Jangan Marah Kalau MBG Dikritik

 

oleh Tom FInaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Program MBG adalah rencana kerja yang sangat baik bagi rakyat Indonesia. Adalah hal yang aneh jika ada yang tidak menyetujui rakyat Indonesia diberi makan gratis.

            Hal yang menjadi masalah adalah dalam pelaksanaan program tersebut. Sejak awal sudah banyak kritikan yang dipicu oleh para siswa yang mengonsumsi MBG. Ada yang mengatakan tidak enak, lama datangnya, dan lain sebagainya. Kritikan-kritikan itu mendapat tanggapan dari pendukung pemerintah atau dari pemerintahnya sendiri. Seolah-olah mereka yang mengkritik adalah orang-orang yang tidak berterima kasih. Istilahnya, sudah dikasih makan, belagu tidak bersyukur.

Makan Bergizi Gratis (Foto: ANTARA News)

            “Kalian ini kenapa? Saya saja makan nasi kotak murah sudah bersyukur. Kalian dikasih makan gratis tidak bersyukur!”

            Ada pendukung pemerintah yang berbicara seperti itu, bahkan lebih kasar. Seharusnya, kritikan-kritikan itu diperhatikan, lalu dievaluasi sehingga ada perbaikan ke depannya.

            Saya sendiri mendengar langsung dari siswa sekolah tertentu yang mengatakan, “Sayurnya masam. Cuma jeruk dan susu aja yang enak.”

            Malahan ada siswa yang memilih tidak makan MBG. Mereka lebih baik jajan atau memakan bekalnya yang dibawa dari rumah.

            Sekarang malahan semakin parah, banyak yang keracunan setelah mengonsumsi MBG. Bahkan, orangtua siswa di Kabupaten Bandung Barat meminta agar program MBG dihentikan karena membahayakan. Miris memang program yang sangat baik menjadi program yang dianggap berbahaya. Ini sudah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap program itu.

            Bupati Bandung Barat Jeje menjelaskan bahwa dapur untuk memasaknya tidak higienis. Hal ini bisa dipahami, tetapi kurang masuk akal juga. Sangat banyak dapur yang tidak higienis yang dimiliki rakyat untuk membuat jajanan seperti seblak, bajigur, bala-bala, mie, ataupun pisang goreng, tetapi tidak menimbulkan keracunan masal sampai ada yang kejang-kejang.

            Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa keracunan itu ditimbulkan oleh jarak waktu dari memasak makanannya sampai dengan dibagikannya terlalu lama sehingga makanan bisa basi. Itu juga bisa dipahami, tetapi harus diteliti lebih jauh. Banyak siswa yang membawa bekal dari rumah subuh, dimakan siang hari, baik-baik saja, tidak keracunan.

            Saya sendiri bertanya-tanya dari mana bahan-bahan makanan itu berasal?

            Kapan dibelinya?

            Apakah masih segar?

            Bagaimana prosesnya? Siapa yang masak? Di mana? Bagaimana pengemasannya?

            Saya sering melihat mobil pikup di jalan tol yang dikemudikan seperti kesetanan, ngebut luar biasa. Saya kenal beberapa sopir kesetanan seperti itu. Mereka sangat ngebut karena mengejar waktu agar sayuran yang dijual di pasar tetap segar, tidak layu, dan tidak busuk sehingga masih punya nilai jual tinggi. Hal ini berarti ada bahan makanan yang hanya dalam waktu beberapa jam sejak dipanen bisa langsung busuk dan membahayakan untuk dikonsumsi.

            Sebaiknya untuk daerah-daerah kabupaten yang masih banyak kebun, dapur MBG membeli bahan-bahan dari masyarakat sekitar. Misalnya, tempat tinggal saya masih dikelilingi kebun penduduk, ada kebun sosin, mentimun, cabe, tomat, ada juga yang punya kolam ikan. Saya juga punya kolam ikan kecil yang cukup untuk menampung seribu ikan. Dengan demikian, bahan makanan lebih segar, lebih murah, masyarakat lebih meningkat ekonominya, dan anak-anak muda punya kegiatan ekonomi sebagai pekerjaannya. Tidak perlu mencari kontraktor pengadaan bahan makanan dari tempat yang jauh.

            Untuk daerah perkotaan, beli bahan makanan dari kabupaten terdekat. Di samping lebih cepat, juga makanannya akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

            Untuk tenaga pemasak, libatkan orangtua siswa, ibu-ibu yang tidak memiliki aktivitas pekerjaan di luar rumah. Dengan demikian, mereka akan memasak untuk anak-anaknya sendiri dan lingkungannya. Mereka akan punya lebih banyak cinta ketika memasak dan bukan didorong oleh motif bisnis semata.

            Pemerintah dan pendukungnya jangan marah kalau program MBG dikritik, jangan lagi bilang tidak bersyukur dikasih makan.

            Memangnya, siapa yang akan bersyukur jika anak-anaknya keracunan?

            Sebaiknya kritikan itu dianggap masukan untuk mendorong program MBG semakin baik dan berhasil mewujudkan generasi muda yang sehat dan cerdas berpikir.

            Ilustrasi makanan dalam MBG saya dapatkan dar ANTARA News.

            Sampurasun.

Gara-Gara Kasus Ijazah Jokowi, Setiap Lembaga Pendidikan Harus Siap Diselidiki

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Kasus Ijazah Jokowi yang dibiarkan berlarut-larut bertahun-tahun, baik oleh para pembenci Jokowi maupun oleh Jokowi sendiri telah merembet ke mana-mana. Sekarang menuju pula ke anak Jokowi yang menjadi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

            Gibran disebut tidak sah menjadi Wapres karena ijazahnya, baik SMA ataupun perguruan tingginya berasal dari luar negeri, bukan di dalam negeri. Disebut pula dia bersekolah di SMA nonmuslim. Ada juga yang mengakui sekolahnya memang di sekolah seperti yang diakui Gibran, tetapi tidak selesai. Lucu memang.

Jokowi dan Tampilan Ijazah Yang Diributkan (Foto: Serambinews com - Tribunnews com)

            Ini merembet ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diminta untuk membuka berkas-berkas calon presiden maupun wakil presiden. Bahkan, dituntut agar membuka berkas-berkas setiap politisi yang menjabat melalui pengurusan KPU, baik di eksekutif maupun di legislatif. KPU tampaknya kooperatif dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat dan menggabungkannya dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

            Hal ini ke depannya akan menjalar pula terhadap berbagai lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai SD hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini. Setiap lembaga pendidikan harus lebih rapi dan teliti dalam mengarsipkan berkas-berkas peserta didiknya dari yang terkecil seperti catatan biaya pendaftaran hingga berkas kelulusannya. Ini wajib dilakukan karena bisa terjadi ada lulusan di lembaga pendidikan tersebut yang kemudian menjadi pejabat publik, lalu diragukan riwayat pendidikannya. Penyelidikan terhadap orang yang diragukan tersebut akan sampai pada lembaga pendidikan yang diakui oleh orang itu. Artinya, catatan di lembaga pendidikan tersebut harus sempurna. Bisa memang orang yang diragukan itu benar-benar lulusan dari lembaga pendidikan yang diakuinya atau bisa juga orang itu hanya mengaku-aku lulusan dari situ, padahal bodong alias bohong.

            Lembaga pendidikan pun harus siap menghadapi pengadilan jika ternyata orang yang diragukan itu dinyatakan bukan lulusan seperti yang diakuinya. Artinya, orang yang diragukan itu akan menuntut lembaga pendidikan tersebut secara hukum karena merasa telah dirugikan, baik martabatnya maupun hak dan kewajiban sosial dan politiknya.

            Itu sangat positif agar setiap lembaga pendidikan semakin rapi catatannya. Di samping itu, setiap politisi harus nyata riwayat pendidikannya secara asli dan benar, bukan abal-abal.

            Saya sih senang-senang saja, malahan sedikit tertawa karena mengenal beberapa politisi yang pernah mengakui telah melakukan jual-beli ijazah. Saya pun memang tidak pernah melihat mereka kuliah, tetapi tiba-tiba mempunyai gelar akademik. Mereka teman-teman saya sampai hari ini meskipun seluruhnya pernah berdebat, bahkan bermusuhan dengan saya. Rata-rata memang mereka itu sulit jujur. Mereka ada yang berasal dari partai agama, partai nasionalis, serta partai nasionalis-religius. Saya tidak pernah memutuskan hubungan pertemanan. Soal mereka tidak beres, itu urusan mereka dengan Tuhan dan negara. Urusan dengan saya adalah berteman sepanjang mereka tidak merugikan dan tetap menghormati saya.

            Baguslah jika setiap orang bisa menuntut KPU untuk membuka berkas-berkas para politisi terpilih yang diragukan riwayat pendidikannya. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan tampak orang-orang yang selama ini dihormati, dibela, dan diagungkan ternyata melakukan kecurangan dalam pengadminitrasian politik. Kita lihat dan nikmati saja.

            Ilustrasi Jokowi dan tampilan ijazah yang diributkan itu saya dapatkan dari Serambinews com – Tribunnews com.

            Sampurasun

Sekarang Mau Dikemanain Uang DPR RI Yang Diprotes Itu?

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Setelah adanya demonstrasi dan penjarahan, bahkan kematian untuk memprotes kenaikan honor DPR RI, pemerintah memutuskan bahwa uang itu tidak jadi diberikan kepada anggota DPR.

            Lalu, mau dikemanakan uang itu sekarang?

            Mau dibagikan ke rakyat?

            Itu uang kecil sebenarnya untuk ukuran APBN.

            Coba kita hitung  sederhana, seorang anggota DPR mendapatkan uang Rp50 juta per bulan untuk penggantian perumahan. Itu terjadi selama dua belas bulan. Artinya, seorang anggota DPR RI mendapatkan Rp600 juta. Jumlah anggota DPR itu ada sekitar 500 orang. Jadi, mereka seluruhnya mendapatkan uang sejumlah sekitar Rp30 miliar. Pembaca bisa hitung sendiri lebih tepat soal ini. Saya hanya hitungan sederhana.

            Kalau uang yang Rp30 M itu dibagikan kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya 285 juta jiwa, berapa setiap orang mendapatkan uang itu?

            Paling juga hanya Rp15 ribu atau Rp50 ribu per orang. Itu hanya cukup untuk beli kuota sehari atau satu bulan.

Uang Recehan (Foto: Kompasiana.com)

            Berhargakah uang sekecil itu jika dibandingkan dengan kematian tujuh orang akibat huru-hara, penjarahan rumah para pejabat, pembakaran fasilitas umum, dihukumnya para aparat yang berlebihan bertindak, ditangkapnya para perusuh yang membuat keadaan menjadi memalukan tidak aman?

            Itu hanya uang kecil!

            Kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih parah.

            Seharusnya rakyat menuntut hal yang jauh lebih besar, seperti, disahkannya UU perampasan aset koruptor, pembubaran Ormas pemalak perusahaan yang mengakibatkan harga naik tinggi dan menimbulkan banyak PHK, pembasmian politik uang, atau hal besar lainnya.

            Justru dengan naiknya honor anggota DPR, rakyat harus punya tenaga dan kepedulian untuk menuntut kerja-kerja para wakil rakyat lebih keras lagi. Rakyat harus menekan lebih kuat agar anggota dewan benar-benar memperlihatkan kerjanya yang berpihak kepada rakyat. Hal yang lebih utama adalah tandai para wakil rakyat yang kerjanya fleksing tanpa ada kepedulian kepada rakyat dan jangan lagi dipilih pada masa pemilihan mendatang.

            Kita harus menuntut hal yang jauh lebih besar daripada sekedar menunjukkan rasa iri karena perbedaan penghasilan. Mereka punya penghasilan tinggi karena usaha mereka, kita punya penghasilan seperti sekarang ini karena upaya kita pada masa lalu kita.

            Ilustrasi uang recehan saya dapatkan dari Kompasiana com.

            Sampurasun

Orang Sunda Tidak Akan Merusakkan Daerahnya Sendiri

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Maaf tulisan ini mungkin akan terasa rasis, bahkan etnosentris. Akan tetapi, itulah yang terjadi belakangan ini.

            Berkaitan dengan demonstrasi di Bandung yang diwarnai huru-hara, perusakkan fasilitas umum, kematian, dan penjarahan, diikuti oleh gerakan cepat pihak kepolisian menangkapi para pelanggar hukum, ternyata para perusuh itu di antaranya bukan orang Bandung, sama sekali bukan orang Jawa Barat, malahan bukan orang Sunda. Hal itu membuat netizen Sunda marah-marah. Mereka jengkel bisa-bisanya bukan orang Sunda bikin kerusakan di tanah Sunda. Menurut mereka, orang Sunda asli tidak akan berbuat kehancuran seperti itu. Komentar-komentar seperti itu sangat banyak beredar pada video-video penangkapan perusuh yang disebarkan oleh pihak kepolisian melalui konferensi pers.

            Sejujurnya, saya setuju bahwa orang Sunda yang memegang nilai-nilai kesundaan tidak akan melakukan kerusakan, apalagi di tanahnya sendiri. Akan tetapi, saya tidak yakin bahwa orang Sunda masih taat pada nilai-nilai keluhuran leluhurnya yang punya keadaban tinggi. Pengaruh-pengaruh luar dan nilai-nilai luar mudah sekali masuk mendistorsi kebaikan ajaran Sunda. Saya juga tidak tahu bahwa orang-orang yang ditangkapi itu semuanya bukan orang Sunda.

Prabu Siliwangi (Foto: Pinterst)

            Hal yang patut diperhatikan adalah komentar-komentar kemarahan dari netizen Sunda itu sekaligus pula mengingatkan orang Sunda untuk kembali mengingat ajaran leluhurnya yang punya banyak solusi tanpa harus menggunakan kekerasan dan kekacauan. Banyak cara lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah.

            Saya meyakini bahwa semua suku bangsa di Indonesia ini memiliki nilai-nilai kebaikan sangat tinggi yang dilekatkan Allah swt sejak dalam kandungan. Tak ada satu suku pun di Indonesia ini yang mengajarkan kejahatan dan kerusakan. Sudah kehendak Allah swt manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal sehingga bisa bekerja sama membangun hidup dan kehidupan, bukan untuk melakukan kerusakan.

            Kalaulah ada kelompok-kelompok yang gemar kekusutan pikiran dan kekacauan perilaku, itu sudah dipastikan bukan berasal dari Allah swt. Itu berasal dari kesesatan.

            Kita harus kembali pada nilai kebaikan kita dan menyelesaikan masalah dengan kebaikan pula, bukan dengan huru-hara.

            Ilustrasi Prabu Siliwangi saya dapatkan dari Pinterest.

            Sampurasun.