Showing posts with label Maruf Amin. Show all posts
Showing posts with label Maruf Amin. Show all posts

Tuesday, 14 April 2020

Gagal Move On dari Jokowi


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Banyak orang yang tak mampu melupakan Jokowi. Tampaknya, mereka tak bisa ke lain hati. Hanya Jokowi yang terbayang di pikirannya. Padahal, Pilpres RI sudah usai, tetapi Jokowi masih terus diomongin setiap hari dari pagi hingga pagi lagi. Sementara itu, orang-orang sudah move on dari Prabowo Subianto, saingan Jokowi di Pilpres RI April 2019 lalu. Perbincangan tentang Prabowo sudah sangat sedikit meskipun pasti ingat, tapi sudah sangat jauh berkurang.

            Untuk apa sih ngomongin Jokowi terus?

            Takut Jokowi jadi presiden lagi nanti?

            Tidak akan bisa kan cuma dua periode.

            Pengen Jokowi jatuh?

            Itu mah cuma mimpi.

            Pengen Jokowi mundur?

            Jokowi bukan tipe orang yang suka mundur sejak masih tukang kayu. Lagian, para pendukungnya tidak akan membiarkan Jokowi mundur.

            Kan sudah dibilangin kalaupun Jokowi tidak terus menjadi presiden, gantinya pasti Wapres RI Maruf Amin. Kalau juga tidak bisa, gantinya bisa Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Kalau mereka tidak bisa juga, pemimpin Indonesia dipegang triumvirat, tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

            Jokowi adalah Presiden RI yang sah di dalam negeri, di luar negeri, bahkan saingannya pun, Prabowo Subianto, membantu Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan. Jadi, suka atau tidak, setuju atau tidak, mengakui atau tidak, Jokowi adalah Presiden RI.

            Lalu, buat apa terus-terusan ngomongin Jokowi?

            Nggak ada kerjaan pisan.

            Hal yang harus dilakukan sekarang oleh seluruh rakyat adalah membantu Jokowi sampai akhir jabatannya agar Indonesia bisa lebih baik lagi dan tetap bertahan dari berbagai macam bahaya. Bantuan itu bisa berupa dukungan atau kritikan, bukan buliyan, fitnahan, atau hoax.

            Kritikan itu perlu dan pasti bermanfaat. Misalnya, Jokowi itu salah melakukan …. Akibat kesalahan Jokowi adalah …. Seharusnya Jokowi melakukan …. Supaya rakyat dan negara menjadi ….

            Begitu cara mengkritik secara sederhana.

            Kalau buliyan, fitnahan, hoakan, sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan didengar karena tidak ada gunanya. Mereka inilah yang tidak bisa “move on” dari Jokowi. Mereka selalu ingat Jokowi. Sayangnya, tak ada manfaatnya, malah membahayakan dirinya sendiri. Kalau sampai melanggar UU ITE, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya dan dijemput untuk tidur di kantor polisi, baru menyesal dan malu.

            Kalau ada yang masih ingat, dulu sebelum Pilpres RI April 2019 saya mengingatkan jika ingin menjatuhkan atau mengalahkan Jokowi, jangan ngomongin Jokowi terus. Sebaiknya, perbanyak menulis atau memposting berbagai hal tentang kehebatan Prabowo. Akan tetapi, orang-orang nggak mau menurut. Tulisan saya di blog saya itu dibaca lebih dari 200.000 orang. Mereka terus saja membicarakan Jokowi, baik yang jelek maupun yang bagus. Akibatnya, hampir seluruh orang Indonesia membicarakan Jokowi. Para pendukungnya membicarakan kehebatan Jokowi, mereka yang anti membicarakan hal yang jelek tentang  Jokowi. Intinya, hanya satu nama itu yang  muncul dan terekam di kepala banyak orang, Jokowi. Dengan demikian, orang lebih mudah mengingatnya.

            Hasilnya, Jokowi menang, bukan?

            Coba kalau nama itu tidak banyak dibicarakan, hasilnya mungkin akan berbeda. Nggak mau pada nurut sih.

            Kecewa kan jadinya?

            Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ketika terjadi banjir yang menghebohkan Jakarta kemarin-kemarin itu, Anies dibanjiri hujatan, makian, bahkan gugatan ke pengadilan oleh warganya sendiri karena tidak mampu mengatasi banjir. Di samping itu, Anies pun mendapatkan dukungan penuh dari para pendukungnya.

            Tidak masalah tentang dukungan atau hujatan, tetapi yang jelas nama Anies banyak sekali muncul pada berbagai media cetak, elektronik, maupun Medsos. Akibatnya, ketika pengamat politik M. Qodari membuat survey tentang orang yang tepat untuk menjadi presiden RI jika pemilihan dilakukan saat ini, Anies menduduki peringkat kedua setelah Prabowo. Itu artinya Anies Baswedan adalah orang yang tepat untuk menjadi presiden RI saat ini jika Prabowo tidak ikut pencalonan Pilpres lagi. Itu versi survey M. Qodari.

            Jika ingin Anies menjadi presiden pada 2024, teruslah menulis atau memposting tentang kehebatan Anies Baswedan dan jangan lagi membicarakan Jokowi agar memori di kepala masyarakat hanya ada satu nama yang muncul, yaitu Anies Baswedan. Kalau masih gagal move on dari Jokowi, memori masyarakat terpecah dan masih mengingat Jokowi. Akibatnya, masyarakat akan mengikuti calon yang didukung Jokowi untuk Pilpres RI 2024.

            Meskipun berkelakar, Jokowi telah menyebut satu nama untuk 2024, yaitu Sandiaga Uno. Anies itu dekat dengan PKS, sedangkan Sandiuno itu kader Gerindra. Mereka berdua pada dasarnya berbeda dan sangat mungkin untuk bersaing pada 2024 untuk mendapatkan kursi presiden.

            Hal yang juga patut diingat bahwa Anies menjadi peringkat kedua setelah Prabowo adalah disebabkan dengan perhitungan bahwa Prabowo tidak lagi mencalonkan. Kalau Prabowo mencalonkan lagi, ya Prabowo yang kemungkinan besar menjadi presiden berikutnya. Hal itu disebabkan Anies wajar mendapatkan perhatian yang besar karena nama dan wajahnya sering muncul pada berbagai media dan Medsos, baik hal yang bagus maupun yang jelek. Prabowo yang sudah sangat kurang tampil pada berbagai media dan Medsos ternyata masih nomor satu. Apalagi nanti kalau masa kampanye lagi, Prabowo pasti akan lebih sering tampil kembali. Di samping itu, kemungkinan besar para pendukung Jokowi menjadi pemilih Prabowo karena Prabowo adalah menteri-nya Jokowi dan dekat dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.

            Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah Anies bisa menjadi posisi atas adalah disebabkan pula calon-calon presiden RI lain masih belum bergerak menampilkan diri sebagai calon presiden. Paling tidak, saya mendengar calon presiden selain Anies adalah ya itu tadi Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indarparawansa.

            Coba move on dari Jokowi. Bantu saja dia dengan dukungan dan kritikan. Sekeras apa pun kritikan pasti bermanfaat. Sekeras apapun buliyan, hinaan, makian, fitnahan, atau hoakan sama sekali tidak bermanfaat. Itu hanya ledakan emosi mirip cewek cengeng yang cowoknya direbut saingannya.   

            Tulislah hal-hal yang hebat tentang Anies Baswedan kalau mau Anies nanti jadi presiden. Kalau mau yang lain, bukan Anies, ya tulis hal-hal yang hebat tentang jagoannya, jangan lupa move on dari Jokowi.

            Sampurasun.

Friday, 13 December 2019

Habib Luthfi Tokoh Penyeimbang

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Nama Habib Luthfi bin Yahya mulai lebih dikenal luas seiring dengan dinamika politik di Indonesia, terutama sepanjang kampanye Pemilihan Presiden Indonesia April 2019. Sebelumnya memang sudah terkenal di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Akan tetapi, namanya terus dikenal lebih luas hingga hari ini.

            Jasanya dalam dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini adalah menyeimbangkan kesadaran politik masyarakat ke rel yang sebenarnya. Ketika banyak orang yang diakui atau mengakui dirinya sebagai “habib” dalam pengertian “keturunan Nabi Muhammad saw” dengan lantang menegaskan adalah pendukung pasangan Prabowo-Sandi (02), Habib Luthfi tampil dengan ketenangannya.

            Dalam berbagai pernyataannya Habib Luthfi lebih banyak menyuarakan nasihat-nasihatnya dan ketegasannya tentang perlunya menjaga kerukunan, ketertiban, dan kedamaian di Indonesia. Bahkan, dia sempat meminta aparat keamanan untuk tegas terhadap orang-orang yang melakukan huru-hara di Indonesia.

            Pada akhir menjelang hari-H pemilihan presiden, Habib Luthfi hadir pada beberapa stasiun televisi bersama dengan Jokowi. Keakraban Habib Luthfi dengan Jokowi tentu saja ditafsirkan langsung oleh masyarakat bahwa Habib Luthfi bin Yahya adalah pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin (01). Hal itu pun membuat masyarakat pendukung Jokowi-Maruf Amin lebih tenang untuk memastikan pilihannya kepada pasangan 01. Mereka tidak merasa kebingungan lagi karena sempat beberapa hari, bahkan beberapa minggu seolah-olah seluruh habib adalah pendukung 02. Karena orang yang bergelar habib banyak dihormati masyarakat, kemungkinan masyarakat berpikir untuk memilih 02 lebih besar. Tampilnya Habib Luthfi bin Yahya bersama Jokowi, menguatkan kesadaran masyarakat bahwa “tidak seluruh habib” memilih Prabowo-Sandi (02). Para habib pun ternyata memiliki pendapat, pemikiran, dan keinginan yang berbeda.

            Fenomena tersebut menyeimbangkan kesadaran masyarakat bahwa memilih pemimpin atau presiden tetaplah berdasarkan latar belakang, pengalaman, daya tarik personal, program kerja, visi-misi, dan lain sebagainya. Masyarakat semakin sadar bahwa memilih presiden itu bukan atas dasar dukungan orang-orang yang mengaku atau diakui sebagai habib. Buktinya, para habib pun berbeda pilihan. Artinya, masyarakat pun boleh berbeda pilihan sebagaimana para habib yang juga ternyata boleh berbeda pilihan.

            Sebetulnya, banyak habib lain yang juga satu sikap dengan Habib Luthfi bin Yahya, tetapi saya melihatnya Habib Luthfi lebih banyak tampil pada berbagai media, terutama di media sosial. Hal itu tak lepas dari kerja-kerja para pendukungnya yang kerap memposting Habib Luthfi di akun-akun Medsos mereka.

            Sekarang Habib Luthfi bin Yahya menjadi anggota Wantimpres. Artinya, Habib Luthfi memiliki alat yang lebih kuat untuk memberikan banyak masukan, kritikan, sekaligus nasihat kepada Presiden Jokowi. Nasihat-nasihatnya bisa disampaikannya sendiri secara langsung, bisa pula bareng-bareng anggota Wantimpres lainnya. Nasihat-nasihatnya bisa disampaikan kapan saja, baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden. Nasihat-nasihatnya, insyaallah berharga. Meskipun demikian, nasihat itu ya nasihat, bukan perintah untuk Presiden. Artinya, Presiden bisa menggunakan nasihat-nasihat dari Wantimpres ataupun tidak menggunakannya karena Presiden pun memiliki pertimbangan sendiri. Akan tetapi, bagaimana pun Habib Luthfi bin Yahya adalah salah seorang terbaik di Indonesia bersama dengan delapan orang lainnya yang dipercaya untuk memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi secara resmi.

            Sampurasun.

Tuesday, 15 October 2019

Jangan Demonstrasi pada 20 Oktober 2019

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Hal ini sudah saya diskusikan berulang-ulang dengan murid-murid saya, baik yang di MA Mawaddi, Kamasan, Banjaran; Universitas Al Ghifari, Fisip, HI, Bandung; maupun di STAI Yamisa, Soreang. Bagi siswa MA Mawaddi, jelas mereka tidak boleh ikut demonstrasi karena masih di bawah umur, belum mempunyai kecakapan dalam berurusan dengan hukum. Bagi mahasiswa, boleh berdemonstrasi, tetapi jangan pada 20 Oktober 2019. Hal itu disebabkan  hari itu adalah pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Sebaiknya, kalau mau demonstrasi, mulai pada 21 Oktober 2019 saja. Damai, tertib, dan logis. Hal ini sudah saya diskusikan dengan murid-murid saya sebelum adanya adanya larangan dari pihak berwenang untuk tidak demonstrasi mulai 15 s.d. 20 Oktober 2019. Mudah-mudahan larangan atau imbauan ini dipatuhi untuk kebaikan bersama dan tidak ada yang mengacaukannya.

            Pada tanggal 20 itu seluruh dunia melihat Indonesia, punya banyak harapan terhadap Indonesia. Sebaliknya, Indonesia pun punya banyak harapan terhadap dunia agar dapat menggunakan energi dunia untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Teorinya sederhana saja. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang paling ramah di dunia. Indonesia pun membutuhkan banyak investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk membangun ekonomi dan peradaban. Jika terjadi demonstrasi pada tanggal itu, keramahan rakyat Indonesia akan tercoreng oleh aksi-aksi kekerasan dan tidak terpelajar karena bisa dilihat bahwa beberapa aksi demonstrasi kemarin-kemarin berakhir dengan tidak terkendali, ricuh, dan menimbulkan korban jiwa meskipun dengan “dalih ada kelompok lain yang anarkis”. Di samping itu, iklim investasi di Indonesia pun bisa terganggu karena setiap pemodal yang ingin berinvestasi selalu melihat stabilitas keamanan di tempat mereka hendak berinvestasi.

            Contoh mudah adalah jika kita memiliki uang Rp25 juta dan hendak mendirikan warung atau kios di sebuah tempat, tetapi di tempat itu situasinya tidak aman, banyak keributan, premanisme, dan tidak tertib, akankah kita melanjutkan rencana kita untuk berdagang di tempat itu?

            Pasti tidak, bukan?

            Kita pasti ingin berdagang di tempat yang tenang, aman, tertib, berpenduduk banyak, dan berdaya beli tinggi.

            Begitulah para investor asing, akan membatalkan niatnya menanamkan modal di Indonesia jika tidak tertib, tidak aman, banyak huru-hara, dan aksi kekerasan. Bahkan, para pemodal dari dalam negeri pun bisa keluar dari Indonesia dan menanamkan modalnya di luar negeri. Ini pernah terjadi pascareformasi 1998. Karena banyak aksi-aksi lanjutan yang membuat para pengusaha “kesusahan”, akhirnya para pengusaha dalam negeri mengalihkan usahanya ke luar negeri, seperti, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

            Kalau Indonesia sudah dinilai tidak menjadi tempat aman untuk berbisnis, siapa yang rugi?

            Kita semua yang rugi. Perusahaan berkurang dan menjadi lesu, penerimaan pajak berkurang, lapangan kerja semakin sulit, pengangguran makin banyak, efeknya kriminalitas meningkat, tanah air Indonesia pun bisa turun dari negara berkembang menjadi negara terbelakang. Kita bisa lihat negara-negara luar yang tidak aman dan gemar berkelahi, turun menjadi negara terbelakang, miskin, dan sulit untuk memperbaiki diri.

            Jangan demonstrasi pada 20 Oktober 2019. Tetaplah menjadi rakyat ramah yang mampu mewujudkan iklim usaha yang menyenangkan.

            Sampurasun.

Tuesday, 16 July 2019

Kecewa Sama Prabowo, Bikin Partai Sendiri Saja


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Setelah Jokowi dan Prabowo melakukan rekonsiliasi (13 Juli 2019), ternyata banyak pendukung Prabowo yang kecewa. Mereka ingin rekonsiliasi tidak terjadi, tetapi kenyataannya terjadi. Hal itu disebabkan agenda-agenda mereka runtuh secara tiba-tiba dengan adanya pengakuan dan pernyataan resmi yang diberikan Prabowo kepada Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019.

            Koalisi Adil Makmur memang sudah dibubarkan.  Partai-partai pengusung Prabowo-Sandi kembali dan dikembalikan ke kedaulatannya masing-masing, tidak lagi terikat pada koalisi. Mereka bergerak bebas sekehendak mereka. Ada yang sudah memastikan dirinya menjadi oposisi yang bertindak sebagai “pengingat” Jokowi dan penyeimbang kekuasaannya, yaitu PKS. Selebihnya, sampai tulisan ini dibuat masih belum jelas sikapnya, entah bergabung Jokowi, entah berada di luar pemerintahan. Para pendukung Prabowo yang kelimpungan dan tampak lebih kecewa adalah kelompok-kelompok yang bukan partai. Mereka kehilangan “tunggangan”, baik Prabowo maupun partai-partai pendukung untuk memuluskan agenda-agenda sendiri yang tampak berbeda dengan apa yang menjadi ide Prabowo sendiri.

            Prabowo-Sandi memiliki agenda-agenda yang menurut beberapa pengamat “beririsan” dengan agenda-agenda Jokowi-Maruf Amin. Artinya, keinginan Jokowi-Amin mirip dengan keinginan Prabowo-Sandi dalam memajukan dan membuat Indonesia adil makmur.

            Oleh karena itu, wajar jika Prabowo ketika rekonsiliasi menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi-Amin. Kesiapan Prabowo membantu pemerintah itu bisa dengan memperkuat dan bergabung Jokowi atau mendorong dengan cara memberikan pengawasan dan kritik-kritik konstruktif dari luar pemerintahan. Bagi Prabowo, keutuhan dan keselamatan NKRI jauh lebih penting dibandingkan kepentingan-kepentingan politik sesaat, sebagaimana dalam surat yang ditulisnya sendiri kepada Amien Rais, pentolan PAN.

            Hal itulah yang membuat pendukung Prabowo-Sandi nonpartai kecewa. Partai seperti PKS juga sebetulnya seperti sedikit kecewa, tetapi mereka masih bisa berkiprah dalam politik secara resmi melalui lembaga legislatif DPR. Adapun pendukung nonpartai seperti kehilangan arah dan pegangan karena agenda-agenda politik mereka “melayang tak lagi bertenaga”.

            Berkaca dari pengalaman tersebut, sebaiknya pendukung Prabowo-Sandi nonpartai jangan lagi menggunakan siapa pun dan apa pun sebagai kendaraan politik. Jika ingin memperjuangkan agendanya sendiri, buat saja partai sendiri. Dengan demikian, mereka bisa menguji kemampuan dirinya untuk terjun langsung dalam persaingan politik. Jika berhasil, mereka memiliki kekuatan semakin besar. Jika gagal, mereka lebih menyadari berbagai kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi dalam berpartai.

            Presiden pertama RI Ir. Soekarno pernah berkata, “Aku tidak suka orang Islam yang merintih-rintih, ‘janganlah Islam dipisahkan dari negara’. Aku lebih suka orang Islam yang berani menjawab tantangan zaman. Penuhilah kursi-kursi parlemen itu jika engkau benar-benar rakyat Islam!”

Sampurasun.

Friday, 5 July 2019

Beda Antara Rekonsiliasi dan Legitimasi


oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya
Setelah memperhatikan komentar-komentar di Media Sosial mengenai situasi politik akhir-akhir ini, ada hal yang menarik, terutama mengenai ajakan rekonsiliasi dari Presiden Jokowi kepada rival utamanya Prabowo Subianto bersama para pendukungnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pasangan Capres 01 Jokowi-Maruf Amin berhasil mengalahkan pasangan Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019. Setelah menang, Jokowi mengajak untuk melakukan rekonsiliasi kepada Prabowo. Rekonsiliasi itu ternyata sulit terlaksana.

            Masyarakat bertanya-tanya mengapa itu sulit dilakukan?

            Berbagai dugaan pun bertebaran mulai dari kurang besarnya jiwa dalam menghadapi kekalahan, kecurigaan atas meningkatnya peluang komunisme, hingga Jokowi mencari legitimasi untuk kekuasaan yang telah diraih untuk kedua kalinya sebagai presiden Republik Indonesia. Adalah sangat tidak masuk akal jika Jokowi mengajak rekonsiliasi untuk mencari legitimasi. Seolah-olah sengaja Jokowi-Prabowo dihalangi untuk rekonsiliasi supaya Jokowi-Amin tidak legitimate dan tidak bisa dilantik menjadi Presiden dan Wapres RI untuk periode 2019-2024. Bahkan, masih ada yang bermimpi bahwa Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi presiden RI periode 2019-2024. Hal ini sungguh sangat mengherankan.


Legitimasi Jokowi-Amin
Legitimasi itu memiliki pengertian “pengakuan, penerimaan, persetujuan, dan pengesahan”.

            Legitimasi bagi Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden-Wapres RI terpilih sudah sangat kuat. Mereka dipilih oleh 85 juta rakyat Indonesia, dikuatkan oleh hasil Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan diakui kemenangannya oleh lebih dari empat puluh negara di dunia.

            Kurang legitimate apa lagi mereka?

            Jokowi-Amin tetap legitimate meskipun rekonsiliasi tidak terjadi. Pelantikan mereka tidak dipengaruhi oleh rekonsiliasi. Pelantikan jalan terus meskipun sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak mengakuinya, tidak menyetujuinya, bahkan membencinya.

            Dalam kenyataannya, setiap presiden di Indonesia dan di seluruh dunia ini tidak selalu disetujui oleh 100% rakyatnya. Selalu saja ada yang tidak suka dan tidak setuju. Akan tetapi, presiden terpilih tetap legitimate untuk memimpin penyelenggaraan negara.

            Adalah hal yang sia-sia jika menghalangi rekonsiliasi agar Jokowi-Amin tidak legitimate, apalagi berharap tidak dilantik, bahkan kalah oleh Prabowo-Sandi.


Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo
Rekonsiliasi mengandung arti “memulihkan keadaan ke keadaan sebelumnya sebelum terjadi perbedaan atau menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada”. Rekonsiliasi itu sangat berguna untuk meredam ketegangan, menciptakan suasana adem dan tenang.

            Adalah perilaku yang sangat mulia jika mengupayakan jalannya rekonsiliasi untuk kebaikan bersama. Kalau di antara manusia terjadi perselisihan/pertengkaran, adalah hal yang teramat mulia bagi pihak-pihak yang mengupayakan terjadinya rekonsiliasi. Sebaliknya, teramat buruklah mereka yang menghalang-halangi terjadinya rekonsiliasi. Jika dua orang bertengkar/berselisih bahkan bermusuhan, orang yang berupaya keras untuk memulihkan hubungan pasti jauh lebih baik dibandingkan mereka yang terus-menerus memelihara permusuhan. Begitulah hal yang saya pahami dalam ajaran Islam yang saya yakini penuh cinta, kasih, sayang, perdamaian, dan rahmat bagi semesta alam.

            Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan dan mempersatukan bangsa untuk melangkah ke masa depan. Hal ini tidak terkait langsung dengan legitimasi Jokowi-Amin karena mereka sudah legitimate dengan atau tanpa terjadinya rekonsiliasi.

            Terjadinya rekonsiliasi adalah untuk meneduhkan suasana berbangsa dan bernegara hingga berjalan beriringan saling bahu dan saling mengingatkan untuk kebaikan bersama.


Sampurasun.

Wednesday, 10 April 2019

Memecah Belah Ulama


oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya

Dalam suasana Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg yang digelar April 2019 ini, situasi harus diakui bahwa masyarakat “memanas” karena dipanas-panasi melalui media sosial. Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah banyaknya orang yang mengklaim diri atau diklaim sebagai ulama ikut juga terlibat dalam suasana yang panas ini. Secara sepintas saja sudah sangat jelas terlihat bahwa ada ulama dan habib yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin dan ada yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Sayangnya, di media sosial berseliweran postingan-postingan, baik itu kata-kata maupun video yang isinya memaki-maki ulama hingga ada istilah yang menurut saya aneh, yaitu, “ulama kami, ulama kalian, ulama mereka”. Istilah itu menunjukkan dengan jelas adanya perpecahan di antara orang-orang yang mengklaim diri atau diklaim sebagai ulama.

            Saya sungguh tidak tahu apakah perpecahan itu diakibatkan oleh orang di luar Indonesia yang ingin memecah para ulama di Indonesia, apakah diciptakan oleh para politikus busuk yang hanya peduli kekuasaannya dan tidak peduli dengan keharmonisan rakyat Indonesia, atau memang orang-orang yang disebut ulama itu sendiri yang menginginkan kondisi seperti itu. Sungguh saya tidak tahu hal itu dan hanya bisa diketahui melalui penelitian mendalam, baik menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran di antara keduanya.

            Kenyataan seperti itu membuat saya bertanya-tanya apakah mungkin para ulama bisa saling memaki, menghujat, dan saling merendahkan?

            Apa dan siapa sih sebenarnya yang disebut ulama itu?

            Di dalam beberapa literatur yang saya baca dan dari pemahaman orang Indonesia secara umum, ulama biasa dipahami sebagai orang yang berilmu agama dan menjadi pemimpin agama di lingkungan masyarakat. Intinya, ulama itu adalah orang yang berilmu.

            Kalaulah artinya hanya seperti itu, tidak perlu heran jika banyak orang yang mengaku-aku sebagai ulama atau diakui sebagai ulama. Kemudian, terjadi banyak percekcokan, perselisihan, pertengkaran karena perbedaan kepentingan, kekuasaan, pengaruh, harga diri, atau kedudukan. Tak heran pula ada istilah ulama su yang biasa diartikan sebagai ulama buruk atau ulama jahat. Hal itu juga secara bahasa tidaklah salah jika ulama su adalah orang berilmu yang buruk atau jahat.

            Hal tersebut dapat menjawab pertanyaan saya tentang apakah para ulama bisa saling menghujat, memaki, memfitnah, atau merendahkan?

            Jawabannya, “Bisa!”

            Hal itu disebabkan bahwa arti ulama yang digunakan hanyalah ‘orang berilmu’. Perpecahan di antara ulama pun tidak bisa dihindari dan itu memalukan bagi kaum muslimin.


Arti Ulama dalam Al Quran
Berbeda jika kita menggunakan Al Quran untuk memahami apa dan siapa itu ulama. Dalam Al Quran arti ulama itu tidak sebatas orang berilmu agama dan menjadi pemimpin agama, tetapi “orang yang memiliki rasa takut kepada Allah swt”.

            Allah swt berfirman, “… Di antara hamba-hamba Allah, yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama….” (QS Fathir : 28)

            Para ahli tafsir mengatakan bahwa ulama itu adalah orang yang berilmu agama tinggi yang dengan ilmunya mengantarkan dirinya takut kepada Allah swt. Intinya, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah swt.

            Hal ini mudah dipahami karena untuk memiliki rasa takut kepada Allah swt, harus memiliki ilmu tentang Allah swt. Arti kebalikannya adalah jika tidak takut kepada Allah swt, ia tidak memiliki ilmu tentang Allah swt. Takut karena memiliki ilmunya. Tidak takut karena tidak memiliki ilmunya.

            Dengan menggunakan arti ulama yang berasal dari Al Quran, sangatlah tidak mungkin terjadi perpecahan di antara ulama. Orang yang takut kepada Allah swt tidak mungkin saling mencaci, saling memaki, saling menghujat, atau saling merendahkan. Orang-orang ini takut sekali jika pikirannya, kata-katanya, dan perbuatannya menimbulkan kerusakan di muka Bumi dengan menyakiti  hati dan fisik orang yang takut kepada Allah swt. Orang yang takut Allah swt mustahil menyakiti orang yang takut kepada Allah swt.

            Hal itu menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak perlu ada istilah ulama su karena tidak mungkin orang yang takut Allah swt berbuat buruk atau jahat. Sudah pasti orang jahat dan buruk adalah bukan orang yang takut kepada Allah swt. Dia pasti bukan ulama.

            Apalagi jika kita menggunakan kata “takwa” untuk mengganti kalimat “orang yang takut kepada Allah swt”, akan jelas terlihat jalan logisnya. Kata takwa memiliki makna pula “takut kepada Allah swt”.

            Sangatlah tidak masuk akal jika ada kalimat “orang takwa yang jahat” atau “orang takwa yang buruk”. Orang takwa itu selalu baik karena takut kepada Allah swt.

            Akan tetapi, masuk akal jika ada kalimat “orang berilmu yang jahat” atau “orang berilmu yang buruk”.


Tak Mungkin Ulama Berpecah Belah
Jika kita melihat perpecahan atau konflik di antara orang yang katanya “ulama”, itu disebabkan mereka sesungguhnya bukan ulama atau orang jahat yang sedang menyakiti ulama. Tidak mungkin ulama dengan ulama saling menyakiti. Tidak mungkin orang takwa dengan orang takwa saling merendahkan. Pasti salah satu ada yang jahat atau kedua-duanya jahat.

            Kalau sama-sama takwa dan takut kepada Allah swt, mengapa harus bertengkar?

            Ulama su sesungguhnya bukanlah ulama dalam pandangan Allah swt. Mereka hanyalah orang-orang yang merasa nikmat mengklaim diri atau diklaim orang lain sebagai ulama. Akan tetapi, tidak dalam pandangan Allah swt. Mereka hanyalah manusia jahat dan buruk.

           Saya mohon maaf jika dalam tulisan saya ini terdapat kesalahan. Apabila para pembaca yang baik hati menemukan kesalahan, tolong koreksi saya dengan baik dan berikan saya tambahan ilmu yang baik. Saya sangat senang mendapatkan banyak koreksi sehingga saya dapat memperbaiki diri dengan lebih baik lagi.

Sampurasun.

Monday, 20 March 2017

Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi

oleh Tom Finaldin


Bandung, Putera Sang Surya
Gubernur Ahmad Heryawan sudah harus menyelesaikan masa tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Harus ada orang lain yang menggantikan posisinya sebagai gubernur.

            Ada banyak tokoh dan pemimpin yang hebat di Jawa Barat, tetapi saya harus mengakui bahwa Ridwan Kamil adalah satu sosok yang bisa sangat diandalkan untuk memimpin Jawa Barat. Dia sudah relatif berhasil mempercantik Kota Bandung. Dia sudah berhasil menjaga dirinya untuk bekerja dengan baik dan tidak memiliki masalah yang dapat menjerumuskannya menjadi orang yang korup. Dia pun relatif tidak memiliki masalah secara pribadi dengan warganya. Dia baik-baik saja dan mampu memanfaatkan potensi dirinya dalam memimpin Kota Bandung sebagai walikota. Ia arsitek nasionalis muslim berjiwa Sunda. Hal itu bisa dilihat dengan jelas, baik dari caranya berbicara, bersikap, dan mengambil kebijakan.

            Adalah hal yang tepat jika Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) pimpinan Surya Paloh yang dengan prinsip hebat “politik tanpa mahar” mendorong Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Saya bilang politik tanpa mahar ini merupakan prinsip yang sangat hebat karena sepanjang pengetahuan saya baru Nasdem yang melakukannya, partai lain masih belum atau paling tidak belum mendeklarasikan sebagaimana Nasdem mendeklarasikan dirinya. Bahkan, mungkin baru Nasdem partai yang melakukannya di seluruh dunia ini. Hal ini merupakan fenomena yang harus dipelajari dan diteliti karena bisa mereduksi beberapa kebobrokan yang ada di dalam sistem politik demokrasi.

RIDWAN KAMIL. Foto: www.boombastis.com

            Ridwan Kamil memang tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan uang untuk menempati posisi politik karena sudah banyak mengumpulkan prestasi dan kekaguman masyarakat terhadap dirinya. Ia tidak perlu jor-joran memperkenalkan dirinya karena sudah terkenal. Ridwan Kamil hanya cukup mempromosikan dirinya, latar belakang, hidupnya, dan menampakkan prestasinya selama menjadi Walikota Bandung di samping visi dan misinya untuk membangun Jawa Barat pada masa depan yang lebih baik. Uang yang diperlukan pasti ada, tetapi tidak akan sebesar mereka yang berminat menjadi gubernur Jawa Barat tanpa banyak prestasi dan kurang dikenal. 


Wakil Gubernur
Untuk menjadi gubernur, tentu saja membutuhkan seorang wakil gubernur. Sosok wakil gubernur ini bukan hanya berguna dalam meraih banyaknya suara, melainkan pula harus berguna dalam menjalankan roda pemerintahan. Gubernur dan wakilnya harus berbagi tugas agar pembangunan masyarakat bisa lebih cepat mencapai tujuan. Jangan kayak yang dulu-dulu pada berbagai daerah. Sosok wakil hanya berguna dalam meraih suara. Akan tetapi, dalam menjalankan pemerintahan “berantem” melulu dengan atasannya karena saling merasa paling berjasa. Akhirnya, “cerai” dan  berhadapan dalam pemilihan pada periode berikutnya.

            Untuk wakil gubernur Jawa Barat, sosok yang menurut saya tepat adalah Dedi Mulyadi. Ketokohan dia sebagai urang Sunda sudah tidak bisa diragukan lagi. Ia sangat mencintai budaya Sunda dan budaya Indonesia. Baginya, jati diri seseorang itu harus ditampakkan melalui budayanya sendiri sehingga bisa tampil baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Dedi adalah muslim Indonesia yang mencintai budaya. Dengan itulah, dia membangun Purwakarta. Ia orang baik. Ia tidak bermasalah dalam korupsi. Ia orang yang hemat dalam pengeluaran untuk hal-hal yang memang seharusnya dihemat sehingga mampu membelanjakan APBD untuk kepentingan yang lebih besar.

DEDI MULYADI. Foto: news.okezone.com

            Dedi Mulyadi memiliki banyak potensi dan ide-ide spektakuler di dalam kepalanya untuk membangun masyarakat menjadi cerdas, berbudaya, dan religius. Ia banyak menuntut pemerintah pusat dan provinsi untuk menyelesaikan kewajibannya di Purwakarta agar masyarakat Purwakarta dapat lebih terlayani dan sejahtera. Ia merasa bahwa dirinya sudah melakukan banyak kewajibannya sebagai pemimpin Purwakarta, tetapi masyarakat Purwakarta harus lebih dapat merasakan hadirnya pembangunan yang wajib dilakukan provinsi dan pemerintah pusat. Setidak-tidaknya, itulah yang membuat saya tertarik ketika berkunjung ke Purwakarta, saat masih menjadi staf DPD RI mendampingi Prof. H. Mohamad Surya. Dia pandai berhemat untuk hal-hal yang bisa dihemat, misalnya, dalam hal makan dan minum. Ia menghidangkan makanan yang biasa-biasa saja tidak mewah, tetapi nikmat. Ia menyuguhi makanan khas Sunda yang murah dan sehat, seperti, nasi timbel, tahu, tempe, jambal, sayur asem, daging ayam, lalapan, dan sambal. Minumannya juga biasa saja, seperti, air putih, teh, bajigur, dan bandrek. Snack-nya juga murah meriah, seperti, kacang tanah, ubi, dan ketela rebus. Berbeda dengan kepala daerah lain yang suka memberikan hidangan makanan dan minuman yang mahal-mahal, bahkan produk luar negeri.

            Tak heran jika Dedi bisa memberikan banyak santunan kepada pengurus DKM, guru ngaji, orang yang berhutang, orang bangkrut, dan orang-orang kurang beruntung lainnya. Pernah ada sekeluarga yang bangkrut dibantu Dedi dengan membelikan sepasang kambing sebagai modal kerja. Pernah pula Dedi membiayai operasi jantung seorang Hansip sampai seharga 40 juta rupiah.

            Dedi Mulyadi orang baik, punya banyak prestasi, dikenal, dan memiliki banyak gagasan untuk masyarakat. Jika dia bisa menjadi wakil gubernur, kewajiban provinsi yang kerap dimintanya dapat dilakukannya sendiri untuk Jawa Barat, sebagaimana dia membangun Purwakarta.


Kampanye Mendidik
Sebaiknya, memang Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi berpasangan dan jangan berhadapan. Dengan demikian, suara masyarakat akan terkumpul bulat. Wajib diingat ketika pemilihan gubernur yang lalu-lalu berhadapan antara Dany Setiawan dan Agum, padahal konstituen mereka adalah massa yang sama. Akibatnya, suara pecah dan tidak ada yang menang. Justru yang menang adalah pasangan yang sama sekali tidak diunggulkan alias “kuda hitam”, yaitu pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf. Padahal, saat itu pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf kalau dalam dunia sepak bola bisa dibilang under dog.

            Dedi tidak perlu berhadapan dengan Ridwan Kamil dan tidak perlu berspekulasi yang akhirnya bisa bikin kaget dan kecewa. Ridwan Kamil sudah berada pada posisi on the top pada masa sekarang ini di mata masyarakat. Tidak perlu melawan orang yang sudah kuat karena memang Ridwan Kamil adalah Walikota Bandung dan Kota Bandung adalah pusatnya Jawa Barat. Wajar jika dia menjadi gubernur.

            Demikian pula sebaliknya, Ridwan Kamil jangan pasang kuda-kuda melawan Dedi Mulyadi karena Dedi akan sangat berperan banyak, baik dalam proses pemilihan maupun dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercipta Jawa Barat yang religius, cerdas, berbudaya, sejahtera, dan bahagia. Dedi Mulyadi akan menambah daya dorong dan citra positif, baik bagi Ridwan Kamil maupun bagi masyarakat Jawa Barat.

            Ridwan-Dedi adalah pasangan yang baik. Mereka berdua bisa berkampanye dengan baik dan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan. Permasalahan terbesar masyarakat, yaitu persoalan ekonomi dan daya beli, insyaallah, akan mendapat jalan dari sinergi positif antara Ridwan dan Dedi.

            Kampanye yang harus banyak dilakukan, terutama oleh Dedi Mulyadi adalah kampanye yang mendidik masyarakat, terutama dalam hal hubungan antara Islam dan budaya. Kita tahu bahwa Dedi Mulyadi pernah dilaporkan oleh Rizieq-FPI soal penghinaan terhadap Islam. Bagi saya, laporan Rizieq itu mengada-ada karena hanya untuk meng­-counter laporan dari Ormas Sunda atas kebodohan Rizieq yang telah memplesetkan sampurasun menjadi campur racun.

            Justru laporan Rizieq-FPI itu membuat saya semakin kagum terhadap Dedi Mulyadi karena kalimat-kalimat dalam buku Dedi yang dianggap menghina itu merupakan pengetahuan baru tentang Islam. Islam itu agama yang sangat komprehensif dan meliputi berbagai ilmu pengetahuan. Dedi menerangkannya dengan menggunakan bahasa rasa dan itu sangat amazing.

            Ada baiknya Dedi Mulyadi mengadakan acara-acara semacam bedah buku Dedi sehingga pemahaman Dedi bisa didiskusikan oleh masyarakat dan mencerahkan banyak pihak. Jadi, di samping kampanye, juga memberikan masyarakat banyak ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar agar rakyat Jawa Barat bersikap lebih positif, baik untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, terhadap pemerintahnya, dan kepada Allah swt.

            Toh, Dedi Mulyadi sudah mendapatkan dukungan dari Ketua MUI Maruf Amin untuk ikut serta dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Itu artinya, hambatan dari kalangan Islam sudah clear, hampir tidak ada. Paling-paling mungkin cuma dari Rizieq-FPI. Itu mah kecil, kecil sekali, lucu malahan. Rizieq itu hal kecil. Dia itu memang suka seperti itu. Orang bikin buku, lalu isi bukunya tidak bisa dia pahami, disebutnya “menghina Islam”. Dedi bikin buku disebut “menghina Islam”. Ahok bikin buku disebut “menghina Islam”. Padahal, dia sendiri yang pikirannya terbatas. Seharusnya, untuk melawan ilmu pengetahuan, gunakan pula ilmu pengetahuan. Rizieq harusnya bikin buku sendiri, lalu curahkan semua gagasan dan landasan-landasan pengetahuannya itu dengan metode ilmiah sehingga masuk akal dan masyarakat bisa tercerahkan. Bikin buku sendiri dong untuk melawan pemikiran dari buku yang tidak disetujui, katanya S2 dari Malaysia. Itu juga kalau bisa bikin buku sendiri. Kalau tidak bisa, diam saja jangan banyak tingkah, malu.


Kepemimpinan Nasional
Apabila Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi berpasangan, lalu dapat bekerja lebih baik lagi dibandingkan dengan prestasi yang telah diraih mereka di kampung halaman masing-masing, bukan tak mungkin seluruh mata masyarakat Indonesia akan tertuju pada pasangan ini. Suatu saat mereka bisa ambil ancang-ancang untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setelah masa jabatan Jokowi-JK habis tentunya. Tak perlu berhadapan dengan Jokowi-JK karena itu tidak baik. Tunggu saja sampai habis masa jabatannya. Hal itu disebabkan Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang sangat penting dalam menyangga Ibukota Jakarta di samping jumlah penduduknya terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia.

            Jika mereka dapat berpasangan dan setiap hari menunjukkan perbaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi daerah yang dipimpinnya. Indonesia menunggu mereka untuk memimpin Indonesia agar lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi.


            Sampurasun.

Wednesday, 1 February 2017

Memahami Kalimat Ahok di Kepulauan Seribu

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Tadinya sih, saya menunggu para ahli bahasa yang menjadi saksi ahli bahasa dalam persidangan Ahok untuk menjelaskan kalimat Ahok di Kepulauan Seribu sebelum menulis pendapat saya mengenai kalimat Ahok yang diributkan itu. Akan tetapi, ternyata persidangannya tertutup untuk diliput media massa secara live. Meskipun demikian, saya pun berharap media massa, baik elektronik maupun cetak dapat membahas atau mendiskusikan kalimat Ahok di Kepulauan Seribu itu dengan mengundang para ahli bahasa Indonesia yang terpercaya dan jelas disiplin ilmunya. Akan tetapi, ternyata media massa lebih tertarik pada masalah hukum dan politik dalam kasus itu. Artinya, harapan saya untuk mendengar pembahasan kalimat Ahok dari segi bahasa tidak kesampaian. Oleh sebab itu, saya mencoba menulis pendapat saya mengenai kata-kata Ahok di Kepulauan Seribu itu dengan lebih rinci.

            Di samping itu, dorongan saya untuk menulis hal ini adalah karena saya membaca newssticker dari tvOne pada Selasa, 31 Januari 2017, pukul 13.55, yang menuliskan bahwa menurut Ketua MUI Maruf Amin yang menjadi saksi pada persidangan Ahok, MUI adalah pihak yang menunjuk Rizieq sebagai ahli agama untuk meneliti ucapan Ahok. Pernyataan Ketua MUI itu sangat mengejutkan saya.

            Jadi, orang yang meneliti kata-kata Ahok di Kepulauan Seribu itu Rizieq?

            Masyaallah. Astaghfirullahaladzhiem.

            Jadi, Rizieq orangnya?

            Masyaallah. Astaghfirullahaladzhiem.

            Mengapa harus Rizieq?

            Kirain yang ditugaskan MUI untuk meneliti kata-kata Ahok itu profesor doktor ahli bahasa Indonesia setingkat J.S. Badudu, Gorys Keraf, atau Harimurti Kridalaksana. Ternyata, Rizieq orangnya. Tahu begitu, saya sudah menulis hal ini sejak dulu. Saya kira ada ahli bahasa Indonesia yang benar-benar hebat yang mengatakan bahwa kata-kata Ahok memang benar-benar mengandung penghinaan atau penodaan agama. Saya pengen tahu siapa orangnya dan apa pendapatnya. Ternyata, Rizieq orangnya.

            Masyaallah. Astaghfirullahaladzhiem.

            Ucapan Ahok itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, harus ahli bahasa Indonesia yang harus melakukan penelitian itu, bukan sembarang orang. Meskipun setiap orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia, tidak berarti semua orang adalah ahli bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sebagian besar bukan ahli bahasa Indonesia, melainkan pengguna bahasa Indonesia.

            Hal ini memang kemungkinan besar berasal dari penyakit yang diderita bangsa Indonesia. Penyakit itu adalah menganggap rendah bahasa Indonesia dan Pancasila. Hal ini bisa dilihat dari terlalu banyak institusi pendidikan sejak SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi menggunakan pengajar yang tidak ahli bahasa Indonesia dan Pancasila, tetapi justru mengajarkan kedua hal itu. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang menggunakan guru atau dosen untuk mengajarkan bahasa Indonesia dan Pancasila, padahal tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai bahasa Indonesia dan Pancasila. Kedua mata pelajaran itu atau mata kuliah itu sering dipandang sebagai mata pelajaran yang ecek-ecek, remeh sehingga guru atau dosen dengan disiplin ilmu apa pun kerap ditugaskan untuk mengajarkan mata pelajaran itu. Sangat banyak orang yang menganggap bahwa semua orang memiliki kemampuan yang sama tentang bahasa Indonesia dan Pancasila. Sungguh, itu merupakan suatu kesalahan yang teramat besar.

            Bagaimana Revolusi Mental bisa berhasil jika masih menganggap remeh bahasa Indonesia dan Pancasila?

            Ke depan, seharusnya seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki jurusan atau program studi khusus mengenai Ilmu Pancasila dengan gelar S1. Program studi itu bisa masuk ke fakultas ilmu budaya, fakultas ilmu sosial dan politik, atau fakultas sastra.

            Kita tidak boleh lagi memandang sebelah mata terhadap bahasa Indonesia dan Pancasila. Harus orang-orang yang benar ahli bahasa Indonesia dan Pancasila yang mengajarkan tentang bahasa Indonesia dan Pancasila.


Polri Tidak Telat

Ketika Ahok sudah dilaporkan pada pihak kepolisian, banyak pihak yang memandang polisi telat atau lamban memproses laporan itu. Bahkan, tak sedikit pula yang menuduh polisi telah “diintervensi” oleh kekuasaan yang lebih tinggi sehingga tidak bersegera melakukan proses atas laporan dugaan penghinaan atau penodaan yang dilakukan Ahok. Padahal, saya melihat Polri sudah cukup lama mempelajarinya, tetapi tidak meyakini adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Ahok. Sementara itu, pihak pelapor dan mereka yang anti-Ahok ingin segera Ahok diadili, bahkan segera dimasukkan dalam penjara.

            Polri melalui Kapolri Tito Karnavian paling tidak saya melihatnya dua kali menjelaskan tentang kalimat yang digunakan Ahok bahwa Ahok tidak mengatakan QS Al Maidaah : 51 itu adalah bohong. Tito menerangkan bahwa kata “pakai” yang ada dalam kalimat Ahok menjadi sangat penting karena ada kata “pakai” itulah Polri tampaknya tidak meyakini adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok. Akan tetapi, orang-orang yang kebelet ingin Ahok dipenjara tidak mau menerimanya. Bahkan, ada orang yang katanya ahli agama berkata keras bahwa polisi jangan ikut-ikutan menafsirkan ayat-ayat Al Quran. Kata-kata kerasnya ini tampaknya ditujukan kepada Tito Karnavian. Akibatnya, Tito Karnavian pun tidak lagi melanjutkan penerangannya kepada masyarakat. Padahal, sesungguhnya, Tito Karnavian tidak sedang menafsirkan agama atau ayat-ayat Al Quran, melainkan menafsirkan kata-kata Ahok yang berbahasa Indonesia.

            Sesungguhnya, Polri tidak telat dalam menangani laporan atau pengaduan tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok. Mereka sudah mempelajarinya, tetapi tidak meyakini adanya pelanggaran hukum. Akan tetapi, karena desakan masyarakat sangat kuat dan hasil gelar perkara pun pendapatnya terbelah dua, Polri memilih melanjutkan kasus Ahok ini ke pengadilan. Biar pengadilan saja yang memutuskannya.


Kalimat Ahok

Mari kita mulai dari tulisan Brili Agung yang dimuat dalam republika.co.id. Tulisan Brili Agung yang berjudul Membedah Sisi Linguistik Kalimat Ahok Soal Al-Maidah 51 memang menarik dan jadi perhatian banyak orang. Tulisannya ini banyak digunakan oleh orang-orang anti-Ahok untuk menguatkan pandangannya dalam rangka menjerumuskan Ahok ke penjara.

            Tenang saja. Kita berbicara tentang pengetahuan. Kalem saja. Kalau ada yang berbeda pendapat, silakan saja. Kita selesaikan dengan diskusi pengetahuan, bukan dengan laporan pada polisi atau dengan kata-kata kasar yang tidak diajarkan di sekolah. Jangan sedikit-sedikit laporan, sedikit-sedikit bikin pengaduan. Nggak asyik banget.

            Dilihat dari tulisannya, Brili Agung orang yang cerdas, pandai, saya mengaguminya. Dia masih muda dan energik. Mudah-mudahan memiliki masa depan yang sangat cerah. Akan tetapi, sayangnya, ia membuat tulisan yang “loncat” ke arah hal yang tidak dipahaminya dengan baik.

            Santai saja. Kalem.

            Seperti kata Brili Agung sendiri, “Mari kita bedah dengan kepala dingin.”

            Saya copy-paste tulisan Brili sebagai berikut sebagaimana yang ditulis dalam republika.co.id.

            Jika kita ubah kalimat di atas dengan struktur yang lengkap maka akan menjadi seperti ini:

            “Anda dibohongin orang pakai surat Al Maidah 51” – Ini adalah kalimat pasif.

            Anda: Objek

            Dibohongin: Predikat

            Orang : Subjek

            Pakai surat Al Maidah 51: Keterangan Alat

            Dengan struktur kalimat seperti ini, jelas yang disasar dalam kalimat Pak Basuki adalah SUBYEK-nya. Yaitu “orang”. Dalam hal ini orang yang menggunakan surat Al Maidah 51.

            Karena Surat Al Maidah 51 di sini hanya sebagai keterangan alat yang sifatnya NETRAL. Saya analogikan dengan struktur kalimat yang sama seperti ini:

            “Anda dipukul orang pakai penggaris.”

            Struktur kalimat di atas sama, yaitu: OPSK. Jenis kalimat pasif. Subyek ada pada orang. Sedangkan penggaris merupakan keterangan alat yang bersifat netral.

            Di sini menariknya.

            Penggaris memang bersifat netral. Bisa dipakai menggaris, memukul, dan yang lainnya tergantung predikatnya. Yang menentukan apakah si penggaris ini fungsinya menjadi positif atau negatif adalah predikatnya.

            Sampai pada bagian ini tulisan Brili cukup bagus dan cerdas meskipun banyak sekali ejaan yang harus diperbaiki, seperti, titik, koma, huruf kapital, kata hubung, dan sebagainya.

            Brili mulai mengajak pembacanya untuk berpikir, “Nah, masalahnya adalah apakah Surat Al Maidah 51 bisa digunakan sebagai alat untuk berbohong?”

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong/bo•hong/ berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta:

            Dan inilah arti dari surat Al Maidah 51 tersebut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

            Dari penuturannya, Brili menerangkan tentang bohong menurut kamus dan isi QS Al Maidaah : 51 secara lengkap. Sampai pada bagian ini, tulisanya lumayan mengagumkan. Akan tetapi, pada alinea-alinea berikutnya Brili ”loncat” menulis sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya dengan benar. Saya menganggapnya dia masih sangat muda sehingga kurang jam terbang dalam hidupnya.

            Perhatikan saja alinea berikutnya.        

            Makna dari surat Al Maidah 51 tersebut sudah sangat jelas. Bukan kalimat bersayap yang bisa dimultitafsirkan. Tanpa dibacakan oleh orang lain, seseorang yang membaca langsung Surat Al Maidah 51 pun mampu memahami artinya.

            Secara tidak langsung, Brili mengatakan bahwa dirinya memahami dengan benar QS Al Maidaah : 51 karena ayat itu mudah dipahami artinya sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab terjemahan Al Quran. Padahal, sesungguhnya, ayat itu tidak bisa diartikan sebagaimana kata-kata yang tertulis di sana saja, tetapi memerlukan pemahaman lain dari asbabun nuzul dan tafsir dari para penafsir terpercaya. Saya sendiri menggunakan terjemahan dari Tafsir Qur’an per Kata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemah yang disusun Dr. Ahmad Hatta, M.A. yang di dalamnya memuat tafsir dari Ibnu Katsir serta biografi Muhammad saw dalam buku Sejarah Hidup Muhammad yang disusun oleh Muhammad Haekal. Hasilnya, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif. Dalam kata lain, ayat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan dalam pemilihan pemimpin apa pun di level apa pun. Untuk lebih jelasnya, silakan baca tulisan saya masih di blog ini juga dengan judul Terlalu Sering Ayat Al Quran Digunakan  sebagai Alat untuk Berbohong.

            Dengan secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya memahami ayat itu dengan mudah, Brili sudah “loncat” menulis sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Sebenarnya, ia sudah mengatakan bahwa dirinya bukan ahli agama, tetapi anehnya menegaskan bahwa QS Al Maidaah : 51 itu dapat dipahami orang dengan sangat mudah. Dengan mengatakan hal seperti itu, sebetulnya dia sudah memasuki wilayah agama yang tidak dipahaminya dengan baik sebagaimana yang ditulis  dalam republika.co.id.

            Brili mengatakan, karena dirinya bukan ahli agama, maka dia akan membedah pernyataan Ahok tersebut pada sisi linguistik. "Tulisan ini akan lebih difokuskan untuk membedah sisi linguistik, sisi kaidah bahasa yang beliau gunakan," katanya dalam tulisan berjudul Membedah Sisi Lingusitik Kalimat Pak Basuki.

            Karena memasuki wilayah yang tidak dkuasainya dengan baik, Brili pun membuat kesimpulan yang benar-benar salah. Kesimpulan itu ditulisnya sebagai berikut.

            Kesimpulan saya, dengan makna sejelas ini surat Al Maidah 51 TIDAK BISA DIJADIKAN ALAT UNTUK BERBOHONG. Jadi ketika Pak Basuki berkata dengan kalimat seperti itu, sudah pasti dia menyakiti Umat Islam karena menempatkan Al Maidah 51 sebagai “keterangan alat” yang didahului oleh predikat bohong. Menempelkan sesuatu yang suci dengan sebuah kata negatif, itulah kesalahannya.

            Akan tetapi, saya memiliki pendapat yang jauh berbeda dibandingkan Brili, yaitu JANGANKAN QS AL MAIDAAH : 51, RATUSAN AYAT AL QURAN LAINNYA PUN BISA DIJADIKAN ALAT UNTUK BERBOHONG.

            Kalem, tenang, damai.

            Sesungguhnya, dari zaman ke zaman, ayat Al Quran sering sekali digunakan sebagai alat untuk membohongi manusia. Ayat-ayat Al Quran ini kerap digunakan sebagai alat berbohong untuk kepentingan politik dan ekonomi. Selalu politik dan ekonomi yang dituju para pendusta ini. Mereka yang selalu menggunakan ayat-ayat Al Quran untuk berbohong adalah para anti-Islam yang menghalangi manusia untuk menemukan kebenaran Islam dan orang-orang Islam yang ingin berkuasa secara ekonomi dan politik tanpa prestasi.

            Lebih dari dua ratus orang luar negeri yang berdebat dengan saya selalu menggunakan ayat-ayat Al Quran dengan pemahaman yang diputarbalikkan untuk membohongi manusia. Saya tidak pernah kalah berdebat dengan mereka. Ada ratusan ayat Al Quran yang digunakan mereka untuk berbohong, terutama mengenai perang, hukum, pajak, dan perempuan. Coba lihat saja di akun google plus saya. Cek sendiri. Cari yang ada percakapan saya dengan para bule pada berbagai negara di tayangan Youtube mereka. Kalian akan sangat kaget melihat bagaimana ayat-ayat Al Quran dipakai untuk berbohong. Untuk lebih jelasnya, baca tulisan saya masih di blog ini yang berjudul Terlalu Sering Ayat Al Quran Digunakan  sebagai Alat untuk Berbohong. Jangan dulu mengomentari tulisan ini jika belum membaca tulisan saya yang lalu itu.

            Kalem, tenang, ini soal ilmu pengetahuan.

            Pada kali ini pun saya ingin memberikan contoh lain. Jangankan ayat Al Quran, NAMA ALLAH SWT SAJA KERAP DIPAKAI ALAT  UNTUK BERBOHONG. Bukan zat Allah swt yang dipakai untuk berbohong karena itu tidak mungkin, melainkan nama Allah swt yang sering digunakan untuk berbohong.

            Coba itu lihat di pasar-pasar tradisional, banyak sekali orang yang berbohong dengan menggunakan nama Allah swt. Mereka sangat sering berbohong dengan mengatakan Demi Allah.

            Coba perhatikan, jika seorang pedagang kepepet ditawar oleh pembeli, tak jarang mereka bersumpah, “Demi Allah, Bu, ini sudah sangat murah, ini sudah modalnya, saya jual rugi, Demi Allah.”

            Terkadang pula, “Kasihanilah saya Bu, ini harganya sudah murah, saya nggak ngambil laba, asal laku saja. Demi Allah.”

            Tak jarang pula, “Jangan ditawar lagi Bu, saya jual rugi, Demi Allah, saya belum makan sejak pagi.”

            Bukan cuma pedagang yang kerap berbohong seperti itu, pembeli pun sama bohongnya.

            Kata pembeli, “Wah, mahal banget, saya uangnya tidak ada kalau harga segitu mah. Demi Allah.”

            Sering juga pembeli mengatakan, “Sudahlah harganya segitu saja, ini uangnya tidak ada lagi, untuk bayar parkir. Demi Allah.”

            Banyak pedagang atau pembeli yang menggunakan nama Allah swt untuk bersumpah palsu seperti itu, padahal mereka sebenarnya sedang berupaya mengelabui dan merayu agar mendapatkan untung dari jual-beli barang. Tentunya, tidak semua pedagang dan pembeli seperti itu. Banyak sekali pedagang dan pembeli yang jujur, tetapi yang tidak jujur juga banyak dengan menggunakan sumpah Demi Allah.

            Bukan hanya di pasar orang kerap menggunakan nama Allah swt untuk berbohong melalui sumpah palsu.

            “Sumpah Demi Allah, saya tidak berselingkuh!”

            Padahal, pacarnya banyak.

            “Demi Allah, saya tidak korupsi!”

            Padahal, KPK sudah punya banyak bukti.

            “Saya tidak mencuri, Demi Allah!”

            Padahal, sudah ketahuan mencuri.

            Apa itu artinya?

            Itu artinya nama Allah swt bisa dipakai sebagai alat untuk berbohong melalui sumpah palsu. Kita tidak perlu mengelak dari kenyataan ini karena hal ini sering sekali terjadi. Akui saja memang masih sangat banyak orang yang melakukannya sehingga kita yang ingin mendapatkan pahala dari Allah swt tidak perlu ikut-ikutan menggunakan ayat-ayat Al Quran dan nama Allah swt untuk berbohong hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang rendah. Lebih jauh lagi, jika mampu, kita bisa mengingatkan orang lain agar TIDAK BERBOHONG DENGAN MEMAKAI AYAT AL QURAN ATAU NAMA ALLAH SWT.

            Kembali ke soal kalimat Ahok. Karena QS Al Maidaah : 51 bisa digunakan sebagai alat untuk berbohong, kalimat Ahok tidaklah salah dan tidak ada penodaan agama di sana. Sekarang, tinggal pemahaman kita mengenai QS Al Maidaah : 51. Jika ayat itu bukanlah dimaksudkan Allah swt sebagai larangan memilih pemimpin nonmuslim, setiap “orang” dalam hal ini lawan politik Ahok yang menggunakan ayat ini untuk menghalangi Ahok, dapatlah disebut sebagai “pembohong”. Sebaliknya, jika ayat ini memang merupakan larangan mutlak dari Allah swt untuk memilih pemimpin nonmuslim, Ahok memang dapat dikatakan sebagai penghina “orang” atau lawan politiknya yang menggunakan ayat ini sebagai bahan kampanye.

            Tinggal dikaji dan diuji ayat ini, apakah memang isinya larangan untuk memilih pemimpin nonmuslim atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemilihan pemimpin.

            Saya sendiri berpendapat bahwa ayat ini sama sekali bukan panduan untuk memilih pemimpin dalam sistem politik demokrasi di Indonesia berdasarkan pemahaman saya setelah mempelajari terjemahan dari Tafsir Qur’an per Kata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemah yang disusun Dr. Ahmad Hatta, M.A. yang di dalamnya memuat tafsir dari Ibnu Katsir serta biografi Muhammad saw dalam buku Sejarah Hidup Muhammad yang disusun oleh Muhammad Haekal. Oleh sebab itu, berkali-kali saya mengatakan bahwa saya tidak menemukan kata-kata penodaan terhadap agama dari kalimat yang disampaikan Ahok.

            Hal yang membuat saya tertarik dari tulisan Brili Agung adalah caranya membandingkan kalimat Ahok dengan kalimat yang dibuatnya sendiri. Dia menulis sebagai berikut.

            Sebuah logika yang sama dengan kasus seperti ini:

            Seseorang Ustadz menghimbau jamaahnya:

            "Jangan makan babi, Allah mengharamkannya dalam Surat Al Maidah ayat 3."

            Pedagang babi lalu komplain: "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pake Surat Al Maidah Ayat 3."

            Atau

            Seseorang Ustadz menghimbau jamaahnya: "Al Quran mengharamkan khamr dan judi dalam Surat Al Maidah ayat 90."

            Bandar judi dan produsen vodka pun protes: "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pakai Surat Al Maidah Ayat 90."

            Jika Anda sudah membaca arti Surat Al Maidah Ayat 3 dan 90, mana yang akan Anda percaya? Ustadz yang memberitahu Anda atau Pedagang Babi, Khamr, dan Bandar Judinya?

            Itu pilihan Anda. Namun sebagai orang yang mengaku Muslim, jika Alquran dan As Sunnah tidak menjadi pegangan utama kita, apakah kita masih layak menyebut diri kita Muslim?

            Perhatikan kalimat yang dibuat Brili tadi sebagai bahan perbandingan.

            Pedagang babi lalu komplain: "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pake Surat Al Maidah Ayat 3."

            Atau

            Bandar judi dan produsen vodka pun protes: "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pakai Surat Al Maidah Ayat 90."

            Itu sama saja dengan kalimat Ahok. Artinya, pedagang babi, bandar judi, dan produsen vodka menuduh ustadz berbohong dengan memakai QS Al Maidaah : 3 dan 90.

            Penyelesaiannya adalah apakah memang benar QS Al Maidaah : 3 dan 90 itu mengharamkan babi, khamr, dan judi?

            Jika memang benar ayat-ayat itu mengharamkan babi, khamr, dan judi dilihat dari berbagai segi serta tidak ada penafsiran lain tentang hal itu yang bertolak belakang, berarti pedagang babi, bandar judi, dan produsen vodka dapat dijerat hukuman sebagai penghina ustadz karena ustadz itu tidak berbohong dan menggunakan ayat itu dengan benar tanpa ada penafsiran yang berbeda. Sebaliknya, jika QS Al Maidaah : 3 dan 90 itu tidak mengharamkan babi, khamr, dan judi, berarti pedagang babi, bandar judi, dan produsen vodka tidaklah salah karena memang ustadz itu telah berbohong dengan menggunakan ayat yang tidak mengharamkan babi, khamr, dan judi. Jadi, semuanya bergantung pada isi ayat-ayatnya.

            Perhatikan pula jika kalimatnya kita ubah.

            Pedagang babi lalu komplain: "Anda dibohongi Surat Al Maidah Ayat 3."

            Atau

            Bandar judi dan produsen vodka pun protes: "Anda dibohongi Surat Al Maidah Ayat 90."

            Nah, jika kalimatnya seperti itu, berarti pedagang babi, bandar judi, dan produsen vodka telah melakukan penodaan terhadap Al Quran. Hal itu disebabkan mereka mengatakan bahwa QS Al Maidaah : 3 dan 90 adalah berbohong mengenai babi, khamr, dan judi.

            Bisa kan membedakannya?

            Berbeda dengan kalimat Ahok karena QS Al Maidaah : 51 mengandung beberapa pemahaman yang berbeda di kalangan umat Islam sendiri. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah larangan untuk memilih pemimpin nonmuslim. Adapula yang seperti saya yang berpendapat bahwa ayat itu sama sekali tidak berhubungan dengan pemilihan pemimpin dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Kedua pendapat yang berbeda itu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

            Persoalannya adalah mana yang benar dari kedua pendapat yang berbeda itu. Salah satu pendapat ada yang benar dan yang satunya lagi salah. Tidak mungkin kedua-duanya benar karena saling bertolak belakang. Mustahil pula kedua-duanya salah. Pastikan saja salah satu pasti benar dan sesuai dengan kehendak Allah swt. Adapun pendapat yang satunya lagi adalah berasal dari hawa nafsu dan bukan dari Allah swt. Oleh sebab itu, berkali-kali saya bilang bahwa urusan ini sangat memalukan untuk diselesaikan di pengadilan yang akhirnya pendapat yang benar dan salah dari kedua pendapat berbeda ini bergantung pada keputusan hakim.

            Benar-benar memalukan!

            Seharusnya, perbedaan pendapat ini tidak diselesaikan di pengadilan, tetapi di ruang-ruang kelas kuliah atau dalam diskusi dan penelaahan mendalam mengenai ayat-ayat Al Quran.      Tunggu saja Allah swt akan menghukum mereka yang telah membuat ayat-ayatnya menjadi sumber keributan dan bukan sumber kedamaian hanya karena membela hawa nafsunya sendiri-sendiri.

            Ada yang berbeda pendapat dengan saya?

            Baca dulu tulisan saya masih di blog ini yang berjudul Terlalu Sering Ayat Al Quran Digunakan  sebagai Alat untuk Berbohong. Jangan dulu mengomentari tulisan ini jika belum membaca tulisan saya yang lalu itu.

            Kalem, santai. Mari kita diskusikan baik-baik  dengan semangat Nabi Prabu Siliwangi as, yaitu silih asih, silih asuh, silih asah, ‘saling mengasihi, saling melindungi, dan saling mencerdaskan’.


            Sampurasun.