oleh
Tom Finaldin
Bandung,
Putera Sang Surya
Jokowi sudah terlalu kuat. Kuat
pisan. Kemarin-kemarin juga kekuatan politik pemerintahan Jokowi sudah sangat
kuat, mencapai 80%. Sekarang, setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung
dengan politik Jokowi, kekuatannya bertambah hingga 82%. Selesai sudah semuanya
kalau begini. Kekuatan di luar pemerintah benar-benar terkucilkan. Dengan
kekuatan 82%, mereka bisa melakukan apa saja dengan mudah. Mereka bisa mengubah
undang-undang apa pun tanpa kesulitan yang berarti.
Mereka bebas mencalonkan presiden RI masa depan siapa
saja. Sementara itu, PKS dan Partai Demokrat tidak bisa mencalonkan siapa pun
untuk menjadi presiden. Kedua partai itu berada di luar Jokowi dan kekuatannya
hanya 18%. Artinya, tak bisa mencalonkan presiden karena syarat untuk bisa
mencalonkan seseorang untuk menjadi presiden itu minimal kekuatannya harus 20%.
Bagaimana dengan Anies Baswedan yang dijagokan
orang-orang di luar pemerintahan Jokowi?
Dia harus berada di barisan Jokowi kalau pengen maju jadi
presiden RI. Kalau tidak, ya ke laut aja. Itu pun kalau Anies laku dijual di
koalisi pendukung pemerintahan untuk jadi presiden. Kalau tidak laku, ya ke laut
aja.
Banyak orang khawatir dengan kekuatan yang terlalu besar,
82%, koalisi pemerintahan akan mengubah undang-undang tentang masa jabatan
presiden dari maksimal dua periode menjadi tiga periode. Memang tidak bagus
kalau tiga periode karena bisa terpeleset menyalahgunakan kekuasaan dan korup.
Sampai hari ini, Jokowi menolak untuk menjadi presiden
tiga periode. Partai-partai pendukungnya pun tidak ada yang ingin untuk
menjadikan presiden tiga periode. Akan tetapi, situasi dan kondisi politik ke
depan kita tidak tahu pasti. Bisa jadi dalam proses amandemen atau pengubahan
undang-undang, diubah juga batasan jabatan presiden dari dua periode menjadi
tiga periode. Demikian pula dengan Jokowi, bisa jadi pula situasi dan kondisi
memaksanya untuk menjadi presiden tiga periode.
Siapa yang tahu?
Mereka yang rajin menyuarakan presiden tiga periode
adalah dari LSM atau relawan “Jokpro”, Jokowi-Prabowo,
yang dipimpin oleh M. Qodari. Ada dua alasan kuat mereka menginginkan Jokowi
menjadi presiden lagi untuk periode ketiga. Pertama,
ada berbagai proyek infrastruktur yang terhambat diselesaikan akibat
Pandemi Covid-19. Jokowi harus punya waktu lebih menyelesaikannya. Kedua, mereka melihat bahwa kalau bukan pasangan
Jokowi-Prabowo yang menjadi presiden dan Wapres RI, situasi akan kacau. Politik
identitas yang menggunakan agama secara serampangan akan membuat buruk situasi.
Akibatnya, terjadi perpecahan di masyarakat yang berujung pada pertumpahan
darah, terjadi konflik di antara masyarakat sendiri. Jokowi-Prabowo adalan
pasangan yang tepat untuk menyelesaikan hambatan pembangunan infrastruktur dan meredam
perpecahan di tengah masyarakat sehingga situasi lebih terkendali.
Kalau Jokowi tidak bisa tiga periode, Jokpro usul minimal
bahwa Pilpres diundur pada 2027, bukan 2024. Artinya, jabatan Jokowi pada
periode dua ini ditambah waktunya tiga tahun, menjadi delapan tahun, bukan lima
tahun.
Kita sebagai rakyat harus melakukan tindakan untuk
mencegah jika tidak mau presiden menjadi tiga periode. Pertama, dari sekarang harus sudah punya sosok calon presiden yang
terbukti mampu meneruskan dan menyelesaikan pembangunan yang sudah direncanakan
Jokowi. Bukan orang yang banyak mangkrak dalam pembangunan dan tidak punya
bukti mampu untuk membangun atau yang hanya janji, tetapi tidak ada buktinya. Kedua, jangan menebarkan fitnah, hoax,
provokasi, atau tindakan yang bisa membuat perpecahan di masyarakat. Jangan pula
banyak meledek, nyinyir, ataupun menghina pemerintah karena itu pun bisa
menimbulkan perpecahan. Sebaiknya, bantu pemerintah dengan dukungan dan kritik
konstruktif. Mendukung dan mengkritik itu sangat diperlukan untuk kebaikan. Kalau
hinaan, fitnah, hoax, dll. nilainya hanya sampah.
Jika kita, rakyat, mampu melakukan kedua hal itu, mereka
tak punya alasan untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden tiga periode. Akan
tetapi, jika kita terus-terusan menebarkan kebencian dan kedustaan, mereka
punya alasan kuat untuk menjadikan Jokowi menjadi tiga periode dan Prabowo
menjadi wakilnya.
Sekarang, terserah kita. Kalau mau Jokowi tiga periode,
bikin ributlah terus dengan berbagai nyinyiran dan kebencian. Kalau tidak ingin
tiga periode, jadilah rakyat bermartabat yang mendukung pemerintah jika benar
dan mengkritik pemerintah jika salah.
Begitu ya.
Sampurasun.
No comments:
Post a Comment