Jaziratul Muluk

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Dulu nama Indonesia belum ada. Oleh sebab itu, orang-orang Arab yang datang ke Indonesia menyebutnya “Jaziratul Muluk”, ‘tanah yang banyak rajanya’. Memang tanah di Indonesia itu banyak rajanya. Hampir setiap pulau, dipenuhi banyak raja. Di Bandung ada Dalem Bandung, bergerak ke Sumedang ada Pangeran Kornel, diteruskan ke Kadipaten ada Pangeran Muhammad, dilanjutkan ke Majalengka ada Nyi Rambut Kasih, maju terus ke Kuningan ada lagi penguasa Kuningan, memutar ke Cirebon ada Sultan Sepuh dan Kanoman yang berasal dari Kesultanan Cirebon. Pendek kata, di Indonesia ini banyak ratu dan raja yang menguasai dan membagi-bagi pulau dalam kekuasaan yang berbeda-beda. Jaziratul Muluk.

            Saya sendiri kalau menulis soal budaya, suka mengatakan bahwa Indonesia adalah “tanah para bangsawan”. Hal itu disebabkan saking banyaknya kerajaan. Rakyat Indonesia ini banyak yang merupakan keturunan dari kerajaan-kerajaan yang ada. Jika menulis soal sejarah politik, saya suka menyebut Indonesia adalah “tanah seribu pahlawan”. Coba perhatikan saja dari Sabang sampai dengan Merauke, selalu dipenuhi nama-nama pahlawan yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia.

            Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, tidaklah aneh jika saat ini banyak bermunculan kerajaan-kerajaan yang dirasakan asing oleh bangsa Indonesia generasi saat ini. Bahkan, banyak orang yang terkaget-kaget dan menyebutnya sebagai “kegilaan”.

            Sesungguhnya, tidak aneh juga jika banyak nama kerajaan yang muncul. Saya sendiri berkali-kali mengikuti kegiatan-kegiatan para keturunan raja-raja zaman dulu itu. Mereka biasanya memang membahas kondisi negara dan keprihatinan mereka atas berbagai ketimpangan yang terjadi. Bahkan, saya pernah menjadi pembicara yang menerangkan hal-ihwal Prabu Siliwangi di hadapan keturunan Kerajaan Sunda Pajajaran. Saya sendiri sempat kikuk karena seharusnya saya yang belajar dari mereka, bukan saya yang harus menerangkan kepada mereka. Saya mengenal banyak dari mereka dan menjadi Koodinator Humas Yayasan Pamanah Rasa Nusantara yang diketuai Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si.. Saya pernah ikut Konferensi Internasional Budaya Sunda, ikut kegiatan-kegiatan diskusi kesundaan, ikut juga silaturahmi raja-raja se-Nusantara, dan lain sebagainya.

            Hal tersebut menunjukkan bahwa para keturunan kerajaan-kerajaan tersebut masih ada dan tetap melestarikan eksistensi keluarganya. Tidak perlu heran dan merasa aneh dengan kemunculan mereka karena dari dulu juga sudah ada.

            Hal yang membuat saya merasa aneh adalah kemunculan mereka saat ini ke khayalak ramai seakan-akan bersamaan. Dimulai dengan Keraton Agung Sejagat, Sunda Earth Empire, Kesultanan Selacau, dan mungkin yang lain akan menyusul. Saya memang mendengar dari beberapa kerajaan yang mengaku memiliki perjanjian sewa menyewa tanah kekuasaan, perjanjian bisnis keuangan, perjanjian pergiliran kekuasaan, pencairan dana hutang dari bank-bank di dunia, dan sebagainya yang berakhir pada angka tahun 2021. Oleh sebab itu, di antara mereka ada yang memiliki keyakinan bahwa harus ada pergantian dan kegoncangan dunia pada tahun-tahun itu dan sekarang adalah tahun 2020. Di samping itu, ada pula berbagai ramalan yang beredar di kalangan kerajaan-kerajaan itu bahwa akan ada kegoncangan kemanusiaan dan politik luar biasa, baik di dalam negeri Indonesia maupun di seluruh dunia yang akan memunculkan sosok pemimpin baru yang mengamankan dan menyejahterakan dunia. Hal ini ada dalam berbagai ramalan, seperti, “Uga Wangsit Siliwangi, Sabdo Palon, Darmogandhul,” dan “Ronggowarsito”. Saya mempelajarinya banyak-banyak. Bahkan, isi ramalannya mirip-mirip dengan isi kisah-kisah zaman akhir yang biasanya beredar di kalangan umat Islam dengan adanya kemunculan “Imam Mahdi” setelah sebelumnya dunia dilanda bencana-bencana alam besar dan kegoncangan kemanusiaan. Bahkan, kisah-kisah zaman akhir ini saya pelajari dari enam buku: 4 buku karya Muhammad Isa Dawud, 1 buku karya penulis Iran Jaber Bolushi, dan 1 buku karya Wisnu Sasongko.

            Bagi saya, kemunculan kerajaan-kerajaan itu jika untuk membentuk kerajaan baru di dalam NKRI adalah termasuk tindakan makar. Oleh sebab itu, sebaiknya, mereka berada dalam yayasan atau organisasi yang dibina pemerintah dengan kegiatan seperti “think tank”, ‘wadah tempat berpikir’, yang menjadi “sparing partner”, ‘kawan debat’ pemerintah Republik Indonesia dalam mengelola negara dan masyarakat. Mereka bisa tukar pikiran dengan pemerintah atau memberikan kritikan keras kepada pemerintah sesuai dengan pemikiran para keturunan raja-raja itu sehingga berperan besar dalam pembangunan Republik Indonesia. Hal itu lebih baik dibandingkan mendirikan kerajaan di dalam sebuah negara.

            Sampurasun.

Membangun Network Menjalin Silaturahmi Memanjangkan Rezeki

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Ada yang salah dengan judul yang saya buat?

            “Correct me if I’m wrong”, ‘koreksi jika saya salah’.

Membangun network berarti membangun jaringan kerja. Hal itu sama dengan membangun silaturahmi dengan sesama manusia. Jika silaturahmi berjalan dengan baik, sama dengan memanjangkan rezeki. Bergaul dan bersahabat dengan banyak orang akan membuka akses informasi, menguatkan hubungan, dan memudahkan jalan rezeki.

            Untuk menjadi sopir Angkot, seseorang harus kenal dulu dengan orang-orang yang bergerak dalam per-Angkot-an. Tidak mungkin bisa jika tidak ada yang kenal, lalu tiba-tiba jadi sopir Angkot. Dalam pekerjaan lain pun sama saja, harus ada jaringan dan silaturahmi hingga terjadi kesepahaman. Makin banyak jaringan, makin banyak sahabat, makin sering silaturahmi, semakin terbuka pula berbagai akses menuju rezeki.

            Apabila kita lihat apa yang dilakukan Jokowi dalam membangun ibu kota Indonesia yang baru di Penajam, Paser, Kalimantan Timur, sangatlah bagus melibatkan banyak orang hebat dari berbagai negara. Jokowi mengangkat Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru adalah Putera Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Anggotanya adalah Masayoshi Son, salah satu orang terkaya di Jepang, pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile. Di samping itu, diajak pula mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Tambahan pula, menurut Fadjroel Rahman, Juru Bicara Presiden, masih ada beberapa lagi nama yang diajak berperan serta menjadi anggota dewan pengarah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

            Dilihat dari sisi hubungan internasional adalah sangat bagus dalam rangka mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif dengan konsep “thousand friends and zero enemy”, ‘ribuan teman dan nol musuh’. Indonesia bisa menjadi tempat berkarya orang-orang hebat dari seluruh dunia. Dengan demikian, dunia akan ikut merasa memiliki dan secara tidak langsung Indonesia bisa terlindungi dari bahaya ancaman perang antarnegara. Hal ini bisa dilihat pula bahwa terdapat beberapa negara yang tercatat tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru. Para pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut berasal dari, di antaranya, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Eropa.

            Dilihat dari sisi ekonomi, dengan banyaknya negara yang terlibat, akan menarik minat orang dari seluruh dunia untuk datang ke Indonesia. Pariwisata pun akan meningkat, roda ekonomi pun bisa berputar lebih cepat.

            Dilihat sari segi pendidikan dan teknologi, baik secara formal maupun tidak, akan terjadi alih teknologi. Rakyat Indonesia bisa belajar ilmu pengetahuan dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu.

            Meskipun demikian, Indonesia haruslah tetap Indonesia, kita tidak boleh terpengaruh oleh adat, kebiasaan, dan budaya mereka yang negatif. Kita tidak boleh menjadi Arab, Eropa, Amerika, Cina, atau yang lainnya. Kita adalah kita. Justru yang harus terjadi adalah kita yang harus mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai positif yang kita miliki karena kita adalah sudah ditakdirkan menjadi Indonesia.

            Sampurasun.

Sumber:

https://maritim.go.id/menko-luhut-putra-mahkota-uea-menjadi-ketua-dewan/

https://www.vivanews.com/bisnis/properti/29965-tony-blair-dan-bos-softbank-juga-jadi-dewan-pengarah-ibu-kota-baru-ri?medium=autonext

https://today.line.me/id/pc/article/Alasan+Jokowi+Minta+Putra+Mahkota+Abu+Dhabi+Jadi+Dewan+Pengarah+Ibu+Kota+Baru-azlON2

Berbaik-Baik dalam Pergaulan Dunia

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Dengan semakin banyaknya berita tentang peristiwa dunia yang bisa diakses oleh setiap orang dengan menggunakan “smartphone” masing-masing, kita harus semakin sadar bahwa diri kita adalah warga dunia.  Dengan kesadaran itu, kita pun harus semakin mempersiapkan diri sebagai warga dunia. Jika telat menghadapi situasi dunia, kita bisa tenggelam dan terlindas zaman atau tertipu oleh keadaan.

            Politik luar negeri Indonesia adalah “bebas aktif”. Bebas tidak dikendalikan dan tidak ditekan oleh negara mana pun dan aktif dalam perdamaian dunia. Indonesia hari ini relatif “right on the track”, ‘berada pada jalan yang benar’, dalam hal hubungan internasional. Kita harus mengakui bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memulai cara pergaulan internasional yang sangat baik, yaitu “thousand friends and zero enemy”, ‘ribuan teman dan nol musuh’. Indonesia diarahkan untuk tidak memiliki musuh di dunia ini. Semua negara diupayakan untuk menjadi sahabat.

            Hal ini mirip dengan peribahasa dalam bahasa Sunda, yaitu “balad sarebu kurang keneh, musuh saurang geus loba teuing”, ‘punya teman seribu masih kurang, punya musuh satu sudah terlalu banyak’. Maksudnya, kita harus menjaring banyak teman dan tidak memiliki musuh seorang pun. Kalaupun ingin punya musuh, bermusuhanlah dengan iblis laknatullah dan syetan yang terkutuk.

            Meskipun demikian, saya pernah mewanti-wanti SBY bahwa konsep “ribuan teman dan nol musuh” itu harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati karena “mereka bukan kita”. Jangan menganggap mereka sama dengan kita. Jangan menyamaratakan bahwa kebiasaan atau konsep “berteman” yang tumbuh dalam keseharian kita dengan konsep berteman dalam pergaulan antarbangsa. Berteman dalam kehidupan kita, biasanya tulus hingga masuk dalam hati. Berbeda dengan berteman dalam hubungan negara. Hal itu disebabkan dalam teori hubungan internasional setiap negara melakukan hubungan internasional dasarnya adalah kepentingannya sendiri. Kalau kita menolong teman, biasanya tulus karena pertemanan itu sendiri. Kalau dalam dunia internasional, pasti “ada maunya”. Setiap negara yang bersedia berteman dengan Indonesia selalu memiliki “maksud tertentu” yang ingin diincarnya untuk kepentingan negaranya sendiri. Jadi, berteman dengan negara lain itu pun harus diukur dengan kepentingan negara kita. Di samping itu, sikap kita terhadap negara lain harus bergantung sejauh mana mereka bersikap kepada kita. Jika mereka baik, kita pun harus baik. Jika mereka mulai berulah dan menyusahkan, kita pun harus menjaga jarak sesuai sikap mereka.

            Dengan bersikap baik terhadap setiap negara dan mengusahakan agar nol musuh, kita tetap bisa bersikap teguh dan kokoh, tidak terseret-seret kepentingan negara lain. Misalnya, ketika Amerika Serikat dan Iran berperang, kita tetap harus bersahabat dengan mereka dan aktif memberikan saran agar konflik tidak berlanjut, bahkan terjadi perdamaian yang lebih baik. Kita tidak perlu pro-AS ataupun pro-Iran. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sudah sangat baik ketika perang AS-Iran dimulai, mendatangi Kedubes kedua negara tersebut dan menyatakan keprihatinannya di samping mengungkapkan efek perang mereka terhadap Indonesia.

            Demikian pula jika terjadi perseteruan di negara-negara yang lain, Indonesia harus tetap kukuh menjaga kepentingannya dan selalu menyuarakan perdamaian. Ribuan teman dan nol musuh sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk tetap berada di tengah, bahkan menjadi contoh bagi dunia bahwa hidup ini tidak melulu soal kuasa-menguasai atau perang-memerangi, melainkan bisa dibina dengan persaudaraan dan persahabatan.

            Sampurasun.

Berhitung di Laut Natuna Utara

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Perilaku maling-maling ikan dari Cina itu memang menyebalkan dan mengesalkan.

            Orang Sunda bilang, “Nyiar-nyiar, ngeleketek, ngajak ngesang.”

            Maksudnya, Cina itu cari-cari perkara, bikin gara-gara, mengajak tinju.

            Perilaku seperti itu tentu saja membuat Indonesia mengerahkan sebagian kekuatannya untuk mengusir para penyamun Cina itu. Mulai Bakamla, TNI AL, sampai dengan TNI AU dikerahkan untuk mengamankan wilayah itu.

            Hal yang harus diperhatikan adalah biaya atau “cost” yang harus dikeluarkan untuk mengamankan wilayah itu. Tentunya, Indonesia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, pasti sangat besar. Untuk satu kali menerbangkan satu pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia saja, biaya yang harus dikeluarkan, saya dengar, Rp450 juta. Sekarang untuk mengamankan Laut Natuna Utara memang bukan Sukhoi, melainkan pesawat tempur buatan Amerika Serikat, F16. Mungkin biayanya tidak sebesar Sukhoi, tetapi bedanya tidak akan jauh. Sukhoi itu kan pesawat yang lebih terbaru dibandingkan F16.

            Kita bisa hitung dengan angka rupiah.

            Apakah biaya untuk mengamankan itu dapat tergantikan oleh hasil tangkapan nelayan Natuna di Laut Natuna Utara?

            Saya sangat ragu. Jangan-jangan biaya pengamanannya ratusan kali lipat dibandingkan hasil tangkapan nelayan Natuna.

            Mungkin tampaknya rugi, tetapi untuk sebuah harga diri dan semangat “NKRI Harga Mati”, itu kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Mempertahankan harga diri, kedaulatan, dan kepercayaan internasional atas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara  tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dinilai dengan uang. Harga diri dan kepercayaan internasional jauh lebih berharga.

            Meskipun demikian, kita tetap harus berhitung agar biaya pengamanan itu dapat terbiayai atau tergantikan oleh aktivitas nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara. Oleh sebab itu, mengajak nelayan-nelayan dari Pulau Jawa dalam jumlah banyak adalah sangat tepat. Dengan banyaknya nelayan Indonesia yang beraktivitas di sana dengan berbagai kelengkapan kapal dan alat-alatnya dapat meningkatkan hasil tangkapan di Laut Natuna Utara.

            Nelayan Natuna harus memahami hal ini. Mereka tidak boleh egois. Hasil tangkapan mereka yang mungkin sedikit itu pasti tidak dapat sebanding dengan biaya pengamanan di kawasan itu. Terlalu besar biaya pengamanan, sedangkan hasil tangkapannya sedikit. Akan tetapi, aspirasi nelayan Natuna pun harus didengarkan oleh pemerintah. Menurut mereka, bukan ingin menghalangi nelayan Pulau Jawa, tetapi mengharapkan pemerintah mengaktifkan dulu atau lebih memanfaatkan nelayan natuna untuk berlayar dengan disertai berbagai fasilitas yang diperlukan. Itu benar. Akan tetapi, itu memerlukan waktu pembinaan yang cukup lama, sementara nelayan Cina terus-terusan mengintip kelengahan Indonesia untuk mencuri lagi ikan di Laut Natuna Utara.

            Hal yang lebih tepat dilakukan adalah undang nelayan Pantura atau dari Pulau Jawa sebanyak-banyaknya sambil melakukan pembinaan dan pelengkapan fasilitas kepada nelayan Natuna. Hal itu bisa dilakukan berbarengan. Ketika nelayan Natuna sudah mulai siap sendiri dan meramaikan sekaligus menjaga Laut Natuna Utara dengan segala aktivitasnya, barulah nelayan-nelayan Pantura dikembalikan ke Pulau Jawa atau diatur ulang aktivitasnya. Dengan demikian, hasil tangkapan dapat lebih banyak untuk membiayai pengamanan dan Laut Natuna Utara pun dapat lebih aman.

            Sampurasun.

Nggak Perlu Aneh Indonesia Impor Ikan Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Kondisi hubungan Indonesia dan Cina yang memanas disebabkan pencurian ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan hak berdaulat Indonesia menimbulkan keriuhan pada berbagai media, baik media abal-abal, media sosial, maupun media main stream. Bedanya, di media main stream beritanya lebih lengkap, lebih logis, datanya lebih bisa dipercaya, dan lebih berimbang. Kalau di media abal-abal dan media sosial, tulisannya malah lebih banyak memojokkan pemerintah Indonesia, bahkan mengejek bangsa Indonesia.

            Salah satu ocehan yang membodohkan itu seolah-olah mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang tidak jelas. Artinya, mati-matian mempertahankan ikan di Laut Natuna Utara dan bersiap-siap tegang dengan Cina, malahan menggunakan alat-alat militer menghadapi Cina, tetapi pada saat yang sama mengimpor atau membeli ikan dari Cina. Arah tulisannya jelas ingin memojokkan bangsa Indonesia. Bagi saya, itu berita recehan yang tidak bermanfaat.

            Banyak orang yang bingung dengan kenyataan seperti ini. Akibatnya, mereka pun bersikap sama, meremehkan orang Indonesia. Padahal, kalau bingung, tidak mengerti, jangan ikut-ikutan berpikir dan berpendapat yang tidak jelas, tetapi cari tahu keadaan yang sebenarnya sehingga hilanglah kebingungan itu.

            Tidak perlu aneh jika Indonesia mengimpor ikan dari Cina karena tidak semua jenis ikan di seluruh dunia ada di Indonesia. Di Indonesia memang ada kebijakan untuk memperbolehkan impor ikan dari Cina atau dari negara mana pun jika ikan itu tidak ada di Indonesia. Misalnya, kita boleh mengimpor ikan salmon, crustacean, moluska, dan ikan olahan yang tidak diolah di Indonesia.

            Akan tetapi, kita tidak boleh mengimpor jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia atau dapat diproduksi nelayan Indonesia.

            Sampai di sini, mulai mengerti, kan?

            Kita mengimpor ikan dari Cina karena kita membutuhkannya dan ikan itu tidak ada di Indonesia.

            Paham, kan?

            Mudah kok memahaminya.

            Akan tetapi, kita pun harus mengkritisi pemerintah bahwa kebijakan itu harus semakin tegas dilaksanakan. Jangan sampai ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab, misalnya, kita mengimpor ikan dari Cina, padahal ikan itu ada di Indonesia. Di samping itu, generasi muda Indonesia harus ditarik minatnya untuk ikut dalam dunia perikanan, misalnya, mendirikan sekolah-sekolah perikanan lebih banyak sehingga dari hulu hingga hilir, dari mentah hingga matang, olahan, kalengan dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Dengan demikian, pengangguran dapat dikurangi lebih banyak lagi. Jangan sampai ikan mentahnya dijual ke luar negeri, lalu kita beli lagi setelah menjadi ikan kalengan di supermarket-supermarket. Rugi donks.

            Sampurasun.

Kok BMKG Yang Disalahin?

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Banjir besar pada awal tahun 2020 yang terjadi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta menimbulkan polemik luar biasa. Hal itu sebenarnya biasa saja jika yang diperdebatkan adalah ilmu pengetahuan, kebijakan, atau pengalaman. Akan tetapi, menjadi aneh dan menyesatkan jika melakukan fitnah, penyesatan, dan menutupi kenyataan.

            Kemarin-kemarin sudah saling menyalahkan, tidak mau koreksi diri, introspeksi diri, selalu menganggap diri paling benar, dan orang lain yang salah. Sekarang ditambah lagi pihak yang disalahkan, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

            Menurut mereka, BMKG telah memberikan informasi yang salah. Selepas banjir besar pada awal tahun 2020, BMKG memberikan informasi bahwa akan terjadi lagi hujan besar yang berpotensi banjir besar. Dalam kenyataannya, hujan besar itu tidak terjadi dan cuaca sangat cerah. Saya saja yang tinggal di Bandung, cerah sekali, bahkan panas. Saya memanfaatkan cuaca itu untuk menembok jalan depan rumah supaya kuat dan bersih.

            Hal inilah yang menurut mereka, BMKG telah salah. Mungkin menurut mereka, seharusnya sekarang cuaca sedang terjadi hujan lebat dan banjir di mana-mana sesuai informasi BMKG. Inilah yang saya sebut aneh dan ngaco berat.

            Hal yang terjadi sebenarnya menurut urutan pemberitaan yang benar adalah BMKG menginformasikan bahwa akan terjadi hujan besar yang berpotensi banjir besar. Berdasarkan informasi dari BMKG itu, Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)-BPPT segera bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara (AU) memodifikasi cuaca. Mereka menjatuhkan hujan di atas laut sehingga awan yang berat itu tidak sampai ke darat. Menurut pengakuan mereka, curah hujan telah berhasil dikurangi sebanyak 50%. Oleh sebab itu, cuaca cerah dan hujan besar tidak terjadi. Begitu kejadiannya. Jadi, bukan BMKG yang salah informasi. BMKG tepat, lalu diantisipasi oleh Balai Besar (TMC)-BPPT yang bekerja sama dengan TNI AU, bencana susulan pun tidak terjadi.

            Begitulah seharusnya para pemimpin bergerak. Mereka bekerja sama sehingga bencana yang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak terjadi. Sebaliknya, pemimpin yang tidak bergerak dan tidak mengantisipasi bencana, padahal sudah diinformasikan sebelumnya adalah pemimpin yang tidak waspada dan hanya asyik dengan dirinya sendiri. Kita tidak bisa berharap banyak pada pemimpin model ini karena dia hanya sibuk dengan pikirannya sendiri.

            Saya tidak mengerti orang-orang yang ngaco berpikir itu, bagaimana cara berpikirnya sehingga menyalahkan BMKG?

            Pertama, mereka bisa merupakan orang-orang yang kurang informasi, lalu segera berbicara atau menulis sesuatu dengan ilmu yang dangkal. Orang-orang seperti ini bisa dimaklumi karena kurang informasi. Akan tetapi, mereka harus segera mengakui kesalahannya, lalu memperbaiki pernyataannya. Saya juga terkadang seperti itu. Akan tetapi, ketika tersadar, saya memperbaikinya. Hal ini sebagaimana yang saya lakukan ketika membuat “ralat” atas kekurangan pada tulisan sebelumnya. Saya tidak mau menyesatkan orang lain dan tidak mau juga berada dalam informasi sesat.

            Kalau saya menyesatkan orang lain sekaligus menyesatkan diri sendiri, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya di hadapan Allah swt nanti?

            Ngeri rasanya kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Allah swt, kelak.

            Jangankan di akhirat, di dunia saja saya sudah bisa tersiksa dan dipermalukan kalau salah, lalu tidak memperbaiki diri.

            Kedua, mereka yang ngaco ini terbiasa dididik dengan hati yang julit, penuh kebencian, gembira dengan berita hoax, memperbanyak prasangka, menganggap sangkaan adalah kebenaran, dan dibiasakan berbicara kasar.

            Ketiga, mereka yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Mereka ini selalu menyalahkan orang lain dan tidak memiliki kemampuan untuk menghisab diri, mengoreksi diri, dan introspeksi diri. Mereka selalu ingin tampak paling benar dan orang lain salah.

            Orang-orang seperti inilah yang menyesatkan orang lain dan kerap membuat orang lain ikut tersesat dalam pola pikir yang sesat. Akan tetapi, jika mereka memperbaiki diri, semuanya akan baik-baik saja. Insyaallah.

            Sampurasun.

Mainkan Isu Lingkungan untuk Mendesak Cina

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Para nelayan Cina beserta coast guard Cina memang membuat jengkel. Sudah diusir berkali-kali, tetap datang lagi dan lagi. Bahkan, setelah Jokowi datang ke Natuna, mereka menghilang sebentar, tetapi muncul lagi. Berita terakhir yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunjukkan bahwa nelayan Cina sudah tidak ada di ZEE Indonesia. Adapun coast guard Cina masih ada dan itu tidak masalah, kecuali kalau maling ikan lagi. Meskipun demikian, kita tidak boleh yakin bahwa nelayan Cina tidak akan maling lagi. Mereka punya kebiasaan buruk untuk masuk lagi ke wilayah hak Indonesia berdaulat. Suatu saat mereka bisa mencuri ikan lagi dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Bahkan, Bupati Natuna menyatakan bahwa pencurian itu “biasa” terjadi.

            Untuk mengatasi hal itu, kita jangan terjebak dalam isu perebutan kekuasaan wilayah karena hal itu sudah jelas, Laut Natuna Utara adalah hak berdaulat Indonesia. Isu perebutan kekuasaan itu hanya memperluas masalah serta menjadikan isu yang sangat besar dan tidak perlu. Kita konsentrasi saja pada soal pencurian ikan, Indonesia sedang melakukan upaya menangkap dan mengusir maling-maling yang berasal dari Cina, Negeri Maling. Hal itu akan mengecilkan isu yang membuat Cina dipandang sebagai negara memalukan.

            Karena Cina terus-menerus melakukan “gangguan” di Laut Natuna Utara, Indonesia menjadi sangat jengkel. Dalam bahasa Sunda bisa disebut “ngalonyeng, nyoo gado, geus lain heureuy, teu bisa diajak badami”. Maksudnya, mereka itu seolah-olah ngejek, bikin emosi, sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik. Oleh sebab itu, Indonesia bisa menghina Cina lebih terpojok, yaitu mengangkat “isu lingkungan”. Nelayan-nelayan Cina memang menggunakan alat tangkap yang membahayakan, misalnya, “pukat harimau” yang disebut pula “pukat udang” kadang pula dinamakan “trawl”.

            Di Indonesia alat tangkap pukat harimau sangat dilarang karena merusakkan ekosistem laut. Jaring ini berlubang sangat kecil sehingga menarik ikan-ikan atau udang-udang yang masih sangat kecil dan perlu berkembang. Dengan demikian, alat ini bisa membuat punah berbagai jenis ikan. Di samping itu, alat ini menggunakan alat pemberat yang ditarik oleh satu atau dua kapal sehingga menghancurkan terumbu karang, bahkan alat tangkap nelayan Indonesia yang sederhana pun ikut tertarik pukat harimau. Banyak kerusakan yang ditimbulkan alat ini terhadap keberlangsungan kehidupan di laut dan ini akan mengganggu serta menggugah para aktivis lingkungan di seluruh dunia.

            Isu kerusakan lingkungan laut yang ditimbulkan maling-maling Cina ini akan lebih mempermalukan Cina dan menimbulkan lebih banyak dukungan dunia pada Indonesia. Kita bisa mencari lebih jauh perilaku Cina selama mencuri ikan di ZEE Indonesia tentang kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Hal ini pun membuktikan bahwa Cina sama sekali hanya mencuri untuk keserakahannya dengan meninggalkan berbagai kerusakan di wilayah hak berdaulat Indonesia.

            Jangan memperbesar isu dengan isu batas teritorial atau kedaulatan. Perkecil saja dengan isu-isu yang mempermalukan Cina dan itu bisa dicari atau diteliti lebih dalam. Contohnya, seperti yang saya tulis tadi, menganggap Cina hanya maling dan perusak kehidupan laut.

            Sampurasun.

PDI-P Harus Terbuka

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Terkait korupsi yang diduga dilakukan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan melibatkan petinggi PDI-P, Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penggeledahan di kantor DPP PDI-P untuk mendapatkan bukti-bukti. Dalam melaksanakan penggeledahan tersebut, KPK mendapatkan halangan dari para petinggi PDI-P sehingga penggeledahan  tersebut sempat tidak terjadi. Alasan yang dikemukakan PDI-P melalui kadernya, Masinton Pasaribu, petugas KPK melakukan penggeledahan tanpa mampu membacakan surat tugasnya, hanya menunjukkan sebuah surat yang tidak jelas surat apa itu.

            KPK memang harus melaksanakan tertib administrasi sehingga lebih siap untuk melakukan penggeledahan sehingga tak ada alasan untuk ditolak. Kalau masih tetap ditolak, sebaiknya ada undang-undang yang dapat menjerat siapa pun yang menghalangi atau menghambat penyelidikan atau penegakkan hukum.

            Mungkin sudah ada undang-undang itu, aneh saja jika ada orang yang berani menolak upaya hukum dan tidak ada sanksi untuk itu.

            Berita terbaru menunjukkan bahwa penyidik KPK sudah dilengkapi dengan surat tugas dari Dewan Pengawas KPK. Hal itu sudah menunjukkan bahwa siapa pun, termasuk para petinggi PDI-P untuk membuka diri dalam menegakkan hukum, mempermudah kerja-kerja KPK demi pemberantasan korupsi di Indonesia. PDI-P harus menunjukkan contoh yang baik sebagai partai pemenang Pemilu di Indonesia mampu bekerja sama dengan baik dalam pemberantasan korupsi. Tidak perlu lagi menghalangi petugas KPK dalam melakukan penggeledahan.

            Sesungguhnya, penggeledahan di kantor DPP PDI-P itu dapat menyelamatkan atau bahkan memuliakan nama baik PDI-P. Jika dalam penggeledahan itu tidak ditemukan bukti apa pun yang mengarah pada tindakan korupsi, PDI-P akan sangat diuntungkan. Tuduhan-tuduhan dan fitnahan yang ditujukan pada PDI-P menjadi nyata tidak terbukti. Berbeda dengan menghalangi penggeledahan, masyarakat akan terus bertanya-tanya, menduga-duga, akibatnya tuduhan pun tidak bisa dihindarkan.

            KPK memang harus melaksanakan tertib administrasi dengan baik. PDI-P dan siapa pun juga harus menghormati dan bekerja sama dengan baik dalam membuka kasus hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih baik lagi dalam bernegara dan membebaskan negara dari perilaku-perilaku korup.

            Sampurasun.

Anies Dituntut Mundur, Santuy Aja Kaleee

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Demonstrasi hari ini (14-01-2020) menyuarakan aspirasi agar Gubernur DKI Anies Baswedan mundur sebagai gubernur. Keinginan para pendemo ini disebabkan Anies dianggap tidak bisa bekerja sebagai gubernur, salah satunya tidak mengantisipasi bencana banjir, padahal Jakarta adalah langganan banjir. Dia malah mengerjakan hal-hal lain yang dianggap tidak penting oleh masyarakat.

            Tuntutan mundur ini tidak perlu ditanggapi terlalu sewot, baik oleh Anies sendiri maupun oleh para pendukungnya. Biasa saja, santuy aja. Ini negara demokrasi, setiap orang boleh bicara, boleh menilai, boleh mengkritik. Yang tidak boleh itu berbohong, hoax, menghina, dan memaki-maki. Tuntutan mundur itu harus dihadapi dengan tenang.

            Bukankah ada ulama yang katanya berharap Jakarta dipimpin oleh orang yang lemah lembut, baik hati, dan santun?

            Anies harus menghadapi rakyatnya dengan lemah lembut, baik hati, dan santun. Jawab saja kritikan itu dengan kerja keras, bukti nyata, dan kepedulian yang tinggi kepada warganya. Jangan sebaliknya, menghadapi rakyat dengan cara menyalahkan orang lain, baik anak buahnya, kepala daerah lain, atau bahkan pemerintah pusat. Apalagi jika menganggap warganya yang protes sebagai musuh. Salah besar itu. Baik kepada pendukung ataupun bukan pendukung, Anies harus bersikap sama karena warga DKI Jakarta itu adalah warganya juga. Seluruh warga DKI Jakarta itu adalah tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

            Demikian pula dengan gugatan 250 warga DKI yang menuntut ganti rugi sejumlah 423 miliar rupiah itu, hadapi saja dengan cara-cara hukum, bukan menghadapinya dengan mengerahkan massa tandingan yang pro-Anies. Hadapi saja dengan tenang dan laksanakan keputusan yang sudah diambil hakim setelah melalui proses persidangan.

            Kalau ada yang selalu mengincar kesalahan Anies Baswedan, itu wajar. Itulah risiko seorang gubernur yang sejak sekarang sudah dielu-elukan sebagai calon presiden RI 2024. Ada banyak orang yang ingin menggantikan Jokowi dan mereka ingin menang. Salah satu caranya adalah menggambarkan Anies sebagai orang yang lemah, tidak bisa bekerja, terpilih sebagai gubernur hasil kasus Sara, dan lain sebagainya.

            Dalam percakapan orang Sunda ada bahasa “beuki luhur naek tatangkalan, beuki gede angin ngagelebug”, ‘semakin tinggi naik pohon, semakin kencang angin bertiup menggoncangkan’.

            Begitu, kan?

            Respon masyarakat terhadap dirinya akibat banjir besar ini harus menjadi pelajaran bagi Anies agar lebih baik bekerja, lebih dekat dengan masyarakat, terampil berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta berani mengambil tanggung jawab pekerjaan tanpa harus menyalahkan orang lain.

            Contoh juga tim Jokowi yang selalu memerangi hoax yang menyerang Jokowi dengan melaporkannya pada pihak kepolisian. Upaya mereka tampak berhasil. Sangat banyak yang ditangkap, kemudian menyatakan diri bersalah dan menyesal. Jika ada hoax yang menyerang Anies, segera laporkan pada pihak berwajib supaya kebenaran tampak lebih nyata.

            Dituntut mundur itu biasa saja. Jokowi dituntut mundur, Ahok dituntut mundur, Menhan RI Prabowo dituntut mundur, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut mundur, Susi Pudjiastuti juga pernah dituntut mundur, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun setiap hari sampai sekarang dituntut mundur dan didorong untuk di-impeach, ‘dipecat’.

            Masa Anies dituntut mundur sewot?

            Biasa saja, kalem aja.

            Sampurasun.