masa kampanye lagi, Prabowo pasti akan lebih sering tampil kembali. Di samping itu, kemungkinan besar para pendukung Jokowi menjadi pemilih Prabowo karena Prabowo adalah menteri-nya Jokowi dan dekat dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.

            Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah Anies bisa menjadi posisi atas adalah disebabkan pula calon-calon presiden RI lain masih belum bergerak menampilkan diri sebagai calon presiden. Paling tidak, saya mendengar calon presiden selain Anies adalah ya itu tadi Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indarparawansa.

            Coba move on dari Jokowi. Bantu saja dia dengan dukungan dan kritikan. Sekeras apa pun kritikan pasti bermanfaat. Sekeras apapun buliyan, hinaan, makian, fitnahan, atau hoakan sama sekali tidak bermanfaat. Itu hanya ledakan emosi mirip cewek cengeng yang cowoknya direbut saingannya.   

            Tulislah hal-hal yang hebat tentang Anies Baswedan kalau mau Anies nanti jadi presiden. Kalau mau yang lain, bukan Anies, ya tulis hal-hal yang hebat tentang jagoannya, jangan lupa move on dari Jokowi.

            Sampurasun.

Memelihara Hoax

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kita tahu bahwa hoax itu adalah berita bohong atau informasi palsu. Sesungguhnya, hoax selalu terjadi dari zaman ke zaman. Pada akhir-akhir ini hoax bisa kita lihat ikut mempengaruhi situasi sosial-politik dunia. Pertarungan Donald Trump Vs Hillary Clinton di AS melibatkan hoax yang masih tersisa urusannya hingga kini. Pemilihan walikota London, Inggris pun menggunakan hoax yang luar biasa karena calon walikotanya ada yang berasal dari kalangan muslim. Bahkan, orang Islam ini yang kemudian terpilih, namanya Sadiq Khan. Di samping itu, fenomena Britain Exit (Brexit) pun meningkatkan hoax hingga ke angka 500%. Hal ini disebabkan persoalan ekonomi yang membuat warga Inggris sendiri “terkalahkan” oleh warga pendatang, banyak lapangan pekerjaan dan bisnis dikuasai bukan oleh warga asli Inggris. Demikian pula di Indonesia, hoax digunakan dalam perhelatan-perhelatan politik, situasi pemililhan, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Dalam Pilpres 2019, masyarakat Indonesia tersedot energinya secara luar biasa dengan banyaknya hoax yang beredar.

            Kini Pilpres RI sudah selesai, tetapi hoax tetap menghiasi ruang media sosial, bahkan terjadi pula di dunia nyata. Jokowi (01) sudah menang dan Prabowo (02) sudah bergabung menambah kekuatan politik Jokowi hingga 76%. Tak perlu ada lagi persaingan. Bahkan, Jokowi bukan lagi saingan untuk Pilpres 2024, tetapi hoax tetap berseliweran.

            Mengapa hoax terus dipelihara?

            Paling tidak, ada sedikit pencerahan dari Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid yang menjelaskan bahwa “hoax yang beredar sekarang bukan lagi terkait Pilpres, melainkan memelihara kebencian yang sudah tertanam di masyarakat”. Penjelasan itu memerlukan penjelasan tambahan, sayangnya Anita Wahid belum menjelaskannya sehingga membuat kita harus mencoba menjelaskan sendiri.

            Para pembuat dan penyebar hoax memang sengaja memelihara kebencian tersebut agar dirinya tetap eksis dan tidak kehilangan perhatian dari masyarakat yang telah ditipunya. Banyak masyarakat Indonesia yang mudah percaya tanpa periksa, tanpa tabayun, check and recheck, atau fact checking sehingga mudah ditipu. Masyarakat yang seperti inilah “langganan utama” dari para “pemelihara kebencian”.

            Jika tidak menyebarkan hoax, mereka akan dilupakan dan hilang dari peredaran. Oleh sebab itu, mereka membuat hoax-hoax baru atau ujaran kebencian agar tetap eksis. Dengan demikian, masyarakat yang mudah ditipunya dapat digiring untuk memperoleh posisi politik dan mengumpulkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi-pribadinya.

            Tugas orang-orang sadar, tulus, dan cinta harmonilah yang harus memerangi hoax, ujaran kebencian, dan perpecahan. Allah swt sangat mencintai kebenaran, kedamaian, cinta, dan kasih sayang.

            Beberapa tulisan saya yang lalu, ada yang berisi tentang bagaimana cara menentukan kebenaran suatu informasi. Orang lain pun banyak yang menulis hal yang sama. Insyaallah, tulisan-tulisan berikutnya menyinggung-nyinggung juga cara supaya kita tidak menjadi korban hoax.

            Sampurasun.

Enemy of My Enemy is My Friend

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Musuh dari musuhku adalah temanku. Begitu arti dari judul tulisan ini. Hal ini sudah menjadi fenomena kehidupan dari zaman ke zaman, baik dalam kehidupan individu, sosial, bertetangga, kenegaraan, maupun hubungan internasional. Jika seseorang mempunyai musuh, lalu musuhnya itu mempunyai musuh, pihak yang memusuhi musuhnya itu biasanya menjadi temannya. Kalau saling kenal dengan pihak yang memusuhi musuhnya, biasanya terjadi koalisi. Kalaupun tidak saling kenal, tetap saling mendukung dalam menjatuhkan musuh yang sama. Meskipun pertemanan itu tidak masuk akal, mereka tetap saling mendukung.

            Jika melihat hubungan internasional saat ini, khususnya mengenai Uighur, Xinjiang, Cina, pemeo “enemy of my enemy is my friend” ini sangat terlihat. Ketika saat ini terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, kemudian “Wall Street Journal” menurunkan berita tentang pelanggaran Ham di Xinjiang, Cina, ramai-ramai negara barat kapitalis mendukung berita itu dan berdiri bersama Amerika Serikat. Hal itu disebabkan Cina adalah musuh mereka bersama dalam hal ekonomi. Lejitan ekonomi Cina di Asia dan dunia yang luar biasa mengkhawatirkan posisi negara-negara itu yang biasanya berada di atas angin. Bagi mereka, Cina harus jatuh.

            Demikan pula Hongkong yang ikut demonstrasi mengecam pemerintah pusat Cina terkait Uighur. Hongkong ikut menentang Cina karena memang bermusuhan dengan Beijing terkait isu RUU Ekstradisi. Ketika Hongkong berdemonstrasi tentang RUU itu, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tentang kekhawatirannya atas apa yang terjadi antara polisi dengan demonstran Hongkong. Oleh sebab itu, Hongkong pun ikut-ikutan “berteman” dengan barat kapitalis menentang Cina.

            Hal yang sama pun terjadi di Indonesia. Mereka yang masih belum mampu “move on” dari Pilpres RI April 2019, masih memusuhi Jokowi atau seluruh pendukung 01. Berita dari Wall Street Journal segera dipercaya dan dijadikan amunisi untuk menyerang Jokowi dan jajarannya karena memang pemerintahan Jokowi sedang “mesra” membangun kerja sama dengan Cina.

            Meskipun biasanya menentang barat-kapitalis karena dianggap bertentangan dengan Islam,  mereka tidak melihat itu, tutup mata, karena berita Uighur itu menguatkan mereka untuk menjatuhkan martabat Cina sekaligus menghancurkan kredibilitas Jokowi dalam memimpin masyarakat muslim terbesar di dunia. Jokowi dianggap tidak mempedulikan keinginan umat Islam Indonesia dalam membela kepentingan umat Islam Uighur. Pendek kata, Jokowi diupayakan tergambar sebagai tidak pro Islam. Bahkan, anti-Islam, islamophobia. Siapa pun yang memusuhi Cina adalah teman mereka karena Cina adalah teman Jokowi.

            Begitulah. Musuh dari musuhku adalah temanku.

            Sampurasun.

Jangan Menjadi Generasi Lemah

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Teramat banyak yang membuat status atau postingan yang menandakan ketergantungan hidup tinggi kepada orang lain atau pihak lain. Tampak sekali ketergantungannya pada makhluk.

            Tidak punya uang, menyalahkan presiden. Tidak punya pekerjaan, menyalahkan presiden. Di-PHK, menyalahkan presiden. Tidak bisa sekolah, menyalahkan presiden. Putus sekolah/kuliah, menyalahkan presiden. Hidup miskin, menyalahkan presiden. Gagal bisnis, menyalahkan presiden. Bangkrut, menyalahkan presiden. Segala hal, menyalahkan presiden.

            Status-status itu banyak yang berasal dari masa kampanye Pilpres April 2019. Sebetulnya, status seperti itu sudah tidak perlu lagi karena hal itu menunjukkan kelemahan diri.

            Kita kerap menyalahkan pihak lain, presiden, atau pemerintah.

            Akan tetapi, pernahkah kita introspeksi diri?

            Sungguh, kondisi kita hari ini adalah akibat perilaku kita pada masa lalu.

            Kalau kita merasa kesulitan hidup saat ini, apakah kita pernah mengingat bagaimana dulu saat kita sekolah/kuliah?

            Apakah kita rajin, sungguh-sungguh, serius, atau malas-malasan?

            Ketika memiliki pekerjaan, apakah kita disiplin, jujur, baik dalam melayani, dan berusaha keras mengembangkan lembaga tempat kita bekerja?

            Dalam berinteraksi dengan orang lain, apakah kita membuat orang lain nyaman, senang, beruntung, atau malah merugikan hidup orang lain?

            Dalam berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, apakah kita bersungguh-sungguh taat mengabdi, berdoa, dan mempersedikit dosa atau justru banyak melakukan dosa?

            Sungguh, banyak hal dari masa lalu yang mempengaruhi hidup kita hari ini.

            Benar bahwa pemerintah atau presiden memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, kita sebagai rakyat tidak perlu memfokuskan diri bahwa hidup kita bergantung pada orang lain atau penguasa. Hal itu disebabkan kita akan menjadi terlalu lemah  menghadapi hidup. Hal yang paling baik dilakukan adalah introspeksi diri, memperbaiki diri, dan memperbarui diri agar menjadi pribadi-pribadi cerdas, tangguh, takwa yang tidak terpengaruh oleh apa pun dan siapa pun. Kalau mau bergantung, bergantunglah kepada Allah swt, bersandarlah kepada Allah swt.

            Prajurit yang kuat adalah yang mampu bertahan dalam segala cuaca. Tidak peduli panas, hujan, kemarau, dingin, angin, badai besar, orang yang tangguh selalu memiliki cara dan jalan dalam menghadapi tantangan hidup dan tidak cengeng menggantungkan diri kepada orang lain, siapa pun dia. Kita bisa melihat bahwa presiden boleh berganti, penguasa terus berubah, tetapi orang-orang yang tangguh tetap tangguh dan bertahan tetap menjadi orang-orang yang lebih unggul dibandingkan orang lain. Demikian pula sebaliknya, orang yang lemah, malas, tidak disiplin, kurang pengetahuan, selalu berada dalam keadaan lemah dan terpinggirkan. Siapa pun presiden/penguasa yang sedang manggung, keadaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri karena pada akhirnya kita dimintai pertanggungjawaban atas perilaku kita sendiri. Penguasa hanyalah fasilitator yang berkewajiban mempermudah kita untuk mendapatkan kemakmuran lahir dan kemakmuran batin. Penguasa atau pemerintah bukanlah donator yang menjadi penyantun kita setiap hari. Kalaupun pemerintah harus sampai mengeluarkan cash money, itu hanya diharapkan untuk sementara dan bukan untuk selamanya.  Kita harus mandiri.

            Mari kita sama-sama introspeksi diri, memperbaiki diri, dan memperbarui diri agar mendapatkan hidup yang lebih baik di dunia dan di akhirat.

            Sampurasun.

Perselisihan Sisa Pilpres RI 2019

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pilpres RI 2019 sudah selesai, tetapi sisa-sisanya masih sangat terasa. Kalau di kalangan politisi, memang sedang terjadi banyak dinamika soal bagi-bagi tugas, bagi-bagi kekuasaan. Hal itu sangat normal. Hal yang sangat menyedihkan adalah masih terjadinya keterbelahan atau polarisasi di masyarakat. Para pendukung Jokowi-Maruf (01) dan pendukung Prabowo-Sandi (02) masih saling diam, tidak mau berhubungan, dan enggan saling sapa. Padahal, mereka awalnya sama-sama teman, saling bersahabat.

            Pilpres RI 2019 sudah lama usai, seharusnya masyarakat sudah bangun dari situasi itu. Tak perlu lagi tegang, tak perlu lagi saling bisu. Kita semua bersaudara.

            Sungguh sangat mengesalkan dan menjengkelkan jika ada orang-orang yang sengaja membuat ketegangan di masyarakat dan memelihara kekusutan hubungan sosial. Hal yang sangat memuakkan adalah jika mereka mempertahankan suasana saling benci dengan dalih “atas nama Tuhan”. Sungguh, orang-orang ini “sesat dan menyesatkan”.  

            Berulang kali saya tulis bahwa kalimat yang paling sering harus diucapkan setiap muslim adalah kalimat basmalah.  Itu artinya, kita harus lebih memperkenalkan bahwa Allah swt itu Zat Yang Penuh Kasih, Penuh Rasa Sayang, Penuh Cinta. Hal itu pun harus mewujud dalam keseharian kita dengan cara merajut tali silaturahmi, membangun perdamaian, dan mewujudkan keharmonisan hubungan sosial. Bukan sebaliknya, membangun permusuhan dan memelihara persengketaan.

Sampurasun.

Dikendalikan Kepalsuan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pilpres RI 2019 sudah usai, Jokowi-Amin sudah menang melalui quick count, real count, hitung berjenjang Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan penetapan KPU. Hal itu ditambah dengan pengakuan pihak luar negeri dan rekonsiliasi yang telah terjadi dengan saingannya, pasangan Prabowo-Sandiuno.

            Sudah terang benderang Jokowi-Amin adalah pemenangnya dan Prabowo-Sandi siap membantu pemerintahan yang sah dan dipimpin oleh Jokowi-Amin. Akan tetapi, anehnya masih banyak yang mengharapkan Prabowo-Sandi menjadi Presiden RI dan Wapres RI. Mereka masih menggelorakan semangat kampanye demi kemenangan Prabowo-Sandi. Jelas hal tersebut merupakan khayalan tingkat tinggi yang sulit terjadi.

            Para pengkhayal itu kemungkinan dikendalikan informasi-informasi palsu yang memelihara semangat dan ketidakpahaman mereka atas tahapan politik yang terjadi di Indonesia. Tulisan-tulisan mereka di media sosial jauh bertentangan dengan kenyataan yang terjadi dan terkesan hanya hasil karangan murahan. Misalnya, mereka masih menggunakan Tagar-tagar untuk Pasangan 02, bahkan rekonsiliasi yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo dinyatakan sebagai sekedar kegiatan peresmian moda raya terpadu (MRT).

            Sungguh, besar kemungkinan mereka dikendalikan kekuatan pendusta yang selama ini mengampanyekan untuk tidak menonton televisi dan tidak mempercayai berita dari mana pun, kecuali dari kelompok mereka sendiri. Hal ini sungguh memprihatinkan dan perlu diambil tindakan tegas karena aktivitas ini membuat masyarakat tersudut dan terhalang dari informasi-informasi yang nyata dan bermanfaat.

            Hal ini sudah menjadi tugas aparat keamanan, pemerintah, para tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan masyarakat keseluruhan yang sadar bahwa kegiatan penuh dusta ini hanya akan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Jika dibiarkan, masyarakat akan terpolarisasi antara mereka yang percaya pada kenyataan dan mereka yang hanya percaya hoaks. Ini harus diatasi sedini mungkin untuk kebaikan bersama.

Sampurasun.

Sulitnya Rekonsiliasi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Bangsa Indonesia yang telah selesai menggelar Pemiihan Presiden RI, 17 April 2019, ternyata masih belum beranjak dari situasi keterbelahan masyarakat. Sebetulnya, polarisasi itu sudah sangat mengecil, hanya di bawah 15% yang masih belum menerima kenyataan bahwa pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Amin yang telah memenangkan Pilpres tersebut. Akan tetapi, meskipun semakin mengecil, suara mereka membisingkan banyak orang dan dikhawatirkan memicu gejolak sosial yang negatif, seperti, kebencian yang kemudian berlanjut ke arah pertarungan fisik, terutama antarormas.

            Sulitnya rekonsiliasi ini diakui oleh para elit politik yang sudah move on dari situasi kampanye dan berusaha bergerak ke masa depan dengan berbagai rencana membangun bangsa dan negara. Mereka paham bahwa sudah tidak perlu lagi ada polarisasi di tengah masyarakat maupun di kalangan sebagian kecil elit.

            Tak kurang dari mantan Jubir BPN 02 Andre Rosiade menjelaskan bahwa situasi keterbelahan masyarakat ini karena masih ada elit dan masyarakat yang merasa kecewa akibat dari kekalahan Prabowo-Sandi oleh Jokowi-Amin. Oleh sebab itu, Andre memohon maklum atas masih banyaknya kekecewaan itu. Dia sendiri mengakui sempat sakit selama dua hari pasca-pembacaan keputusan sidang Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin.

            Dia mengatakan hal itu ketika menjadi narasumber acara talk show di stasiun televisi MetroTV, Senin, 8 Juli 2019.

            Berdasarkan penjelasan dan pengakuan Andre Rosiade tersebut, masyarakat yang mayoritas sudah move on dari suasana Pilpres RI harus bersabar membiarkan situasi menjadi tenang mengikuti perjalanan waktu. Hal itu sebagaimana pepatah “biarkan waktu yang menyelesaikannya”. Meskipun demikian, tidak bisa kita hanya memaklumi mereka yang masih kecewa terus-menerus. Harus ada langkah-langkah nyata dari para petinggi partai dan Ormas pendukung Prabowo-Sandi yang berupaya keras untuk menenangkan situasi agar semakin cepat menyadari kenyataan bahwa Jokowi-Amin adalah pasangan yang legitimate untuk memimpin Indonesia hingga 2024. Bukan malah sebaliknya, semakin memanas-manasi situasi sehingga justru membuat semakin semrawut, baik pemikiran maupun tindakan.

            Mayoritas masyarakat harus maklum, tetapi para petinggi yang minoritas yang masih kecewa harus juga berperan keras untuk lebih membuat adem dan teduh situasi. Ingat, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia jauh lebih penting daripada terus-menerus mengumbar kekecewaan dan mendiskusikannya berulang-ulang tanpa ada langkah berarti untuk mengakhirinya.

Sampurasun.

Jangan Menukar Kasus Hukum dengan Kepentingan Politik

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Beberapa media main stream dalam liputan maupun acara-acara talk show mengisyarakatkan seolah-olah adanya prasyarat yang diberikan untuk terjadinya rekonsiliasi antara Jokowi, selaku presiden terpilih, dengan Prabowo, mantan saingannya dalam Pilpres 2019. Prasyarat itu berupa keinginan pembebasan ratusan orang yang sedang ditahan pihak kepolisian atau tersangkut hukum, misalnya, Rizieq Shihab, Bahar bin Smith, mereka yang diklaim ulama dan dianggap dikriminalisasi, serta lainnya terkait pelanggaran UU ITE, penghinaan, dan atau dugaan makar. Tentunya, prasyarat ini tidak diucapkan dengan tegas atau diminta secara resmi. Akan tetapi, situasi seperti itu terasa benar dan tergambar dalam beberapa acara talk show di televisi. Mungkin kondisi ini sama sekali tidak terjadi dan itu hanya perasaan masyarakat seperti saya dalam arti tak ada satu pun yang memberikan syarat untuk terjadinya rekonsiliasi semacam pertukaran kasus hukum dengan situasi politik ataupun terjadinya rekonsiliasi.

            Kalau memang itu tidak terjadi dan cuma perasaan masyarakat, terutama saya, bagus sekali. Akan tetapi, sangat disayangkan jika memang benar-benar terjadi.

            Rekonsiliasi itu upaya memperbaiki hubungan seperti keadaan sebelum terjadi perbedaan atau  menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin memerlukan kondis-kondisi tertentu untuk terjadinya rekonsiliasi. Akan tetapi, jika harus menukar dengan kasus-kasus hukum, sangatlah disayangkan. Negeri ini bisa terjerumus ke dalam situasi ketika “politik adalah panglima”, padahal kita tahu sudah sejak lama bahwa masyarakat berjuang agar “hukum menjadi panglima”. Sebaiknya, biarkanlah kasus hukum itu berjalan dengan segala kesulitan dan kemudahannya, hormati hasilnya dan tidak perlu dipertukarkan dengan apa pun. Ada bahaya yang akan timbul jika kasus hukum bisa dipertukarkan dengan politik. Pada masa depan bisa terjadi bahwa setiap Pilpres akan menjadi ajang memanfaatkan situasi untuk menukarkan kasus hukum dengan politik dengan dalih apa pun.

            Biarlah kasus hukum berjalan dengan terang benderang karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, kepastian dalam keadilan dan ketertiban, serta keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, jangan tukarkan kasus hukum siapa pun dia dengan kepentingan politik. Biarkanlah berjalan sendiri dengan normal. Kalaupun ada kelemahan, perbaiki pada masa depan. Kalaupun Presiden ingin menggunakan haknya dalam memberikan amnesti, abolisi, grasi, ataupun rehabilitasi, terserahlah, tetapi yang jelas segalanya harus terang-benderang dan transparan, tidak menyisakan ruang gelap yang tidak bisa dipahami masyarakat.

            Mudah-mudahan saya salah memandang dalam arti tak ada yang memberikan syarat bahwa rekonsiliasi bisa berjalan asal beberapa kasus hukum bisa diintervensi. Kalau memang ada syarat seperti itu, lalu dipenuhi, negeri ini bisa tertarik ke belakang sejarahnya sendiri dan tidak maju melangkah ke arah yang lebih baik, lebih adil, lebih tenteram, dan lebih transparan.

Sampurasun.

Beda Antara Rekonsiliasi dan Legitimasi

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Setelah memperhatikan komentar-komentar di Media Sosial mengenai situasi politik akhir-akhir ini, ada hal yang menarik, terutama mengenai ajakan rekonsiliasi dari Presiden Jokowi kepada rival utamanya Prabowo Subianto bersama para pendukungnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pasangan Capres 01 Jokowi-Maruf Amin berhasil mengalahkan pasangan Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019. Setelah menang, Jokowi mengajak untuk melakukan rekonsiliasi kepada Prabowo. Rekonsiliasi itu ternyata sulit terlaksana.

            Masyarakat bertanya-tanya mengapa itu sulit dilakukan?

            Berbagai dugaan pun bertebaran mulai dari kurang besarnya jiwa dalam menghadapi kekalahan, kecurigaan atas meningkatnya peluang komunisme, hingga Jokowi mencari legitimasi untuk kekuasaan yang telah diraih untuk kedua kalinya sebagai presiden Republik Indonesia. Adalah sangat tidak masuk akal jika Jokowi mengajak rekonsiliasi untuk mencari legitimasi. Seolah-olah sengaja Jokowi-Prabowo dihalangi untuk rekonsiliasi supaya Jokowi-Amin tidak legitimate dan tidak bisa dilantik menjadi Presiden dan Wapres RI untuk periode 2019-2024. Bahkan, masih ada yang bermimpi bahwa Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi presiden RI periode 2019-2024. Hal ini sungguh sangat mengherankan.

Legitimasi Jokowi-Amin

Legitimasi itu memiliki pengertian “pengakuan, penerimaan, persetujuan, dan pengesahan”.

            Legitimasi bagi Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden-Wapres RI terpilih sudah sangat kuat. Mereka dipilih oleh 85 juta rakyat Indonesia, dikuatkan oleh hasil Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan diakui kemenangannya oleh lebih dari empat puluh negara di dunia.

            Kurang legitimate apa lagi mereka?

            Jokowi-Amin tetap legitimate meskipun rekonsiliasi tidak terjadi. Pelantikan mereka tidak dipengaruhi oleh rekonsiliasi. Pelantikan jalan terus meskipun sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak mengakuinya, tidak menyetujuinya, bahkan membencinya.

            Dalam kenyataannya, setiap presiden di Indonesia dan di seluruh dunia ini tidak selalu disetujui oleh 100% rakyatnya. Selalu saja ada yang tidak suka dan tidak setuju. Akan tetapi, presiden terpilih tetap legitimate untuk memimpin penyelenggaraan negara.

            Adalah hal yang sia-sia jika menghalangi rekonsiliasi agar Jokowi-Amin tidak legitimate, apalagi berharap tidak dilantik, bahkan kalah oleh Prabowo-Sandi.

Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Rekonsiliasi mengandung arti “memulihkan keadaan ke keadaan sebelumnya sebelum terjadi perbedaan atau menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada”. Rekonsiliasi itu sangat berguna untuk meredam ketegangan, menciptakan suasana adem dan tenang.

            Adalah perilaku yang sangat mulia jika mengupayakan jalannya rekonsiliasi untuk kebaikan bersama. Kalau di antara manusia terjadi perselisihan/pertengkaran, adalah hal yang teramat mulia bagi pihak-pihak yang mengupayakan terjadinya rekonsiliasi. Sebaliknya, teramat buruklah mereka yang menghalang-halangi terjadinya rekonsiliasi. Jika dua orang bertengkar/berselisih bahkan bermusuhan, orang yang berupaya keras untuk memulihkan hubungan pasti jauh lebih baik dibandingkan mereka yang terus-menerus memelihara permusuhan. Begitulah hal yang saya pahami dalam ajaran Islam yang saya yakini penuh cinta, kasih, sayang, perdamaian, dan rahmat bagi semesta alam.

            Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan dan mempersatukan bangsa untuk melangkah ke masa depan. Hal ini tidak terkait langsung dengan legitimasi Jokowi-Amin karena mereka sudah legitimate dengan atau tanpa terjadinya rekonsiliasi.

            Terjadinya rekonsiliasi adalah untuk meneduhkan suasana berbangsa dan bernegara hingga berjalan beriringan saling bahu dan saling mengingatkan untuk kebaikan bersama.

Sampurasun.

Doa Buat Capres yang Tidak Dikabulkan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Dalam perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) RI, 2019, masyarakat terbagi tiga kubu, yaitu Kubu Jokowi, Kubu Prabowo, dan Kubu Golput (Golongan Putih). Demikian pula para ulama, habib, dan para ahli agama non-Islam, terbagi dalam kubu-kubu tersebut.

            Para ulama yang pro-Jokowi berdoa agar Jokowi menjadi presiden RI untuk yang kedua kalinya. Para ulama yang pro-Prabowo pun berdoa untuk kemenangan Prabowo menjadi presiden.

            Hal yang patut diperhatikan adalah pada akhirnya hanya satu orang yang menjadi presiden. Bisa Jokowi atau bisa Prabowo.

            Hal itu berarti ada doa para ulama yang tidak dikabulkan Allah swt.

            Doa ulama yang mana yang tidak dikabulkan Allah swt?

            Belum tahu. Akan tetapi, kita akan tahu setelah pelaksanaan Pilpres, April 2019.

            Hal itu pun berarti ada calon presiden yang tidak ditakdirkan untuk menjadi presiden RI berdasarkan hasil Pilpres 2019.

            Siapa yang tidak ditakdirkan menjadi presiden itu?

            Tidak tahu. Akan tetapi, kita bakalan tahu setelah melihat hasil Pilpres, April 2019.

            Tenang saja. Semua akan tampak jelas pada waktunya.

            Jadi, jangan berbuat yang aneh-aneh atau melakukan dosa untuk dukung-mendukung jagoannya masing-masing, apalagi membuat huru-hara dan keributan.

            Sungguh, pada dasarnya kepemimpinan itu sudah diatur oleh Allah swt. Kita hanya diuji oleh-Nya dalam keadaan ini.

            Apakah kita tetap berpegang pada jalan Allah swt atau berjalan pada jalan syetan?

            Apakah kita tetap berperilaku baik atau meluncur jatuh menjadi pembuat keonaran?

            Semuanya bergantung pada diri kita masing-masing. Sungguh, Allah swt melihat perbuatan kita sehari-hari, baik yang tampak di hadapan manusia atau yang tersembunyi dalam hati kita masing-masing.

            Hati-hati, kita akan diadili Allah swt atas perilaku kita itu, baik di dunia maupun di akhirat.

            Sampurasun.