Jokowi-JK Tak Perlu Gentar

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Pilpres 2014 sudah selesai, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, kampanye sudah lama berakhir. Tugas dan tanggung jawab besar menanti. Membentuk pemerintahan beserta strukturnya yang jelas, efektif, dan efisien adalah hal yang teramat perlu dilakukan dengan hati-hati secara cerdas.

            Jokowi-JK tak perlu gentar dengan pernyataan Koalisi Merah Putih yang menyatakan dirinya solid serta berkehendak di luar pemerintahan. Koalisi Merah Putih memang memiliki orang-orang cerdas dan berkualitas tinggi, tetapi hal itu jangan membuat diri terlalu terkejut. Jangan pula gentar dengan kekuatan politik Koalisi Merah Putih yang sangat besar di parlemen. Semua pihak memiliki hak untuk berada dalam posisinya masing-masing, apakah itu menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi.

            Hal yang harus dilakukan Jokowi-JK adalah membuktikan diri bahwa timnya mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mewujudkan janji-janjinya selama kampanye dengan sempurna. Orang-orang berkualitas itu banyak, bukan hanya ada dalam Koalisi Merah Putih, pendukung Jokowi-JK pun banyak yang hebat. Di luar Koalisi Merah Putih dan Tim Jokowi-JK pun lebih banyak lagi yang berkualitas. Jangan kecewakan rakyat dengan perilaku busuk yang mungkin terjadi. Toh, kita sudah berpengalaman selama kepemimpinan SBY bahwa orang-orang yang mengampanyekan antikorupsi, ternyata mereka juga yang terlibat kasus korupsi. Hal itu sangat memalukan. Artinya, jika selama kampanye akan menyejahterakan rakyat, jangan ada pihak dari Jokowi-JK yang malahan menggerogoti rakyat dan menjual aset-aset bangsa secara memalukan. Rakyat sudah sangat muak dengan penggadaian aset-aset bangsa kepada pihak asing.

            Biarkan orang-orang dalam Koalisi Merah Putih menjalankan tugasnya sebagai penyeimbang, oposisi. Jangan mencoba-coba mengajak mereka ke dalam pemerintahan. Perilaku mengajak, merayu, bahkan mungkin mengemis kepada Koalisi Merah Putih hanya akan menunjukkan kepada rakyat bahwa Tim Jokowi-JK memang lemah dan kurang memiliki SDM berkualitas. Buktikan diri bahwa pemerintahan Jokowi-JK berada pada rel yang benar dan benar-benar prorakyat, bukan seperti yang banyak dicurigai banyak orang, yaitu menguntungkan bangsa asing.

            Jangan gentar, jangan takut kalau memang benar. Sehebat apa pun orang-orang dari Koalisi Merah Putih, sebesar apa pun kekuatan politik mereka tak akan berpengaruh apa-apa jika pemerintahan Jokowi-JK benar-benar memakmurkan rakyat dan menggunakan energi internasional untuk sebesar-besarnya kemajuan bangsa. Sekeras apa pun kritik yang dilontarkan pihak oposisi, tidak akan menghambat program pembangunan bangsa dan negara, kecuali jika memang benar kecurigaan banyak orang bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan menguntungkan pihak asing. Kalau memang seperti itu, pemerintahan tidak akan selamat sampai lima tahun, bahkan akan terjadi huru-hara, suatu kondisi yang tidak diiinginkan semua orang.

            Saya yakin Jokowi-JK tidak takut kritik dan tidak takut diawasi. Toh, Jokowi sendiri mengajak para Relawan Jokowi untuk ikut mengawasi program-program pembangunan. Memang kritikan dan pengawasan yang akan dilakukan pihak oposisi akan lebih keras dibandingkan para relawan, tetapi itu bukan masalah yang terlalu heboh, biasa saja, tinggal membuktikan diri bahwa program kerja yang dijalankan adalah benar untuk rakyat Indonesia dan dilaksanakan secara jujur jauh dari perilaku korup.

            Jokowi-JK hanya tinggal memandang ke depan, memanfaatkan SDM yang ada dan mempersilakan Koalisi Merah Putih untuk berperan serta dalam pembangunan sebagaimana posisinya, oposisi. Peranan pemerintah yang sah dengan disertai oposan konstruktif akan membuat Indonesia benar-benar terkawal menuju cita-cita pembangunan nasional indonesia, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Manusia Indonesia yang utuh itu adalah yang makmur lahir dan makmur batinnya dalam kerangka Pancasila.

Koalisi Merah Putih Jangan Mau Dirayu Tim Jokowi-JK

oleh Tom Finaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Suka atau tidak, pemenang Pilpres 2014 adalah Jokowi-JK. Itu sudah keputusan final yang sangat sulit untuk diubah. Setuju atau tidak, Jokowi adalah Presiden RI ke-7 dan Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden RI ke ... ke berapa coba? Ayo tebak! Nggak hapal kan? Pasti nggak hapal karena kurang menghargai sejarah bangsa. Ke-12 tahu! Jumlah Wapres RI aja nggak hapal, apalagi kalau diminta menyebut namanya satu per satu dari Wapres ke-1 sampai ke-12, lebih nggak ngerti lagi.

            Untuk menjadi pelayan rakyat selama lima tahun ke depan, jelas memerlukan tim solid yang cerdas, cekatan, berdaya kerja tinggi, dan bla ... bla ... bla .... Jokowi-JK memerlukan orang-orang berkualitas dalam pemerintahannya untuk mewujudkan janji-janjinya sekaligus menunaikan amanat Pembukaan UUD 1945. Orang-orang hebat berkualitas itu banyak sekali yang berada dalam Koalisi Merah Putih. Tak heran banyak pihak terkejut dan mungkin agak gusar dengan pernyataan Koalisi Merah Putih yang bertekad solid dan berada di luar pemerintahan. Jokowi-JK sendiri tampak terkejut menyaksikan pernyataan tersebut. Hal itu bisa dilihat dari raut muka pasangan Jokowi-JK pada saat konferensi pers pasca-keputusan MK dan pasca-konferensi pers Koalisi Merah Putih. Saya memang bukan ahli gesture atau ahli psikologi, tetapi saya juga manusia yang setiap hari bertemu dengan banyak orang. Saya secara umum mampu menafsirkan kondisi orang dari wajahnya ketika bertemu. Wajah seseorang itu bisa menunjukkan kondisi yang terjadi saat itu, apakah sedang terkejut, kaget, bergembira, sedih, galau, ceria, dan sebagainya. Saya kira kita semua juga tahu hal-hal itu walaupun tidak mendetail seperti para ahli ilmu jiwa.

            Jelas sekali keterkejutan Jokowi-JK saat itu. Berbeda sekali wajah Jokowi saat hari H Pilpres yang tampak penuh semangat dan gembira karena quick count berpihak padanya. Ia merasa sangat yakin menang meskipun pemilihan belum usai. Mereka sadar dan semua tahu bahwa untuk menjalankan pemerintahan tidak bisa sendiri, membutuhkan elemen bangsa yang berkompeten. Orang-orang yang berkompeten itu banyak sekali yang berada dalam Koalisi Merah Putih. Bahkan, dengan cara berlebihan dan bombastis, saya bisa mengatakan bahwa Jokowi-JK akan kesulitan menjalankan pemerintahan tanpa orang-orang dari Koalisi Merah Putih. Oleh sebab itu, tak heran jika Jokowi mengatakan bahwa Prabowo-Hatta itu adalah sahabatnya. Demikian pula Jusuf Kalla yang berharap agar tak terjadi lagi upaya hukum lanjutan urusan Pilpres 2014. Ia berharap dan mengajak agar semuanya bersama-sama membangun bangsa. Kata-kata itu bisa ditafsirkan sebagai sikap membuka diri sekaligus mengajak Koalisi Merah Putih untuk bersama-sama menjalankan roda pemerintahan.

            Orang-orang mengerti benar bahwa di dalam Koalisi Merah Putih di samping memiliki banyak orang berkualitas, juga memiliki kekuatan politik yang sangat besar serta berpotensi “mengganggu” pemerintah yang berakibat menurunkan wibawa pemerintah dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Para ilmuwan boleh mengatakan bahwa sikap oposan yang dibangun oleh Koalisi Merah Putih jangan diartikan untuk mengganggu. Saya mengatakan Koalisi Merah Putih akan mengganggu karena memang harus mengganggu. Gangguan itulah yang seharusnya dilakukan.

Bagaimana tidak akan mengganggu?

Yang namanya kontrol, pengawasan, second opinion, dll. Itu merupakan gangguan untuk pemerintah. Akan tetapi, gangguan itu harus bernilai positif, konstruktif, bukan destruktif.

Kalau nanti pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan yang tidak prorakyat, malahan pro-segelintir orang, lebih jauh lagi hanya menguntungkan kepentingan bangsa asing dengan mengeruk hak-hak rakyat, lebih parah lagi menggerus kedaulatan bangsa dan negara, apakah tidak boleh diganggu?

Kalau nanti pemerintahan Jokowi-JK bekerja lamban dan hanya menikmati kekuasaannya, apakah tidak boleh diganggu?

Kalau nanti pemerintahan Jokowi-JK ternyata korup, apakah tidak boleh diganggu?

Jokowi-JK wajib diganggu sampai pemerintahan kembali pada relnya yang benar dengan kecepatan maksimal.

Kekuatan politik yang besar dan SDM yang berkualitas adalah aset yang harus dijaga sekalligus diwaspadai oleh Koalisi Merah Putih. Pendukung Prabowo-Hatta harus tetap pada tekadnya, solid dan di luar pemerintahan. Koalisi Merah Putih wajib menjaga anggotanya untuk berada dalam jalur yang sudah disepakati. Hal itu disebabkan kemungkinan besar Tim Jokowi-JK akan terus membuka diri dan mengajak orang-orang dari Koalisi Merah Putih untuk menjadi pendukung pemerintahannya. Mereka bisa jadi terus berupaya “merayu” partai-partai maupun individu-individu yang berada dalam Koalisi Merah Putih. Satu orang saja yang terayu oleh Tim Jokowi-JK, itu sudah menandakan bahwa Koalisi Merah Putih terancam soliditasnya dan mulai meluncur ke arah kemunafikan yang memperburuk citra politisi.

Semua orang tahu jika Jokowi-JK membentuk pemerintahan dengan orang-orang berkualitas jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang di Koalisi Merah Putih, pemerintahan akan tidak selancar yang diharapkan. Pemerintahannya akan mendapatkan kritikan yang keras dari SDM Koalisi Merah Putih yang memiliki data dan daya analisa yang lebih baik dan itu akan “mengganggu” sekali. Oleh sebab itu, sangat wajar jika Tim Jokowi-JK mencoba mengajak SDM yang ada di Koalisi Merah Putih untuk bergabung.

Pernyataan solid dan berada di luar pemerintahan yang ditandatangani para pemimpin partai adalah sebuah “kemenangan” tersendiri bagi Koalisi Merah Putih. Jaga kemenangan itu agar tetap menang.

Bukankah pernyataan itu keluar karena Koalisi Merah Putih memiliki banyak hal dibandingkan dengan Tim Jokowi-JK? Bukankah pernyataan itu keluar dari idealisme yang tinggi?

Kalau terayu oleh Tim Jokowi-JK, baik partainya maupun individunya, Koalisi Merah Putih berarti menderita kekalahan dua kali. Pertama, kalah dalam Pilpres. Kedua, kalah dalam mempertahankan keyakinan dan idealisme.

Kalau banyak program yang bermanfaat dari Koalisi Merah Putih selama pemerintahan SBY yang ingin dikembangkan oleh Jokowi-JK, berikanlah program itu dengan senang hati. Akan tetapi, biarkanlah Jokowi-JK yang melanjutkannya sendiri, tidak perlu ikut lagi mengerjakannya. Biarkanlah Jokowi-JK yang harus membuktikan diri merampungkan program-program itu hingga berhasil. Kemudian, kembali pada posisi sebagai oposisi.

Koalisi Merah Putih harus tegar dalam posisinya sebagai oposisi dan memberikan berbagai teguran serta kritikan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jika Koalisi Merah Putih tetap pada keyakinan dan idealismenya, Allah swt, rakyat, dan sejarah akan mencatat bahwa Indonesia memiliki kekuatan penyeimbang yang hebat dan berkualitas.

Memang benar politisi PDI-P menyatakan bahwa sikap oposisi itu biasa saja karena mereka pun pernah menjadi oposisi, tetapi apakah sikapnya itu berpengaruh langsung kepada masyarakat? Apakah masyarakat merasakan manfaat PDI-P dalam posisinya sebagai oposisi saat itu? Tidak banyak yang tahu. Mereka mungkin bekerja keras dalam sikapnya itu secara positif, tetapi sejauh mana orang tahu, mengerti, terwakili, dan menikmati hasil kerjanya? Kurang terekspos. Masyarakat awam hanya tahu sikap PDI-P seperti itu disebabkan perseteruan yang terjadi antara Megawati dan SBY, bukan karena idealisme maupun visi dan misi, apalagi program kerja.

Koalisi Merah Putih jauh lebih besar dari PDI-P. Oleh sebab itu, Koalisi Merah Putih harus menunjukkan manfaatnya secara nyata dan terasa oleh rakyat. Koalisi Merah Putih bersikap seperti itu karena idealisme. Sikap itu akan menjadi teladan masyarakat karena negeri ini membutuhkan orang-orang yang setia pada idealisme, bukan yang setia pada uang, oportuniti, jabatan, kekuasaan, dan segala hal yang sifatnya temporer duniawi.

Tetaplah Koalisi Merah Putih dalam keyakinannya dan biarkan Jokowi-JK mewujudkan janjinya kepada rakyat Indonesia.

Koalisi Merah Putih Bisa Jadi Munafik

oleh TomFinaldin

Bandung, Putera Sang Surya

Indonesia telah melaksanakan sistem politik rendahan, kampungan, terburuk yang namanya demokrasi, dan Pilpres 2014 yang menyedot banyak energi telah usai yang dikukuhkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan kubu Prabowo-Hatta atau Koalisi Merah Putih. Itu artinya pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang harus bertanggung jawab untuk melayani seluruh rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan. Itu sudah pasti.

Kalaupun ada upaya hukum lain dari Tim Prabowo-Hatta, itu soal lain, soal yang berbeda. Upaya hukum berikutnya bisa dipandang positif, bisa pula negatif. Secara positif, upaya hukum lanjutan bisa merupakan warning atau pelecut bagi penyelenggara Pemilu untuk lebih jujur dan profesional. Secara negatif, hal itu bisa dipandang sebagai kemarahan atas ketidakpuasan serta mengganggu kondusivitas politik bangsa. Baik dipandang positif maupun negatif, upaya hukum lanjutan tidaklah salah untuk dilakukan dan itu merupakan hak setiap warga untuk mengajukannya di samping kewajiban negara untuk menyelesaikannnya secara adil dan bijaksana penuh hikmah.

Hal menarik adalah beberapa saat pasca-keputusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta sekaligus melenggangkan Jokowi-JK ke istana, Koalisi Merah Putih tetap pada pandangannya dan menerima keputusan MK dengan perasaan tidak mendapatkan keadilan secara  utuh. Kesediaan untuk menerima keputusan MK walaupun dengan hati berat adalah tindakan terpuji yang patut mendapat acungan jempol. Sikap itu adalah sikap orang-orang cerdas, terpelajar, dan mencintai bangsanya.

Kecerdasan dan kehebatan Koalisi Merah Putih bertambah-tambah dengan menyatakan dirinya solid serta bertekad berada di luar pemerintahan sebagai check and balances, oposisi, kekuatan penyeimbang, dan pengontrol aktif yang konstruktif, tidak destruktif. Kemuliaan sikap Koalisi Merah Putih memaksa saya mengacungkan dua jempol ditambah senyum gembira. Hal itu disebabkan mereka memiliki keyakinan dan idealisme yang tidak bisa ditawar-tawar, kukuh. Apalagi dengan menyandarkan tekad pada ucapan Proklamator RI, “Lebih baik makan gaplek daripada makan bistik, tetapi berada di bawah kekuasaan bangsa lain.”

Akan tetapi, kedahsyatan Koalisi Merah Putih akan jatuh secara drastis menjadi kemunafikan tingkat tinggi manakala pernyataan mereka itu hanya sebuah bentuk kekesalan sesaat akibat dari kekalahan di gedung MK. Kemunafikan itu terjadi jika mereka tidak solid dan mulai memasuki lingkaran pemerintah, kekuasaan. Apapun alasan mereka, bagaimanapun bahasa manis yang akan keluar dari mereka, misalnya, demi bangsa dan negara, untuk persatuan, kepentingan rakyat, tetap saja itu datang dari jiwa yang palsu jika merapat pada pemerintahan Jokowi-JK. Jika itu terjadi, semakin mengukuhkan keyakinan saya beserta orang-orang lain yang sekeyakinan dengan saya bahwa demokrasi itu melahirkan orang-orang munfaik. Ganti saja namanya dengan Koalisi Munafik Berat.

Bukankah tekad solid dan pernyataan berada di luar pemerintahan itu ditandatangani unsur pimpinan dari setiap partai yang berada dalam Koalisi Merah Putih?

Sudah 100% benar solid dan berada di luar pemerintahan. Hal itu di samping memiliki harga diri yang nyata, juga mencintai bangsa dengan tidak mengkhianati para pemilih yang setia.

Kita lihat mereka nanti, jadi munafikkah? Atau terhormatkah?