Aksi Suroto Ditangkap Polisi

 

oleh Tom Finaldin

 

Bandung, Putera Sang Surya

Kalau mengikuti beritanya, kita mungkin masih ingat ada seorang peternak yang membentangkan poster berisi kegelisahan ketika Presiden RI Jokowi mengadakan kunjungan ke Blitar. Dia hanya ingin harga jagung diturunkan dengan wajar agar bisa lebih ringan untuk pakan ternaknya. Di samping itu, dia ingin harga telur dinaikkan agar kesejahteraan peternak lebih meningkat. Dia melakukan aksi itu sendirian. Karena aksinya itu, dia ditangkap polisi, diinterogasi di kantor polisi, lalu dibebaskan lagi.

Aksi Suroto yang Minta Perhatian Presiden Jokowi (Foto: Suara Jatim)

            Banyak orang yang menyalahkan polisi karena menangkap Suroto. Akan tetapi, bagi saya, wajar polisi menangkapnya karena polisi khawatir terhadap keselamatan Presiden, orang No. 1 di Indonesia ini. Memang Curhat, protes, kritik itu wajar, normal, boleh, tetapi jika di hadapan presiden langsung, itu cukup mengkhawatirkan keamanan, apalagi di Indonesia ini masih ada teroris dan kaum radikal yang membahayakan. Kita juga harus ingat peristiwa yang terjadi kepada Menteri Wiranto yang ditusuk orang aneh ketika dalam kunjungan kerjanya. Ini Presiden Jokowi, keselamatannya harus menjadi nomor satu di Indonesia.

            Coba kalau Indonesia aman dan lebih harmonis, tidak ada teoris dan kaum radikal, pengamanan tidak akan seketat itu. Protes dan kritik di depan presiden akan lebih nyaman dilakukan.

            Setelah melakukan aksinya dan ditangkap polisi, Suroto diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan. Dia sangat senang karena mendapatkan tanggapan dari Jokowi. Menurutnya, dia nekad melakukan aksi dan tidak menyesal ditangkap polisi karena dia sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah di daerahnya, dinas-dinas terkait, organisasi-organisasi yang juga berkait dengan peternakan.

            Kata Suroto, seperti yang dikutip CNN Indonesia, "Saya percaya satu-satunya orang di Indonesia pada saat ini yang bisa menolong peternak ya hanya Pak Jokowi."

            Nah lho, urusan seperti itu kan seharusnya bisa ditangani di daerah oleh pemerintahnya masing-masing, tidak perlu harus ke Presiden. Apa yang dikatakan Suroto menunjukkan ada masalah di pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait dalam melayani masyarakatnya. Akibatnya, dia dan orang-orang lain juga meminta Jokowi langsung yang menanganinya.

            Hal yang dialami Suroto mungkin saja dialami pula oleh rakyat pada berbagai daerah di Indonesia ini.  Kita bisa lihat dari keluhan-keluhan yang terjadi selalu membicarakan soal Jokowi, Curhat kepada Jokowi, marah kepada Jokowi, minta tolong kepada Jokowi, pokoknya semua hal harus oleh Jokowi.

            Lalu, bagaimana pemerintah daerahnya masing-masing?

            Saya harus menyapa, “Halo para gubernur, para bupati, para walikota, para camat, para lurah, dan para Kades? Kalian masih pada hidup?”

            Ngeri rasanya kalau semua masalah harus diselesaikan oleh Presiden. Kan banyak hal yang bisa dilakukan para pemimpin daerah untuk melayani masyarakatnya. Dalam teori kebijakan apa pun, administrasi apa pun, adanya kepemimpinan puncak, menengah, dan rendah adalah untuk melayani konsumen atau rakyat. Kalau para pemimpin di berbagai tingkatan ini tidak bekerja dengan baik, pasti rakyat minta perhatiannya kepada pemimpinnya yang tertinggi.

            Aneh rasanya kalau ada masyarakat yang protes kepada presiden karena jalan atau jembatan di desanya rusak. Kan yang begitu mah cukup oleh kepala desa diurusnya.

            Hal ini juga sama di intansi-intansi lain. Kan tidak perlu semua masalah murid di sekolah harus ditangani kepala sekolah. Kan ada wali kelas serta wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan kurikulum. Kalau setiap mahasiswa selalu ingin protes dan berbicara langsung ke rektor, berarti adalah masalah di tingkat dekanat atau program studi.

            Kejadian dan pengakuan Suroto hingga harus diselesaikan Jokowi itu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat. Rakyat matanya selalu tertuju kepada Jokowi. Padahal, tidak selalu harus semua hal diselesaikan oleh Presiden.

            Coba para pemimpin di bawahnya lebih tampil untuk melayani rakyatnya atau konsumennya agar kalian lebih terasa ada gunanya. Bukan menjadikan rakyat atau konsumennya sebagai pihak yang harus menjadi objek untuk memuaskan dirinya sendiri.

            Sampurasun.