Ramaikan Natuna

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pelanggaran di laut Indonesia, khususnya di Laut Natuna oleh Pencuri Cina mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan orang Indonesia itu sangat sensitif jika soal kedaulatan negara. Sejengkal saja wilayahnya dilanggar, tersinggungnya dan marahnya bukan main, pengennya langsung nonjok, langsung perang. Itu hal yang bagus, tanda cinta tanah air. Akan tetapi, semestinya juga kita introspeksi diri mengapa kapal-kapal asing dari berbagai negara, terutama Cina bisa mencuri ikan di Laut Natuna.

            Berbagai cara, berbagai diskusi, berbagai penelitian sudah dan kerap dilaksanakan soal ini. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini.

            Saya sendiri teringat pada kasus Sipadan Ligitan, pulau yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Dalam perebutan tersebut Indonesia kalah yang berakhir dengan pulau itu harus menjadi milik Malaysia. Salah satu kesalahan Indonesia adalah membiarkan pulau itu tanpa aktivitas dan pembinaan, sedangkan Malaysia lebih getol dan rajin sehingga hubungannya lebih dekat dengan Sipadan Ligitan. Hal itu bisa dilihat dari mata uang yang berlaku di Sipadan Ligitan adalah “ringgit” dan bukan “rupiah”. Akhirnya, keputusan hukum internasional menyatakan bahwa Sipadan Ligitan adalah milik Malaysia. Indonesia pun harus rela melepasnya.

            Berkaca dari peristiwa itu, untuk menguatkan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna, harus banyak aktivitas di sana. Patroli harus lebih sering dengan peralatan modern berbarengan dengan nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan di kawasan laut yang sering disatroni pencuri ikan itu. Jika kawasan perairan itu dibiarkan sebagaimana Sipadan Ligitan, kemungkinan negara lain mencaplok wilayah itu sangat besar. Berbeda jika Indonesia banyak melakukan aktivitas dan penjagaan di sana, orang lain pun tak akan mudah mengaku-aku wilayah itu sebagai miliknya.

            Sebenarnya, pemanfaatan lahan atau tempat yang dibiarkan pemiliknya itu biasa terjadi. Jangankan di laut, di darat saja kerap terjadi. Kecil-kecilan mah saya atuh, punya tanah, tidak luas sih, hanya 590 m persegi, dibiarkan bertahun-tahun. Akibatnya, tanah itu digunakan orang lain sebagai kebun mereka. Bahkan, di antara mereka ada yang mengklaim sebagai milik mereka. Ketika saya gunakan tanah itu, perlu waktu yang tidak sebentar untuk menghentikan mereka. Meskipun demikian, tanah itu akhirnya mereka tinggalkan dan saya manfaatkan. Intinya, tidak boleh menelantarkan lahan yang kita miliki.

            Untuk saat ini, sangatlah tepat kebijakan pemerintah dengan mengirimkan kapal-kapal patroli dalam jumlah banyak bebarengan dengan kegiatan nelayan Indonesia menangkap ikan di sana. Jangan masing-masing, hanya kapal patroli atau hanya nelayan, itu tidak efektif. Dengan ramainya Laut Natuna dengan kapal patroli dan aktivitas nelayan Indonesia secara rutin akan menguatkan posisi Indonesia dalam menguasai dan memanfaatkan wilayahnya sendiri.

            Sampurasun.

Anies Baswedan Digugat Rakyatnya

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Gubernur DKI Anies Baswedan dituntut oleh rakyatnya sendiri, warga Jakarta yang merasa dirugikan akibat banjir yang terjadi, melalui upaya hukum “class action”. Upaya ini berisi permintaan tanggung jawab Anies Baswedan berupa ganti rugi atas harta benda yang rusak, hilang, atau hancur akibat banjir. Entah berapa triliun yang diminta rakyat ini, sesuai dengan jumlah orang yang ikut menuntut dan harta benda yang juga menjadi korban banjir.  Entah berapa orang yang mengajukan class action ini, apakah semuanya atau hanya sebagian. Tuntutan mereka ditampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

            Tampaknya, upaya hukum ini akan terus berlanjut ke pengadilan. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan pengacara terkenal Hotman Paris yang juga mendorong LBH untuk segera melakukan tuntutan karena melihat bahwa unsur-unsur untuk melakukannya sudah tepat. Di samping itu, Pemda DKI Jakarta pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya melalui bagian hukumnya.

            Sebetulnya, bencana banjir ini hal yang sangat utama adalah disebabkan hujan besar yang ekstrem dan bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan pula di daerah-daerah lain, seperti, Banten, Jawa Barat, bahkan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Orang tahu itu. Akan tetapi, di wilayah-wilayah lain tidak tampak kemarahan luar biasa terhadap kepala daerahnya, mau gubernur, bupati, ataupun walikota. Berbeda dengan Jakarta yang mendapat perhatian yang luar biasa dengan kemarahan dan tudingan luar biasa pula terhadap gubernurnya.

            Saya melihatnya kekesalan masyarakat ini bukan karena banjirnya, melainkan disebabkan sikap Anies Baswedan yang dianggap kurang koordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi dan daerah di seputar DKI. Bahkan, Anies terkesan menyalahkan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat tentang pembangunan hulu yang berada di Jawa Barat. Padahal, orang tahu bahwa Anies sejak 2017 menghentikan program normalisasi. Sementara itu, programnya sendiri yang disebut naturalisasi tidak jelas apa, bagaimana, dan apakah sudah dilaksanakan. Pendek kata, masyarakat banyak yang menilai bahwa Anies tidak memprioritaskan penanganan banjir ini, padahal Jakarta adalah langganan banjir.

            Berbeda dengan Ridwan Kamil yang segera berkoordinasi dengan bupati dan walikota di bawahnya sehingga mencapai satu kesepakatan, satu suara. Di samping itu pun, Ridwan Kamil segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Masyarakat pun menganggap banjir dan longsor sebagai bencana dan bukan akibat kesalahan gubernur. Demikian pula dengan provinsi-provinsi lain.

            Anies Baswedan sudah benar awalnya yang mengatakan untuk tidak saling menyalahkan. Akan tetapi, pernyataan-pernyataan selanjutnya tampak membela diri dan bukannya mengefektifkan koordinasi dengan provinsi terdekat dan pemerintah pusat. Sebaiknya, Anies segera menjelaskan kesulitan-kesulitan kelanjutan normalisasi ataupun naturalisasi dengan menegaskan bahwa penanganan sungai di Jakarta akan segera dilanjutkan, baik normalisasi maupun naturalisasi.

            Koordinasi sangat diperlukan, kesepahaman sangat dinantikan. Jika terus-terusan tegang, perselisihan tidak akan berhenti dan yang rugi adalah masyarakat Jakarta serta kredibilitas Anies sendiri. Gotong royong adalah lebih baik dibandingkan tegang saling menyalahkan.

            Sampurasun.

Indonesia & Cina Equal

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Dalam menanggapi kasus pelanggaran yang dilakukan Cina terhadap wilayah laut Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, banyak orang menganalisis sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Semua itu bagus asal jelas landasan berpikirnya. Kalau tidak jelas atau menggunakan teori-teori lama yang sudah tidak berlaku, analisisnya menjadi lemah, tidak berguna, bahkan menyesatkan.

            Banyak yang menganalisa dengan menggunakan teori-teori lama yang akhirnya salah dan sama sekali tidak mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya melihat banyak orang yang menganalisa bahwa Indonesia kesulitan untuk bersikap tegas kepada Cina yang telah melanggar batas laut Indonesia disebabkan Indonesia punya banyak hutang dan banyak kerja sama bisnis dengan Cina. Itu benar jika menggunakan teori-teori lama bahwa jika suatu negara berhutang kepada negara lain akan mudah diatur dan ditekuk oleh negara yang menghutanginya. Indonesia pernah mengalami hal seperti ini pada masa orde baru. Hal itu disebabkan Indonesia banyak mengajukan proposal bantuan dan hutang kepada negara lain, terutama kapitalis. Negara-negara yang memberikan bantuan atau hutang itu menyisipkan atau mendesakkan kepentingannya kepada negara-negara yang berhutang.

            Berbeda dengan sekarang, khususnya Indonesia. Teori itu sudah tidak berlaku lagi karena Indonesia berhasil menjadikan negaranya sebagai daya tawar bagi negara lain yang hendak berinvestasi, termasuk memberikan pinjaman. Dengan demikian, posisi Indonesia bisa setara dengan negara lain. Dalam kasus konflik dengan Cina, urusan bisnis, investasi, dan politik itu bisa terpisah. Urusan pelanggaran hukum, urusan politik terpisah dengan urusan ekonomi. Kalau Cina membawa-bawa urusan ekonomi, misalnya, hutang atau kerja sama pada berbagai proyek, Indonesia bisa menghentikannya untuk ditawarkan kepada negara lain, misalnya, Jepang.

            Tidak bisa Cina menekan Indonesia dengan ancaman, “Bayar hutang!” atau, “Hentikan kerja sama.”

            Hutang piutang ada aturannya sendiri sebagaimana jika kita mencicil hutang atas cicilan rumah, mobil, atau motor, ada aturan dan kesepakatan tentang pembayarannya. Kalau kita punya masalah dengan pemilik leasing motor, misalnya, rebutan perempuan, tidak bisa pemilik leasing menjabel motor kita karena soal pembayaran cicilan itu ada waktunya, ada aturannya. Urusan cewek beda jauh dengan urusan cicilan motor.

            Kalaupun Cina membawa urusan bisnis dan ekonomi dalam kasus di Laut Natuna, Cina bisa rugi sendiri. Indonesia bisa menghentikan pembahasan kerja sama-kerja sama yang akan dilangsungkan untuk kemudian dialihkan dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. Hal ini sudah terbukti bahwa pemerintah dalam hal ini sikap tegas Menlu RI Retno Marsudi mendapat dukungan dari seluruh menteri terkait. Bahkan, Presiden Jokowi pun dengan tegas bahwa soal kedaulatan Indonesia itu tidak ada kompromi.

            Hanya orang-orang tertinggal pemahamannya yang masih berpikir bahwa Indonesia tidak bisa tegas terhadap Cina disebabkan hutang dan kerja sama bisnis. Sungguh, Indonesia dan Cina itu equal, seimbang, setara.

            Sampurasun.

Mereka Cuma Pencuri Lapar

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Persoalan pencurian ikan di Laut Natuna, Indonesia ini memunculkan banyak dialog dan acara-acara talk show. Dari beberapa perbincangan, ternyata para pencuri ikan itu hanyalah “para pencuri lapar”.

            Sebetulnya bukan hanya Cina yang gemar mencuri ikan di Natuna, melainkan banyak yang berasal dari negara lain, misalnya, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Akan tetapi, ketika Cina yang melakukan pencurian, ributnya bukan main. Hal itu disebabkan Cina memang sedang seksi menjadi pusat perhatian dunia di samping “ngeyel”. Padahal, insiden-insiden dengan negara lain pun kerap terjadi hingga menimbulkan tabrakan kapal antara patroli Indonesia dengan “coast guard” negara asal para pencuri itu, misalnya, dengan Vietnam dan Malaysia. Akan tetapi, peristiwa itu kurang seksi untuk diberitakan. Hal ini sama dengan peristiwa “teror”, jika pelakunya orang Islam, beritanya luar biasa dahsyat. Hal itu disebabkan untuk kasus terorisme, umat Islam itu seksi menjadi pusat perhatian. Berbeda jika pelakunya berasal dari penganut agama non-Islam, beritanya biasa-biasa saja, bahkan tidak diberitakan sama sekali. Padahal, banyak sekali kasus teror yang dilakukan penganut agama lain.

            Dari beberapa perbincangan mengenai pencurian di Laut Natuna dan mereka nekad melakukannya disebabkan beberapa hal. Pertama, pergantian kabinet di Indonesia menyebabkan perubahan kebijakan seperti tidak adanya lagi penenggelaman kapal.

            Kedua, ikan-ikan di negara mereka sudah menipis jumlahnya, bahkan mungkin habis. Menipisnya jumlah ikan di negara mereka kemungkinan disebabkan penangkapan yang tidak memikirkan sustainability, ‘kesinambungan kehidupan’ dan atau penangkapan yang luar biasa banyak untuk memenuhi permintaan industrinya. Cina adalah negara yang sangat banyak penduduknya, mencapai 1,3 miliar orang yang membutuhkan ikan di samping untuk industri ikan yang akan dijual kembali. Hal itu bisa dilihat dari alat tangkap yang mereka gunakan, yaitu pukat harimau yang sangat dilarang digunakan oleh nelayan Indonesia.

            Ketiga, sumber daya ikan di Laut Natuna luar biasa melimpah. Hal ini terjadi setelah Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan, kebijakan larangan menangkap ikan-ikan atau udang-udang yang masih kecil agar kesinambungan hidup terjaga, larangan penggunaan alat tangkap yang berbahaya dan mengancam keberlangsungan hidup ikan-ikan.

            Keempat, para pencuri ikan itu mempelajari keadaan Negara Indonesia. Ketika Indonesia lengah, sibuk dengan isu-isu dalam negeri, ribut di dalam negeri, kekurangan dana operasional untuk patroli, dan lemahnya penjagaan dari Indonesia, mereka pun segera melakukan pencurian. Jadi, mereka pada dasarnya adalah pencuri. Mereka menunggu situasi yang tepat untuk melakukan pencurian.

            Untuk mengatasi para pencuri ikan itu, kita semua sebagai warga bangsa harus bersatu dan mendukung segala keputusan yang mengambil langkah bertujuan menjaga kedaulatan NKRI, penegakkan hukum, serta eksploitasi sumber daya laut untuk kepentingan dalam negeri. Mereka yang tidak mendukung kebijakan seperti ini adalah teman-temannya pencuri itu.

            Dengan memahami bahwa sebenarnya pada dasarnya mereka adalah pencoleng ikan, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan yaitu meningkatkan patroli dan meningkatkan kekuatan laut Indonesia lebih modern lagi. Hal itu yang harus dilakukan karena tidak mungkin membuat pagar di laut.

            Berapa biayanya membuat pagar di laut?

            Mahal sekali pastinya.

           Apalagi kalau pagarnya dari bambu, moal anggeus-anggeus nyieunna nepikeun ka kiamat oge.

            Sampurasun

Diplomasi Menghadapi Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Cina memang berulang-ulang melakukan pencurian ikan di kawasan Laut Natuna yang merupakan milik Indonesia. Pencurian itu bukan hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan Cina, melainkan pula “direstui” oleh pemerintahnya. Hal ini bisa dilihat dari pembelaan pemerintah Cina terhadap nelayan-nelayannya yang mengawal para pencuri itu dengan menggunakan kapal coast guard serta pernyataan sikap Cina Daratan melawan protes Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

            Dilihat dari teori hubungan internasional, itu hal yang wajar karena setiap negara selalu berusaha untuk memakmurkan dan melindungi warga negaranya sendiri. Akan tetapi, menjadi tidak wajar jika melanggar ketetapan atau aturan yang sudah disepakati secara internasional. Indonesia berusaha melindungi kepentingan negaranya dengan mematuhi berbagai kesepakatan dan hukum internasional, ini perilaku beradab. Cina tidak mengakui berbagai kesepakatan dan aturan internasional serta hanya menetapkan sendiri sesuai keinginannya sendiri, ini sikap premanisme, anarkis, arogan, dan tidak beradab.

            Dalam menghadapi sikap Cina, menteri-menteri Indonesia tampak berbeda pendapat dan cara. Menhan Prabowo tenang, Menko Kemaritiman Luhut lebih tenang, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meledak-ledak, Menkopolhukam Mahfud M.D. diplomatis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lugas berdasar hukum.

            Menteri yang belum kedengaran suaranya hanya Menteri Kelautan dan Perikanan RI sekarang Edhy Prabowo. Padahal, dia pun memiliki tanggung jawab yang besar.

            Perbedaan sikap dari para menteri itu merupakan hal yang wajar. Perbedaannya hanya soal gaya atau cara. Akan tetapi, hal yang sama dari mereka adalah soal kedaulatan negara harus dilindungi dan pencurian ikan di kawasan laut Indonesia harus dihentikan dengan cara penegakkan hukum. Di samping itu, pada akhirnya sikap para menteri itu bermuara kepada presiden. Sikap Presiden-lah yang keluar menjadi kebijakan dalam menghadapi Cina.

            Kesamaan pandangan secara umum dari setiap menteri itu dapat dilihat bahwa tidak terjadi keributan di dalam negeri ketika mantan Menteri Susi menggunakan “diplomasi megafon”. Diplomasi ini berupa pernyataan sikap dengan suara keras dan mengeluarkan ancaman. Demikian pula, ketika Menlu RI Retno Marsudi menggunakan “diplomasi terbuka” yang menantang Cina untuk secara terbuka menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Semua mendukung penuh. Hal yang sama pun bisa disaksikan ketika TNI AL mengirimkan pasukan dan kapal perang untuk membantu patroli dan pengamanan di kawasan ZEE Indonesia, Laut Natuna. Mahfud M.D., Luhut, dan Prabowo pun setuju. Ini namanya “diplomasi bersenjata”, diplomasi tetap dilakukan dengan membawa dukungan berupa kekuatan militer.

            Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi semuanya harus berujung pada menjaga kedaulatan negara untuk memakmurkan dalam negeri Indonesia. Caranya, bukan dengan perang, melainkan diplomasi serta penegakkan hukum Indonesia di seluruh kawasan Indonesia. Untuk melakukannya, jelas Indonesia harus memiliki aparat dan alat penegakkan hukum yang memadai dan berwibawa.

            Untuk itulah, kerja sama semua pihak termasuk rakyat sangat diperlukan: korupsi diberantas, infrastruktur dibangun dan dimanfaatkan, BUMN menguntungkan negara, serta rakyat harus belajar keras dan kerja keras agar dapat membayar pajak lebih besar dan membeli barang lebih banyak sehingga pendapatan negara meningkat untuk melengkapi alat-alat penegakkan hukum dalam rangka melindungi segenap kepentingan rakyat Indonesia.

            Sampurasun.

Kebenaran dari Allah swt, Hoax dari Syetan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Al haqqu min robbika, “kebenaran itu datang dari Tuhan-mu”.

Hoaks datang dari mana?

Pasti dari syetan karena hoaks itu adalah kebohongan, bukan kebenaran.

Syetan itu minal jinnati wannas, ‘terdiri atas jin dan manusia’. Jadi, hoaks pasti datang dari jin dan manusia yang selalu berusaha menawarkan kesesatan berpikir dan berperilaku hingga terjerumus dalam kekacauan.

Para pembuat, penyebar, dan penggemar hoaks lama-lama bisa gila. Awalnya, mereka berniat menipu manusia, lama kelamaan mereka bisa menipu dirinya sendiri. Hal itu disebabkan kebohongan dan perilaku salah yang dilakukan terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh dirinya. Segala kebohongan yang mereka buat, mereka sebarkan, dan mereka sukai bisa dianggap kebenaran oleh diri mereka sendiri. Saat itulah syetan benar-benar mencengkeram mereka. Syetan mulai menang atas diri mereka.

Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Allah swt dalam QS Fathir 35 : 8.

“Apakah pantas orang yang dijadikan (syetan) terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatan buruknya itu (sama dengan orang yang tidak ditipu syetan)?...”

Pembuatan, penyebaran, dan kegemaran terhadap hoaks adalah perbuatan buruk, tetapi syetan bisa menanamkan keyakinan bahwa perilaku itu adalah kebaikan, misalnya, sebagai alat perjuangan. Tertipulah mereka.

Akibat dari hal ini, salah satunya hoaks, manusia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: manusia yang tertipu dan manusia yang tidak tertipu. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt masih dalam QS Al Fathir 35 : 8.

“… Sesungguhnya, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki….”

Para pembuat, penyebar, dan penggemar hoaks jika tidak disadarkan oleh Allah swt, akan tersesat dalam kebohongan-kebohongan itu dan jelas akan merugikan dirinya sendiri. Orang yang berhati-hati dan penuh iman akan diselamatkan oleh Allah swt dari berbagai hoaks yang hilir mudik hampir setiap hari ini.

Jika para pembuat, penyebar, dan penggemar hoaks telah benar-benar tersesat dan mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan, rugilah hidupnya.

Perhatikan firman Allah swt dalam QS Al Kahfi 18 : 103-104.

“Katakanlah, ‘Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?’ (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka telah mengira berbuat sebaik-baiknya.”

Semoga kita tidak tergolong pada manusia-manusia pembuat, penyebar, dan penggemar kebohongan sehingga terhindar dari kerugian-kerugian akibat kebohongan itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Amin.

Jika yang saya tulis ini benar, itu datang dari Allah swt. Jika yang saya tulis ini salah, itu berasal dari kebodohan saya sendiri.

Sampurasun

Risiko Banjir Jakarta Jadi Sorotan

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Sebenarnya, banjir itu musibah yang sudah beberapa kali terjadi, bukan hanya di Jakarta, di tempat-tempat lain pun terjadi. Akan tetapi, banjir kali ini, yang mulai terasa 1 Januari 2020, mendapatkan perhatian luar biasa. Hal itu disebabkan ada beberapa hal yang membuatnya menjadi objek perhatian yang lebih tinggi.

            Pertama, DKI Jakarta sendiri sudah menjadi pusat perhatian karena merupakan ibu kota RI. Sudah selayaknya, ibu kota sebuah negara itu lebih teratur, lebih sehat, lebih modern, lebih makmur, dan lebih membanggakan karena Jakarta adalah etalase Indonesia. Isi suatu toko diwakili pertama kali oleh etalase dan isinya yang berada di depan toko. Demikian pula Indonesia, Jakarta dianggap mewakili wajah Indonesia keseluruhan.

            Kedua, Gubernur Anies Baswedan adalah sosok yang juga mendapatkan perhatian serius. Dia adalah mantan menteri Presiden Jokowi. Dia pun pesaing Ahok dalam Pilkada DKI yang lalu. Ahok kalah, masuk penjara, bebas, lalu menjadi Komisaris Utama Pertamina. Anies menang dengan berbagai program dan janji yang serasa angin surga, terutama ketidaksetujuannya dengan tindakan penggusuran sebagaimana yang dilakukan gubernur sebelumnya, Ahok. Anies akan menyelesaikan permasalahan sungai di Jakarta dengan program “naturalisasi”. Selain itu pun Anies mendapatkan dukungan luar biasa dari grup 212 yang jelas berperan sangat besar dalam kejatuhan Ahok. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Anies dielu-elukan sebagai calon presiden RI pada 2024. Di samping itu, tentunya banyak hal lain yang menjadikan Anies sebagai sosok pusat perhatian.

            Berbagai hal seperti itulah yang menjadikan Jakarta dan Anies memiliki risiko sebagai pusat perhatian. Orang-orang akan menilai Anies Baswedan dari berbagai sisi, baik pribadinya, perilakunya, sikap bicaranya, maupun hasil kerjanya. Orang akan bertanya dan menyelidikinya. Dia akan menjadi objek pujian sekaligus juga kritikan, bahkan mungkin pula cacian, makian, dan hinaan. Itu merupakan risiko yang harus ditanggung seorang pemimpin. Orang pun akan menilai sehebat apa mental Anies dalam menangani berbagai masalah, berbagai kritikan, berbagai makian dan hinaan. Masyarakat akan menyaksikan dan memutuskan masing-masing apakah Anies bertanggung jawab atas program-program kerjanya atau malah melemparkan tanggung jawab kepada orang lain dan mencari kambing hitam. Selama memimpin Jakarta dan malang melintang dalam dunia politik, bahkan mungkin setelahnya, malah setelah meninggal pun, Anies harus menerima risiko itu. Dia bisa baik atau buruk di mata masyarakat bergantung dari dirinya sendiri.

            Jangan lupa pula, para pendukungnya pun akan dinilai oleh masyarakat yang lebih luas, terutama cara menunjukkan dukungannya kepada Anies Baswedan, apakah logis, emosional, terstruktur, atau malah semrawut.

            Itulah risiko dari segala permasalahan Jakarta yang harus ditanggung. Kalau tidak mau dikritik dan dinilai, jangan berani berada di panggung politik.

            Sampurasun.

Banjir, Sisa Pilkada DKI

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banjir besar yang melanda DKI Jakarta kali ini yang mulai terasa subuh, 1 Januari 2020, disebut-sebut sebagai banjir terbesar sejak tiga belas tahun terakhir, sejak 2007. Banyak rumah terendam, kendaraan hanyut, bahkan memakan korban jiwa.

            Ketika banjir terjadi, segera saja orang mengingat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang getol sekali menangani banjir sekaligus diomelin dan dinyinyiri soal banjir. Orang-orang mulai membandingkan masa kepemimpinan Ahok dengan Anies Baswedan. Kemudian, perbedaan keduanya mulai jelas dilihat dari programnya, yaitu antara “normalisasi sungai” dan “naturalisasi sungai”.

            Normalisasi sungai secara sederhana diartikan sebagai membuat normal sungai dengan cara memperlebar sungai sebagaimana awalnya, melakukan betonisasi, dan meluruskan aliran sungai agar lancar ke laut.

            Adapun naturalisasi secara sederhana dipahami sebagai membuat sungai dikembalikan ke kondisi alamnya, tetap berkelok-kelok, di pinggir-pinggir sungai menjadi tempat hidup kehidupan, sungainya sendiri menjadi tempat yang sehat bagi kehidupan air seperti ikan-ikan.

            Normalisasi gencar dilakukan Ahok sehingga titik-titik banjir semakin kecil, berkurang, dan terus berkurang. Adapun naturalisasi adalah program Anies Baswedan yang menurut Ahli Tatakota Yayat Supriatna tidak dilakukan dengan optimal.

            Ketika terjadi banjir besar, orang menyalahkan Anies karena selama dua tahun Anies dianggap kurang melakukan sesuatu yang nyata untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, Anies menjelaskan dengan kesan “mengkritik” pemerintah pusat yang belum selesai mengelola hulu sungai.

            Dari sini mulai terasa isu-isu sisa Pilkada DKI masih jadi peluru untuk saling menyerang. Padahal, Pilkada sudah lama usai. Sebaiknya, mulai bekerja dan introspeksi diri. Akui saja memang naturalisasi tidak seindah yang dibayangkan, selama dua tahun ini tidak jelas, karena tetap saja harus melakukan “relokasi” yang dalam bahasa kasarnya ‘penggusuran’. Sementara itu,  tim Anies Baswedan saat kampanye seolah-olah memusuhi kebijakan Ahok terkait penggusuran rumah warga. Akibatnya, warga percaya bahwa Anies tidak akan melakukan penggusuran. Padahal, kenyataannya, baik normalisasi maupun naturalisasi membutuhkan tindakan relokasi atau bahasa halusnya “pemindahan rumah warga”. Karena normalisasi dan naturalisasi tidak optimal selama dua tahun terakhir, banjir besar pun harus dialami warga.

            Sungguh, sekarang rakyat tidak perlu lagi retorika soal normalisasi, naturalisasi, ataupun pengelolaan hulu sungai. Hal yang sangat diperlukan sekarang adalah pemerintah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Pemerintah DKI segera pilih mau normalisasi, naturalisasi, atau digabungkan, tetapi yang jelas dan sangat penting adalah segera dikerjakan dengan nyata. Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor lebih serius lagi soal pengelolaan di hulu dan tugas-tugasnya sendiri. Rakyat pun harus sama-sama bekerja dan rela jika memang harus pindah rumah untuk kebaikan bersama dan kejelasan soal masa depannya sendiri. Semua harus bergotong royong. Itulah yang diinginkan Pancasila.

            Demikian pula para ahli agama, tokoh masyarakat, akademisi, termasuk para netizen harus ikut mendorong kebersamaan, bukan malah manas-manasin situasi dan tetap memecah belah masyarakat.

            Pilkada DKI sudah usai, Bro, Lur, Beb, Bray. Jangan saling salahkan, introspeksi diri, perbaiki kinerja, berkorban bersama-sama, bahu-membahu. Itulah Pancasila.

            Pancasila itu kalau diperas menjadi Trisila. Trisila kalau diperas lagi menjadi Ekasila. Ekasila itulah yang disebut “Gotong Royong”.

            Begitu, Bro, Lur, Beb, Bray.

            Sampurasun.

Musibah, Teguran, Peringatan, Hukuman

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kata-kata seperti judul tulisan ini sangat akrab di telinga kita. Biasanya, disampaikan oleh para penceramah agar kita berhati-hati atas segala tingkah laku kita yang bisa mengakibatkan musibah. Musibah itu tidak jarang dipahami sebagai bersumber dari teguran, peringatan, atau hukuman Allah swt.

            Pernah nonton film “Titanic” yang dibintangi Leonardo DiCaprio?

            Film ini sudah diputar berulang-ulang pada berbagai stasiun televisi di Indonesia. Fokusnya adalah pada cinta, kesetiaan, dan kegetiran yang diakibatkannya.

            Sebenarnya, Titanic itu memang pernah ada. Titanic adalah kapal pesiar yang diklaim paling hebat, paling modern, paling kuat, paling luar biasa. Pemiliknya, para pembuatnya, awak kapal sangat membanggakannya, sombongnya luar biasa. Demikian pula para penumpangnya yang juga dipenuhi oleh orang-orang kaya yang sangat sombong. Para penumpangnya pun diwawancarai oleh berbagai stasiun televisi (masih hitam putih, belum berwarna), kemudian disebarkan beritanya ke seluruh dunia. Titanic diklaim sebagai kapal pesiar antitenggelam. Kapal ini  dipastikan tidak pernah akan bisa tenggelam.

            Allah swt mengirimkan musibah buat kapal itu. Lalu, tenggelamlah dan kisahnya tidak berhenti hingga hari ini untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia.

            Di Jepang pun pada tahun-tahun yang lalu pernah ada profesor yang membuat jalan aspal, jalan raya yang super hebat. Ia pun mengumumkan melalui radio bahwa jalan yang dibuatnya antigempa. Gempa sebesar apapun tidak akan membuat jalan itu rusak.

            Allah swt pun membuat gempa di Jepang. Jalan itu pun retak-retak. Adapun Sang Profesor yang sesumbar dan memastikan bahwa jalan itu antigempa ditemukan tewas bunuh diri di hotel saking malunya.

            Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari hal seperti itu?

            Jangan sombong dan memastikan sesuatu sesuai hawa nafsu kita karena pemilik kepastian adalah dan hanyalah Allah swt.

            Berkaitan dengan banjir besar di Jakarta hari ini, 1 Januari 2020 dan tampaknya akan berlanjut beberapa waktu ke depan, kita semua bisa introspeksi diri.

            Mungkinkah di antara kita ada yang pernah sombong atau memastikan sesuatu ketika masa kampanye dulu bahwa jika Anies Baswedan menjadi gubernur, segala masalah di Jakarta akan diselesaikan sempurna?

            Mungkin ada yang sesumbar bahwa Anies bakal begini, pasti begitu, … bla … bla … bla …?

            Sekarang, Allah swt memberikan musibah. Bisa jadi disebabkan hal yang sama dengan Titanic dan Profesor Jepang itu.

            Saya tidak menuduh karena tidak tahu. Akan tetapi, siapa tahu ada yang memang berlaku sombong, memastikan sesuatu, dan berlebihan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita semua introspeksi diri, siapa tahu kita telah berlebihan dan mengundang musibah Allah swt menimpa kita.

            Mau pendukung Anies, Ahok, Jokowi, Prabowo, atau siapa pun, mari kita sama-sama introspeksi diri, lalu berdoa agar kedamaian dan ketenangan terwujud di Indonesia sehingga bencana pada berbagai daerah pun bisa  berhenti atas izin Allah swt.

            Jangan sombong, jangan memastikan sesuatu, katakanlah, “Insyaallah.”

            Sampurasun.